Nasional
Harkitnas Tulungagung, Malik; Bupati Bukan Kader Partai Gerindra Tapi “Kadir atau Pelawak”

TULUNGAGUNG, – Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang diselenggarakan di halaman Pemkab Tulungagung pada Selasa (20/5) lalu menyisakan kontroversi.
Ketidakhadiran Bupati Tulungagung yang sedang menjalankan tugas di Jakarta dan penunjukan Komandan Kodim 0807 Tulungagung sebagai inspektur upacara justru memunculkan spekulasi mengenai ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.
Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang juga merupakan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung, yang semestinya secara protokoler menggantikan posisi Bupati sebagai inspektur upacara, tidak diberi peran dalam kegiatan tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan dari publik dan sejumlah pihak politik, termasuk dari internal Partai Gerindra.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Sengketa DPD Partai Gerindra Jawa Timur, H. Abdul Malik, SH, MH, secara tegas mengkritisi keputusan tersebut.
Menurutnya, langkah menunjuk Dandim sebagai inspektur upacara adalah tidak tepat dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan daerah.
“Jika Bupati berhalangan, maka secara otomatis Wakil Bupati atau minimal Sekda yang harus mewakili. Penunjukan Dandim itu menyalahi prosedur. Ini bukan hanya soal etika birokrasi, tapi juga sinyal kuat adanya keretakan dalam hubungan pimpinan daerah,” ujarnya, pada Rabu (21/05).
Malik juga menyinggung persoalan politik yang membayangi hubungan ini.
Dia menekankan bahwa Bupati Tulungagung bukanlah kader Partai Gerindra, melainkan “Kadir” atau Pelawak, sebutan internal partai), sementara Wakil Bupati adalah kader resmi dari partai berlambang kepala Garuda tersebut.
Bahkan ia menyatakan hal ini juga mencoreng marwah partai.
Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan Ketua DPD dan juga DPP.
Malik juga menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh bupati Tulungagung menurutnya adalah salah satu bentuk pengkhianatan.
”Apa yang dilakukan oleh bupati, seharusnya tidak seperti itu, dan seakan bupati mengangkangi kekuasaan. Dan itu bisa dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan, dan saya tidak takut, apabila bupati melaporkan saya terkait hal ini,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Malik juga menyesalkan sikap dari bupati, karena waktu mengikuti kegiatan retreat usai pelantikan, juga telah disampaikan untuk saling memperkuat sinergi antar bupati dan wakilnya.
Pihaknya juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemanggilan terhadap bupati Tulungagung.
Menurutnya, ini bukan sekadar sinyal ketidakharmonisan, dan partainya akan memanggil bupati untuk memberikan klarifikasi internal.
“Kami perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kepentingan masyarakat harus diutamakan. Jangan sampai konflik pribadi atau politik mengganggu roda pemerintahan,” tegasnya.
”Saya juga berharap agar Kemendagri, serta DPRD baik tingkat kabupaten untuk memanggil bupati dan menyampaikan penjelasan terkait hal ini,” pungkas Malik yang juga sebagai Ketua Advokat KAI DPD Jawa Timur ini.
Terpisah, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Yulius, memberikan klarifikasi bahwa keputusan menunjuk Dandim adalah perintah langsung dari Bupati dan telah sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.
Namun, klarifikasi ini dianggap belum cukup menjelaskan kejanggalan dalam konteks tata kelola pemerintahan dan komunikasi antar pimpinan daerah.
Isu ini kini menjadi perhatian luas masyarakat Tulungagung.
Warganet dan tokoh masyarakat ramai memperbincangkan potensi dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik ke depan.
Dengan kondisi seperti ini, publik berharap adanya rekonsiliasi dan penjelasan yang lebih terbuka dari pemerintah daerah, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Tulungagung belum memberikan keterangan. (DON-red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Kapolda Jatim Tekankan Deteksi Dini dan Kesiapsiagaan Hadapi Dinamika Global

SURABAYA— Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Drs Nanang Avianto,M.Si mengingatkan seluruh jajaran agar tidak lengah menghadapi dinamika keamanan 2026 yang dinilai penuh tantangan global dan potensi gangguan kamtibmas daerah.
Peringatan itu disampaikan saat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Jatim di Rupatama Polda Jatim, Senin (23/2/2026).
“Jangan pernah underestimate. Sekecil apa pun potensi gangguan, jika tidak dipetakan dengan baik bisa menjadi celah fatal,” tegas Irjen Pol Nanang Avianto.
