TULUNGAGUNG — Jagat media sosial (Medsos) kembali dihebohkan dengan keluhan warga terkait dugaan seorang pekerja sewa mobil-mobilan yang kedapatan mabuk-mabukan di area Alun-Alun Tulungagung. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang menilai lemahnya pengawasan di salah satu ruang publik paling vital di kota tersebut.

Kecaman mencuat melalui unggahan akun “Arga Tara” di grup Facebook “WT Tulungagung”. Dalam postingannya, ia menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan fungsi penertiban.

“Setiap hari pasti mabuk di alun-alun, perilakunya juga meresahkan. Tidak peduli dilihat orang atau tidak. Semalam sekitar pukul 00.00 WIB saya melihat sendiri kondisinya seperti teler dan mondar-mandir. Terlihat seperti tidak takut apa pun. Kerjaan Satpol PP itu apa? Ini sudah menjelekkan nama baik alun-alun Tulungagung,” tulisnya dengan nada geram, Minggu(29/3).

Unggahan tersebut sontak menuai banyak respons dari warganet lain yang mengaku resah. Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran atas kenyamanan dan keamanan pengunjung, terlebih kawasan alun-alun kerap menjadi tempat berkumpulnya keluarga, termasuk anak-anak.

“Mungkin Satpol PP tugasnya hanya grebek orang iclik di kos-kosan dan hotel. Alun-alun adalah tempat bermain untuk anak-anak, tempat bersantai keluarga, kalau di isi orang-orang seperti ini sangat disayangkan” ungkap sejumlah warga.

Masyarakat menilai, perilaku tidak pantas di ruang publik seharusnya bisa dicegah melalui patroli rutin serta tindakan tegas dari aparat terkait. Mereka mendesak adanya kehadiran nyata petugas untuk menjaga ketertiban dan mencegah kejadian serupa terulang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun Satpol PP Tulungagung mengenai dugaan tersebut. Publik pun menunggu langkah konkret yang akan diambil guna memastikan alun-alun tetap menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. (DON/Red)

TULUNGAGUNG— Di negeri ini, menjadi miskin memang sudah cukup berat. Namun, dugaan yang mencuat dari RSUD dr. Iskak justru memperlihatkan ironi yang lebih dalam, kemiskinan seolah dijadikan celah untuk permainan kotor oleh oknum tertentu.

Program bantuan pembiayaan kesehatan yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat kecil, kini disorot karena diduga berubah menjadi lahan basah praktik penyimpangan. Sorotan tajam mengarah pada penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dokumen yang semestinya sakral, namun diduga bisa “diatur” demi kepentingan tertentu.

Bayangkan, sebuah surat yang menjadi harapan terakhir warga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan, justru disinyalir berubah fungsi menjadi “tiket emas”. Bukan untuk menyelamatkan yang lemah, melainkan membuka peluang keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah publik.

Negara, melalui fasilitas kesehatan daerah, hadir untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mampu membayar. Namun ketika sistem itu disusupi kepentingan, maka yang tumbang bukan hanya keuangan negara melainkan keadilan itu sendiri.

Modusnya terbilang klasik, tetapi dampaknya sangat nyata. Warga yang secara ekonomi sebenarnya mampu, diduga difasilitasi untuk memperoleh SKTM. Ada indikasi praktik “biaya jasa” demi mendapatkan legalitas palsu. Dampaknya jelas, dana bantuan yang bersumber dari anggaran publik terserap oleh pihak yang tidak berhak.

Lebih jauh, muncul kekhawatiran adanya praktik lanjutan seperti mark-up biaya hingga klaim fiktif yang melibatkan oknum internal dan pihak lain. Jika ini terjadi, maka skemanya bukan lagi pelanggaran kecil, melainkan potensi korupsi yang terstruktur.

Inilah yang disebut sebagai korupsi sosial. Kerugiannya tidak hanya terukur dalam angka, tetapi juga dalam hilangnya hak masyarakat miskin yang sesungguhnya.

Ketika kuota bantuan habis oleh mereka yang “berpura-pura miskin”, maka di sisi lain, warga yang benar-benar membutuhkan justru harus menjual aset, berutang, bahkan menunda pengobatan.

Sebagai institusi pelayanan publik, RSUD dr. Iskak seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sistem. Mekanisme verifikasi harus diperketat, pengawasan internal harus diperkuat, dan celah penyimpangan harus ditutup rapat. Jangan sampai reputasi yang telah dibangun justru runtuh oleh ulah segelintir pihak.

Penegak hukum juga dituntut tidak tinggal diam. Jika terdapat bukti awal yang mengarah pada praktik pungutan liar, manipulasi data, atau penyalahgunaan anggaran, maka langkah tegas harus segera diambil. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar wacana.

Fenomena ini menjadi cermin bahwa persoalan tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada moralitas. Ketika bantuan sosial dijadikan alat permainan, maka yang rusak bukan hanya tata kelola, tetapi juga rasa kemanusiaan.

Sudah saatnya fungsi SKTM dikembalikan pada tujuan awalnya, melindungi yang lemah, bukan dimanfaatkan oleh yang oportunis. Kepercayaan publik sedang dipertaruhkan. Jika tidak ada pembenahan serius, maka luka ini akan semakin dalam.

Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan janji. (Red)

Oleh : Donny Saputro, Pimpinan Redaksi Media 90detik.com pengamat kebijakan publik.

Editor: Joko Prasetyo

Jakarta— Di tengah kenaikan harga energi global yang tak terhindarkan, Indonesia memilih jalur berbeda: menahan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil.

Kebijakan ini menghadirkan ketenangan jangka pendek bagi masyarakat, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan yang lebih serius, apakah stabilitas ini mencerminkan kekuatan kebijakan, atau justru bentuk penundaan terhadap risiko yang lebih besar?

Stabilitas yang Dibayar Mahal.

Menjaga harga BBM tetap rendah bukanlah kebijakan tanpa biaya. Ia adalah keputusan politik-ekonomi yang secara sadar memindahkan beban dari masyarakat ke negara.

Dalam jangka pendek, dampaknya jelas: inflasi terkendali, konsumsi terjaga, dan potensi gejolak sosial dapat ditekan.

Namun dalam jangka menengah hingga panjang, kebijakan ini berisiko menciptakan tekanan fiskal yang semakin berat.

Subsidi dan kompensasi energi pada akhirnya bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan cerminan dari ketergantungan yang belum terselesaikan.

Ketika harga global naik tetapi harga domestik ditahan, selisihnya tidak hilang ia hanya berpindah menjadi beban negara.

Pertanyaannya menjadi sederhana namun mendasar ialah sampai kapan stabilitas ini bisa dipertahankan tanpa mengorbankan ruang fiskal yang lebih luas?

Ketergantungan yang Dipertahankan.

Dalam konteks geopolitik energi, posisi Indonesia masih belum sepenuhnya kuat.

Ketergantungan terhadap impor minyak membuat stabilitas domestik sangat rentan terhadap dinamika global.

Alih-alih memutus ketergantungan tersebut secara agresif, kebijakan stabilisasi harga justru berpotensi mempertahankan pola konsumsi lama. Harga yang relatif murah cenderung menghambat perubahan perilaku energi masyarakat.

Dengan kata lain, stabilitas hari ini bisa menjadi disinsentif bagi transisi energi itu sendiri.

Belajar dari Masa Lalu: Keberanian atau Kenyamanan?

Sejarah mencatat bahwa kebijakan energi yang berhasil justru lahir dari keberanian menghadapi risiko politik.

Program konversi energi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah contoh nyata bagaimana kebijakan tidak populer dapat menghasilkan perubahan struktural.

Namun perbedaannya dengan situasi saat ini terletak pada keberanian mengambil momentum.

Jika dahulu pemerintah mendorong perubahan meski menghadapi resistensi, kini pendekatan yang diambil cenderung lebih berhati-hati, bahkan cenderung defensif.

Stabilitas dipilih, tetapi transformasi berjalan lebih lambat.

Transisi Energi yang Setengah Jalan.

Pemerintah di bawah Joko Widodo memang menunjukkan arah menuju diversifikasi energi, termasuk melalui penguatan sektor kelistrikan dan pembangunan infrastruktur energi.

Namun arah ini belum sepenuhnya konsisten. Di satu sisi, ada dorongan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Di sisi lain, kebijakan harga yang ditahan justru mempertahankan tingkat konsumsi.

Kontradiksi ini menimbulkan kesan bahwa transisi energi sedang berjalan, tetapi tanpa tekanan yang cukup kuat untuk benar-benar mengubah struktur konsumsi nasional.

Dimensi Sosial: Stabil untuk Siapa?

Stabilitas harga BBM sering kali dipersepsikan sebagai kebijakan yang pro-rakyat. Namun dalam praktiknya, manfaatnya tidak selalu merata.

Kelompok masyarakat yang memiliki konsumsi energi lebih besar justru menikmati subsidi lebih banyak. Sementara kelompok rentan tetap menghadapi keterbatasan akses energi, terutama di wilayah yang infrastruktur distribusinya belum memadai.

Artinya, tanpa desain kebijakan yang lebih presisi, stabilitas harga berpotensi memperkuat ketimpangan alih-alih menguranginya.

Masalah yang Tidak Dikomunikasikan.

Di luar aspek ekonomi dan sosial, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting: komunikasi publik.

Kebijakan energi yang kompleks sering kali disampaikan secara sederhana, tanpa membuka ruang pemahaman yang utuh bagi masyarakat.

Akibatnya, publik hanya melihat hasil akhir harga yang stabil tanpa memahami konsekuensi dan arah jangka panjangnya.

Padahal, tanpa transparansi dan komunikasi yang jelas, kebijakan transisi berisiko kehilangan legitimasi sosial.

Stabilitas atau Penundaan?

Melihat seluruh dinamika tersebut, stabilitas BBM hari ini sulit dipahami sebagai kondisi final. Ia lebih menyerupai “ruang jeda” waktu yang dibeli negara untuk menunda tekanan yang sebenarnya sudah ada.

Masalahnya, setiap penundaan memiliki batas. Ketika tekanan fiskal, geopolitik, dan kebutuhan transisi energi bertemu pada satu titik, penyesuaian yang terjadi bisa menjadi jauh lebih tajam.

Penutup: Mengelola Realitas, Bukan Menundanya.

Transformasi energi selalu menuntut pilihan sulit. Menjaga stabilitas adalah langkah yang rasional, tetapi menjadikannya sebagai strategi utama tanpa arah transisi yang tegas berisiko memperpanjang ketergantungan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, melainkan apakah kita sedang mempersiapkannya secara terencana atau justru menundanya hingga menjadi lebih mahal secara ekonomi, sosial, dan politik. (By/Red)

Oleh: Arvi Jatmiko, Pemerhati Geopolitik International, Alumni FISIP Universitas Indonesia, Ketua GoPro (Golkar For Prabowo)