Connect with us

Jawa Timur

Dugaan Pungli PTSL di Kabupaten Kediri, LSM Gerak Indonesia : Evaluasi Program dan Dukung Bupati

Published

on

Kediri,90detik.com-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Kantor BPN Kabupaten Kediri pada Kamis (11/1).

Sebagai bentuk protes terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Kediri, yang diduga adanya pungutan liar (pungli).

Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk bertuliskan ‘Jangan Legalkan Pungli Dengan Dalih Kesepakatan’, ‘PTSL Jangan Jadikan Ajang Bancakan’, dan ‘Revisi Perbup Tentang PTSL’.

Dalam orasinya, James, Ketua Satuan Pemuda LSM Gerak Indonesia, bahwa program PTSL perlu mengalami perubahan dalam pelaksanaan selanjutnya.

“Ngono yo ngono tapi yo ojo ngono (begitu ya begitu, tapi jangan begitu),” ungkap James sebagai peringatan agar orang tidak berbuat yang terlalu berlebihan.

Usai berorasi, beberapa perwakilan aksi diterima oleh Suharno, Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, didampingi oleh Kabag Ops Kompol Abraham Sissik dan Kapolsek Mojoroto Kompol Mukhlason.SH., untuk beraudiensi.

Perwakilan LSM Gerak Indonesia saat beraudiensi di Kantor BPN Kabupaten Kediri. (doc: ist)

M. Rifai Ketua DPD Jatim LSM Gerak Indonesia, menyampaikan keinginan untuk melakukan evaluasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) tentang program PTSL. Serta meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa pengelolaan pungutan pokmas PTSL di Kabupaten Kediri. Agar program PTSL di Kabupaten ke depan bisa berjalan sukses.

“Ini adalah bentuk dukungan pada Bupati dan BPN Kabupaten Kediri untuk lebih baik, untuk mensukseskan program PTSL di Kabupaten ke depan bisa berjalan sukses dan lancar,”ujarnya.

Menurutnya, sangat penting menekan biaya program PTSL seminim mungkin, dan mereka hadir untuk mendukung kesuksesan program PTSL, sebagai bentuk dukungan bagi Pemkab dan BPN Kabupaten Kediri dalam memberantas segala bentuk pungutan liar.

“Selain itu, Perbup Kediri terkait biaya PTSL juga harus segera evaluasi, informasi yang kami dapat menteri ATR/BPN dalam waktu dekat akan datang ke Kediri. Saat itu kami akan menyambutnya dengan aksi damai terkait progam PTSL di Kabupaten Kediri,” tegasnya.

Rifa’i juga menjelaskan, perlunya ada payung hukum yang jelas bagi pokmas, dengan regulasi yang jelas, biaya PTSL dapat diketahui dengan pasti, dan pokmas dapat bekerja secara optimal untuk mencapai kesuksesan program tersebut.

Senada dengan Ketua DPD Abdul Suyudhi, perwakilan LSM Gerak Indonesia dan juga Ketua DPC Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa pelaksanaan program PTSL harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) program PTSL yang dilaksanakan oleh pokmas harus memperlihatkan rincian biaya yang dibutuhkan.

“Dan yang tak kalah penting ada pengawasan dari pihak independen baik pengawasan berkas dan pengawasan yang lain, jangan sampai biaya PTSL terlalu tinggi, kalau sesuai dengan SKB 3 Menteri sebesar Rp 150 ribu. Bila dibandingkan daerah lain, Kabupaten Kediri lebih mahal untuk biayanya,” ujarnya.

Sementara itu, Suharno, Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, menjelaskan bahwa BPN sebelumnya telah melaksanakan pra PTSL dan melakukan sosialisasi kepada pemohon program PTSL.

Dalam hal biaya, BPN hanya sebagai pelaksana dan tidak terlalu terlibat secara mendalam. Namun, pihaknya juga akan menindaklanjuti yang menjadi masukan dari LSM Gerak Indonesia, dengan stakeholder terkait.

“Langkah yang bagus kalau teman-teman memberikan masukkan ke Pemerintah agar biaya Pra PTSL agar lebih ditekan. Dan, semua masukkan dari teman-teman LSM gerak Indonesia akan kami sampaikan karena induknya ada pada Pemkab Kediri, “tukasnya.

