Jakarta— Wacana pergantian Kapolri mulai menjadi perhatian publik. Salahsatu nama yang mencuat dan diusulkan masuk bursa calon Kapolri adalah Kabaharkam Polri, Komjen Pol Karyoto.

Komjen Pol Karyoto menjabat sebagai Kabaharkam Polri sejak Agustus 2025. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Ical Syamsudin, S.Sos., S.H., menyatakan dukungannya kepada Karyoto. Menurutnya, Karyoto memiliki pengalaman, rekam jejak, dan kepemimpinan yang baik untuk memimpin Tribrata. Ia juga menilai Karyoto memiliki hubungan baik dengan LSM anti rasuah dan sejumlah Organisasi Kemasyaratakan juga kelembagaan Agama lainnya.

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi proses maupun keputusan terkait pergantian Kapolri. Nama Karyoto yang masuk bursa calon masih sebatas wacana dan aspirasi dari sejumlah pihak.

Seiring berjalannya waktu hingga menjelang pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dirinya yang saat ini tengah menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Karyoto kembali mencuat sebagai kandidat potensial menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Nama Komjen Pol.Karyoto dikabarkan memang sempat “menghilang” dari radar pembahasan di lingkungan istana. Situasi ini disinyalir akibat dari adanya kekhawatiran politik terkait posisi personal Komjen Pol Karyoto yang adalah besan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kedekatan hubungan keluarga ini disorot tajam seiring kuatnya dukungan publik agar Dedi Mulyadi maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.

Ikatan kekeluargaan ini terjalin dari pernikahan antara putri Komjen Pol Karyoto, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina dengan putra sulung Dedi Mulyadi, Maula Akbar.

Menghitung dari kalkulasi politik tingkat elit, kedekatan antara calon pejabat tinggi negara dengan sosok politisi yang memiliki basis massa kuat seperti Dedi Mulyadi dianggap sebagai variabel yang bisa mengubah peta elektabilitas nasional. Kekhawatiran terhadap efek politik ini yang ditengarai menjadi alasan mengapa posisi Komjen Pol Karyoto dalam bursa Kapolri sempat menjadi perdebatan internal.

Namun begitu, terlepas dari narasi politik yang melingkupinya, Komjen Pol. Karyoto tetaplah bukan figur sembarangan di Korps Bhayangkara. Pria berzodiak Libra kelahiran Pemalang, 27 Oktober 1968, ini adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1990 dari Batalyon Dhira Brata. Dia juga dikenal sebagai perwira dengan spesialisasi reserse. Kemampuannya ini juga sudah teruji melalui serangkaian pendidikan strategis di PTIK dan Lemhannas yang sudah mematangkan kapasitas manajerialnya.

Rekam jejak Komjen Pol Karyoto di institusi penegak hukum juga tergolong mentereng. Sebelum menjabat Kabaharkam, Komjen Pol Karyoto adalah Kapolda Metro Jaya ke-41. Beliau menjabat sejak 27 Maret 2023 hingga 5 Agustus 2025. Karir sebelumnya pernah berkecimpung sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020-2023.

Di lembaga ini, dirinya memimpin berbagai pengusutan perkara korupsi besar, termasuk kasus suap ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Ketegasannya dalam menangani kasus yang menjadi perhatian publik dengan membuktikan profesionalisme dan integritasnya dalam bekerja.

Semasa menjadi Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Karyoto sebagai pimpinan wilayah juga teruji untuk menangani ibu kota dengan segala kompleksitas politik dan sosialnya. Dia juga membuktikan diri mampu untuk menjaga stabilitas keamanan.

Sebagai pejabat publik, Komjen Pol Karyoto juga terhitung taat dalam soal pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN. Berdasarkan data terbaru, total harta kekayaannya berada di angka Rp11,5 miliar. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan laporan periodik per 31 Desember 2023 yang berada di angka Rp9,84 miliar. Transparansi ini juga menjadi penilaian penting tentang profil seorang calon pemimpin di institusi Polri.