Kapolda Jatim juga mengapresiasi kinerja jajaran sepanjang 2025 hingga Februari 2026 yang berhasil menjaga Jatim tetap aman dan kondusif.
Ia menyoroti respons cepat penanganan kasus kamtibmas dan bencana, serta pengungkapan kasus atensi seperti judi online, narkoba, curanmor, korupsi, dan penyelundupan.
Kapolda Jatim juga memuji dukungan terhadap program pemerintah, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan SPPG yang berjalan tanpa komplain, serta kontribusi dalam penguatan swasembada jagung.
Mengacu pada dinamika global, Kapolda Jatim menilai dunia tengah berada dalam fase transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan gesekan dan instabilitas.
“Modern warfare bukan hanya perang darat, laut, dan udara. Ada perang ekonomi, drone system hingga psywar. Kita harus adaptif dan solid,” tegas Irjen Nanang.
Ia menekankan pentingnya mengawal Rencana Kerja Pemerintah 2026 sesuai arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Polri berada di barisan terdepan menyelamatkan kekayaan negara.
Kapolda Jatim memaparkan kalender kamtibmas 2026 yang dipenuhi potensi kerawanan, mulai dari agenda buruh, mahasiswa, konflik perguruan silat di Madiun Raya hingga peringatan hari besar nasional.
“Deteksi dini dan pemetaan kerawanan harus diperkuat,” tegasnya.
Di sisi internal, Kapolda Jatim mendorong transformasi penegakan hukum yang adaptif terhadap KUHP dan KUHAP baru dengan mengedepankan restorative justice dan pendekatan humanis.
“Tinggalkan pola represif. Jadilah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang empatik,” tegasnya.
Kapolda Jatim mengajak seluruh jajaran menguatkan program JOGO JATIM dan menyukseskan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara sebelum resmi membuka Rapim Polda Jatim 2026. (DON/Red)
Jawa Timur
Viral Isu Gas Melon Langka, Polres Blitar : Stok Aman, Jangan Panik

BLITAR – Menyambut bulan suci Ramadan, Polres Blitar bergerak cepat mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram atau yang kerap disebut gas melon.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Blitar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan gas di wilayah Kabupaten Blitar, pada Minggu (22/2).
Langkah ini diambil untuk memastikan stok gas bersubsidi tetap aman dan distribusinya tepat sasaran saat kebutuhan masyarakat meningkat di bulan puasa.
Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Margono Suhendra, memimpin langsung pengecekan bersama Unit Pidana Khusus (Pidsus). Dalam sidak tersebut, petugas tidak hanya menghitung stok tabung hijau, tetapi juga memeriksa harga jual dan mekanisme penyaluran kepada warga.
“Memasuki Ramadan, kebutuhan LPG 3 Kg memang selalu meningkat. Itu fenomena tahunan yang wajar. Tugas kami memastikan ketersediaannya aman dan tidak ada permainan di tingkat pengecer atau pangkalan,” ujar AKP Margono kepada awak media.
Dari hasil pemantauan di lapangan, polisi mencatat adanya lonjakan permintaan dari masyarakat. Namun, pihaknya memastikan stok secara umum masih terkendali.
Antisipasi kelangkaan ini tidak hanya dilakukan dengan razia. Polres Blitar juga bergerak cepat berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar.
Hasil koordinasi tersebut sudah membuahkan hasil. Pemkab Blitar telah menerbitkan surat edaran bernomor B/510/XXX/409.29.3/2026 pada 12 Februari 2026 lalu yang mengatur tentang rencana penambahan kuota LPG 3 Kg fakultatif.
“Dengan tambahan kuota ini, kami optimistis kebutuhan warga selama Ramadan bisa terpenuhi dan tidak ada jeda kelangkaan,” imbuhnya.
Polres Blitar juga memberikan peringatan keras kepada para pemilik pangkalan. Mereka dilarang keras menimbun tabung gas atau menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Kami tidak segan-segan mengambil tindakan tegas jika menemukan praktik curang seperti penimbunan atau main harga. Masyarakat juga kami minta ikut mengawasi dan segera lapor jika menemukan kejanggalan,” tegasnya.
