BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menjadi sorotan setelah menggelar perayaan puncak Hari Jadi Ke 701 dengan pesta meriah yang menampilkan artis papan atas, sementara realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersendat dan infrastruktur publik, khususnya jalan di Blitar Selatan, masih rusak parah.

Perayaan yang digelar beberapa waktu lalu itu dikabarkan menelan biaya hingga ratusan juta rupiah. Angka ini terasa kontras dengan kondisi serapan APBD per Agustus 2025 yang masih berada di level 48%.

Data yang memprihatinkan menunjukkan, dari anggaran yang terserap, 38% di antaranya habis untuk belanja rutin, perjalanan dinas, dan acara seremonial.

Sementara itu, belanja modal untuk pembangunan yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak masih di bawah 10%.

Kondisi ini memantik kecamatan dari berbagai pihak. Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto S.Sos., M.Si., menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak empati.

“Daya beli masyarakat sedang turun, tapi pemerintah malah foya-foya bikin acara seremonial. Itu memalukan! Apalagi masih tega minta-minta sponsor ke pengusaha di saat ekonomi lesu,” tegas Mujianto, pada Rabu (21/8).

Kritik pedas juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i. Ia menduga mandeknya penyerapan APBD dan pembangunan bukan semata kelalaian perangkat daerah (OPD), tetapi bersumber dari kebijakan Bupati yang tidak pro-rakyat.

“Banyak kepala OPD enggan melaksanakan APBD karena mutasi pejabat tak segera dijalankan. Kebijakan Bupati tidak murni untuk rakyat. Semua pembangunan dihentikan, menunggu restu bos-bos tertentu. Bahkan usulan langsung dari masyarakat lewat pokok-pokok pikiran DPRD pun tidak diakomodir,” ungkap Rifa’i.

Rifa’i juga menyoroti inkonsistensi Surat Edaran (SE) Bupati tentang efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi hanya diberlakukan untuk OPD tertentu, sementara kegiatan seremonial tetap dilaksanakan. “Jadi jelas, ini bukan soal efisiensi, melainkan soal kepentingan,” tambahnya.

Menanggapi polemik ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Hari Jadi, membantah anggaran perayaan berasal dari APBD. Ia mengklaim seluruh biaya ditopang oleh sponsor dari pengusaha.

“Kami mengedarkan proposal kepada para pengusaha untuk mendukung kegiatan ini,” kilah Khusna.

Namun, alasan tersebut justru menuai kritik tambahan. Di saat pemerintah seharusnya menjadi penyelamat ekonomi dengan menggenjot belanja modal yang membuka lapangan kerja dan memperbaiki infrastruktur, Pemkab Blitar justru dinilai sibuk “mengemis” dana swasta untuk sebuah pesta yang manfaat ekonominya bagi masyarakat luas dipertanyakan.

Ironi ini meninggalkan tanda tanya besar tentang skala prioritas pemimpin daerah di tengah jeritan ekonomi dan infrastruktur yang porak-poranda.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG — Aroma ketidakadilan dalam pembagian proyek pemerintah mulai menuai kegelisahan di kalangan pelaku usaha jasa konsultan di Kabupaten Tulungagung.

Di tengah semangat pemerataan pembangunan yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, justru muncul indikasi praktik tak sehat yang diduga melibatkan CV.Nida Karya Konsultan, sebuah perusahaan baru yang tiba-tiba mendominasi sejumlah proyek perencanaan.

Sejumlah narasumber menyebutkan adanya dugaan kedekatan antara CV.Nida Karya Konsultan dengan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Dugaan ini mencuat setelah perusahaan yang baru berdiri beberapa bulan lalu tersebut tercatat memenangkan beberapa paket jasa konsultan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) di berbagai dinas, termasuk PUPR, Pendidikan, Perkim, dan Pertanian.

“Baru berdiri tapi sudah pegang banyak proyek. Sementara kami yang sudah lama di bidang ini, patuh aturan, bayar pajak, dan lengkap perizinan, justru tidak diberi ruang. Ini bukan soal kalah bersaing, ini soal permainan di balik layar,” ujar seorang konsultan lokal yang tidak mau disebut namanya, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, proyek-proyek PL seolah hanya menjadi milik segelintir pihak yang telah “direstui” oleh oknum pejabat, tanpa ada proses seleksi yang adil.

“Kalau lelang terbuka, kami siap bersaing. Tapi kalau PL, biasanya yang muncul hanya beberapa nama, dan pemenangnya bisa ditebak,” imbuhnya.

