Connect with us

Jawa Timur

Dugaan Pungli PTSL di Kabupaten Kediri, LSM Gerak Indonesia : Evaluasi Program dan Dukung Bupati

Published

on

Kediri,90detik.com-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Kantor BPN Kabupaten Kediri pada Kamis (11/1).

Sebagai bentuk protes terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Kediri, yang diduga adanya pungutan liar (pungli).

Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk bertuliskan ‘Jangan Legalkan Pungli Dengan Dalih Kesepakatan’, ‘PTSL Jangan Jadikan Ajang Bancakan’, dan ‘Revisi Perbup Tentang PTSL’.

Dalam orasinya, James, Ketua Satuan Pemuda LSM Gerak Indonesia, bahwa program PTSL perlu mengalami perubahan dalam pelaksanaan selanjutnya.

“Ngono yo ngono tapi yo ojo ngono (begitu ya begitu, tapi jangan begitu),” ungkap James sebagai peringatan agar orang tidak berbuat yang terlalu berlebihan.

Usai berorasi, beberapa perwakilan aksi diterima oleh Suharno, Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, didampingi oleh Kabag Ops Kompol Abraham Sissik dan Kapolsek Mojoroto Kompol Mukhlason.SH., untuk beraudiensi.

Perwakilan LSM Gerak Indonesia saat beraudiensi di Kantor BPN Kabupaten Kediri. (doc: ist)

M. Rifai Ketua DPD Jatim LSM Gerak Indonesia, menyampaikan keinginan untuk melakukan evaluasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) tentang program PTSL. Serta meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa pengelolaan pungutan pokmas PTSL di Kabupaten Kediri. Agar program PTSL di Kabupaten ke depan bisa berjalan sukses.

“Ini adalah bentuk dukungan pada Bupati dan BPN Kabupaten Kediri untuk lebih baik, untuk mensukseskan program PTSL di Kabupaten ke depan bisa berjalan sukses dan lancar,”ujarnya.

Menurutnya, sangat penting menekan biaya program PTSL seminim mungkin, dan mereka hadir untuk mendukung kesuksesan program PTSL, sebagai bentuk dukungan bagi Pemkab dan BPN Kabupaten Kediri dalam memberantas segala bentuk pungutan liar.

“Selain itu, Perbup Kediri terkait biaya PTSL juga harus segera evaluasi, informasi yang kami dapat menteri ATR/BPN dalam waktu dekat akan datang ke Kediri. Saat itu kami akan menyambutnya dengan aksi damai terkait progam PTSL di Kabupaten Kediri,” tegasnya.

Rifa’i juga menjelaskan, perlunya ada payung hukum yang jelas bagi pokmas, dengan regulasi yang jelas, biaya PTSL dapat diketahui dengan pasti, dan pokmas dapat bekerja secara optimal untuk mencapai kesuksesan program tersebut.

Senada dengan Ketua DPD Abdul Suyudhi, perwakilan LSM Gerak Indonesia dan juga Ketua DPC Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa pelaksanaan program PTSL harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) program PTSL yang dilaksanakan oleh pokmas harus memperlihatkan rincian biaya yang dibutuhkan.

“Dan yang tak kalah penting ada pengawasan dari pihak independen baik pengawasan berkas dan pengawasan yang lain, jangan sampai biaya PTSL terlalu tinggi, kalau sesuai dengan SKB 3 Menteri sebesar Rp 150 ribu. Bila dibandingkan daerah lain, Kabupaten Kediri lebih mahal untuk biayanya,” ujarnya.

Sementara itu, Suharno, Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, menjelaskan bahwa BPN sebelumnya telah melaksanakan pra PTSL dan melakukan sosialisasi kepada pemohon program PTSL.

Dalam hal biaya, BPN hanya sebagai pelaksana dan tidak terlalu terlibat secara mendalam. Namun, pihaknya juga akan menindaklanjuti yang menjadi masukan dari LSM Gerak Indonesia, dengan stakeholder terkait.

“Langkah yang bagus kalau teman-teman memberikan masukkan ke Pemerintah agar biaya Pra PTSL agar lebih ditekan. Dan, semua masukkan dari teman-teman LSM gerak Indonesia akan kami sampaikan karena induknya ada pada Pemkab Kediri, “tukasnya.

Setelah beraudiensi di Kantor BPN Kabupaten Kediri, anggota LSM Gerak Indonesia bergeser ke Kantor Pemkot/Pemkab Kediri dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Perwakilan dari Pemkot/Pemkab Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh LSM Gerak Indonesia, dan berjanji untuk mengevaluasi serta membahas bersama-sama.
(Tim/Red)

Seputar Tulungagung

Krisis Air Bersih Mulai Hantam Tulungagung, Warga Terdampak Kekeringan, BPBD Turunkan 15 Ribu Liter Air

Published

on

TULUNGAGUNG – Krisis air bersih mulai menghantam sejumlah wilayah di Kabupaten Tulungagung seiring puncak musim kemarau 2026.

