TULUNGAGUNG- Ratusan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tulungagung yang tergabung dalam Wahana Silaturahmi Kiyai Tulungagung (WASKITA) secara tegas menyatakan sikap menolak segala bentuk pencemaran nama baik terhadap dunia pesantren.

Mereka menghimbau masyarakat, khususnya kalangan santri dan alumni pesantren, untuk mendukung gerakan boikot terhadap Trans 7, yang dinilai telah mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, dalam salah satu program acaranya.

Pengasuh Pondok Pesantren Pampang, K.H. Toha Maksum, SH.M.Pd.ADV, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa tindakan Trans 7 dianggap telah menyakiti hati para santri dan kiai se-Indonesia.

“Ini bukan sekadar soal Lirboyo, ini soal marwah pesantren secara keseluruhan. Trans 7 harus bertanggung jawab atas konten yang mencemarkan nama baik lembaga yang telah berjasa besar dalam pendidikan moral bangsa,” tegasnya.

Tak hanya menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada Pondok Pesantren Lirboyo, para pengasuh pondok yang tergabung dalam Waskita juga mendesak agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera mencabut hak siar Trans 7 apabila tidak ada itikad baik dari pihak stasiun televisi tersebut.

“Kami meminta Trans7 menyampaikan permintaan maaf secara resmi, tidak hanya kepada Lirboyo, tetapi juga kepada seluruh pesantren di Indonesia. Jika tidak, kami akan terus mendorong boikot dan menempuh langkah hukum dan kode etik yang berlaku,” imbuhnya.

Gelombang protes dari para ulama dan tokoh pesantren di Tulungagung ini menjadi sinyal kuat bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga benteng moral yang akan bersuara keras saat dihina atau disudutkan. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertama dengan catatan dukungan publik yang kuat, mencapai 71,8% menurut survei Poltracking Indonesia.

Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, pemerintahan ini mengusung dua fondasi utama: warisan geopolitik Bung Karno dan konsep ekonomi baru bernama Sumitronomic.

Respons dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menjadi bagian oposisi, datang dengan dua nada berbeda, apresiasi untuk langkah diplomasi, namun kritik tajam untuk implementasi kebijakan ekonomi.

Geopolitik Soekarnois dan Diplomasi Perdamaian

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai Prabowo telah menghidupkan kembali kesadaran geopolitik ala Bung Karno. Dalam pernyataannya, pad Jumat (19/10), Hasto menyatakan apresiasi partainya terhadap kepemimpinan yang digerakkan oleh visi tersebut untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil.

“Prabowo mengangkat kembali kepemimpinan Indonesia di dunia internasional dengan mengambil prakarsa perdamaian, termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujar Hasto.

Konsep geopolitik Bung Karno, yang menekankan posisi Indonesia sebagai poros dan subjek aktif, dianggap menemukan bentuknya dalam diplomasi Prabowo yang aktif menjembatani kepentingan Global South dan kekuatan global.

Di bidang lain, kebijakan ekonomi pemerintah mendapat sorotan. Pemerintah memperkenalkan “Sumitronomic”, sebuah filsafat ekonomi yang bertumpu pada tiga poros, kemandirian nasional, keadilan sosial, dan keseimbangan geopolitik-ekonomi.

Namun, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa realitas di lapangan belum sejalan dengan idealisme tersebut. Ia menyoroti sejumlah masalah struktural dan tantangan transisi.

“Memadukan janji kampanye dengan ide dasar Astacita ternyata tidak mudah. Banyak program prioritas yang belum menunjukkan akselerasi,” kata Andreas.

Ia juga mengkritik pengelolaan aset strategis negara yang beralih dari BUMN ke Danantara, yang dinilai belum mencerminkan prinsip efisiensi dan kedaulatan ekonomi.

“KA Cepat Whoosh menambah beban APBN, PSN (Proyek Strategis Nasional) menuai protes, dan kini rakyat menuntut arah baru pembangunan yang benar-benar pro-rakyat,” tegasnya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran kini menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka berupaya memperkuat program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Di sisi lain, beban warisan proyek infrastruktur masa lalu dinilai menghambat transformasi struktural.

Menurut pandangan PDIP, tanpa koreksi ideologis yang tajam, ekonomi Indonesia berisiko terjebak dalam dualisme: antara semangat kemandirian dan ketergantungan pada kapital asing.

Dari geopolitik hingga ekonomi, tahun pertama pemerintahan ini menjadi babak awal upaya merumuskan identitas nasional baru.

Gagasan besar tentang “Negara Berkedaulatan Ganda”, berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi, kini diuji dalam tarikan ideologis antara cita-cita kemandirian dan realitas kompleks perekonomian global.(By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Maybrat— Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, hadir secara langsung dalam Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) pada hari kedua rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Theofani yang digelar di Lapangan Alun-Alun Faitmayaf, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Minggu (19/10).

Ibadah KKR yang dihadiri ribuan jemaat dan tamu undangan dari berbagai daerah ini berlangsung penuh hikmat dan sukacita. Dipimpin oleh Pastor Y. Buny dan Pendeta Ev. Sefanya Yewun, ibadah mengambil tema dari firman Tuhan Filipi 2:1-11 yang mengajak umat untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan HUT Theofani ke-74, yang akan mencapai puncaknya pada 21 Oktober 2025 mendatang di Bumi A3.

Hadir dalam acara tersebut selain Gubernur Elisa Kambu, juga Bupati Maybrat Karel Murafer, S.H., M.H., Wakil Bupati Ferdinando Solossa, S.E., serta unsur Forkopimda Kabupaten Maybrat.

Pengamanan ketat dan profesional dari aparat TNI Kodim 1809 Maybrat dan Polres Maybrat menjamin seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan kondusif.

Wakil Bupati Maybrat sekaligus Ketua Panitia HUT Theofani ke-74, Ferdinando Solossa, menyampaikan apresiasi tinggi kepada aparat keamanan atas dedikasi dan kerja keras selama pelaksanaan kegiatan.

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kodim 1809 dan Polres Maybrat yang telah mengamankan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sehingga ibadah dan rangkaian acara dapat berlangsung aman dan khidmat,” ujar Ferdinando Solossa.

Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., menegaskan bahwa pengamanan kegiatan keagamaan merupakan bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat demi menjaga rasa aman dan nyaman selama acara berlangsung.

Hingga kegiatan usai, situasi tetap aman dan kondusif, serta seluruh personel aparat keamanan kembali ke markas masing-masing dalam keadaan tertib.

Rangkaian perayaan HUT Theofani ke-74 ini menjadi bukti sinergi positif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat Kabupaten Maybrat. (Timo)