Papua
Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkot Sorong Evaluasi APBD 2024: Dorong Optimalisasi PAD dan Tata Kelola Keuangan

Sorong, PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersama Pemerintah Kota Sorong melaksanakan rapat evaluasi dua dokumen penting daerah: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2024 dan Raperda Perubahan APBD Kota Sorong Tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (11/10/2025) bertempat di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisiepo, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong.
Rapat tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut ketentuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan penyusunan dan pelaksanaan APBD yang transparan, akuntabel, serta berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.
Plt. Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Halason Sinurat, dalam sambutannya menjelaskan bahwa evaluasi APBD, baik perubahan maupun pertanggungjawaban, dilakukan untuk menjamin substansi dan arah kebijakan fiskal daerah tetap selaras dengan tujuan nasional dan kebutuhan lokal.
“Evaluasi ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar untuk memastikan apakah Raperda Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban TA 2024 mampu memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.
Juga, bagaimana konsistensinya dengan program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota lainnya,” tegas Halason.
Salah satu fokus utama dalam evaluasi ini adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halason, masih banyak potensi pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi, yang belum tergali secara maksimal di tingkat kota dan kabupaten.
Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, mengingat adanya penurunan pada beberapa jenis Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kita harus mendorong daerah, termasuk Kota Sorong, agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. PAD harus ditingkatkan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pembiayaan lain yang sah. Ini penting demi keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Halason.
Evaluasi ini juga menyoroti perbedaan kinerja PAD antar daerah. Beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan signifikan, sementara yang lain menunjukkan tren positif.
Papua Barat Daya berharap, melalui evaluasi ini, daerah yang tertinggal bisa segera melakukan perbaikan strategi dan inovasi dalam meningkatkan penerimaan asli daerah.
Selain pendapatan, hal yang menjadi perhatian besar dalam evaluasi adalah belanja daerah dan serapan anggaran.
menegaskan bahwa dalam beberapa laporan, terdapat ketidakseimbangan antara belanja tinggi di beberapa sektor dengan realisasi rendah di sektor lainnya.
“Kami mendorong agar penyerapan anggaran di Kota Sorong bisa mencapai target maksimal menjelang akhir tahun. Idealnya, serapan belanja bisa menyentuh angka 80% pada bulan Oktober ini, dan tembus 90% di akhir Desember,” imbuhnya.
Tata kelola keuangan yang baik, menurutnya, harus tercermin tidak hanya dari penyusunan anggaran, tetapi juga realisasi yang efektif dan efisien, serta pelaporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan hukum dan akuntansi pemerintah.
Evaluasi yang digelar ini tidak hanya menjadi ajang teknis, tetapi juga wujud nyata dari komitmen kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong.
Dalam kerangka otonomi daerah, keduanya menyadari pentingnya sinkronisasi program lintas tingkatan pemerintahan untuk memastikan efektivitas kebijakan publik.
Hingga saat ini, beberapa kabupaten/kota lainnya di Papua Barat Daya juga telah menjalani proses evaluasi serupa, seperti Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong.
Diharapkan, Kabupaten Maybrat dan lainnya segera menyusul dengan menyampaikan dokumen untuk dievaluasi.
“Kita punya waktu dua bulan terakhir di 2025. Semua daerah harus bekerja ekstra untuk mengejar target belanja dan pendapatan. Evaluasi ini adalah pengingat sekaligus alat bantu agar keuangan daerah dikelola secara profesional dan berdampak luas bagi masyarakat,” tutup Halason.
Dengan evaluasi ini, Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk mendorong reformasi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah. (Timo)
Papua
Samsudin Anggiluli Resmi Pimpin DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya Periode 2025-2030, Siapkan Konverda di Kota Sorong

Sorong— Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya terpilih periode 2025–2030, Samsudin Anggiluli, SE, Mtr.AP, resmi memimpin rapat perdana bersama jajaran pengurus terpilih dan para kader partai di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisepo, Sorong Utara, Minggu (9/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Samsudin menegaskan komitmennya untuk membangkitkan kembali semangat juang dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Papua Barat Daya.
Didampingi oleh Bendahara terpilih Fredy Marlisa, ST, Samsudin Anggiluli, SE, M. tr. AP, yang juga mantan wakil bupati sorsel dan bupati sorsel dua periode menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal untuk mempersiapkan Konferensi Daerah (Konverda) yang akan dilaksanakan di Kota Sorong.
“Pelaksanaan Konverda di Sorong merupakan tindak lanjut dari keputusan DPP PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Pak Komar saat Konverda di Nabire, Papua Tengah. Kami harus bangkit dan kembali menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap kuat di Papua Barat Daya,” tegas Samsudin.
Ia juga mengakui, hasil Pemilu dan Pilkada sebelumnya menjadi bahan evaluasi besar bagi partai di tingkat daerah.
“Kami kalah di dua lini strategis: baik di DPR RI dan Pilkada Provinsi. Karena itu, kerja-kerja politik ke depan harus lebih terukur, disiplin, dan berpihak pada rakyat. Konverda ini menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat kader agar PDI Perjuangan kembali merah menyala di Papua Barat Daya,” ujarnya penuh semangat.
Samsudin juga menjelaskan proses panjang yang telah dilalui dirinya dan jajaran pengurus baru sesuai mekanisme partai.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang terbentuk bukan hasil penunjukan sepihak, melainkan melalui fit and proper test yang diikuti ribuan peserta di seluruh Indonesia.
“Mulai dari psikotes dengan surat DPP Nomor 83 hingga fit and proper test Nomor 173 Tahun 2025, semua kami jalani. Dari lima nama yang diseleksi, DPP menetapkan saya sebagai Ketua, Pak Jonas sebagai Sekretaris, dan Pak Freddy sebagai Bendahara. Itu hasil pleno resmi partai,” jelasnya.
DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya berkomitmen melibatkan seluruh DPC kabupaten/kota dalam pelaksanaan Konverda nanti.
“Kami ingin acara ini menjadi simbol kebangkitan partai. Kita akan gelar di Sorong secara meriah agar masyarakat melihat PDI Perjuangan masih kokoh dan solid,” tutup Samsudin. (Timo)
Papua
Pangdam Kasuari Pimpin Sidang Pantukhir Caba PK TNI AD Gelombang II TA 2025: 204 Casis Jalani Seleksi Akhir Menuju Gerbang Prajurit

