Jawa Timur
Dugaan Pungli PTSL di Kabupaten Kediri, LSM Gerak Indonesia : Evaluasi Program dan Dukung Bupati

Kediri,90detik.com-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Kantor BPN Kabupaten Kediri pada Kamis (11/1).
Sebagai bentuk protes terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Kediri, yang diduga adanya pungutan liar (pungli).
Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk bertuliskan ‘Jangan Legalkan Pungli Dengan Dalih Kesepakatan’, ‘PTSL Jangan Jadikan Ajang Bancakan’, dan ‘Revisi Perbup Tentang PTSL’.
Dalam orasinya, James, Ketua Satuan Pemuda LSM Gerak Indonesia, bahwa program PTSL perlu mengalami perubahan dalam pelaksanaan selanjutnya.
“Ngono yo ngono tapi yo ojo ngono (begitu ya begitu, tapi jangan begitu),” ungkap James sebagai peringatan agar orang tidak berbuat yang terlalu berlebihan.
Usai berorasi, beberapa perwakilan aksi diterima oleh Suharno, Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, didampingi oleh Kabag Ops Kompol Abraham Sissik dan Kapolsek Mojoroto Kompol Mukhlason.SH., untuk beraudiensi.

Perwakilan LSM Gerak Indonesia saat beraudiensi di Kantor BPN Kabupaten Kediri. (doc: ist)
M. Rifai Ketua DPD Jatim LSM Gerak Indonesia, menyampaikan keinginan untuk melakukan evaluasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) tentang program PTSL. Serta meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa pengelolaan pungutan pokmas PTSL di Kabupaten Kediri. Agar program PTSL di Kabupaten ke depan bisa berjalan sukses.
“Ini adalah bentuk dukungan pada Bupati dan BPN Kabupaten Kediri untuk lebih baik, untuk mensukseskan program PTSL di Kabupaten ke depan bisa berjalan sukses dan lancar,”ujarnya.
Menurutnya, sangat penting menekan biaya program PTSL seminim mungkin, dan mereka hadir untuk mendukung kesuksesan program PTSL, sebagai bentuk dukungan bagi Pemkab dan BPN Kabupaten Kediri dalam memberantas segala bentuk pungutan liar.
“Selain itu, Perbup Kediri terkait biaya PTSL juga harus segera evaluasi, informasi yang kami dapat menteri ATR/BPN dalam waktu dekat akan datang ke Kediri. Saat itu kami akan menyambutnya dengan aksi damai terkait progam PTSL di Kabupaten Kediri,” tegasnya.
Rifa’i juga menjelaskan, perlunya ada payung hukum yang jelas bagi pokmas, dengan regulasi yang jelas, biaya PTSL dapat diketahui dengan pasti, dan pokmas dapat bekerja secara optimal untuk mencapai kesuksesan program tersebut.
Senada dengan Ketua DPD Abdul Suyudhi, perwakilan LSM Gerak Indonesia dan juga Ketua DPC Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa pelaksanaan program PTSL harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) program PTSL yang dilaksanakan oleh pokmas harus memperlihatkan rincian biaya yang dibutuhkan.
“Dan yang tak kalah penting ada pengawasan dari pihak independen baik pengawasan berkas dan pengawasan yang lain, jangan sampai biaya PTSL terlalu tinggi, kalau sesuai dengan SKB 3 Menteri sebesar Rp 150 ribu. Bila dibandingkan daerah lain, Kabupaten Kediri lebih mahal untuk biayanya,” ujarnya.
Sementara itu, Suharno, Kasubag TU BPN Kabupaten Kediri, menjelaskan bahwa BPN sebelumnya telah melaksanakan pra PTSL dan melakukan sosialisasi kepada pemohon program PTSL.
Dalam hal biaya, BPN hanya sebagai pelaksana dan tidak terlalu terlibat secara mendalam. Namun, pihaknya juga akan menindaklanjuti yang menjadi masukan dari LSM Gerak Indonesia, dengan stakeholder terkait.
“Langkah yang bagus kalau teman-teman memberikan masukkan ke Pemerintah agar biaya Pra PTSL agar lebih ditekan. Dan, semua masukkan dari teman-teman LSM gerak Indonesia akan kami sampaikan karena induknya ada pada Pemkab Kediri, “tukasnya.
Setelah beraudiensi di Kantor BPN Kabupaten Kediri, anggota LSM Gerak Indonesia bergeser ke Kantor Pemkot/Pemkab Kediri dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Perwakilan dari Pemkot/Pemkab Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh LSM Gerak Indonesia, dan berjanji untuk mengevaluasi serta membahas bersama-sama.
(Tim/Red)
Jawa Timur
Dampingi Pimpinan MPR RI Ziarah, Wakil Wali Kota Blitar: Perkuat Semangat Nasionalisme dan Tingkatkan Ekonomi

BLITAR – Rombongan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan ziarah kebangsaan ke Makam Proklamator Ir. Soekarno di Kota Blitar, Selasa (4/8/2026). Kunjungan ini menjadi momen penting menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, yang turut menyambut langsung kedatangan rombongan dan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial semata. Menurutnya, ziarah tersebut menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa agar tidak melupakan perjuangan para pendiri negara.
“Pesan yang disampaikan Ketua MPR RI sangat jelas, yaitu mengajak seluruh anak bangsa untuk terus menghormati dan mengenang jasa para pahlawan, terutama Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Elim usai mengantar rombongan di Stasiun Blitar, pada awak media.

Elim Tyu Samba, Wakil Wali Kota Blitar, saat menyampaikan keterangan pers,(dok/JK).
Elim menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Blitar sebagai salah satu tujuan dalam rangkaian kegiatan kebangsaan pimpinan MPR RI. Kehadiran para pemimpin lembaga negara ini diharapkan dapat memperkuat semangat nasionalisme sekaligus meningkatkan perhatian terhadap Kota Blitar sebagai kota bersejarah.
“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin setiap tahun. Ini bukan agenda politik, tetapi momentum untuk mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya,” tegasnya.
Selama berada di Kota Blitar, rombongan pimpinan MPR RI melaksanakan doa dan tabur bunga di Makam Bung Karno sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Pertama Republik Indonesia. Setelah itu, rombongan juga mengunjungi Istana Gebang, rumah masa kecil Bung Karno yang kini menjadi salah satu cagar budaya nasional.
Agenda dilanjutkan dengan ramah tamah dan diskusi bersama jajaran Pemerintah Kota Blitar di Rumah Dinas Wali Kota.
Elim menilai kunjungan tokoh-tokoh nasional ke Kota Blitar tidak hanya memiliki nilai historis dan kebangsaan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Meningkatnya aktivitas kunjungan dinilai dapat mendorong sektor pariwisata, usaha mikro, hingga ekonomi kreatif yang selama ini menjadi andalan daerah.
“Kami ingin setiap kunjungan tokoh nasional ke Kota Blitar memberikan efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Semoga kehadiran para pimpinan MPR RI kali ini membawa manfaat yang lebih luas, baik bagi sektor pariwisata, pelaku UMKM, maupun kemajuan Kota Blitar secara keseluruhan,” harapnya.
Meskipun luas wilayah Kota Blitar relatif kecil dibandingkan daerah lain, Elim mengakui kondisi tersebut justru menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki, terutama wisata sejarah yang melekat kuat dengan sosok Bung Karno.
Terkait perjalanan rombongan yang terlebih dahulu mendarat di Malang sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Kota Blitar, Elim menjelaskan hal itu merupakan bagian dari pengaturan jadwal dan moda transportasi agar seluruh agenda nasional pimpinan MPR RI dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
Pemerintah Kota Blitar berharap kunjungan serupa terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Selain memperkuat nilai-nilai kebangsaan, agenda tersebut juga diyakini mampu memperkenalkan Kota Blitar sebagai destinasi wisata sejarah nasional yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. (JK/Red)
Jawa Timur
Polsek Garum Kawal Aspirasi Warga Karangrejo, Pastikan Aksi Protes Jalan Rusak Berakhir Kondusif

BLITAR – Jajaran Polsek Garum bergerak cepat menyikapi aksi protes warga Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan kabupaten.
Kehadiran aparat kepolisian bersama unsur Forkopimcam dan TNI berhasil menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memfasilitasi komunikasi antara warga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar.
Kapolsek Garum AKP Agus Prayitno mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai aksi warga pada malam hari.
Bersama Camat Garum, anggota Koramil, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Pemerintah Desa Karangrejo, aparat langsung mendatangi lokasi untuk berdialog dengan warga dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun keselamatan pengguna jalan.

Jajaran kepolisian Polsek Garum bersama Babinsa dan perwakilan masyarakat saat membersihkan pohon pisang yang ditanam.(dok/JK).
“Semalam kami bersama Muspika, Koramil, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa langsung turun ke lokasi untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Kami juga berkoordinasi dengan dinas terkait agar aspirasi warga segera mendapat respons,” ujar AKP Agus Prayitno, pada awak media, Kamis (30/07).
Koordinasi tersebut membuahkan hasil setelah Dinas PUPR Kabupaten Blitar mendatangi lokasi dan memberikan penjelasan kepada warga mengenai rencana perbaikan jalan. Dalam pertemuan itu, PUPR menyampaikan komitmen bahwa pekerjaan perbaikan akan dimulai paling lambat pada 10 Agustus 2026.
Kapolsek menyebut, kepastian jadwal tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan masyarakat sehingga aksi protes dapat diakhiri secara damai.
“Setelah ada penjelasan dari PUPR dan adanya komitmen bahwa maksimal tanggal 10 Agustus pekerjaan dimulai, masyarakat dapat menerima. Situasi tetap aman dan kondusif,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, aparat kepolisian bersama TNI dan pemerintah desa membersihkan pohon pisang serta berbagai benda yang sebelumnya dipasang warga di badan jalan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kecelakaan lalu lintas akibat adanya penghalang di ruas jalan yang masih digunakan masyarakat.
“Kami langsung menyingkirkan pohon pisang dan benda-benda yang berada di badan jalan karena bisa membahayakan pengguna jalan. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
AKP Agus juga mengapresiasi sikap warga yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bersedia menerima hasil mediasi.
Ia berharap komitmen yang telah disampaikan Dinas PUPR Kabupaten Blitar dapat direalisasikan sesuai jadwal sehingga persoalan jalan rusak segera terselesaikan dan tidak memicu aksi serupa di kemudian hari.
Polsek Garum menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan di lapangan serta bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan pemerintah desa guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama proses perbaikan jalan berlangsung.(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Polda Jatim Gelar Latkatpuan Fotografi dan Videografi, Tingkatkan Kompetensi Personel di Era Digital

