Jakarta— Wakil Bendahara Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ade Jona Prasetyo, resmi mengambil formulir pendaftaran calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029, Jumat (10/4/2026).

Langkah tersebut menandai awal kontestasi menuju Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026.

Jona menyatakan, pengambilan formulir ini menjadi titik awal komitmennya untuk mendorong peran strategis pengusaha muda dalam pembangunan nasional. Menurut dia, momentum pemilihan ketua umum bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan kesempatan memperkuat posisi HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah.

“Pengusaha muda harus mengambil peran utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Jona.

Secara profil, Jona merupakan pengusaha sekaligus politikus Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Sumatera Utara I periode 2024–2029, serta Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara.

Sebelumnya, ia juga pernah memimpin BPD HIPMI Sumatera Utara pada periode 2021–2024. Dalam kontestasi politik nasional, Jona turut berperan sebagai ketua tim kampanye daerah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

Ia menilai, HIPMI ke depan perlu bertransformasi menjadi organisasi yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah jejaring, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi yang mampu memperluas akses permodalan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha muda di tingkat nasional maupun global.

Sejumlah pihak menilai, kemunculan nama Jona menjadi salah satu indikator mulai menghangatnya bursa calon Ketua Umum HIPMI. Namun hingga saat ini, peta persaingan dinilai masih dinamis seiring belum seluruh kandidat menyatakan sikap secara terbuka.

Munas XVIII HIPMI diperkirakan akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi pengusaha muda tersebut ke depan. (By/Red)

Singapura — Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi dengan Iran untuk meminta izin ataupun membayar tarif demi melintasi Selat Hormuz di kawasan Teluk Persia.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan anggota parlemen pada Selasa (7/4/2026), terkait kemungkinan adanya negosiasi antara Singapura dan Iran mengenai lalu lintas kapal di jalur strategis tersebut.

Balakrishnan menegaskan bahwa hak melintas di selat internasional merupakan prinsip global yang tidak dapat dipersyaratkan oleh negara mana pun.

“Melintasi Selat Hormuz adalah hak, bukan izin dari negara sekitar, bukan lisensi yang harus diminta, dan bukan pula biaya yang wajib dibayar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya Selat Malaka yang dinilai memiliki nilai strategis bahkan lebih tinggi dibandingkan Selat Hormuz. Jalur tersebut berada di antara Singapura, Indonesia, dan Malaysia, serta menjadi salah satu urat nadi perdagangan dunia.

Sikap tegas Singapura ini mencerminkan penolakan terhadap upaya komersialisasi jalur laut internasional yang dinilai dapat mengganggu stabilitas perdagangan global.

Pernyataan tersebut memicu tanggapan dari Malaysia. Nurul Izzah Anwar, deputi presiden Partai Keadilan Rakyat, menilai sikap Singapura menunjukkan kecenderungan tidak netral dalam dinamika konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menurutnya, Malaysia memilih pendekatan diplomasi dalam merespons situasi di Selat Hormuz guna menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan keamanan pasokan energi global.

“Kendali Iran atas Selat Hormuz adalah upaya untuk mempertahankan perdamaian. Malaysia konsisten memegang prinsip bahwa diplomasi harus dikedepankan,” kata Nurul.

Ia menambahkan bahwa pendekatan diplomatik tersebut memungkinkan kapal-kapal Malaysia tetap melintas dengan aman di kawasan itu. Nurul juga menilai pernyataan Balakrishnan mencerminkan preferensi terhadap kekuatan eksternal dan berpotensi mengabaikan peran diplomasi.

Di tengah dinamika global tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya posisi strategis Indonesia sebagai negara yang menguasai sejumlah jalur pelayaran utama dunia.

Pada Rabu (8/4/2026), Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki peran krusial dalam mengendalikan jalur pelayaran strategis, termasuk Selat Malaka, di tengah meningkatnya ketegangan global.