Setelah beraudiensi di Kantor BPN Kabupaten Kediri, anggota LSM Gerak Indonesia bergeser ke Kantor Pemkot/Pemkab Kediri dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Perwakilan dari Pemkot/Pemkab Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh LSM Gerak Indonesia, dan berjanji untuk mengevaluasi serta membahas bersama-sama.
(Tim/Red)

Jawa Timur

Dari Jatim, Presiden RI Groundbreaking 10 Gudang Pangan Polri dan Luncurkan 166 SPPG

Published

on

Tuban— Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meresmikan pembangunan 10 unit Gudang Ketahanan Pangan Polri tipe 654 yang masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton.

Gudang tersebut tersebar di sejumlah daerah strategis, yakni Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan sebanyak dua unit, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara sebanyak dua unit, serta Maluku Utara.

Selain pembangunan gudang pangan, Polri juga meluncurkan operasional 166 SPPG di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksanaan Program MBG.

Operasional SPPG tersebut tersebar di sejumlah polda, di antaranya Polda Banten sebanyak 39 unit, Polda Sumut 17 unit, Polda Jateng 16 unit, Polda Metro Jaya 14 unit, hingga Satgas MBG sebanyak 8 unit.

Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan dan penyediaan makanan bergizi menjadi bagian penting dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, Polri berupaya mengambil peran aktif dalam mendukung program pemerintah.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden saat peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakarta Barat, bahwa menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa,” ujar Kapolri.

Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah, TNI, dan Polri yang terus bekerja menjaga stabilitas negara serta mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

“Tanpa mengurangi rasa hormat karena mereka-mereka adalah kunci, adalah tim kita, tim saya yang bersama-sama kita sedang bekerja keras untuk memimpin negeri ini, mengendalikan negeri ini, menjaga negeri ini, menjaga rakyat kita, menjaga semua kekayaan rakyat kita,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga secara khusus menyampaikan penghargaan kepada jajaran aparat keamanan yang menurutnya memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban dan kelancaran kehidupan masyarakat. Presiden pun menegaskan bahwa aparat negara harus tetap bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan rakyat.

“Tentara dan Polisi itu kalau lancar dan aman dianggap biasa saja. Kalau nggak beres dicacimaki, itulah nasibnya aparat, nasibnya abdi masyarakat, nggak apa-apa. Itulah tugas kita. Karena itu kita harus bekerja keras supaya semuanya aman tertib dan lancar,” tegas Presiden.

Peresmian Gudang Ketahanan Pangan dan operasional SPPG Polri tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi pangan nasional, mendukung pemenuhan gizi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan aparat dalam menjaga kesejahteraan rakyat hingga ke berbagai daerah di Indonesia. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Perkuat Ketahanan Pangan, Presiden Prabowo dan Kapolri Panen Raya Jagung Nasional di Tuban

Published

on

TUBAN— Polri menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional sarana pendukung ketahanan pangan nasional.

Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pada kesempatan tersebut Kapolri menyampaikan terimakasih atas dukungan Presiden dan seluruh pihak yang terlibat dalam penguatan program ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan kehadiran Presiden Prabowo menjadi semangat bagi seluruh jajaran Polri dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri berkomitmen mendukung kedaulatan pangan melalui penguatan produksi hingga hilirisasi hasil pertanian.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra kerja,” ujar Sigit

Jenderal Sigit menjelaskan, pada tahun 2025 Polri telah berkontribusi dalam penanaman jagung di ratusan ribu hektare lahan dengan produksi jutaan ton jagung nasional, yang turut mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

Sementara itu, pada Kuartal I 2026, Polri mencatat panen di puluhan ribu hektare lahan dengan hasil ratusan ribu ton jagung.

Pada Kuartal II 2026 ini, panen raya kembali dilakukan di hampir 189.760 ribu hektare lahan dengan potensi produksi sekitar 1,23 juta ton jagung.

Kapolri juga menyebut sebagian hasil panen akan diserap untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sebagian lainnya berpotensi masuk ke pasar ekspor melalui kerja sama koperasi petani di wilayah perbatasan.

