Connect with us

Jawa Timur

Dugaan Pungli PTSL di Kabupaten Kediri, LSM Gerak Indonesia : Evaluasi Program dan Dukung Bupati

Published

on

Kediri,90detik.com-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Kantor BPN Kabupaten Kediri pada Kamis (11/1).

Sebagai bentuk protes terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Kediri, yang diduga adanya pungutan liar (pungli).

Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk bertuliskan ‘Jangan Legalkan Pungli Dengan Dalih Kesepakatan’, ‘PTSL Jangan Jadikan Ajang Bancakan’, dan ‘Revisi Perbup Tentang PTSL’.

Dalam orasinya, James, Ketua Satuan Pemuda LSM Gerak Indonesia, bahwa program PTSL perlu mengalami perubahan dalam pelaksanaan selanjutnya.

“Ngono yo ngono tapi yo ojo ngono (begitu ya begitu, tapi jangan begitu),” ungkap James sebagai peringatan agar orang tidak berbuat yang terlalu berlebihan.

Usai berorasi, beberapa perwakilan aksi diterima oleh Suharno, Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, didampingi oleh Kabag Ops Kompol Abraham Sissik dan Kapolsek Mojoroto Kompol Mukhlason.SH., untuk beraudiensi.

Perwakilan LSM Gerak Indonesia saat beraudiensi di Kantor BPN Kabupaten Kediri. (doc: ist)

M. Rifai Ketua DPD Jatim LSM Gerak Indonesia, menyampaikan keinginan untuk melakukan evaluasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) tentang program PTSL. Serta meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa pengelolaan pungutan pokmas PTSL di Kabupaten Kediri. Agar program PTSL di Kabupaten ke depan bisa berjalan sukses.

“Ini adalah bentuk dukungan pada Bupati dan BPN Kabupaten Kediri untuk lebih baik, untuk mensukseskan program PTSL di Kabupaten ke depan bisa berjalan sukses dan lancar,”ujarnya.

Menurutnya, sangat penting menekan biaya program PTSL seminim mungkin, dan mereka hadir untuk mendukung kesuksesan program PTSL, sebagai bentuk dukungan bagi Pemkab dan BPN Kabupaten Kediri dalam memberantas segala bentuk pungutan liar.

“Selain itu, Perbup Kediri terkait biaya PTSL juga harus segera evaluasi, informasi yang kami dapat menteri ATR/BPN dalam waktu dekat akan datang ke Kediri. Saat itu kami akan menyambutnya dengan aksi damai terkait progam PTSL di Kabupaten Kediri,” tegasnya.

Rifa’i juga menjelaskan, perlunya ada payung hukum yang jelas bagi pokmas, dengan regulasi yang jelas, biaya PTSL dapat diketahui dengan pasti, dan pokmas dapat bekerja secara optimal untuk mencapai kesuksesan program tersebut.

Senada dengan Ketua DPD Abdul Suyudhi, perwakilan LSM Gerak Indonesia dan juga Ketua DPC Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa pelaksanaan program PTSL harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) program PTSL yang dilaksanakan oleh pokmas harus memperlihatkan rincian biaya yang dibutuhkan.

“Dan yang tak kalah penting ada pengawasan dari pihak independen baik pengawasan berkas dan pengawasan yang lain, jangan sampai biaya PTSL terlalu tinggi, kalau sesuai dengan SKB 3 Menteri sebesar Rp 150 ribu. Bila dibandingkan daerah lain, Kabupaten Kediri lebih mahal untuk biayanya,” ujarnya.

Sementara itu, Suharno, Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, menjelaskan bahwa BPN sebelumnya telah melaksanakan pra PTSL dan melakukan sosialisasi kepada pemohon program PTSL.

Dalam hal biaya, BPN hanya sebagai pelaksana dan tidak terlalu terlibat secara mendalam. Namun, pihaknya juga akan menindaklanjuti yang menjadi masukan dari LSM Gerak Indonesia, dengan stakeholder terkait.

