Connect with us

Jawa Timur

Mahasiswa Pacitan Gelar Deklarasi Tolak Politisasi Kampus Jelang Pemilu 2024

Published

on

PACITAN, 90detik.com – Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Pacitan menggelar deklarasi tolak politisasi kampus menjelang Pemilu 2024. Deklarasi ini dibacakan di depan Kampus STKIP PGRI Pacitan pada pada Sabtu (4/2).

Presiden BEM STKIP PGRI Pacitan, Fatima Nurwarisma, mengatakan bahwa deklarasi ini dilatarbelakangi oleh keresahan mahasiswa terhadap potensi politisasi kampus dalam kontestasi politik mendatang.

“Dasar kami menggelar deklarasi ini untuk menolak politisasi kampus menjelang pelaksanaan coblosan Pemilu 14 Februari 2024 mendatang,” kata Fatima.

Fatima menjelaskan bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga netralitas kampus dan memastikan proses pemilu berjalan damai, jujur, dan adil.

“Kami mengajak kaum muda khususnya mahasiswa di Pacitan supaya tahu bagaimana teknis, konsep dan sebagainya supaya bisa tertib,” ujarnya.

Menurut Fatima, deklarasi semacam sangat penting, karena generasi z akan menentukan nasib bangsa lima tahun mendatangkan sehingga harus bisa menentukan sikap sejak saat ini.

“Bagaimana menangkal berita hoax yang ada, bagaimana kita turut menciptakan ketertiban untuk memilih calon pemimpin di masa yang akan datang,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Deklarasi Mahasiswa Pacitan, Muhammad Tonis Dzikrullah, menambahkan bahwa deklarasi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pemilu 2024.

“Ini berangkat dari keresahan kita bersama, sebagai mahasiswa agen of change memiliki tanggung jawab moral di pundak kita bahwa pemilu 2024 bisa berjalan damai, jujur dan adil,” kata Tonis.

“Sehingga kecurangan dan potensinya dapat kita minimalis dengan cara gerakan-gerakan seperti ini,” sambungnya.

Tonis optimis bahwa gerakan ini akan menjadi riak yang akan menjadi ombak besar di masyarakat.

“Kami sangat percaya diri dan optimistis, karena gerakan-gerakan semacam ini akan menjadi riak yang akan menjadi ombak besar di masyarakat, semoga harapannya setelah Deklarasi ini akan diadopsi oleh mahasiswa dengan basic massa yang besar,” pungkasnya.

Deklarasi tersebut berisi lima poin tuntutan, yaitu:

1. Mahasiswa Pacitan Siap mengawal pemilu sehingga tercipta suasana pemilu yang damai, jujur, adil.

2. Kami Mahasiswa Pacitan, Berkomitmen melawan politisasi di dalam kampus, serta melawan segala bentuk kampanye hitam dan isu-isu hoax yang berpotensi memecah belah anak bangsa.

3. Kami mahasiswa Pacitan. berupaya menegakkan keadilan Pemilu sehingga tercipta demokrasi yang sehat.

4. Kami mahasiswa pacitan, akan melawan segala bentuk provokasi yang memicu terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Kami Mahasiswa Pacitan, siap menjunjung tinggi dan meghargai segala bentuk perbedaan dan kebebasan berpendapat yang sesuai dengan norma- norma hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Dengan deklarasi ini, seluruh mahasiswa di Kabupaten Pacitan menolak keras politisasi kampus menjelang Pemilu 2024. (Red)

Jawa Timur

Pj Sekda Soeroto Pastikan Pelayanan dan Roda Pemerintahan Tulungagung Tetap Jalan 

Published

on

TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung tetap menggelar apel pagi. Meski situasi pemerintahan tengah menjadi sorotan publik, aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tulungagung tetap berjalan normal.

Usai bupati telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (11/04) malam lalu.

Hal ini ditegaskan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Soeroto. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti atau mengalami kendala apapun.

“Terkait pelayanan masih tetap dijalankan seperti biasanya. Terkait pimpinan, kita masih menunggu keputusan dari pusat. Kalau sudah ada, akan kita tindak lanjuti,” ujar Soeroto saat diwawancarai di kantor Pemkab, pada Senin (13/4) usai memimpin apel ASN.