Dengan pengawasan ketat ini, Polres Blitar berharap masyarakat Kabupaten Blitar dapat menjalani ibadah puasa dengan tenang tanpa perlu resah memikirkan kebutuhan dapur.(JK/Hms)
Nasional
Di HUT KSPSI-Harpekindo, Kapolri Tekankan Perkuat Sinergitas hingga Dukung Hak Buruh

Jawa Barat— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT KSPSI ke-53 dan Hari Pekerja Indonesia (HARPEKINDO) di Pembangunan Pusdiklat, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (21/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Sigit yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat KSPSI menekankan soal pentingnya memperkuat sinergisitas antara Polri, elemen buruh dan seluruh lintas elemen masyarakat. Hal itu kunci utama untuk menghadapi segala dinamika situasi global yang berpotensi berdampak ke dalam negeri.
“Tentunya harapan kita ke depan sinergitas kita, kolaborasi kita juga akan terus semakin baik. Kemudian tentunya memang menghadapi situasi dinamika global yang tidak mudah karena memang dinamika global tersebut tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri,” kata Sigit.
Sigit menyebut, masing-masing negara terus bertahan menjadi lebih baik dengan mengedepankan sumber daya yang dimiliki. Situasi global, kata Sigit juga akan berdampak ke sisi ketenagakerjaan Indonesia jika tak bersatu padu menghadapinya.
Untuk mencegah terjadinya gejolak di sisi ketenagakerjaan, Sigit menyatakan, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai macam upaya agar terkait dengan masalah tersebut di Indonesia bisa dimitigasi.
“Bapak Presiden ke depan tentunya akan terus mendorong di dalam program Asta Citanya untuk terus mendorong berbagai program prioritas strategis. Antara lain bagaimana beliau mendorong hilirisasi dan salah satu yang akan dilaksanakan adalah beliau akan segera melaksanakan dan mendorong pembangunan 18 industri strategis,” ujar Sigit.
“Dan harapannya ini juga tentunya membuka lapangan pekerjaan yang baru,” tambah Sigit menekankan.
Lebih dalam, Sigit menyebut, sinergisitas ini akan menjadi jawaban untuk menciptakan iklim investasi yang sejuk. “Oleh karena itu tentunya perlu adanya kolaborasi antara pengusaha dan rekan-rekan serikat sehingga di satu sisi mereka mau berinvestasi, mereka mau mengembangkan usahanya,” ucap Sigit.
Namun, Sigit juga menegaskan bahwa, Polri bakal terus berkomitmen untuk terus mendukung seluruh perjuangan buruh untuk mendapatkan haknya.
“Di sisi lain lain juga mereka tetap harus memperhatikan hak-hak dari para pekerja, hak-hak dari buruh. Keseimbangan ini yang tentunya harus kita jaga. Rekan-rekan buruh harus tetap terus memperjuangkan namun melalui koridor aturan yang benar,” ucap Sigit.
Lebih dalam, Sigit juga menegaskan bahwa buruh Indonesia harus terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Menurutnya hal itu penting untuk menghadapi persaingan mancanegara.
“Sehingga kemudian rekan-rekan juga siap untuk bersaing dengan buruh di mancanegara. Dan kita tunjukkan bahwa buruh-buruh Indonesia juga tidak kalah profesional, tidak kalah tangguh, dan tidak kalah hebat dengan bruuh di luar,” tutup Sigit. (Wah/Red)
Redaksi1 minggu agoViral! Sekdes Ngrance Tulungagung Diduga Nyinyir Soal MBG, Camat Pakel Buka Suara
Redaksi2 minggu agoDigugat ke MK, Pasal 257 KUHP Dinilai Jadi “Senjata” Kriminalisasi Petani Penggarap Lahan Terlantar
Redaksi6 hari agoKasus Dugaan Korupsi Covid-19 dan Jalan Wetar Segera Digelar, Penyidik Panggil Ulang Saksi Gratifikasi
Redaksi2 minggu agoKJRA Datangi KSP, Desak Presiden Prabowo Kawal Reforma Agraria Tulungagung–Kediri
Redaksi5 hari agoSP2HP2 Terbit, Fredi Moses Desak Mabes Polri Ambil Alih Dugaan Korupsi Pulau Wetar: Ada Ancaman dan Isu “Pengamanan Kasus”
Jawa Timur2 minggu agoSidang Narkotika di PN Tulungagung Memanas, Kuasa Hukum Sebut Terdakwa Tak Pernah Diperiksa
Redaksi3 minggu agoPW MTP IPHI Jawa Timur Gelar Raker Perdana, Teguhkan Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Ekonomi Umat
Redaksi2 minggu agoBabak Baru Pergolakan Pokmas Tani Mandiri: Dugaan Keterangan Palsu Seret Pelapor Lama ke Ranah Hukum












