TULUNGAGUNG — Video yang menyoroti kurang layaknya menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Tertek, Kecamatan Tulungagung Kota, sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, seorang wanita yang diduga wali murid turut menyebut nama Ruly, seorang bidan yang bertugas di wilayah Kelurahan Tertek, dan mengaitkannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tertek 2.

Menanggapi hal tersebut, Bidan Ruly akhirnya memberikan klarifikasi kepada awak media. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan pengelolaan maupun operasional SPPG Tertek 2.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (15/3/2026), Bidan Ruly menyatakan keterkejutannya karena namanya disebut dalam video yang beredar luas tersebut.

“Saya juga kaget kenapa nama saya disebut-sebut dalam video tersebut. Untuk itu saya tegaskan bahwa saya tidak ada hubungan atau sangkut pautnya dengan SPPG tersebut. Sekali lagi saya benar-benar tidak ada hubungan sama sekali,” ujar Bidan Ruly.

Ruly menjelaskan bahwa penyebutan namanya diduga berasal dari unggahan seseorang yang mengaku sebagai wali murid di SDN 1 Tertek. Unggahan itu kemudian menyebar luas di media sosial hingga memicu berbagai spekulasi di masyarakat.

“Yang jelas saya sangat menyayangkan adanya informasi tersebut, karena tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya kepada saya,” ungkapnya kepada wartawan.

Bidan Ruly juga mengaku merasa keberatan atas pencantuman namanya dalam video yang viral tersebut.

“Sebenarnya saya juga keberatan, mas,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menyampaikan tidak berniat memperpanjang persoalan tersebut dengan menempuh jalur hukum. Ia berharap klarifikasi yang disampaikannya dapat meluruskan informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Tidak usah,” jawabnya singkat saat ditanya mengenai kemungkinan langkah tuntutan atau upaya hukum.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang menyangkut nama seseorang, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di ruang publik.

Dengan klarifikasi tersebut, Bidan Ruly kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dengan operasional SPPG Tertek 2 yang belakangan menjadi sorotan publik.

Untuk diketahui, dalam video yang beredar pada Kamis (12/3/2026), terlihat porsi makanan yang dinilai sangat minim, yakni hanya berupa potongan ayam kecil, sepotong tempe bacem, dan satu buah jeruk peras. Kondisi tersebut memicu kekecewaan sejumlah orang tua wali murid yang mempertanyakan kualitas program yang seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan gizi cukup dan mencerdaskan bangsa kalau menunya seperti ini? Begini kok tidak mau dikatakan sebagai ajang korupsi,” ujar pengunggah video dengan nada kecewa.

Selain porsi yang dinilai jauh dari memadai, sorotan juga tertuju pada jenis buah yang disajikan. Jeruk yang diberikan disebut sebagai jeruk peras, bukan jeruk buah seperti umumnya, sehingga dikhawatirkan memiliki tingkat keasaman tinggi yang berpotensi memicu sakit perut atau masalah pada gigi anak-anak. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Suasana Ramadan di Kabupaten Tulungagung terasa semakin hangat dengan aksi berbagi takjil yang digelar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, pada Sabtu sore (14/3/2026).

Ratusan paket takjil dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas di ruas jalan utama Nggledhuk–Kendalbulur. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, sehingga dalam waktu kurang dari 10 menit seluruh paket takjil yang disiapkan panitia langsung habis dibagikan.

Kegiatan sosial tersebut diikuti ratusan anggota PSHT Rayon Gedangsewu yang turun langsung ke jalan. Dengan mengenakan seragam kebesaran organisasi, para anggota tampak bersemangat membagikan takjil kepada para pengendara, pejalan kaki, hingga warga sekitar yang melintas.

Aksi sederhana ini menghadirkan suasana kebersamaan dan guyub rukun yang menjadi ciri khas masyarakat Tulungagung. Tidak terlihat sekat antara anggota organisasi dan masyarakat umum. Semua larut dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan.

Para pengguna jalan pun menyambut positif kegiatan tersebut. Salah satunya Rohman, pengendara yang kebetulan melintas saat pembagian takjil berlangsung.

“Terima kasih atas pembagian takjilnya. Semoga PSHT semakin dicintai masyarakat,” ujarnya.

Setelah kegiatan berbagi takjil selesai, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Ratusan anggota PSHT Gedangsewu berkumpul menikmati hidangan sederhana dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.

Koordinator Kepelatihan PSHT Gedangsewu, Tomi Yulianto, dalam sambutannya sebelum momen buka bersama, menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas partisipasi para anggota.

“Terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah meluangkan waktu untuk hadir mangayubagyo acara PSHT Rayon Gedangsewu,” ungkapnya.

Ia juga berharap ke depan PSHT Rayon Gedangsewu semakin kompak dan solid dalam menjaga nilai-nilai persaudaraan.

“Harapan kami selaku koordinator kepelatihan sekaligus mewakili pengurus, semoga ke depannya PSHT Rayon Gedangsewu tambah kompak, guyub rukun, dan solid,” tambahnya.