Meski Indonesia tidak secara langsung bergantung pada Selat Hormuz untuk impor minyak karena sebagian pasokan berasal dari Nigeria dan Angola dampak gangguan di kawasan tersebut tetap signifikan.

Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Gangguan pada jalur ini berpotensi memicu kenaikan harga energi global yang turut berdampak pada perekonomian Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki sejumlah jalur laut strategis, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Namun, pengamat menilai potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai kekuatan strategis dalam percaturan global.

Pengamat budaya geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, pada Jumat (10/4/2026) menekankan bahwa perubahan dinamika global menuntut Indonesia untuk lebih aktif merumuskan strategi maritim.

“Jika laut mulai diberi harga, maka yang mahal bukan tarifnya, tetapi kedaulatan negara yang tidak siap,” pungkasnya.

Dalam konteks ini, konsistensi pada prinsip kebebasan navigasi, penguatan diplomasi maritim, serta peningkatan ketahanan energi menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan Indonesia ke depan. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung kembali menuai sorotan tajam. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah justru memunculkan keluhan serius dari masyarakat.

Kali ini, polemik terjadi di SDN 1 Ketanon, Kecamatan Kedungwaru. Sejumlah wali murid mengecam pelaksanaan program tersebut yang dinilai jauh dari standar kelayakan, baik dari sisi penyajian maupun kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

Para wali murid mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap cara pendistribusian makanan yang dianggap tidak manusiawi dan mengabaikan aspek kebersihan. Anak-anak disebut harus mengambil makanan secara bergantian dari wadah besar menyerupai ember, tanpa sistem pembagian yang tertata maupun alat saji yang layak.

Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar prinsip higienitas, tetapi juga mencederai nilai edukatif serta martabat anak sebagai penerima manfaat program pemerintah.

“Sambal siomainya, anak-anak disuruh ambil sendiri di ember secara bergantian,” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa, Kamis(9/4).

Tak hanya soal penyajian, menu makanan yang diberikan juga menjadi sorotan serius. Wali murid menyebut makanan yang disajikan sangat minim, hanya terdiri dari siomai dan kentang tanpa adanya lauk berprotein seperti ikan atau ayam.

“Isinya cuma siomai dua, kentang dua. Ikan tidak ada, ayam tidak ada. Ini gizinya dari mana? Terus kalau sambal ambil sendiri, apa dijamin kebersihannya?” ungkapnya.

Padahal, program MBG dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui asupan nutrisi yang cukup, seimbang, dan berkualitas. Ketimpangan antara tujuan program dan realitas di lapangan pun memicu kekecewaan yang meluas di kalangan orang tua siswa.

Keluhan lain juga datang dari wali murid yang menyoroti penurunan kualitas dibanding sebelumnya.

“Mengenai SPPG Ketanon 2, menu MBG nya sekarang tidak layak dikonsumsi anak-anak karena tidak sesuai standar ahli gizi. Dulu anak saya dan teman-temannya mau makan, sekarang justru minta dibawakan bekal dari rumah karena menunya tidak sesuai,” imbuhnya.

Situasi ini memunculkan dugaan lemahnya pengawasan serta kurangnya tanggung jawab dari pihak penyelenggara, termasuk SPPG. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan distribusi makanan kini menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Desakan evaluasi menyeluruh pun semakin menguat. Masyarakat meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan serta memastikan program MBG dijalankan sesuai standar dan tidak disalahgunakan.

Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa program pemerintah, khususnya yang menyasar anak-anak, tidak boleh dijalankan sekadar formalitas. Diperlukan komitmen, pengawasan ketat, serta akuntabilitas dari seluruh pihak agar tujuan mulia program benar-benar tercapai.

Jika tidak, program yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi berubah menjadi persoalan baru yang merugikan generasi penerus bangsa.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung dan pihak SPPG Ketanon 2 belum memberikan keterangan resmi. (DON/Red)