Connect with us

Jawa Timur

Dapur Sehat, Pesantren Al Azhaar Jalankan Program Makan Bergizi Berkah (MBB) untuk Anak Indonesia

Published

on

TULUNGAGUNG — Pemerintah Indonesia menargetkan salah satu program sosial terbesar sepanjang sejarah: memberikan asupan makanan bergizi kepada delapan juta anak di seluruh Indonesia.

Program tersebut dikenal sebagai Makan Bergizi Gratis (MBG), namun di Tulungagung, istilah Makan Bergizi Berkah (MBB) dipilih sebagai bentuk doa dan harapan agar setiap asupan makanan membawa keberkahan bagi kehidupan anak-anak Indonesia.

“Kami memilih istilah Makan Bergizi Berkah karena kata ‘berkah’ mengandung doa. Semoga setiap sajian yang diterima anak-anak membawa kebaikan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti keracunan. Ini bukan sekadar istilah, tapi niat untuk menghadirkan kekuatan ilahi dalam setiap langkah,” ujar Imam Mawardi Ridlwan, Dewan Pembina Yayasan Bhakti Relawan Advokat Pejuang Islam.

Program MBB telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan anak Indonesia. Namun, pertanyaan besar yang terus dikaji adalah: mampukah program ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia?

Mengingat, program ini menyerap anggaran APBN hingga triliunan rupiah dan melibatkan masyarakat luas sebagai mitra pelaksana.

Secara prinsip, MBB bertujuan menyediakan asupan makanan sehat, aman, halal, dan thayyib bagi seluruh anak Indonesia.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menugaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk memastikan kualitas dan distribusi berjalan optimal.

Kasatpel SPPG memegang peran penting dalam memadukan gizi seimbang, keamanan pangan, dan kehalalan. Mereka menjadi ujung tombak yang memastikan setiap menu yang tersaji memenuhi standar gizi anak.

Namun, di lapangan, tantangan tidak sedikit. Beberapa mitra pelaksana BGN masih menjadikan program ini sebagai proyek bisnis, bukan pelayanan sosial.

Ditemukan pula kasus di mana Kasatpel SPPG tidak diberi keleluasaan mengelola dana Rp10.000 utuh per porsi untuk bahan makanan, sehingga kualitas sajian menjadi minim.

“Mitra BGN seharusnya memiliki semangat pengabdian, bukan sekadar orientasi keuntungan. Program MBB adalah ladang ibadah, bukan proyek komersial,” tegas Imam Mawardi.

Salah satu contoh pelaksanaan MBB yang konsisten dan transparan datang dari SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025.

Dalam delapan bulan pelaksanaan, SPPG Kedungwaru menunjukkan komitmen tinggi terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan.

Imam menjelaskan, ada enam prinsip penting yang diterapkan di dapur sehat SPPG Kedungwaru:

1. Niat ibadah dan pengkhidmatan. Relawan bekerja dengan semangat melayani gizi anak Indonesia.
2. Kepatuhan terhadap SOP BGN. Semua proses mengikuti standar keamanan dan kebersihan pangan.
3. Menyertakan doa dalam setiap tahap. Mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi makanan.
4. Kerja sama dengan sekolah penerima manfaat. Penempatan makanan dilakukan di area khusus agar aman dari pihak luar.
5. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan BPOM. Untuk pengawasan, pembinaan, dan uji laboratorium berkala.
6. Inovasi menu oleh ahli gizi. Menu disusun bervariasi agar tidak membosankan dan tetap memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

Selama sepuluh hari pelaksanaan, dapur SPPG Kedungwaru menyajikan berbagai hidangan bergizi dan halal, seperti:

• Hari 1: Nasi putih, ikan patin crispy, stik tahu, capcay, jeruk manis, susu.
• Hari 2: Nasi putih, pecel lele santan, tempe mendoan, sambal goreng labu siam, kelengkeng.
• Hari 3: Nasi putih, ayam kremes, tahu bumbu kecap, lalapan timun, sawo.
• Hari 4: Nasi putih, telur bumbu rendang, orek tempe, sambal goreng kacang panjang, pisang lavendis.
• Hari 5–10: Variasi menu termasuk bakso kuah, nasi kuning ayam cincang, krengsengan telur puyuh, lodho ayam, sarden tuna, hingga kaki naga ayam dengan buah segar dan susu.

Seluruh menu dirancang untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang, sekaligus menanamkan kebiasaan makan sehat kepada anak-anak pesantren.

“Dapur SPPG harus guyub, rukun, dan profesional. Inilah bentuk nyata perjuangan melayani gizi anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak,” tutup Imam Mawardi Ridlwan. (DON/Red)

Jawa Timur

Koperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar

Published

on

BLITAR – Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) menyuarakan kekhawatirannya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Blitar berpotensi didominasi oleh para cukong dan mafia pangan.

Hal ini dikhawatirkan akan menggeser peran koperasi yang seharusnya menjadi ujung tombak program strategis nasional tersebut.

Kekhawatiran ini disampaikan langsung oleh Swantantio Hani Irawan, pengurus KKMP yang juga menjabat sebagai Ketua LASKAR, usai menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Tim Satgas BGN Kabupaten Blitar, pada Sabtu (08/11).

Swantantio menegaskan bahwa KKMP mengharapkan Pemerintah Kabupaten Blitar memprioritaskan koperasi dalam pelaksanaan MBG. Program ini merupakan perhatian khusus Presiden RI dan merupakan program strategis nasional.

“Kami mengharapkan Kabupaten Blitar memprioritaskan KKMP yang menjadi program atensi Bapak Presiden RI dalam pelaksanaan MBG. Dengan begitu, koperasi baik itu KKMP atau KDMP di wilayah kabupaten Blitar bisa berjalan lebih baik sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Tiyok, panggilan karibnya saat dihubungi oleh awak media 90detik.com

Ia juga mengaku kuatir dengan arah program MBG di Kabupaten Blitar setelah mengamati komposisi peserta dalam acara tersebut.

“Melihat dari peserta yang hadir, para supplier adalah pihak pelaku usaha mandiri. Dari kegiatan ini, kami kuatirkan berjalannya MBG di Kabupaten Blitar nanti hanya dikuasai oleh para cukong dan mafia pangan,” tegasnya.

Dominasi pihak-pihak tersebut, lanjutnya, jelas bertentangan dengan tujuan didirikannya KKMP berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Inpres tersebut mengamanatkan penguatan koperasi sebagai institusi yang memberdayakan ekonomi rakyat, bukan dikendalikan oleh pemodal besar.

Kekhawatiran KKMP ini menyoroti potensi penyimpangan dalam proses pemilihan suplier. Jika program MBG dikuasai oleh segelintir pihak, tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat, terutama melalui koperasi, bisa gagal total.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Tim Satgas BGN Kabupaten Blitar mengenai pernyataan ini. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Polda Jatim Ungkap Sindikat Pencurian Bersenjata Lintas Provinsi di Minimarket

Published

on

SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur berhasil mengungkap sindikat pencurian bersenjata yang beraksi di sejumlah minimarket di wilayah Jawa Timur.

Aksi para pelaku itu terjadi di Empat lokasi berbeda, yakni Kabupaten Magetan, Nganjuk, Lamongan, dan Tuban.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan kolaboratif antara tim Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dan jajaran Polres setempat.

Dari hasil penyelidikan, Polisi mengidentifikasi Empat tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang kini sebagian telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.

“Kasus ini melibatkan empat laporan polisi di empat wilayah berbeda. Para pelaku beraksi di minimarket di Kabupaten Magetan, Lamongan, Nganjuk, dan Tuban. Dua orang telah berhasil kami amankan, sementara dua lainnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO),” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast, saat Konferensi pers, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, aksi pertama terjadi pada 4 September 2025 di minimarket di Jalan Raya Solo, Maospati, Kabupaten Magetan, dan di hari yang sama pelaku juga beraksi di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Dua hari kemudian, pada 7 September 2025, kelompok ini kembali beraksi di Jalan Raya Babat, Kabupaten Lamongan, dan terakhir pada 8 September 2025 di Jalan Mata Dinata, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Dari hasil penyelidikan, modus operandi para pelaku adalah dengan cara masuk ke dalam minimarket pada jam sepi dan mengancam pegawai menggunakan senjata api rakitan jenis pen gun serta dua bilah golok.

Setelah mengancam karyawan, pelaku mengambil uang dari laci kasir dan brankas, serta rokok dalam jumlah besar, kemudian hasil kejahatan dibagi-bagikan di antara mereka.

“Para tersangka ini menggunakan satu unit mobil sewaan untuk berpindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Bahkan dalam satu hari mereka bisa melakukan dua hingga tiga aksi pencurian. Ini merupakan kelompok lintas provinsi yang juga beraksi di wilayah Jawa Tengah,” tambah Kombes Abast.

Dua tersangka yang berhasil ditangkap masing-masing berinisial SD alias Ameng (43), warga Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan HK (34), warga Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sedangkan dua pelaku lainnya, I dan T, masih dalam pengejaran.

Barang bukti yang diamankan Polisi di antaranya satu unit mobil, dua bilah golok, dua tas, dua lakban merah, satu BPKB.

Sementara itu senjata api rakitan jenis pen gun yang digunakan dalam aksi kejahatan sebelumnya telah dibuang oleh tersangka.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur, mengungkapkan bahwa salah satu pelaku memiliki kemampuan merakit senjata api secara otodidak.

“Senjata pen gun itu dirakit sendiri oleh pelaku. Ia belajar secara otodidak dari rekan-rekannya sesama narapidana. Pelaku ini memang sudah berulang kali keluar masuk lapas, total empat kali,” ujar AKBP Jumhur.

Ia menambahkan, kelompok ini dikenal sebagai kelompok asal Jawa Barat, dengan anggota berasal dari wilayah Depok, Serengseng Sawah, dan Bogor.

“Mereka biasanya menyasar minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Aksi dilakukan ketika situasi sepi, biasanya tersisa dua pegawai saja di dalam toko,” jelasnya.

Dari pengakuan pelaku, setiap aksi pencurian menghasilkan antara Rp20 juta hingga Rp40 juta, belum termasuk hasil penjualan rokok curian.

Selain di Jawa Timur, kelompok ini juga diketahui melakukan Dua aksi serupa di Rembang, Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Lasem.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“Polda Jatim terus memburu dua pelaku lainnya yang masih DPO. Kami juga mengimbau masyarakat dan pengelola minimarket untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan,” pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Kapolda Bersama Gubernur Khofifah Tinjau Kesiapan Alat Mitigasi Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Published

on

SURABAYA— Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau secara langsung kesiapan peralatan Search and Rescue (SAR) yang dimiliki oleh jajaran Polda Jatim, meliputi Korps Brimob, Direktorat Polairud, dan Dit Sabhara.

Kegiatan peninjauan dilaksanakan usai apel siaga bencana secara serentak di seluruh Polres/ta/tabes jajaran Polda Jawa Timur, Rabu (5/11/2025).

Apel tersebut sebagai bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Jawa Timur, seiring meningkatnya intensitas curah hujan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jatim melihat satu per satu peralatan yang dimiliki, mulai dari perahu karet, kendaraan taktis penyelamatan, peralatan penyelam, alat evakuasi banjir, drone pemantau hingga perlengkapan pertolongan medis lapangan.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dalam kondisi siap pakai dan dapat digerakkan kapan pun saat terjadi bencana.

Kapolda Jatim menegaskan bahwa kesiapan seluruh unsur SAR menjadi prioritas utama mengingat Jawa Timur termasuk wilayah dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang.

“Kami memastikan bahwa seluruh peralatan dan personel dalam kondisi siap bergerak kapan saja,” tegas Irjen Pol Nanang.

Menurut Kapolda Jatim, kesiapsiagaan ini bukan hanya soal peralatan, tetapi juga kemampuan personel untuk merespons cepat di lapangan.

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder menjadi kunci penanganan bencana yang efektif,”ujar Irjen Pol Nanang.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polda Jatim dan jajaran dalam mendukung penanggulangan bencana di daerah.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat sinergitas lintas instansi untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.

“Diharapkan koordinasi dan respons penanganan bencana dapat berjalan semakin cepat, tepat, dan terukur, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat Jawa Timur tetap terjaga,” ujar Gubernur Khofifah. (DON)

Continue Reading

Trending