Tradisi berbagi takjil dan buka bersama di bulan Ramadan ini telah menjadi agenda rutin PSHT Gedangsewu setiap tahun. Selain mempererat hubungan antaranggota, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Bagi PSHT Gedangsewu, Ramadan bukan sekadar momentum ibadah, tetapi juga kesempatan untuk menebar kebaikan. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, mereka ingin menunjukkan bahwa pesilat sejati tidak hanya tangguh di gelanggang, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat pun berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan. Selain membantu para pengguna jalan yang sedang menjalankan ibadah puasa, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara organisasi dan warga.

Dengan semangat kebersamaan yang kuat, PSHT Gedangsewu membuktikan bahwa kegiatan sederhana seperti berbagi takjil mampu menghadirkan kebahagiaan dan memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. (Abd/Red)

Jakarta— Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengangkat pentingnya gagasan restrukturisasi politik Indonesia dalam Dialog Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Rabu (11/3/2026).

Dialog yang berlangsung di kantor DPP PA GMNI di Jakarta tersebut mengangkat tema “Restrukturisasi Politik di Indonesia: Antara Substansi dan Regulasi.” Forum ini menghadirkan akademisi, aktivis, serta tokoh masyarakat untuk membahas arah demokrasi Indonesia di tengah dinamika politik kontemporer.

Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2015–2018, dalam keynote speech menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijaga melalui perangkat regulasi, tetapi harus terus dirawat melalui substansi nilai yang berpihak pada rakyat.

Menurut Arief, keseimbangan antara hukum, institusi negara, dan kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama agar sistem ketatanegaraan tetap berjalan sehat dan berkeadaban.

Dalam paparannya, Hasto menilai bahwa perjalanan demokrasi Indonesia sejak era Reformasi Indonesia 1998 perlu terus dikaji secara kritis agar tidak kehilangan arah ideologisnya.

Ia menyebutkan bahwa dalam berbagai pertemuan dengan kalangan masyarakat sipil, muncul pertanyaan reflektif mengenai apakah Indonesia memerlukan sebuah pembaruan demokrasi yang lebih substantif, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai Reformasi 2.0.

“Pertanyaan ini bukan sekadar kritik politik, tetapi refleksi historis mengenai sejauh mana cita-cita reformasi telah benar-benar menghadirkan kedaulatan rakyat dalam praktik kehidupan bernegara,” ujar Hasto.

Ia mencontohkan sejumlah perkembangan kebijakan dan perubahan regulasi yang memunculkan perdebatan di ruang publik.

Di antaranya adalah perubahan kebijakan terkait peran Tentara Nasional Indonesia di luar Operasi Militer Selain Perang (OMSP), meningkatnya sorotan terhadap keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ruang politik pada Pemilihan Umum Indonesia 2024, serta berbagai revisi regulasi strategis seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, perubahan regulasi sektor BUMN dan minerba, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hingga Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Menurut Hasto, dinamika tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan demokrasi Indonesia agar tetap berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam kajian intelektualnya, Hasto juga mengutip pandangan pemikir kebhinekaan Sukidi yang menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menghadapi kecenderungan yang dalam literatur politik disebut sebagai populisme otoriter.

Konsep tersebut menggambarkan situasi ketika kekuasaan politik cenderung terkonsolidasi secara lebih terpusat, sementara legitimasi publik tetap dijaga melalui berbagai kebijakan populis yang menyasar masyarakat luas.

Lebih jauh, Hasto mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia sejak awal dibangun di atas fondasi ideologi kerakyatan yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kedaulatan politik.

Ia mengutip pemikiran filsuf politik Hannah Arendt yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam demokrasi lahir dari kemampuan manusia untuk bertindak bersama dalam ruang publik.

“Dalam perspektif Arendt, kekuasaan bukanlah milik individu, melainkan lahir dari tindakan kolektif masyarakat. Karena itu, ketika kekuasaan terlalu terkonsentrasi, demokrasi berisiko kehilangan basis partisipatifnya,” kata Hasto.

Dalam semangat pemikiran kerakyatan yang juga diwariskan oleh Sukarno melalui gagasan Marhaenisme, Hasto menegaskan bahwa restrukturisasi politik harus mengembalikan orientasi demokrasi pada kepentingan rakyat kecil sebagai pemegang kedaulatan sejati.

“Demokrasi Indonesia tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral semata. Demokrasi harus memastikan bahwa negara hadir melindungi dan memberdayakan rakyat, khususnya kaum kecil yang menjadi fondasi kehidupan bangsa,” ujarnya.

Karena itu, menurut Hasto, restrukturisasi politik yang dibicarakan dalam forum PA GMNI bukan sekadar perubahan regulasi atau desain kelembagaan, melainkan upaya memperkuat kembali arah ideologis demokrasi Indonesia agar tetap berpijak pada kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan semangat gotong royong.

Dialog nasional yang diselenggarakan PA GMNI tersebut diharapkan menjadi ruang intelektual untuk merumuskan gagasan pembaruan demokrasi Indonesia yang lebih berakar pada nilai kebangsaan dan keberpihakan kepada rakyat. (By/Red)