TULUNGAGUNG — Wakil Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., kembali menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Waluyo, Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kamis (12/2/2026).

Penyerahan bantuan berupa traktor roda empat (TR4) tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Desa Sanggrahan dan dirangkaikan dengan tasyakuran pembukaan lahan sawah sebagai simbol dimulainya peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Bantuan ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat dalam memperkuat sektor pertanian nasional.

Program tersebut menjadi langkah konkret untuk mendorong efisiensi usaha tani, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan, khususnya di Kabupaten Tulungagung.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Baharudin menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan.

Dirinya menilai modernisasi dan mekanisasi pertanian menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan tenaga kerja dan meningkatnya kebutuhan produksi pangan.

“Melalui bantuan alsintan ini, kami berharap usaha tani dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi para petani. Alat-alat ini harus dimanfaatkan secara optimal serta dikelola secara bertanggung jawab oleh kelompok penerima,” tegas Baharudin.

Wabup Tulungagung juga menyampaikan bahwa capaian sektor pertanian Tulungagung menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Tulungagung dinilai berhasil memenuhi target peningkatan hasil panen.

“Alhamdulillah, pada tahun 2025 Tulungagung telah memenuhi target peningkatan hasil panen. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan, termasuk dalam urusan pupuk, agar produksi pertanian terus meningkat,” tambahnya.

Wabup juga memberikan peringatan tegas agar bantuan alsintan tersebut dijaga dengan baik dan tidak diperjualbelikan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan kepentingan bersama.

“Jangan sampai alat ini diperjualbelikan. Selain melanggar hukum, alsintan ini adalah modal kita untuk memastikan tidak ada lagi lahan yang menganggur. Tanam apa saja yang bernilai ekonomi, baik padi, jagung, maupun sayuran,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Baharudin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh insan pertanian yang telah bersinergi mendukung pembangunan sektor pertanian di Tulungagung.

“Saya berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat demi terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan modern, sekaligus meningkatkan swasembada pangan di Tulungagung,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sanggrahan, Iswanto, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian atas bantuan yang diberikan. Dia menyebut traktor roda empat tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung mekanisasi pertanian di desanya.

“Bantuan ini menjadi jawaban atas kebutuhan petani kami agar proses pengolahan lahan bisa lebih cepat, efisien, dan maksimal. Kami berkomitmen menjaga dan memanfaatkan alsintan ini sebaik mungkin,” ungkap Iswanto.

Senada dengan itu, Ketua Gapoktan Ngudi Waluyo menyatakan kesiapan seluruh anggota kelompok tani untuk merawat dan mengelola bantuan secara kolektif demi menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung yang diwakili Kabid Perlindungan Pangan, Kristina, turut memberikan sosialisasi terkait program pendukung lainnya.

Selain bantuan alsintan, dinas juga menekankan pentingnya pengendalian hama secara biologis, di antaranya melalui program pengendalian hama tikus dengan bantuan burung hantu.

“Kami terus mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan. Bagi petani yang membutuhkan bantuan serupa, dipersilakan mengajukan permohonan melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan,” jelas Kristina.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi interaktif antara Wakil Bupati dan para petani guna menyerap aspirasi serta masukan dari lapangan. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur, dilanjutkan dengan serah terima fisik unit traktor roda empat kepada pengurus Gapoktan Ngudi Waluyo Desa Sanggrahan.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan produktivitas pertanian di Desa Sanggrahan dan wilayah sekitarnya semakin meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah serta kesejahteraan para petani di Kabupaten Tulungagung. (DON/Red)

JAKARTA— Sebagai respons atas tingginya mobilitas kendaraan di kawasan pusat aktivitas perkotaan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat penegakan hukum lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi berbasis digital.

Di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Korlantas Polri memanfaatkan Revolusi Ruang hampa di udara menjadi ruang strategis melalui ETLE Drone Patrol Presisi.

Hal ini salah satu langkah nyata dalam mengawasi pelanggaran ketentuan ganjil genap secara objektif dan terukur guna terciptanya Keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Melalui pelaksanaan ETLE Drone Patrol Presisi, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum menegaskan komitmen Korlantas Polri dalam menghadirkan pengawasan lalu lintas yang modern, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan.

Kegiatan ETLE Drone Patrol Presisi ini dilaksanakan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri yang dipimpin oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H.

Sementara itu pengendalian teknis di lapangan dilaksanakan oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Dwi Sumrahadi mengatakan pengawasan difokuskan pada ruas-ruas strategis dengan tingkat kepadatan tinggi yang termasuk dalam koridor pemberlakuan pembatasan kendaraan bermotor sistem ganjil genap di wilayah DKI Jakarta.

“Ada beberapa ruas jalan seperti Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono,” kata Kombes Pol Dwi Sumrahadi, Rabu (11/2/26).

Kombes Pol Dwi Sumrahadi menerangkan, Drone yang beroperasi secara real time itu dilengkapi kamera beresolusi tinggi yang mampu merekam pergerakan kendaraan serta mengidentifikasi pelat nomor kendaraan secara jelas.

“Drone juga mampu mendeteksi pelanggaran ganjil genap berdasarkan kesesuaian angka pelat nomor dengan hari dan tanggal pemberlakuan,” kata Kombes Pol Dwi Sumrahadi.

Penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap tersebut didasarkan pada beberapa pasal Undang – undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya : Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap pengemudi mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pelanggar rambu lalu lintas.

Selain itu juga sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap, yang menjadi dasar pemberlakuan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi di ruas-ruas tertentu wilayah DKI Jakarta.

Dengan demikian, setiap kendaraan yang melintas pada ruas yang diberlakukan sistem ganjil genap namun tidak sesuai dengan ketentuan hari dan tanggal, dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap rambu pembatasan lalu lintas melalui mekanisme ETLE.

Setiap pelanggaran yang terekam selanjutnya terintegrasi ke dalam sistem ETLE Nasional untuk dilakukan tahapan identifikasi kendaraan, verifikasi oleh petugas, hingga penerbitan surat konfirmasi pelanggaran secara elektronik.

“Rekaman elektronik tersebut menjadi alat bukti yang sah, sehingga harapan menwujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban lalulintas dapat terwujud,”kata Kombes Dwi Sumrahadi.

Penerapan ETLE Drone Patrol Presisi ini menjadi solusi efektif dalam mengoptimalkan pengawasan tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengguna jalan.

Selain berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, sistem ini juga memiliki efek preventif yang kuat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan ganjil genap.

“Upaya ini diharapkan mampu mendukung pengendalian mobilitas perkotaan, menekan tingkat pelanggaran, serta mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan,”pungkasnya. (By/Red)

Jakarta – Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui keikutsertaan pada Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026 yang digelar di halaman Mahkamah Agung RI, Selasa (10/2/2026). Dalam ajang tersebut, booth Polri berhasil meraih predikat Juara Terbaik 3 berkat tingginya antusiasme pengunjung.

Tercatat sebanyak 956 orang mengunjungi booth Polri selama pameran berlangsung. Pada sesi penutupan, penghargaan diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI, Dr. Sobandi, S.H., M.H. Adapun Juara Terbaik 1 diraih Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI dan Juara Terbaik 2 oleh Badan Peradilan Umum (Badilum) MA RI.

Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro menjelaskan bahwa partisipasi Polri merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan edukasi hukum yang rutin diselenggarakan Mahkamah Agung.

“Ini adalah partisipasi Polri dalam rangka memeriahkan Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Dan kita selalu berpartisipasi setiap tahun dalam kegiatan yang diselenggarakan tersebut,” ujarnya.

Pada pameran tahun ini, Polri menghadirkan enam satuan kerja di lingkungan Mabes Polri, yakni Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Korlantas Polri, Divhumas Polri, Divpropam Polri, dan Divkum Polri. Masing-masing menampilkan inovasi serta layanan unggulan kepada masyarakat.

“Di tahun ini, Polri menampilkan beberapa satker. Dari Bareskrim terkait dengan RJ (Restorative Justice), kemudian dari Narkoba. Lalu dari BIK kita menampilkan layanan SKCK. Kemudian dari Korlantas juga ada sosialisasi masa berlaku dan perpanjangan SIM, dan kita juga menempatkan kendaraan SIM di sini,” jelasnya.

Selain itu, Divkum turut memberikan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan terbaru seperti KUHAP dan KUHP yang baru. Divpropam membuka layanan pengaduan melalui media sosial, sementara Divhumas menyediakan layanan informasi publik serta berbagai pelayanan lainnya.

“Tujuannya adalah untuk menyosialisasikan kinerja Polri dan layanan-layanan yang dimiliki Polri, sehingga masyarakat mengetahui kompetensi ataupun tugas Polri yang selama ini selalu kita sampaikan. Harapannya, dengan adanya stand Polri, masyarakat bisa mengetahui tugas pokok Polri serta layanan-layanan yang telah disampaikan,” lanjut Brigjen Pol Tjahyono.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar Polri dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kemudian juga adanya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap tugas Polri ke depannya, agar Polri bisa menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.

Sosialisasi yang dikemas melalui permainan interaktif dan game edukatif membuat booth Polri tak pernah sepi pengunjung sejak hari pertama hingga penutupan. Kehadiran layanan SIM keliling pun menjadi salah satu favorit, terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM A dan C secara langsung di lokasi pameran. (By/Red)