Connect with us

Nasional

RAPBN 2026 Disahkan, Kuat di Ekonomi, Tegas di Keamanan, Prabowo Jawab Tantangan dengan Aksi Nyata

Published

on

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan langkah konkret dalam membangun kesejahteraan aparatur negara dan menjaga stabilitas politik nasional.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, Presiden Prabowo resmi menambahkan kenaikan gaji bagi ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara.

Kebijakan ini menjadi langkah berani yang membedakan era Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya, menandai tekad pemerintah untuk menjaga martabat aparatur negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komitmen itu diperkuat dengan kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Sidang Paripurna DPR pada Kamis (18/9) menyetujui belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menegaskan RAPBN tersebut memberi ruang fiskal lebih kuat untuk mewujudkan program strategis, termasuk kesejahteraan aparatur negara.

“Dengan RAPBN 2026 ini, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mewujudkan program-program strategis, termasuk peningkatan kesejahteraan ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara,” ujar Menkeu Purbaya di Kompleks Parlemen.

Di tengah capaian tersebut, muncul polemik pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan Gedung DPR RI.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsuddin bertentangan dengan UU TNI serta berpotensi mengganggu profesionalisme militer.

Mereka mendesak agar TNI dikembalikan ke barak dan tidak dilibatkan dalam pengamanan sipil.

Namun, Kepala Biro Infohan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Frega Wenas menegaskan kehadiran TNI murni perbantuan kepada Polri pasca gelombang demonstrasi besar akhir Agustus lalu.

“Saya tegaskan tidak ada sama sekali niat untuk melakukan darurat militer. Permintaan perbantuan datang langsung dari Kapolri, dan TNI hadir untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan stabilitas negara,” kata Frega di Jakarta, pada Kamis (18/9).

Frega juga menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat mutlak agar perintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

“Kalau ekonomi terganggu akibat konflik, dampaknya akan luas. Maka tugas TNI adalah memastikan stabilitas tetap terjaga,” tambahnya.

Sementara, pengamat politik dan hukum, Fredi Moses Ulemlem, menilai kebijakan kesejahteraan aparatur negara dan penguatan stabilitas keamanan adalah bukti konsistensi kepemimpinan Prabowo.

“Presiden Prabowo sudah membuktikan kepemimpinan yang tegas: menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, serta memastikan APBN kuat.

Soal TNI di DPR adalah dinamika politik yang harus dijawab dengan mekanisme sehat, bukan dijadikan bahan melemahkan pemerintah,” kata Fredi Moses kepada wartawan, pada Jumat (19/9).

Menurutnya, Prabowo memahami bahwa negara yang kuat harus dimulai dari aparatur negara yang sejahtera sekaligus lingkungan politik yang stabil.

“Inilah kepemimpinan visioner. Prabowo tidak hanya berjanji, ia mengeksekusi kebijakan besar sambil menjaga keamanan nasional,” tegasnya.

Era Prabowo kini menandai keseimbangan baru: kesejahteraan aparatur meningkat, APBN mantap, dan stabilitas politik tetap terjaga meski ada perbedaan pandangan.

Kebijakan besar ini menegaskan bahwa pemerintah bekerja nyata, bukan sekadar retorika, demi Indonesia yang lebih kuat, adil, dan makmur.(By-Red)

Editor: Joko Prasetyo

Nasional

Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolri Undang Pimpinan Kementerian-Lembaga ke OKU Timur

Published

on

OKU Timur — Kapolri beserta Ketua Komisi IV DPR RI, Menko Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Dirut Bulog terpantau tiba di Mahmud Badaruddin II dari Palembang dilanjutkan menaiki helikopter Polri menuju Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel pada Sabtu, 27 September 2025.

Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III tahun 2025 yang merupakan Program Polri.

“Polri berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional”

Diketahui, Polri telah dan sedang gencar melaksanakan Program Mendukung Ketahan Pangan.

Sampai berita ini diterbitkan, terdapat 819.080 Ha lahan binaan Polri yang berpotensi ditanami jagung, dan 483.822 diantaranya telah ditanami.

Program penanaman Polri tersebut telah terasa hasilnya, dimana pada Kuartal I dan II tahun 2025, panen jagung berhasil dilakukan di lahan seluas 360.019 Ha dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton jagung.

Sementara pada Kuartal III, Panen Raya sedang berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan luasan 166.512,04 hektare dengan estimasi produksi sebesar 751.442,96 ton.

Puncaknya, pada 27 September 2025, Panen Raya digelar di seluruh Indonesia dengan luasan 1.788,26 hektare dengan estimasi hasil produksi sebesar 7.153,04 ton yang terpusatkan di Kabupaten OKU Timur.

Panen Raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa.

Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. (By/Red)

Continue Reading

Papua

Pemerintah Dukung Media Siber Indonesia: JMSI Papua Barat Daya Diresmikan, Siap Dorong Ekonomi Lokal

Published

on

Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuhnya terhadap hadirnya Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sebagai mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, MM, mewakili gubernur provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, saat membuka Musyawarah Daerah I JMSI Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu (27/9/25).

“Kami percaya JMSI dapat membantu mempublikasikan potensi daerah, memajukan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan. Media siber harus jadi penyampai pesan yang memberi harapan dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Irma, peran media lokal sangat strategis dalam mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis kearifan lokal.

Dalam konteks Papua Barat Daya, media dapat menjadi alat transformasi sosial yang memberdayakan masyarakat adat, meningkatkan literasi ekonomi, dan memperluas jejaring bisnis lokal.

“Melalui narasi yang positif dan akurat, media bisa mengangkat potensi lokal, mempromosikan wisata, dan menjembatani kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta,” tambahnya.

Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Walubun, dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa JMSI akan menjadi kekuatan pers yang sehat dan profesional di tanah Papua.

“Kami tidak hanya membina media anggota, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Hadirnya JMSI di Papua Barat Daya diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengubah lanskap pemberitaan daerah, dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta menjadi media yang berpihak kepada pembangunan dan masyarakat adat. (Timo)

Continue Reading

Papua

JMSI Papua Barat Daya Resmi Gelar Musda I: Media Siber Jadi Pilar Ekonomi Masyarakat Adat

Published

on

Sorong PBD– Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Derefan, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (27/9/25).

Kegiatan ini mengusung tema besar: “Peran Media dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat Daya”, menandai langkah penting dalam penguatan peran media siber sebagai agen perubahan di provinsi termuda Indonesia.

Musda ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma Riyani Sulaiman, S.Sos, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung media sebagai mitra strategis dalam pembangunan.

“Kami berpihak pada masyarakat adat dan mendorong inovasi serta kreativitas ekonomi lokal. Media siber melalui JMSI harus mampu menghadirkan narasi pemberdayaan dan optimisme, serta menjadi pengawas sosial yang memastikan pembangunan berjalan adil dan transparan,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina JMSI Papua Barat Daya, Samsudin Seknun, S.Sos, SH, MH, menekankan bahwa Musda ini bukan sekadar forum administratif, melainkan momentum strategis untuk melahirkan arah perjuangan organisasi yang kredibel, profesional, dan berintegritas.

“Di tengah derasnya arus informasi digital, kualitas dan kredibilitas media siber adalah harga mati. JMSI harus menjadi rumah bersama untuk membangun media yang bekerja sesuai etika jurnalistik dan memberi manfaat langsung kepada publik,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, SH, dalam pidatonya menyampaikan bahwa JMSI hadir untuk membangun sinergi yang inklusif antara media, pemerintah, dan masyarakat adat.

“Media adalah agen perubahan. Melalui pemberitaan yang konstruktif, media bisa mempromosikan potensi ekonomi masyarakat adat dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.

Musda I ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, seperti Ketua IJTI Korwil Papua-Maluku, Ketua PWI Papua Barat Daya, Ketua FJPI Papua Barat Daya, serta para tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, dan pelaku media lokal. (Timo)

Continue Reading

Trending