Selain peningkatan produksi, Polri juga memperkuat infrastruktur ketahanan pangan dengan membangun gudang penyimpanan di berbagai daerah.

Pada kegiatan panen raya ini juga dilakukan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan baru yang akan menambah kapasitas penyimpanan nasional menjadi puluhan unit di seluruh Indonesia.

“Polri berkomitmen membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pendampingan petani, hingga penyerapan hasil panen,”tegas Jenderal Sigit.

Ia menambahkan, penguatan sektor pangan juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Polri juga memaparkan penguatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dimanfaatkan ribuan petani untuk kebutuhan bibit, pupuk, hingga alat pertanian.

“Harapan kami, dukungan terhadap akses pembiayaan ini dapat terus diperkuat agar semakin banyak lahan produktif yang bisa dikembangkan,” ujar Jenderal Sigit.

Program ketahanan pangan Polri juga mencakup pengembangan sarana pendukung pertanian dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi hasil panen di sejumlah wilayah.

Dengan berbagai program tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ekosistem ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan, dari hulu hingga hilir, guna memperkuat kemandirian pangan Indonesia. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Presiden Prabowo Dijadwalkan Resmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk

Published

on

Nganjuk— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).

Kepastian kehadiran Presiden disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, kepada wartawan pada Jumat (15/5/2026). Ia menyebut pihaknya telah menerima konfirmasi resmi terkait kehadiran Presiden sejak dua hari lalu.

“Sudah, sudah confirm Presiden Prabowo hadir meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah,” ujar Andi Gani.

Berdasarkan agenda yang telah disiapkan, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB dan acara peresmian akan dimulai pukul 09.00 WIB. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, hanya akan ada dua sambutan utama, yakni dari Andi Gani dan Presiden Prabowo.

Usai memberikan sambutan, Presiden akan melakukan prosesi peresmian dengan menekan tombol simbolis sebagai tanda dibukanya Museum dan Rumah Singgah Marsinah. Setelah itu, Andi Gani akan mendampingi Presiden meninjau langsung area museum.

“Setelah tekan tombol, saya akan ajak beliau langsung meninjau museum,” kata Andi Gani.

Museum tersebut dibangun untuk merekam perjalanan hidup serta perjuangan Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh di Indonesia, mulai dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Sementara di bagian belakang museum disiapkan rumah singgah yang diperuntukkan bagi para peziarah yang datang dari luar daerah.

“Ada rumah singgah di belakang yang kami siapkan untuk para peziarah yang tidak mendapat penginapan dan ini gratis. Maksimal hanya satu malam,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa museum nantinya akan dibuka untuk masyarakat umum tujuh hari setelah peresmian, dengan jam operasional mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB. Pengelolaan museum akan berada di bawah Yayasan KSPSI yang saat ini tengah menyiapkan struktur kepengurusan resmi.

Dalam acara peresmian tersebut, diperkirakan sekitar 7.000 buruh dari sejumlah wilayah di Jawa Timur akan hadir, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, hingga Nganjuk. Selain itu, sejumlah tokoh buruh internasional juga dijadwalkan menghadiri kegiatan, termasuk Sekretaris Jenderal ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida.

Andi Gani menilai peresmian museum oleh Presiden menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan buruh nasional. Menurutnya, kehadiran Presiden secara langsung di Nganjuk menunjukkan penghormatan negara terhadap perjuangan Marsinah yang kini telah dianugerahi gelar pahlawan nasional.

“Tentu kita harus bersyukur, simbol sejarah perjuangan buruh, Ibu Marsinah, mendapatkan gelar terhormat pahlawan nasional,” tuturnya.

Selain agenda peresmian museum, Andi Gani mengaku berencana mengajak Presiden Prabowo untuk berziarah ke makam Marsinah yang berada tidak jauh dari lokasi museum. Ia juga berharap Presiden dapat melihat langsung produk UMKM binaan aktivis buruh yang telah menembus pasar ekspor.

“Saya rencananya akan mengajak beliau ziarah ke makam Ibu Marsinah dan melihat UMKM binaan aktivis buruh yang produknya sudah diekspor ke beberapa negara,” katanya. (DON/Red)

Continue Reading

Trending