Ia juga menjelaskan soal ketidakhadiran 11 pejabat Pemkab Tulungagung dalam apel pagi hari ini. Menurutnya, kemungkinan mereka masih dalam perjalanan kembali ke Tulungagung.

“Mungkin mereka masih dalam perjalanan,” terang Soeroto.

Sebelas pejabat tersebut berstatus sebagai saksi dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan telah diizinkan oleh lembaga antirasuah untuk pulang.

Pasca OTT KPK pada Jumat malam (10/4/2026), roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung dipastikan tetap berjalan normal. Pelayanan publik pun berlangsung seperti biasa.

Meski enam ruangan di lingkungan Pemkab dan Dinas PUPR masih disegel KPK, Soeroto memastikan hal itu tidak mempengaruhi pelayanan.

“Kinerja, bekerja tetap seperti biasa. Pelayanan tidak boleh berhenti,” tegasnya.

Pun, pihaknya juga menyampaikan ruangan-ruangan yang disegel tersebut belum bisa digunakan. Para staf diarahkan untuk menggunakan ruangan lain agar tetap bisa bekerja.

“Ruangan belum bisa digunakan, tapi staf tetap bekerja di ruangan lain,” pungkasnya.

Sebagai informasi, enam ruangan yang disegel tersebut antara lain:

Ruang pengadaan barang jasa,

Ruang rapat bagian pengadaan barang jasa di Pemkab

Ruang bidang Sumber Daya Air (SDA)

Ruang bidang Bina Marga

Ruang staf administrasi Bina Marga

Ruang kepala Dinas PUPR

Selain itu, Pendopo Tulungagung Kongas Arum Kusumaning Bongso tempat berlangsungnya OTT KPK—hingga Senin ini (13/4/2026) masih tertutup untuk umum. (DON/ Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Polres Blitar Kota Kerahkan 281 Personel Gabungan Amankan Halal Bihalal Perguruan Silat

Published

on

K0TA BLITAR – Polres Blitar Kota mengerahkan sebanyak 281 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan Halal Bihalal yang digelar salah satu perguruan silat di wilayah hukumnya. Langkah ini dilakukan guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif, pada Minggu (12/04).

Ratusan personel tersebut terdiri dari unsur Polri, Satpol PP, Pamter serta instansi terkait lainnya. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan arus lalu lintas, penjagaan di lokasi kegiatan, hingga patroli di sejumlah titik yang dinilai rawan.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya pada kegiatan masyarakat yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

“Kami mengedepankan pengamanan terpadu dan humanis, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Kegiatan Halal Bihalal tersebut dihadiri ratusan anggota perguruan silat dari berbagai daerah wilayah kota Blitar. Selama pelaksanaan, situasi terpantau aman dan terkendali tanpa adanya insiden yang menonjol.

Polres Blitar Kota juga menghimbau seluruh peserta untuk terus menjaga persaudaraan serta tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang berpotensi memicu konflik.

Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif di wilayah Kota Blitar.(Jef/Hms)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Polres Blitar Laksanakan Program Polisi Go to School

Published

on

BLITAR – Polres Blitar terus menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan diri dengan generasi muda melalui program unggulan Polisi Go to School. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menjadi pembina upacara bendera di SDN 2 Kalipang,  Kademangan pada Senin (13/4).

Program Polisi Go to School merupakan salah satu upaya Polri untuk membangun kedekatan dengan para pelajar sekaligus memberikan edukasi sejak dini tentang pentingnya kedisiplinan dan perilaku positif di lingkungan sekolah.

Kapolres Blitar AKBP Rivanda melalui Kapolsek Lodoyo Timur AKP Nur Wasis menyampaikan bahwa kehadiran anggota Polri sebagai pembina upacara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin kepada siswa sejak usia dini.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta memberikan pemahaman kepada para siswa agar menjauhi perilaku negatif seperti bullying di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Dalam amanatnya, petugas juga memberikan imbauan kepada para siswa agar saling menghormati sesama teman, menjaga kerukunan, serta berani melaporkan kepada guru apabila terjadi tindakan perundungan.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan para siswa yang terlihat antusias mengikuti jalannya upacara.

Diharapkan, melalui program ini, hubungan antara Polri dan dunia pendidikan semakin erat serta mampu menciptakan generasi muda yang disiplin dan berkarakter. (Jef/Hms)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending