TULUNGAGUNG — Di tengah derasnya arus perubahan zaman, media sosial telah menghadirkan wajah baru dalam dunia dakwah.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, saat menerima kunjungan silaturahmi dari redaksi 90detik.com pada Rabu (13/8/2025).

Menurut KH. Imam Mawardi Ridwan yang akrab di sapa Abah Imam, era digital telah membuka peluang bagi setiap individu untuk berdakwah melalui berbagai media.

“Kita semua pada dasarnya telah menjadi awak media. Dakwah tidak harus dilakukan melalui liputan resmi atau media konvensional seperti koran, majalah, atau jurnal. Media sosial telah memberi ruang seluas-luasnya untuk menyuarakan kebaikan,” jelasnya.

Abah Imam menekankan bahwa saat ini telah terjadi revolusi informasi yang turut mengubah cara berdakwah.

Melalui media sosial, setiap peristiwa sekecil apapun dapat diangkat dan dibagikan kepada publik.

Bahkan, kata beliau, dari sudut gang sempit hingga ruang kekuasaan yang megah kini dapat tersorot oleh “kamera rakyat”.

“Berdakwah di era modern bukan hanya soal syariah dan ibadah. Sekarang, itu juga menjelma menjadi suara amar makruf dan nahi mungkar yang disampaikan melalui media sosial,” tutur Abah Imam.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa menjadi bagian dari media baik formal maupun informal menuntut tanggung jawab besar.

Kejujuran dan etika menjadi syarat utama bagi siapa saja yang ingin menjadikan media sebagai sarana dakwah.

Ia juga menyoroti peran penting awak media dalam kehidupan sosial.

“Mereka adalah pembela kaum jelata, sekaligus penyeimbang di tengah ketimpangan sosial. Mereka harus mengadvokasi keadilan, menyuarakan kebaikan, dan meluruskan penyimpangan,” tambahnya.

Abah Imam menegaskan bahwa awak media sejatinya adalah mitra dalam berdakwah, bukan musuh.

Mereka hadir untuk membersamai masyarakat menanamkan nilai-nilai luhur dan membentuk kesadaran spiritual.

“Awak media sejati adalah mitra pembangunan. Mereka bukan sekadar mengkritik, tetapi juga menanamkan nilai. Mereka membentuk kader berkualitas yang kelak menjadi pemimpin berintegritas,” ujarnya menutup wawancara.

Di era digital yang serba cepat ini, Abah Imam mengingatkan agar awak media terus menjadi penjaga nurani publik, mengoreksi kebijakan yang dzalim, dan menyuarakan harapan di tengah keputusasaan. (Abd/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Surabaya— Menyikapi kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di sejumlah wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, memicu langkah cepat Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Personel dari Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim diterjunkan untuk memperkuat jajaran Polres Lumajang dalam memburu pelaku.

Langkah ini menjadi bukti keseriusan Polda Jatim memberantas kasus kejahatan jalanan di wilayah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Lumajang.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan pengerahan satu tim khusus Jatanras guna mempercepat pengungkapan kasus.

“Tim sudah bergerak untuk melacak keberadaan pelaku. Perbantuan personel ini untuk mendukung kinerja jajaran Satreskrim Polres Lumajang,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Sepekan terakhir, rentetan kasus curanmor di Lumajang menyedot perhatian publik. Beberapa kejadian bahkan berlangsung dalam waktu berdekatan.

Salah satunya menimpa dua mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso. Sepeda motor yang terparkir di kantor desa raib setelah pelaku berhasil masuk gedung kantor .

“Tim di lapangan bekerja siang dan malam. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membasmi kejahatan jalanan ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Jatim telah menangkap 12 pelaku komplotan curanmor asal 4 Kabupaten, Malang, Pasuruan, Lumajang dan Probolinggo pada Jum’at (01/8/2025) lalu, diduga kuat sindikat yang beraksi di Lumajang belakang ini, adalah kelompok lain. (DON)

Kota Sorong, PBD— Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong secara resmi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong ke-XVI, yang berlangsung di Ruang Sidang Gedung DPRK Sorong, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, pada Selasa (12/8/2025).

Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua II DPRK Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan didampingi oleh Wakil Ketua I Syahrir Nurdin, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam sambutannya, Ricky Taneri menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh unsur pemerintahan yang telah terlibat aktif dalam menyusun rancangan awal RPJMD tersebut.

“Rancangan Awal RPJMD ini merupakan hasil dari kerja bersama yang berlandaskan pada semangat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. DPRK Sorong siap mendukung penuh setiap program strategis yang dirancang demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong,” ujar Ricky dalam pidatonya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Walikota Sorong, Septinus Lobat, SH, dan Wakil Walikota Sorong, Anshar Karim, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan stakeholder pembangunan daerah lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan bahwa dokumen RPJMD ke-XVI ini dirancang dengan berpedoman pada visi-misi kepala daerah terpilih, sekaligus mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Papua Barat Daya.

“RPJMD ini bukan hanya sebagai pedoman formal, melainkan sebagai komitmen moral kita bersama dalam mewujudkan Sorong sebagai kota yang maju, bersih, tertata, dan ramah investasi. Dokumen ini menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan potensi daerah yang kita miliki,” tegas Walikota Lobat.

Rapat paripurna ini juga menjadi momentum penting dalam membangun sinergitas yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan legislatif, demi mewujudkan pembangunan Kota Sorong yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui forum ini, DPR Kota Sorong secara resmi menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Awal RPJMD XVI, sebagai dasar dalam tahapan selanjutnya, yakni penyusunan rancangan teknokratik dan konsultasi publik sebelum ditetapkan menjadi dokumen final.

Dengan telah disetujuinya dokumen awal tersebut, diharapkan seluruh program prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan dapat segera diimplementasikan, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal serta reformasi birokrasi.

Pemerintah Kota Sorong dan DPR Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan, demi menghadirkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Timo)