“Langkah yang bagus kalau teman-teman memberikan masukkan ke Pemerintah agar biaya Pra PTSL agar lebih ditekan. Dan, semua masukkan dari teman-teman LSM gerak Indonesia akan kami sampaikan karena induknya ada pada Pemkab Kediri, “tukasnya.

Setelah beraudiensi di Kantor BPN Kabupaten Kediri, anggota LSM Gerak Indonesia bergeser ke Kantor Pemkot/Pemkab Kediri dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Perwakilan dari Pemkot/Pemkab Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh LSM Gerak Indonesia, dan berjanji untuk mengevaluasi serta membahas bersama-sama.
(Tim/Red)

Jawa Timur

Presiden Prabowo Dijadwalkan Resmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk

Published

on

Nganjuk— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).

Kepastian kehadiran Presiden disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, kepada wartawan pada Jumat (15/5/2026). Ia menyebut pihaknya telah menerima konfirmasi resmi terkait kehadiran Presiden sejak dua hari lalu.

“Sudah, sudah confirm Presiden Prabowo hadir meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah,” ujar Andi Gani.

Berdasarkan agenda yang telah disiapkan, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB dan acara peresmian akan dimulai pukul 09.00 WIB. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, hanya akan ada dua sambutan utama, yakni dari Andi Gani dan Presiden Prabowo.

Usai memberikan sambutan, Presiden akan melakukan prosesi peresmian dengan menekan tombol simbolis sebagai tanda dibukanya Museum dan Rumah Singgah Marsinah. Setelah itu, Andi Gani akan mendampingi Presiden meninjau langsung area museum.

“Setelah tekan tombol, saya akan ajak beliau langsung meninjau museum,” kata Andi Gani.

Museum tersebut dibangun untuk merekam perjalanan hidup serta perjuangan Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh di Indonesia, mulai dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Sementara di bagian belakang museum disiapkan rumah singgah yang diperuntukkan bagi para peziarah yang datang dari luar daerah.

“Ada rumah singgah di belakang yang kami siapkan untuk para peziarah yang tidak mendapat penginapan dan ini gratis. Maksimal hanya satu malam,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa museum nantinya akan dibuka untuk masyarakat umum tujuh hari setelah peresmian, dengan jam operasional mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB. Pengelolaan museum akan berada di bawah Yayasan KSPSI yang saat ini tengah menyiapkan struktur kepengurusan resmi.

Dalam acara peresmian tersebut, diperkirakan sekitar 7.000 buruh dari sejumlah wilayah di Jawa Timur akan hadir, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, hingga Nganjuk. Selain itu, sejumlah tokoh buruh internasional juga dijadwalkan menghadiri kegiatan, termasuk Sekretaris Jenderal ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida.

Andi Gani menilai peresmian museum oleh Presiden menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan buruh nasional. Menurutnya, kehadiran Presiden secara langsung di Nganjuk menunjukkan penghormatan negara terhadap perjuangan Marsinah yang kini telah dianugerahi gelar pahlawan nasional.

“Tentu kita harus bersyukur, simbol sejarah perjuangan buruh, Ibu Marsinah, mendapatkan gelar terhormat pahlawan nasional,” tuturnya.

Selain agenda peresmian museum, Andi Gani mengaku berencana mengajak Presiden Prabowo untuk berziarah ke makam Marsinah yang berada tidak jauh dari lokasi museum. Ia juga berharap Presiden dapat melihat langsung produk UMKM binaan aktivis buruh yang telah menembus pasar ekspor.

“Saya rencananya akan mengajak beliau ziarah ke makam Ibu Marsinah dan melihat UMKM binaan aktivis buruh yang produknya sudah diekspor ke beberapa negara,” katanya. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Panen Raya di Tuban, Presiden Prabowo Apresiasi Peran Polri Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Published

on

TUBAN— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Polri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, Groundbreaking Gudang Pangan, serta Launching SPPG Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Presiden secara khusus menyoroti kontribusi Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, peran Polri di lapangan menunjukkan hasil nyata yang patut diapresiasi.

“Saya melihat peran Polri luar biasa. Karena leadership, kepemimpinan kalau bagus, harus kita akui bagus,” kata Prabowo.

Ia menilai keberhasilan organisasi tidak lepas dari kualitas kepemimpinan yang ada di dalamnya.

Bahkan, Presiden menyebut berbagai capaian Polri dalam sektor pangan menjadi bukti nyata kerja dan inovasi institusi tersebut.

Presiden juga mengaku terkesan dengan berbagai inovasi yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi briket energi alternatif hingga pengembangan pupuk dari bahan batubara berkualitas rendah.

“Menurut saya inovasi-inovasi semacam itu menjadi jawaban di tengah tantangan krisis energi dan kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian nasional,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung bahwa Polri selama ini kerap menerima kritik dari masyarakat. Namun ia menilai jawaban terbaik terhadap kritik tersebut adalah pembuktian melalui kerja nyata.

“Kalian sering dicaci maki, sedikit-sedikit reformasi. Sekarang bisa membuktikan,”ungkap Prabowo.

Menutup sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah strategis yang dilakukan Polri, termasuk pembangunan gudang pangan dan peluncuran SPPG baru yang dinilai akan memberikan dampak besar bagi masyarakat.

“Kepolisian Indonesia, terima kasih. Prestasimu, groundbreaking 10 gudang tanaman pangan ditambah yang sudah dibangun, luar biasa. Launching operasional 166 SPPG baru juga sangat penting,” pungkas Prabowo. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Bantuan Rp 20 Juta per Keluarga, Pemkab Blitar Mulai Bedah 400 Rumah Tak Layak Huni

Published

on

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar resmi memulai program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun anggaran 2026. Sebanyak 400 keluarga di 52 desa diprioritaskan menerima bantuan ini, dengan nilai Rp20 juta per keluarga.

Penyaluran bantuan ditandai dengan penyerahan buku rekening kepada calon penerima manfaat oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Blitar.

Kepala Disperkimtan, Antonius Nanang Adi Putranto,(dok/JK).

Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Blitar, Antonius Nanang Adi Putranto, menjelaskan bahwa program ini masih dalam tahap verifikasi data. Karena itu, jumlah 400 penerima masih bisa berubah.

“Ada yang mengundurkan diri dan ada juga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga kemungkinan jumlah akhirnya tidak sampai 400 penerima,” ujar Nanang kepada wartawan, Selasa (12/05).

Dari total bantuan Rp20 juta, rinciannya Rp17,5 juta untuk membeli material bangunan seperti semen dan besi. Sisanya, Rp 2,5 juta, dialokasikan untuk upah tenaga kerja.

Yang membedakan program tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah soal sistem pelaksanaannya. Kini, pemerintah tidak menunjuk toko material tertentu. Warga penerima bantuan diberi kebebasan memilih toko bangunan sendiri.

Namun, mereka akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Tugas pendamping ini memastikan warga memilih toko yang legal, harganya terbuka, dan kualitas materialnya baik.

“Jadi bukan pemerintah yang menentukan toko material. TFL mendampingi penerima agar lebih kompetitif dan sesuai kondisi wilayah masing-masing,” tegas Nanang.

Selain itu, pemkab juga mempercepat jadwal pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok bangunan, seperti besi dan semen, yang belakangan ini terus merangkak naik.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Blitar, Rudi, memaparkan kriteria penerima. Prioritas diberikan pada warga yang rumahnya berdinding anyaman bambu, minim cahaya, sirkulasi udaranya buruk, hingga kondisi bangunan yang sudah membahayakan.

Ia menambahkan, pembangunan rumah dilakukan secara swadaya oleh pemilik rumah. Karena itu, bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

“Tujuan utamanya adalah menjadikan rumah warga lebih layak dari sisi keamanan dan kesehatan,” kata Rudi.

Jumlah penerima tahun ini meningkat drastis dibanding tahun lalu. Pada 2025, hanya sekitar 170 keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah. Kenaikan menjadi 400 keluarga tahun ini dimungkinkan karena adanya dukungan anggaran yang lebih besar dari APBD Kabupaten Blitar. (JK/Red)

Continue Reading

Trending