Sebanyak 888 warga di dua desa kini mengalami kesulitan memperoleh air bersih, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung harus mengerahkan bantuan 15 ribu liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dua desa yang terdampak yakni Desa Kalidawe, Kecamatan Pucanglaban, dan Desa Rejosari. Kondisi ini menjadi sinyal awal meningkatnya ancaman kekeringan di Tulungagung yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026.

Sekretaris BPBD Tulungagung, M. Fairuza Alhida, mengatakan pihaknya telah menerima permohonan bantuan distribusi air bersih dari wilayah yang mulai mengalami kekeringan akibat minimnya sumber air selama musim kemarau.

“Kami telah menerima permintaan dropping air bersih akibat bencana kekeringan pada musim kemarau 2026,” ujar Fairuza kepada awak media, Kamis (6/8/2026).

Dari total 888 jiwa yang terdampak, sebanyak 700 warga berada di Desa Kalidawe, sedangkan 188 warga lainnya merupakan penduduk Desa Rejosari.

Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD mendistribusikan 10.000 liter air bersih ke Desa Kalidawe dan 5.000 liter ke Desa Rejosari. Selain itu, BPBD juga menyalurkan empat unit tandon air berkapasitas 1.200 liter, masing-masing dua unit di setiap desa agar distribusi air kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif.

“Kami sudah menyalurkan 15 ribu liter air bersih dan empat tandon air untuk dua desa itu,” kata Fairuza.

BPBD mengingatkan bahwa puncak musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga penghujung tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan wilayah lain di Tulungagung ikut mengalami krisis air bersih apabila curah hujan tidak segera meningkat.

Karena itu, BPBD terus memantau perkembangan di lapangan sekaligus menyiapkan langkah antisipasi apabila jumlah desa terdampak kekeringan bertambah. Masyarakat didaerah rawan juga diimbau menggunakan air secara bijak serta segera melapor kepada pemerintah desa maupun BPBD apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.

Dengan prediksi musim kemarau yang masih cukup panjang, ancaman kekeringan di Tulungagung diperkirakan belum berakhir. Pemerintah daerah pun diminta terus memperkuat upaya mitigasi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.(Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Hari Jadi ke-702 Kabupaten Blitar, Rijanto Ajak Warga Perkuat Gotong Royong Demi Blitar Berdaya dan Berjaya

Published

on

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto menegaskan pembangunan Kabupaten Blitar tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur agar cita-cita mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya, sejahtera, dan berjaya dapat tercapai.

Penegasan tersebut disampaikan Rijanto saat Prosesi Pisowanan Agung dalam rangka Hari Jadi ke-702 Kabupaten Blitar yang digelar di Pendapa Ronggo Hadi Negoro (RHN), Rabu (5/8/2026).

Prosesi adat tahunan itu menjadi puncak peringatan hari jadi daerah sekaligus simbol rasa syukur masyarakat dan pemerintah atas perjalanan Kabupaten Blitar yang kini memasuki usia ke-702 tahun.

Bupati Blitar Rijanto, saat menyampaikan sambutan Pisowananan Agung Hari Jadi Ke 702, (dok/JK).

Mengusung tema “Manggih Raharja Blitar Kuncoro”, Pemerintah Kabupaten Blitar memaknai peringatan hari jadi tahun ini sebagai tekad untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera serta daerah yang semakin maju dan dikenal luas.

“Berdaya berarti masyarakat memiliki kemampuan, kesempatan, dan kemandirian untuk berkembang. Sedangkan berjaya berarti hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Menurutnya, tema tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui semangat, kerja keras, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat yang dituangkan dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.

“Semuanya membutuhkan proses. Diawali dari semangat, cita-cita, dan idealisme yang diwujudkan dalam kerja keras serta gotong royong. Jika itu bisa terealisasi, kami berharap masyarakat Kabupaten Blitar semakin sejahtera, hidup nyaman, aman, dan tenteram,” katanya.

Rijanto mengungkapkan, berbagai indikator pembangunan Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif sepanjang 2025 hingga 2026.

Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 7,57 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,06 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,43.

Di sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan kabupaten juga mengalami peningkatan dari 79,70 persen menjadi 80,74 persen pada 2026.

Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaksanakan pemeliharaan berkala jalan hotmix sepanjang 69,23 kilometer, peningkatan jalan beton 4,37 kilometer, pelebaran jalan 2,78 kilometer, serta pemeliharaan rutin pada 108 ruas jalan.

Selain itu, pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela) di wilayah Kabupaten Blitar juga terus mengalami kemajuan. Dari total panjang 62,56 kilometer, ruas yang telah terbangun mencapai 38,63 kilometer atau sekitar 61,75 persen. Meski demikian, ia menegaskan berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri.