Surabaya— Bidang Humas (Bidhumas) Polda Jawa Timur menggelar pelatihan peningkatan kemampuan (Latkatpuan) fotografi dan videografi di Surabaya. Selasa (28/7/2026)
Pelatihan tersebut diikuti personel Bidhumas Polda Jatim, Sihumas Polres jajaran, serta personel satuan kerja Polda Jatim guna memperkuat kualitas dokumentasi dan publikasi kehumasan Polri.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, S.I.K., Kasubbid PID Bidhumas Polda Jatim AKBP Gunawan Wibosono mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia personel Humas Polri dan PPID satker Polda Jatim agar mampu menghasilkan produk jurnalistik yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Menurut AKBP Gunawan, perkembangan teknologi informasi dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat membuat Humas Polri harus terus meningkatkan kompetensi.
“Dokumentasi visual kini menjadi salah satu instrumen penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata AKBP Gunawan.
Melalui pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi teknik fotografi jurnalistik, videografi, komposisi gambar, pencahayaan, pengambilan momen bernilai berita, hingga proses produksi konten digital yang efektif untuk berbagai platform media.
AKBP Gunawan menjelaskan pelatihan difokuskan pada tiga sasaran utama, yakni meningkatkan kemampuan fotografi dan videografi jurnalistik personel Humas, menyamakan standar kualitas dokumentasi di seluruh jajaran Polda Jatim, serta menghasilkan konten digital yang kreatif, humanis, dan informatif.
“Kami ingin seluruh personel Humas memiliki standar yang sama dalam menghasilkan foto dan video jurnalistik yang berkualitas, informatif, dan memiliki nilai berita sehingga publik memperoleh informasi yang utuh mengenai berbagai kegiatan Polri,”kata AKBP Gunawan.
Selain peningkatan kemampuan teknis, peserta juga dibekali manajemen peliputan di lapangan, mulai dari persiapan sebelum kegiatan, pemilihan sudut pengambilan gambar, hingga percepatan alur pengiriman file kepada tim editor agar produk kehumasan dapat dipublikasikan secara cepat tanpa mengurangi kualitas.
“Kecepatan menjadi salah satu kunci dalam publikasi. Dokumentasi yang baik harus segera diproses dan dipublikasikan agar informasi tetap aktual dan dapat diterima masyarakat pada waktu yang tepat,” tegas AKBP Gunawan.
Ia menambahkan, kemampuan personel Humas tidak hanya diukur dari kualitas visual yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan narasi yang objektif, humanis, dan mampu menggambarkan kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat.
Melalui pelatihan tersebut, Bidhumas Polda Jatim berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam setiap peliputan kegiatan kepolisian sehingga menghasilkan produk kehumasan yang lebih profesional, modern, dan berkualitas sebagai wujud dukungan terhadap transformasi Polri Presisi. (DON)
Nasional3 minggu agoMOS Al Azhaar Kedungwaru Dikemas Kreatif, Santri Ditempa Lewat Outbound, Tadabur Alam, dan Bakti Sosial
Redaksi2 minggu ago9 Kiai Turun Gunung Tolak Outlet Miras di Dekat Ponpes Ngunut, Desak Aparat Tutup Hari Ini Juga
Redaksi3 minggu agoKPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Gatut Sunu Lewat Kepala BPKAD Tulungagung, Lima Saksi Diperiksa
Redaksi3 minggu agoAlarm untuk SD Negeri: Kelas Satu Hanya Diisi Dua Murid, Kepercayaan Orang Tua Dinilai Mulai Bergeser
Redaksi2 minggu agoKPK Periksa Ketua dan Tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Penyidikan Kasus OTT Gatut Sunu Makin Meluas
Nasional3 minggu agoPengangkatan Anak dan Kepastian Hukum: Saatnya Negara Menjamin Hak Konstitusional Anak
Nasional2 minggu agoPenyidikan Meluas, KPK Panggil Pucuk Pimpinan DPRD Tulungagung dalam Kasus Bupati Gatut Sunu
Nasional2 minggu agoBGN Bergejolak, Mitra Beri Dua Sinyal: Gembok Nasional atau Benahi Regulasi