Tak hanya soal akses, pihaknya juga mempertanyakan latar belakang dan rekam jejak CV.Nida Karya Konsultan yang minim pengalaman namun tetap diloloskan untuk menangani proyek bernilai ratusan juta rupiah.

Mekanisme PL sejatinya ditujukan untuk pekerjaan berskala kecil atau kondisi darurat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan PL kerap dijadikan celah untuk menyelundupkan proyek kepada pihak tertentu dengan proses minim pengawasan.

Desakan agar seluruh proyek dijalankan secara lelang terbuka pun menguat, disertai seruan agar aparat penegak hukum turun tangan mengawasi proses pengadaan di Tulungagung.

“Kalau praktik seperti ini terus dibiarkan, visi pemerintah pusat tentang efisiensi dan pemerataan hanya jadi slogan kosong,” tegasnya.

Menanggapi isu ini, Plt. Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Agus Sulistiyono, membantah adanya dominasi oleh satu pihak.

“Itu konsultan, bukan pekerjaan fisik. Semua sudah diproses sesuai aturan,” ujarnya singkat kepada 90detik.com Rabu(20/8).

Namun data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tulungagung periode Agustus 2025 justru menunjukkan hal berbeda.

CV.Nida Karya Konsultan tercatat mendapatkan sejumlah paket pekerjaan dari empat dinas berbeda, memperkuat dugaan adanya pola pengondisian proyek secara sistematis.

Kini sorotan tertuju pada transparansi dan integritas sistem pengadaan di Tulungagung.

Masyarakat dan pelaku usaha menuntut keadilan dan kesetaraan akses terhadap proyek-proyek pemerintah, bukan hanya bagi yang dekat dengan kekuasaan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak CV.Nida Karya Konsultan belum memberikan keterangan. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

BLITAR, – Forum Masyarakat RT dan RW (Format) Kabupaten Blitar menggelar audiensi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Selasa (19/8).

Pertemuan yang bertempat di ruang rapat Bapenda ini bertujuan untuk mengklarifikasi isu kenaikan pajak yang beredar sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 300 persen sempat beredar dan meresahkan warga. Keresahan ini berimbas kepada para ketua RT dan RW yang menjadi sasaran pertanyaan warga.

Ketua Format, Swantantio Hani Irawan atau Tiok, mengungkapkan bahwa setelah audiensi, terbukti isu kenaikan fantastis tersebut tidak benar.

“Setelah diklarifikasi, kenaikan PBB hanya 1,48 persen. Angka besar 35–40 persen hanya terjadi pada kasus khusus, seperti perubahan data dari tanah kosong menjadi tanah dengan bangunan, atau karena pencanggihan data,” tegas Tiok.

Menurutnya, klarifikasi ini penting karena RT dan RW berada di garda terdepan dalam memberikan jawaban kepada masyarakat.

“Kami yang berhadapan langsung dengan warga tahu kondisi lapangan. Kalau dilibatkan dalam kajian, margin kesalahan bisa ditekan,”tambahnya.

Dalam audiensi tersebut, Format juga mengusulkan agar RT dan RW dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan, terutama terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Selama ini penentuan NJOP dilakukan melalui appraisal pihak ketiga yang sering kali hanya berdasar data makro.

“Kami di RT/RW yang paham detail geografis dan kondisi sosial ekonomi tidak pernah dilibatkan. Keterlibatan kami bisa memperkecil margin error,” jelasnya.

Selain pelibatan dalam kebijakan, Format mendorong adanya sosialisasi berkala dan bimbingan teknis (bimtek) dari Bapenda.

Hal ini penting agar peran RT dan RW semakin maksimal sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Terpisah, Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaningayu Dewi, menyambut baik langkah Format.

“RT dan RW adalah ujung tombak komunikasi. Dengan adanya Format, informasi bisa lebih cepat tersampaikan secara benar dan kondusif,” katanya.

Ia menegaskan, Bapenda selalu terbuka terhadap masukan maupun keberatan terkait pajak daerah.

Menurutnya, ada sejumlah mekanisme resmi yang bisa ditempuh, seperti pengajuan pengurangan, keberatan, hingga pembetulan data.

Audiensi ini menghasilkan kesepahaman untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka.

Format yang menaungi para ketua RT dan RW se-Kabupaten Blitar diharapkan bisa berperan sebagai penopang aspirasi sekaligus saluran informasi resmi pemerintah ke masyarakat.

“Kami ingin Format benar-benar bisa menjalankan fungsi jembatan komunikasi. Jangan sampai RT dan RW hanya jadi penanggung pertanyaan warga tanpa akses informasi yang memadai,” tutupnya. (JK/Red)