Connect with us

Jawa Timur

Dugaan Pungli PTSL di Kabupaten Kediri, LSM Gerak Indonesia : Evaluasi Program dan Dukung Bupati

Published

on

Kediri,90detik.com-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Kantor BPN Kabupaten Kediri pada Kamis (11/1).

Sebagai bentuk protes terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Kediri, yang diduga adanya pungutan liar (pungli).

Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk bertuliskan ‘Jangan Legalkan Pungli Dengan Dalih Kesepakatan’, ‘PTSL Jangan Jadikan Ajang Bancakan’, dan ‘Revisi Perbup Tentang PTSL’.

Dalam orasinya, James, Ketua Satuan Pemuda LSM Gerak Indonesia, bahwa program PTSL perlu mengalami perubahan dalam pelaksanaan selanjutnya.

“Ngono yo ngono tapi yo ojo ngono (begitu ya begitu, tapi jangan begitu),” ungkap James sebagai peringatan agar orang tidak berbuat yang terlalu berlebihan.

Usai berorasi, beberapa perwakilan aksi diterima oleh Suharno, Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, didampingi oleh Kabag Ops Kompol Abraham Sissik dan Kapolsek Mojoroto Kompol Mukhlason.SH., untuk beraudiensi.

Perwakilan LSM Gerak Indonesia saat beraudiensi di Kantor BPN Kabupaten Kediri. (doc: ist)

M. Rifai Ketua DPD Jatim LSM Gerak Indonesia, menyampaikan keinginan untuk melakukan evaluasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) tentang program PTSL. Serta meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa pengelolaan pungutan pokmas PTSL di Kabupaten Kediri. Agar program PTSL di Kabupaten ke depan bisa berjalan sukses.

“Ini adalah bentuk dukungan pada Bupati dan BPN Kabupaten Kediri untuk lebih baik, untuk mensukseskan program PTSL di Kabupaten ke depan bisa berjalan sukses dan lancar,”ujarnya.

Menurutnya, sangat penting menekan biaya program PTSL seminim mungkin, dan mereka hadir untuk mendukung kesuksesan program PTSL, sebagai bentuk dukungan bagi Pemkab dan BPN Kabupaten Kediri dalam memberantas segala bentuk pungutan liar.

“Selain itu, Perbup Kediri terkait biaya PTSL juga harus segera evaluasi, informasi yang kami dapat menteri ATR/BPN dalam waktu dekat akan datang ke Kediri. Saat itu kami akan menyambutnya dengan aksi damai terkait progam PTSL di Kabupaten Kediri,” tegasnya.

Rifa’i juga menjelaskan, perlunya ada payung hukum yang jelas bagi pokmas, dengan regulasi yang jelas, biaya PTSL dapat diketahui dengan pasti, dan pokmas dapat bekerja secara optimal untuk mencapai kesuksesan program tersebut.

Senada dengan Ketua DPD Abdul Suyudhi, perwakilan LSM Gerak Indonesia dan juga Ketua DPC Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa pelaksanaan program PTSL harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) program PTSL yang dilaksanakan oleh pokmas harus memperlihatkan rincian biaya yang dibutuhkan.

“Dan yang tak kalah penting ada pengawasan dari pihak independen baik pengawasan berkas dan pengawasan yang lain, jangan sampai biaya PTSL terlalu tinggi, kalau sesuai dengan SKB 3 Menteri sebesar Rp 150 ribu. Bila dibandingkan daerah lain, Kabupaten Kediri lebih mahal untuk biayanya,” ujarnya.

Sementara itu, Suharno, Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, menjelaskan bahwa BPN sebelumnya telah melaksanakan pra PTSL dan melakukan sosialisasi kepada pemohon program PTSL.

Dalam hal biaya, BPN hanya sebagai pelaksana dan tidak terlalu terlibat secara mendalam. Namun, pihaknya juga akan menindaklanjuti yang menjadi masukan dari LSM Gerak Indonesia, dengan stakeholder terkait.

“Langkah yang bagus kalau teman-teman memberikan masukkan ke Pemerintah agar biaya Pra PTSL agar lebih ditekan. Dan, semua masukkan dari teman-teman LSM gerak Indonesia akan kami sampaikan karena induknya ada pada Pemkab Kediri, “tukasnya.