Pertanyaannya sekarang, apakah profesionalisme tetap menjadi acuan utama dalam penunjukan Kapolri? Atau ada variabel politik yang akan lebih mendominasi?

Namun demikian, bagi masyarakat Indonesia prioritas utama seorang Kapolri tetap saja pada sosok yang mampu menjamin keamanan dalam negeri. Bahkan mampu menjaga marwah institusi, serta dapat bekerja optimal tanpa terkena toksix atau pengaruh dari kepentingan politik praktis pihak mana pun. Termasuk juga dari para “penyihir” yang sering masuk ke dalam permainan tingkat elit dan merapalkan simsalabim abrakadabra.

Riwayat Jabatan di Kepolisian dan Instansi Lain,
– Kapolres Ketapang (2008)
– Kasubbid Infodata Kominter Set NCB Interpol (2009)
– Penyidik Utama Tk II Dit III/Kor dan WCC Bareskrim Polri (2010)
– Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri (2011)
– Kapolresta Barelang (2012)
– Dirreskrimum Polda DIY (2014)
– Wakapolda Sulawesi Utara (2018)
– Wakapolda DIY (2019)
– Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK (2020)
– Kapolda Metro Jaya (2023)
– Kabaharkam Polri (2025)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik Komjen Pol. Karyoto sebagai Kabaharkam Polri menggantikan Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, Selasa (19/8/2025) di Mabes Polri.

Mengapa nama Karyoto menjadi sorotan karena kerap disebut dalam bursa calon Kapolri. Sebab segudang prestasi yang dia raih.
Karier cepat Karyoto mengingatkan publik pada Jenderal (Purn) Timur Pradopo yang sebelum jadi Kapolri juga melewati kursi Kapolda Metro Jaya dan Kabaharkam.

Catatan sejarah menunjukkan, beberapa mantan Kapolda Metro Jaya memang berhasil menduduki jabatan Kapolri:
* Widodo Budidarmo
* Anton Soedjarwo
* Banurusman Astrosemitro
* Dibyo Widodo
* Timur Pradopo
* Sutarman
* Tito Karnavian
* Idham Aziz

Apakah jejak karier Karyoto akan mengikuti tradisi tersebut? Dan seberapa besar faktor “Eks Kapolda Metro Jaya” masih berpengaruh dalam penentuan Kapolri era sekarang? (By/Red)

Kediri — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ORMAS 212 LORO SIJI LORO “RAKYAT MAKMUR SEJAHTERA” Kota Kediri menggelar konsolidasi organisasi pada Jumat (31/7/2026) malam di Lapangan Banteng, Kota Kediri. Agenda tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus menyatukan visi dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Kegiatan yang dimulai pukul 21.00 WIB itu dihadiri para koordinator kelurahan dari seluruh kecamatan di Kota Kediri, jajaran pengurus DPC Kota Kediri, pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur, hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ORMAS 212 LORO SIJI LORO “RAKYAT MAKMUR SEJAHTERA”.

Ketua DPC Kota Kediri, Amon Widia Pramono, menegaskan pentingnya membangun organisasi yang solid, profesional, dan berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ia meminta seluruh pengurus menjalankan tugas pokok dan fungsi secara bertanggung jawab, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam forum tersebut, pengurus membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan struktur organisasi hingga tingkat kelurahan, penyusunan program kerja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, peningkatan layanan advokasi dan pendampingan, penguatan komunikasi internal, hingga peningkatan kapasitas sumber daya pengurus sebagai pelaksana fungsi sosial kontrol.

Dewan Pembina Pusat, Mas Soedjoko Adi Poerwanto, S.E., dalam arahannya menegaskan bahwa ORMAS 212 LORO SIJI LORO harus hadir sebagai organisasi yang aktif mengawal jalannya pemerintahan di berbagai sektor. Menurutnya, pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, selama dilakukan secara objektif, berbasis data dan fakta, serta tetap menjunjung tinggi etika dan ketentuan hukum.

Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi yang dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pertemuan tatap muka maupun virtual, agar koordinasi antarwilayah tetap berjalan efektif dan seluruh jajaran organisasi memiliki arah perjuangan yang sama.