“Prestasi yang kita raih merupakan kado bagi Hari Jadi ke-702 Kabupaten Blitar. Namun saya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terlena karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama agar pembangunan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Rijanto juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong untuk mendukung berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program ketahanan pangan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan digelar pada 23 November 2026 di 30 desa yang tersebar di 17 kecamatan.

“Mari kita sukseskan Pilkades dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, persatuan, dan semangat demokrasi yang bermartabat. Jangan sampai perbedaan pilihan memecah persaudaraan yang telah kita bangun bersama,” ujarnya.

Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Blitar tidak hanya diisi Prosesi Pisowanan Agung, tetapi juga berbagai kegiatan seni dan hiburan untuk masyarakat di kawasan Alun-alun Kanigoro dan Kantor Bupati Blitar.

Rijanto menyebut salah satunya adalah pertunjukan Dramasoka, yang turut melibatkan dirinya bersama Wakil Bupati Blitar.

Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi pagelaran Seni Tiban pada 6 dan 9 Agustus serta konser penyanyi Happy Asmara pada 7 Agustus, disertai sejumlah agenda hiburan lainnya.

Prosesi Pisowanan Agung turut dihadiri Wali Kota Blitar, mantan Bupati Blitar Herry Noegroho, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, lurah, serta tamu undangan lainnya.

Pada akhir acara, Pemerintah Kabupaten Blitar juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Kirab Hurub Hambangun Praja sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan semangat gotong royong masyarakat dalam memeriahkan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Blitar.

Kecamatan Talun berhasil meraih Juara I, disusul Kecamatan Nglegok sebagai Juara II, dan Kecamatan Wonodadi sebagai Juara III.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Dampingi Pimpinan MPR RI Ziarah, Wakil Wali Kota Blitar: Perkuat Semangat Nasionalisme dan Tingkatkan Ekonomi

Published

on

BLITAR – Rombongan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan ziarah kebangsaan ke Makam Proklamator Ir. Soekarno di Kota Blitar, Selasa (4/8/2026). Kunjungan ini menjadi momen penting menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, yang turut menyambut langsung kedatangan rombongan dan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial semata. Menurutnya, ziarah tersebut menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa agar tidak melupakan perjuangan para pendiri negara.

“Pesan yang disampaikan Ketua MPR RI sangat jelas, yaitu mengajak seluruh anak bangsa untuk terus menghormati dan mengenang jasa para pahlawan, terutama Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Elim usai mengantar rombongan di Stasiun Blitar, pada awak media.

Elim Tyu Samba, Wakil Wali Kota Blitar, saat menyampaikan keterangan pers,(dok/JK).

Elim menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Blitar sebagai salah satu tujuan dalam rangkaian kegiatan kebangsaan pimpinan MPR RI. Kehadiran para pemimpin lembaga negara ini diharapkan dapat memperkuat semangat nasionalisme sekaligus meningkatkan perhatian terhadap Kota Blitar sebagai kota bersejarah.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin setiap tahun. Ini bukan agenda politik, tetapi momentum untuk mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya,” tegasnya.

Selama berada di Kota Blitar, rombongan pimpinan MPR RI melaksanakan doa dan tabur bunga di Makam Bung Karno sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Pertama Republik Indonesia. Setelah itu, rombongan juga mengunjungi Istana Gebang, rumah masa kecil Bung Karno yang kini menjadi salah satu cagar budaya nasional.

Agenda dilanjutkan dengan ramah tamah dan diskusi bersama jajaran Pemerintah Kota Blitar di Rumah Dinas Wali Kota.

Elim menilai kunjungan tokoh-tokoh nasional ke Kota Blitar tidak hanya memiliki nilai historis dan kebangsaan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Meningkatnya aktivitas kunjungan dinilai dapat mendorong sektor pariwisata, usaha mikro, hingga ekonomi kreatif yang selama ini menjadi andalan daerah.

“Kami ingin setiap kunjungan tokoh nasional ke Kota Blitar memberikan efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Semoga kehadiran para pimpinan MPR RI kali ini membawa manfaat yang lebih luas, baik bagi sektor pariwisata, pelaku UMKM, maupun kemajuan Kota Blitar secara keseluruhan,” harapnya.

Meskipun luas wilayah Kota Blitar relatif kecil dibandingkan daerah lain, Elim mengakui kondisi tersebut justru menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki, terutama wisata sejarah yang melekat kuat dengan sosok Bung Karno.

Terkait perjalanan rombongan yang terlebih dahulu mendarat di Malang sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Kota Blitar, Elim menjelaskan hal itu merupakan bagian dari pengaturan jadwal dan moda transportasi agar seluruh agenda nasional pimpinan MPR RI dapat berjalan efektif dan tepat waktu.

Pemerintah Kota Blitar berharap kunjungan serupa terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Selain memperkuat nilai-nilai kebangsaan, agenda tersebut juga diyakini mampu memperkenalkan Kota Blitar sebagai destinasi wisata sejarah nasional yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. (JK/Red)

Continue Reading

Trending