Setelah beraudiensi di Kantor BPN Kabupaten Kediri, anggota LSM Gerak Indonesia bergeser ke Kantor Pemkot/Pemkab Kediri dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Perwakilan dari Pemkot/Pemkab Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh LSM Gerak Indonesia, dan berjanji untuk mengevaluasi serta membahas bersama-sama.
(Tim/Red)

Jawa Timur

Rekrutmen Anggota Polri 2026 di Polda Jatim Dimulai, Peserta Dimbau Tak Percaya Calo

Published

on

Surabaya— Polda Jawa Timur mulai menjalankan tahapan seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026.

Proses seleksi yang kini berjalan meliputi jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama.

Sesuai data dari Biro SDM Polda Jatim, jumlah peserta keseluruhan baik yang mendaftar Taruna AKPOL maupun Bintara dan Tamtama sebayak 6.464 terdiri dari 5.091 peserta laki – laki dan 1.373 peserta Wanita.

Dari jumlah tersebut peserta yang terverifikasi sebanyak 5.126 terdiri dari 4.214 peserta laki – laki dan 912 peserta wanita.

Karo SDM Polda Jatim Kombes Pol Sih Harno, S.H., M.H mengatakan dalam proses rekrutmen ini, panitia menegaskan seluruh tahapan dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis ( BETAH).

“Seluruh tahapan tahapan kami laksanakan dengan prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis,” tegas Kombes Pol Sih Harno, Rabu (1/4/26).

Kombes Harno menjelaskan, untuk jalur Taruna/Taruni Akpol, peserta berasal dari lulusan SMA/MA sederajat dan akan menjalani pendidikan selama 4 tahun di Akademi Kepolisian Semarang.

Sementara untuk jalur Bintara Polri, peserta berasal dari lulusan SMA/MA sederajat, D3, hingga S-1.

Mereka nantinya akan menjalani pendidikan selama 5 bulan di Sepolwan Lemdiklat Polri, Pusdik Intel, dan SPN Polda Jatim.

Adapun untuk jalur Tamtama Polri, peserta berasal dari lulusan SMA/SMK sederajat dan akan mengikuti pendidikan selama 5 bulan di Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Selatan dan Polda DIY.

“Penerimaan Taruna/i Akpol hanya melalui satu jalur, yaitu jalur reguler. Sedangkan Bintara dibuka melalui beberapa jalur sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dibutuhkan Polri,” kata Kombes Harno.

Karo SDM Polda Jatim menyebut jalur Bintara Polri tahun ini dibuka melalui sejumlah formasi, seperti Bintara PTU, Intelijen, Polair, hingga Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus).

Untuk Bakomsus, formasi yang dibuka antara lain di bidang Humas, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Gizi, Akuntansi, Teknik Sipil, Penyidik, Tenaga Kesehatan, hingga Musik.

Selain itu, Polri juga membuka jalur Rekrutmen Proaktif (Rekpro) yang meliputi kategori prestasi, penghargaan, disabilitas, dan atlet SEA Games.

Sedangkan untuk jalur Tamtama, formasi yang dibuka terdiri dari Tamtama Brimob dan Tamtama Polair.

Kombes Harno meminta seluruh peserta seleksi mengikuti setiap tahapan dengan serius dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta seleksi untuk mengikuti seluruh tahapan dengan penuh semangat. Tunjukkan kualitas terbaik agar nantinya dapat lulus terpilih sesuai yang dicita-citakan,” tutur Kombes Harno.

Ia menambahkan, keberhasilan dalam seleksi tidak ditentukan oleh jalur belakang, melainkan dari kesiapan dan usaha masing-masing peserta.

“Kunci kesuksesan adalah persiapan yang serius dan matang. Percayalah pada kemampuan diri sendiri,” imbuh Kombes Harno.

Tak hanya kepada peserta, imbauan juga disampaikan kepada para orang tua dan wali agar memberikan dukungan moril serta tidak mudah tergiur janji kelulusan dari pihak tertentu.

Kombes Pol Sih Harno mengingatkan peserta maupun orang tua peserta agar tidak percaya kepada calo.

“Kami ingatkan kepada orang tua maupun wali peserta agar tidak percaya kepada calo atau siapapun yang menjanjikan masuk Polri dengan imbalan uang. Apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, silakan laporkan,” tandasnya.

Polda Jatim menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dan mengedepankan kemampuan peserta.

Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan praktik percaloan atau penyimpangan dalam tahapan rekrutmen. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Polres Blitar Pantau SPBU, Pastikan Stok BBM Aman dan Tak Ada Kelangkaan

Published

on

BLITAR – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), jajaran Polres Blitar bersama polsek setempat melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Blitar, pada Selasa (31/3).

Kegiatan ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, antrean panjang kendaraan, maupun isu kelangkaan BBM yang dapat menimbulkan keresahan warga.

Personel kepolisian yang turun langsung melakukan pengecekan di area SPBU, berdialog dengan petugas pengisian, serta memantau aktivitas masyarakat yang sedang mengisi bahan bakar.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, stok BBM di seluruh SPBU wilayah Blitar terpantau aman dan tidak ditemukan adanya kelangkaan.

Selain itu, petugas juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, serta selalu menjaga ketertiban selama berada di lingkungan SPBU.

Kapolres Blitar melalui Kasat Samapta Polres Blitar AKP Burhanudin, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini menegaskan kehadiran kepolisian di tengah masyarakat guna memberikan rasa aman sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan lancar.

“Patroli ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar tetap merasa aman dan nyaman, khususnya terkait ketersediaan BBM di Kabupaten Blitar,” ujar AKP Burhanudin di sela kegiatan.

Dengan patroli rutin di SPBU, Polres Blitar berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat, terutama bahan bakar minyak, tetap tercukupi dengan baik serta mencegah masyarakat terpengaruh oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. (Jef/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Kebersamaan Tanpa Batas, Halal Bihalal Manunggal Satukan Dua Desa di Tulungagung

Published

on

TULUNGAGUNG — Suasana hangat penuh keakraban mewarnai Lingkungan Manunggal, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Minggu pagi (29/3/2026). Warga dari Desa Gedangsewu dan Desa Moyoketen berkumpul dalam acara reuni sekaligus halal bihalal yang digelar di Warkop Mbrombong, kediaman Bapak Gunawan di Desa Moyoketen.

Acara bernuansa islami ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi setelah merayakan Idul Fitri dan tradisi ketupat.

Kehadiran warga dari dua desa yang tergabung dalam Lingkungan Manunggal mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan yang terus terjaga lintas generasi.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Moyoketen, Hari Purwanto, menegaskan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga sarana menjaga hubungan baik antarwarga.

Dirinya mengingatkan pentingnya membersihkan hati dari dendam dan menggantinya dengan sikap saling memaafkan.

“Halal bihalal adalah kesempatan untuk menyambung silaturahmi, menghapus kesalahan, dan memperkuat persaudaraan. Jangan sampai ada dendam yang tertanam dalam hati,” ujarnya di hadapan warga.

Pesan tersebut disambut hangat oleh masyarakat. Mereka menilai halal bihalal menjadi momen penting untuk memperbaiki hubungan sosial sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan yang semakin dinamis.

Halal bihalal sendiri merupakan tradisi khas Indonesia yang berkembang sebagai sarana mempererat hubungan sosial, khususnya setelah bulan Ramadan.

Secara makna, halal bihalal mengandung nilai saling memaafkan, memperkuat silaturahmi, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini antara lain mempererat hubungan antarwarga, menghapus konflik masa lalu, menjadi simbol kebersamaan, serta menjaga semangat gotong royong.

Dalam suasana penuh keakraban, warga menikmati hidangan yang disiapkan panitia. Menu sederhana seperti bakso dan sumpil makanan tradisional khas Tulungagung menjadi pelengkap hangatnya kebersamaan.

Sepanjang acara, warga tampak saling bertegur sapa, bercengkerama, dan tertawa bersama.

Kehangatan tersebut menjadi bukti bahwa halal bihalal bukan sekadar ritual, melainkan wadah memperkuat ikatan sosial di tingkat lokal.

Tradisi ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga nilai kebersamaan di tengah arus modernisasi. Lebih dari sekadar ajang berkumpul, halal bihalal menjadi momen sakral untuk saling memaafkan, mempererat persaudaraan, dan menjaga harmoni sosial.

Dengan suasana penuh kekeluargaan, hidangan sederhana, serta pesan moral yang mendalam, halal bihalal Lingkungan Manunggal kembali menegaskan perannya sebagai perekat masyarakat lintas generasi. Tradisi ini terus hidup sebagai simbol harmoni, toleransi, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. (Abd/Red)

Continue Reading

Trending