Soedjoko menilai masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pelayanan publik, administrasi pemerintahan, bantuan sosial, pembangunan hingga persoalan hukum yang belum memperoleh pendampingan secara optimal. Karena itu, menurutnya, ORMAS 212 LORO SIJI LORO berkomitmen menjadi wadah aspirasi masyarakat sekaligus memberikan advokasi, edukasi, pendampingan, dan pengawalan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ORMAS 212 LORO SIJI LORO “RAKYAT MAKMUR SEJAHTERA”, Rahmat Putra Perdana (Mas Dana), mengingatkan seluruh pengurus agar terus menjaga sinergi dengan masyarakat maupun pemerintah.

Menurutnya, organisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai kritik, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi yang konstruktif. Kritik yang disampaikan, kata dia, harus berdasarkan data, objektif, dan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rahmat juga mengajak seluruh jajaran organisasi menjaga integritas, loyalitas, kekompakan, serta tetap berpegang pada nilai-nilai perjuangan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Melalui konsolidasi tersebut, DPC Kota Kediri menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis masyarakat dalam mengawal kebijakan publik, mengawasi pembangunan daerah, mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur yang konstitusional, santun, dan bertanggung jawab.

Seluruh peserta yang hadir menyatakan kesiapan untuk memperkuat solidaritas organisasi, menjaga persatuan, dan terus mengabdikan diri dalam mendukung terwujudnya Kota Kediri yang adil, maju, makmur, dan sejahtera. (DON/Red)

BLITAR – Jajaran Polsek Garum bergerak cepat menyikapi aksi protes warga Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan kabupaten.

Kehadiran aparat kepolisian bersama unsur Forkopimcam dan TNI berhasil menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memfasilitasi komunikasi antara warga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar.

Kapolsek Garum AKP Agus Prayitno mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai aksi warga pada malam hari.

Bersama Camat Garum, anggota Koramil, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Pemerintah Desa Karangrejo, aparat langsung mendatangi lokasi untuk berdialog dengan warga dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun keselamatan pengguna jalan.

Jajaran kepolisian Polsek Garum bersama Babinsa dan perwakilan masyarakat saat membersihkan pohon pisang yang ditanam.(dok/JK).

“Semalam kami bersama Muspika, Koramil, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa langsung turun ke lokasi untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Kami juga berkoordinasi dengan dinas terkait agar aspirasi warga segera mendapat respons,” ujar AKP Agus Prayitno, pada awak media, Kamis (30/07).

Koordinasi tersebut membuahkan hasil setelah Dinas PUPR Kabupaten Blitar mendatangi lokasi dan memberikan penjelasan kepada warga mengenai rencana perbaikan jalan. Dalam pertemuan itu, PUPR menyampaikan komitmen bahwa pekerjaan perbaikan akan dimulai paling lambat pada 10 Agustus 2026.

Kapolsek menyebut, kepastian jadwal tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan masyarakat sehingga aksi protes dapat diakhiri secara damai.

“Setelah ada penjelasan dari PUPR dan adanya komitmen bahwa maksimal tanggal 10 Agustus pekerjaan dimulai, masyarakat dapat menerima. Situasi tetap aman dan kondusif,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, aparat kepolisian bersama TNI dan pemerintah desa membersihkan pohon pisang serta berbagai benda yang sebelumnya dipasang warga di badan jalan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kecelakaan lalu lintas akibat adanya penghalang di ruas jalan yang masih digunakan masyarakat.

“Kami langsung menyingkirkan pohon pisang dan benda-benda yang berada di badan jalan karena bisa membahayakan pengguna jalan. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

AKP Agus juga mengapresiasi sikap warga yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bersedia menerima hasil mediasi.

Ia berharap komitmen yang telah disampaikan Dinas PUPR Kabupaten Blitar dapat direalisasikan sesuai jadwal sehingga persoalan jalan rusak segera terselesaikan dan tidak memicu aksi serupa di kemudian hari.

Polsek Garum menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan di lapangan serta bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan pemerintah desa guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama proses perbaikan jalan berlangsung.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo