TULUNGAGUNG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati tidak aktif Tulungagung berinisial GSW.

Selain mendalami dugaan tindak pidana korupsi, penyidik kini juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek perkara, termasuk penelusuran aset dan aliran dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

“Penyidik masih terus melakukan pendalaman,” kata Budi kepada 90detik.com, Selasa (2/6).

Dalam proses pengembangan perkara, KPK juga membuka peluang untuk menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.

Salah satunya terkait dugaan investasi dana pada sebuah usaha showroom mobil di Tulungagung yang dikaitkan dengan GSW.

Saat dikonfirmasi mengenai informasi yang beredar tersebut, Budi menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

“Kami akan telusuri informasi dari masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, KPK belum menyampaikan kesimpulan maupun temuan resmi terkait kebenaran informasi tersebut. Penelusuran masih dilakukan sebagai bagian dari pendalaman terhadap kemungkinan adanya penyamaran aset atau pengalihan dana hasil tindak pidana.

Menurut Budi, penyidik saat ini fokus menelusuri aliran dana, transaksi keuangan, serta kepemilikan aset yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Tulungagung saat GSW masih menjabat sebagai kepala daerah. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah uang dan dokumen yang kemudian menjadi bagian dari proses penyidikan.

Seiring berjalannya penyidikan, KPK menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada dugaan adanya aliran dana mencurigakan. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan perkara, termasuk kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang.

Pendalaman TPPU dinilai penting karena praktik pencucian uang kerap digunakan untuk menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Melalui mekanisme tersebut, aparat penegak hukum dapat menelusuri aset, melakukan penyitaan, serta mengupayakan pemulihan kerugian negara.

KPK menegaskan akan mengusut perkara ini secara menyeluruh dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat apabila ditemukan bukti yang cukup.

Lembaga antirasuah itu juga berkomitmen mengungkap seluruh rangkaian tindak pidana yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Hingga kini, proses hukum terhadap GSW masih berlangsung. Pengembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena berpotensi mengungkap fakta-fakta baru terkait dugaan kejahatan keuangan yang menyertai praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jakarta— Perbanas Institute kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong kolaborasi antara dunia akademik, industri, dan regulator melalui penyelenggaraan Conference on Economics, Business, Management, Accounting, and IT (PROFICIENT) 2026.

Konferensi internasional ini menjadi ruang strategis bagi para akademisi, peneliti, praktisi, serta pengambil kebijakan untuk bertukar gagasan mengenai berbagai isu penting di bidang ekonomi, bisnis, keuangan, manajemen, dan teknologi informasi.

Mengusung tema “Integrity-Driven Innovation: Reimagining Business, Finance, and Digital Transformation for Sustainable Development,” PROFICIENT 2026 menyoroti pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam mendorong inovasi dan transformasi digital guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam sambutan pembukaannya, Rektor Perbanas Institute, Prof. Dr. Hermanto Siregar, M.Ec., menyampaikan bahwa konferensi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan institusi dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan regulator di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi dunia saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek tata kelola, keberlanjutan, serta kemampuan berbagai sektor untuk beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung begitu cepat.

“Integritas, inovasi, dan transformasi digital merupakan tiga elemen yang saling melengkapi. Ketiganya menjadi kunci dalam membangun praktik bisnis dan keuangan yang lebih baik, sekaligus menciptakan solusi yang relevan terhadap berbagai tantangan global,” ujarnya.

Prof. Hermanto juga menyoroti isu perubahan iklim, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta target net zero emission yang saat ini menjadi perhatian masyarakat internasional. Menurutnya, tantangan tersebut membutuhkan terobosan inovatif yang mampu melahirkan model bisnis yang tangguh, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

Konferensi ini menghadirkan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., sebagai keynote speaker.

Dalam paparannya, SBY menekankan pentingnya kolaborasi global yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki peran yang semakin penting dalam percaturan global. Namun, kontribusi tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh kerja sama internasional yang inklusif dan berkeadilan.

“Pembangunan berkelanjutan adalah tujuan bersama yang memerlukan komitmen kolektif. Karena itu, kolaborasi yang kuat dan saling menguntungkan menjadi faktor penting dalam mewujudkannya,” ungkap SBY.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan memerlukan sinergi antara tiga pilar utama, yakni kebijakan yang tepat, praktik yang baik, dan dukungan pembiayaan yang memadai.

Selain menghadirkan keynote speaker dari tingkat nasional, PROFICIENT 2026 juga mengundang sejumlah tokoh terkemuka dari kalangan regulator, industri, dan akademisi internasional.

Mereka antara lain Anggito Abimanyu dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dian Ediana Rae dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dr. Y.B. Hariantono dari PT Bank Mega Tbk, serta Prof. Veronica Almase dari Polytechnic University of the Philippines (PUP). Diskusi panel dipandu oleh Dr. Mardiana Purwaningsih, M.Kom.

Tingginya minat akademisi dan peneliti terhadap konferensi ini tercermin dari diterimanya sekitar 140 makalah ilmiah melalui program call for papers. Capaian tersebut menunjukkan besarnya antusiasme komunitas akademik dalam berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

Melalui penyelenggaraan PROFICIENT 2026, Perbanas Institute berharap dapat terus menjadi katalisator kolaborasi lintas sektor serta melahirkan gagasan-gagasan strategis yang mendukung transformasi ekonomi, keuangan, dan teknologi Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Program Makanan Bergizi (MBG) yang seharusnya menjadi simbol kepedulian terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda justru tercoreng oleh kesalahan yang terbilang mendasar. Lauk yang dibagikan kepada siswa TK Dharmawanita dan SDN 2 Kutoanyar dilaporkan terasa pahit hingga akhirnya harus ditarik dan diganti pada Selasa (2/6/2026).

Di balik kejadian yang tampak sederhana itu, tersimpan pertanyaan besar tentang kualitas pengawasan dan kesiapan pelaksana program. Bagaimana mungkin makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak bisa lolos distribusi tanpa pemeriksaan rasa dan kualitas yang memadai?

Keluhan datang dari sejumlah wali murid. Salah seorang wali murid TK mengaku mendapati lauk yang diterima anaknya memiliki rasa tidak wajar.

“Lauknya pait, Bahkan di Posyandu Pinka dekat Perumahan BMW juga terdengar keluhan yang sama,” ujarnya.

Keluhan tersebut segera menyebar dan memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebab, program yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak justru memunculkan persoalan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal.

Ketua Kadin Tulungagung, sekaligus pemilik SPPG, Rifqi Firmansyah, mengakui adanya kesalahan dalam proses pengolahan makanan.

“Memang ada yang keliru saat pengolahan, tapi lauknya sudah diganti dengan yang baru. Lebih lanjutnya, konfirmasi saja ke SPPI,” terangnya.

Sementara itu, Kepala SPPI, Angga, menjelaskan bahwa yang dikembalikan hanya lauk ayam, bukan keseluruhan paket MBG.

“Ada adonan yang kebanyakan bumbu saat pengolahan. Relawan kecolongan memasukkan bahan yang seharusnya tidak ada. Lauknya kami tarik dan langsung diganti. Untuk siswa SD, besok lauk diganti atau ditambah buah,” jelasnya.

Meski pihak pelaksana telah mengambil langkah perbaikan, insiden ini tetap menyisakan catatan penting. Kesalahan yang disebut hanya akibat “kelebihan bumbu” justru memperlihatkan adanya celah dalam sistem kontrol kualitas.

Jika makanan untuk anak-anak bisa lolos dengan rasa yang tidak layak konsumsi, publik berhak mempertanyakan sejauh mana standar pengawasan diterapkan.

Peristiwa ini bukan sekadar soal lauk yang pahit. Ini adalah gambaran bagaimana sebuah program yang membawa nama “bergizi” masih bisa tersandung oleh kesalahan teknis yang seharusnya mudah diantisipasi. Ketika anak-anak menjadi penerima manfaat utama, tidak boleh ada ruang bagi kelalaian sekecil apa pun.

Program gizi bukan hanya soal membagikan makanan, tetapi juga memastikan makanan tersebut aman, layak, dan berkualitas. Sebab bagi anak-anak, satu kesalahan dalam pengelolaan mungkin hanya berlangsung sehari. Namun bagi kepercayaan masyarakat, dampaknya bisa jauh lebih lama.

Lauk yang pahit akhirnya memang diganti. Namun pertanyaan yang tersisa adalah, mengapa kesalahan itu bisa sampai ke meja makan anak-anak? (DON/Red)