Ekonomi & Bisnis
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara Resmikan Posko Swasembada Pangan

Trenggalek, 90detik.com – Mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan, Pemkab Trenggalek bersinergi dengan Kodim 0806 Trenggalek bentuk posko swasembada pangan. Diresmikan Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, rabu (26/3/2024), posko swasembada pangan ini ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan di daerahnya.
Bertempat di Jalan Hasanudin, Kelurahan Surodakan Trenggalek, posko swasembada pangan nantinya menjadi pusat data dan kordinasi antara petani bersama PPL dan pihak-pihak terkait lainnya. Kodim 0806 Trenggalek akan menjadi pendamping pemerintah dan masyarakat untuk bisa mewujudkan swasembada pangan nasional.
Meresmikan posko ini, Mas Syah menyampaikan “pertanian merupakan wajah kita, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Untuk itu pentingnya mendukung swasembada pangan ini apalagi tantangan kita cukup besar seperti luasan lahan yang kurang maupun tantangan tantangan lainnya,” ungkapnya.
Masih menurut wakil bupati muda itu, keberadaan posko swasembada pangan diharapkan bisa meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Trenggalek. “Semoga kehadiran posko ini membawa keberkahan bagi kita semua,” tandasnya, Rabu (26/3).
Imam Nurhadi, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek menambahkan tujuan didirikannya posko swasembada pangan untuk meningkatkan produksi pangan lokal. “Jadikanlah posko ini sebagai pusat koordinasi antara petani, PPL dan yang pihak terkait lainnya untuk meningkatkan produksi pangan,” ungkapnya.
Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Trenggalek, luasan lahan yang dimiliki sangat jauh dengan target luasan yang ditetapkan. Untuk menutupi itu maka perlunya memaksimalkan tanamnya. “14 hari panen langsung tanam,” imbuh Imam.
Plt. Kadispertapan itu juga menegaskan komitmen untuk menekan biaya produksi semurah mungkin sehingga petani selain ikut berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan, juga dapat penghasilan dari hasil pertaniannya. “Percuma bercocok tanam bila petani tidak mendapatkan untung,” tandas Imam.
Dandim 0806 Trenggalek, Letkol Czi Yudo Aji Susanto, menambahkan “fungsi dari posko ini sebagai pusat informasi, termasuk pengawasan penggunaan pompa air. Nantinya posko juga melakukan pemantuan bantuan pompa itu difungsikan apa tidak,” katanya.
Tidak ada lagi ego sektoral, ini kewenangan pusat, ini kewenangan provinsi dan yang lainnya. Hilangkan itu, mari bahu membahu untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kita TNI melakukan pendampingan dengan harapan swasembada pangan ini bisa terlaksana dengan baik.
Intinya hari ini fokus kita ketahanan pangan dan swasembada pangan yang merupakan program prioritas Bapak Presiden Prabowo. Swasembada pangan, ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga Koperasi Merah Putih merupakan satu alur. Ini merupakan program yang dipersiapkan untuk saling mendukung sama lain.
Pemerintah memetakan kebutuhan MBG, dengan harapan pemenuhan kebutuhannya masyarakat bisa turut andil didalamnya. Kemudian Koperasi Merah Putih nantinya yang bertugas sebagai penyedia kebutuhannya sehingga semuanya saling melengkapi satu sama lain.
Nampaknya semua sumber daya digerakkan untuk mendukung swasembada pangan ini. Seperti halnya peran Bulog di sektor penyerapan gabah dan padi dari petani. Bulog siap menampung gabah petani dengan harga Rp. 6.500 per kg. Harga ini merupakan harga bersih yang diterima petani, karena petani tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Cukup menunggu di rumah, Bulong yang nantinya datang mengambil dan mengangkut hasil panen petani.
David Donny Kurniawan, saat hadir dalam peresmian posko swasembada pangan mengatakan “pemerintah memberikan tugas kepada kami untuk menyerap gabah petani. Tapi perlu di ingat bukan berarti semua gabah petani dibeli oleh Bulog ya. Perlu saya luruskan bila ada yang berani dengan harga diatas kami ya silahkan,” tandasnya. (Sutrisno)
Ekonomi & Bisnis
Wakapolda PBD Hadiri Penanda Tanganan komitmen Bersama Mendukung dan Perkuat Komitmen Ekspor, Lepas Produk Perikanan ke Singapura dan China

Kota Sorong PBD – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Brigjen pol Gatot Hariwibowo, S.IK, yang di wakili Kombes pol Semmy Ronny Thabaa, S.IK (Wakapolda PBD) bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghadiri Penanda tanganan kerja sama dan pelepasan ekspor ikan pelagis dan ikan Demersal beku ke Singapura dan ekspor udang udang beku ke China, agar dapat memperkuat langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor komoditas unggulan. Pada Senin pagi tadi, bertempat di Jalan Kompleks Perikanan Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, telah berlangsung acara Penandatanganan Komitmen Bersama Dukungan Ekspor dan Pelepasan Ekspor Perdana produk perikanan pelangis, ikan demersal beku ke Singapura serta udang beku ke China.
Acara ini dihadiri oleh jajaran penting dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan perwakilan Bank Indonesia serta aparat kepolisian. Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Hariwibowo, yang diwakili Wakapolda Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa, secara resmi menghadiri kegiatan yang menandai sinergi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor.
Dalam sambutannya, Ketua Bank Indonesia Papua Barat, Setian, menegaskan bahwa momentum pesta sinoli 2025 ini merupakan ajang strategis untuk menghimpun data serta mengoptimalkan pemanfaatan statistik sebagai dasar pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah. “Ekspor menjadi komponen utama yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Papua Barat Daya, bahkan mencapai 29,5%, jauh melampaui konsumsi rumah tangga maupun investasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Setian mengungkapkan bahwa produk ekspor unggulan seperti perikanan, kopi, dan hasil hutan menjadi tulang punggung ekonomi Papua Barat Daya yang harus terus didukung dengan pembentukan tim kerja khusus dan database kolaboratif untuk mempercepat proses ekspor.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, dalam sambutannya menyampaikan salam dari Gubernur yang berhalangan hadir, dan menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat berkomitmen menciptakan kemudahan perizinan dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha. “Potensi sumber daya alam Papua Barat Daya sangat luar biasa dan menjadi karunia yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ahmad juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong akselerasi ekspor sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, mengingat ketergantungan terhadap sektor migas semakin tinggi. Selain itu, Pemerintah Provinsi terus berupaya mendukung pelaku usaha dalam menyediakan layanan ekspor yang mudah, cepat, dan responsif.
Dalam acara tersebut, juga disinggung mengenai peran penting dunia usaha dalam pembangunan daerah, serta perlunya kolaborasi intensif antara pemerintah dan pelaku bisnis agar potensi Papua Barat Daya bisa direalisasikan secara optimal.
Pelepasan ekspor perdana ini menjadi bukti nyata bahwa Papua Barat Daya siap menjadi pusat ekonomi maritim yang tidak hanya unggul di sektor pariwisata, seperti Raja Ampat, tetapi juga sebagai daerah penghasil produk perikanan dan hasil laut berkualitas untuk pasar internasional.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen tinggi dari semua pihak, Papua Barat Daya menatap masa depan yang lebih maju dan mandiri, serta siap bersaing di pasar global melalui penguatan sektor ekspor.
(Timo)
Ekonomi & Bisnis
Bank Indonesia dan Pemprov Papua Barat Daya Bersinergi Percepat Akselerasi Ekspor Produk Lokal

Sorong – Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar penandatanganan komitmen bersama dukungan ekspor yang diselenggarakan di kompleks perikanan Kelurahan Klaligi, Sorong Manoi pada Senin (23/6/25). Kegiatan ini sekaligus menandai pelepasan ekspor ikan pelangis dan ikan demersal beku ke Singapura serta udang beku ke China, sebagai bagian dari upaya strategis memperluas pasar ekspor daerah.
Ketua Bank Indonesia Papua Barat, Setian, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari “Pesta Sinoli” yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2024 dengan tujuan memperkuat pengelolaan data ekonomi dan pengendalian inflasi. Setia menambahkan, peran penting kegiatan ini adalah memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait untuk menciptakan ekosistem ekspor yang lebih efektif.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mewakili Gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan Bank Indonesia dan seluruh pihak dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah. Ahmad menegaskan bahwa potensi sumber daya alam Papua Barat Daya sangat luar biasa dan menjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ahmad juga mengungkapkan komitmen pemerintah daerah untuk menyederhanakan proses perizinan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku usaha dapat berkembang dan mempercepat ekspor produk unggulan daerah. Ia menekankan bahwa dukungan penuh pemerintah menjadi kunci agar Papua Barat Daya mampu menjadi provinsi yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam kesempatan ini juga disampaikan pentingnya pembentukan tim kerja kolaboratif antar instansi yang akan melakukan monitoring dan percepatan ekspor, pengembangan database terpadu, serta peta potensi komoditas unggulan. Langkah-langkah ini diharapkan bisa menjadi pijakan kuat untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas jaringan pasar global.
Dengan komitmen bersama yang terjalin, Papua Barat Daya semakin optimis menjadi pusat ekonomi baru yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor ekspor yang berkelanjutan.
(Timo)
Ekonomi & Bisnis
Fenomena Pencarian Emas di Sungai Keboireng, Tulungagung Menarik Perhatian

TULUNGAGUNG, – Pencarian emas di Sungai Keboireng, Tulungagung, Jawa Timur, telah menarik perhatian banyak orang, baik dari dalam maupun luar kota.
Salah satu yang turut meramaikan fenomena ini adalah Ropik, seorang pencari emas asal Megaluh, Kabupaten Jombang, yang datang bersama delapan orang temannya untuk mencoba peruntungannya.
Daya tarik utama dari pencarian emas ini adalah harga emas yang kini mencapai Rp 1.050.000 per gram.
Supriyanto, yang akrab disapa Leweng, seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa harga emas sebelumnya hanya berkisar Rp 700.000, namun kini mengalami lonjakan yang signifikan.

Ropik dan rombonganya asal Jombang. Foto;(dok/istimewa)
“Kenaikan harga ini membuat banyak orang berbondong-bondong datang ke sini,” ujarnya, Minggu(1/6).
Fenomena pencarian emas di Sungai Keboireng tidak hanya menjadi ajang mencari kekayaan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi warga setempat.
Banyak dari mereka yang berhasil menemukan emas dan menjualnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
Namun, di balik potensi keuntungan tersebut, terdapat larangan yang dikeluarkan oleh pihak TNI, Polri, Perhutani, dan Pemkab Tulungagung terkait kegiatan mendulang emas di kawasan hutan dan sungai.
Meskipun demikian, larangan ini tampaknya tidak menghalangi niat warga.
Setiap siang hingga menjelang sore, mereka tetap berduyun-duyun mendatangi Sungai Keboireng dengan harapan menemukan emas.
Dengan situasi ini, pencarian emas di Tulungagung menjadi fenomena yang menarik untuk diperhatikan, baik dari segi ekonomi maupun aspek sosial masyarakat yang terlibat. (DON/red)
- Jawa Timur4 hari ago
Viral Tudingan Camat Mainkan LC dan “Iclik”, Warga Pakel Meledak Desak Bupati Bertindak
- Jawa Timur2 minggu ago
Tragis, Ditemukan Mayat Gantung Diri di Ngantru Tulungagung
- Jawa Timur3 minggu ago
Gandeng PSHT, BNNK Tulungagung Luncurkan Program “Pendekar Lawan Narkoba”
- Jawa Timur2 minggu ago
LSM LASKAR Laporkan Dugaan Korupsi Bansos RASTRADA Tahap I Kota Blitar ke Kejari
- Hukum Kriminal1 minggu ago
Tersendat di PUPR, Kasus Korupsi Dana Desa di Tulungagung Terancam Mandek
- Hukum Kriminal3 minggu ago
Terdakwa Korupsi Kembalikan Rp1,7 Miliar, Kejari Sorong Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi
- Jawa Timur1 minggu ago
79 Santri Porsigal Trenggalek Resmi Disahkan Sebagai Anggota Baru
- Hukum Kriminal2 minggu ago
Dugaan Korupsi di Desa Tanggung, Kejari Tunggu Hasil Audit Inspektorat