Manokwari PB— Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, memimpin langsung Sidang Pantukhir Calon Bintara Prajurit Karier Caba PK TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari.(6/11).
Sebanyak 204 Casis yang telah melewati berbagai tahapan seleksi sebelumnya, kini menghadapi momen krusial dalam Sidang Pantukhir ini.
Sidang ini merupakan tahapan paling akhir dari proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD, yang menilai kelayakan peserta dari berbagai aspek, mulai dari kesehatan, kesamaptaan jasmani, mental ideologi, kepribadian, hingga kemampuan intelektual.
Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
“Sidang Pantukhir ini bukan hanya menilai dari satu sisi saja, tetapi menyeluruh. Kita ingin menjaring calon prajurit terbaik, yang kelak akan menjadi tulang punggung pertahanan bangsa,” tegas , Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru.
Selain Pangdam sebagai Ketua Sidang Pantokhir, turut hadir juga Kol Inf Tamimi Hendra Kesuma, S.H., M.A.P M.Han dari Mabesad serta Danrindam XVIII/Ksr Brigjen TNI Yusuf Sampetoding, Kol Kav Rudy selaku Aspers Kasdam dan tim penguji lainnya yang terdiri dari unsur kesehatan, psikologi, intelijen, dan personel.
Sebagai berikutnya dari hasil Sidang Pantokhir, para peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan perjalanan mereka ke tahap pendidikan dasar militer di Rindam XVIII/Kasuari, sebagai langkah awal untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur militer.
“Mereka yang terpilih adalah yang terbaik dari yang baik. Kita berharap, mereka dapat menempuh pendidikan dengan semangat, disiplin tinggi, dan tekad kuat untuk menjadi prajurit TNI AD yang profesional, tangguh, dan berkarakter,” ujar Pangdam.
Dengan terlaksananya Sidang Pantukhir ini, Kodam XVIII/Kasuari telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi secara menyeluruh dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya membentuk prajurit masa depan yang siap menjawab tantangan tugas TNI AD ke depan.
(Tim/Red)
Papua
Lewat Pendidikan Lemhannas dan NUS Singapura, Wali kota Sorong Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan

Jakarta— Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., terpilih sebagai salah satu dari 25 kepala daerah yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025, yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), dan National University of Singapore (NUS).
Program strategis yang berlangsung sejak 5 hingga 19 November 2025 ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan dan wawasan kebangsaan bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Melalui kombinasi pembelajaran di Lemhannas RI, pelatihan intensif di NUS Singapura, serta sesi akhir di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin daerah yang berkarakter, visioner, dan berorientasi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa peserta KPPD dipilih melalui proses seleksi yang ketat oleh Kemendagri.
“Kursus ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas kepemimpinan agar kepala daerah memiliki pemahaman yang utuh, holistik, dan integral terkait empat konsensus kebangsaan, wawasan nusantara, kepemimpinan, dan komunikasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa sebagian besar peserta merupakan kepala daerah baru yang sedang memulai masa kepemimpinan di daerahnya masing-masing.
“Dari seluruh peserta, 73 persen di antaranya merupakan kepala daerah baru. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat kenegarawanan dan nasionalisme mereka semakin kuat, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpin,” ujar Mendagri.
Dalam kesempatan terpisah, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam program KPPD merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
“Melalui KPPD ini, saya memperoleh banyak perspektif baru tentang tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi kebangsaan. Pengalaman belajar di Lemhannas dan NUS menjadi bekal penting untuk memperkuat kepemimpinan saya dalam mendorong pembangunan yang berkarakter dan berkelanjutan di Kota Sorong,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Sorong menegaskan bahwa hasil pembelajaran dari Lemhannas dan NUS akan segera diimplementasikan di Kota Sorong, terutama dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan penguatan etika kepemimpinan publik.
Program ini, menurutnya, sejalan dengan visi Pemerintah Kota Sorong untuk mewujudkan pemerintahan yang tangguh, inovatif, dan berpihak kepada masyarakat.
Kehadiran Wali Kota Sorong dalam kegiatan nasional ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Sorong dalam beradaptasi dengan tantangan zaman dan memperkuat fondasi kepemimpinan daerah menuju Papua Barat Daya yang maju dan berdaya saing.
(Tim/Red)
Nasional5 hari agoProyek JUT Sobontoro Amburadul: Diduga Pokir Wakil Bupati, GMPN Desak Audit dan Penyelidikan
Nasional2 minggu agoSurat ‘Pinjam Pakai’ Jalan Menguap, Warga Tagih Janji PT. IMIT
Redaksi1 minggu agoDua Mahasiswi Tewas Tertabrak Bus Harapan Jaya di Tulungagung, Satu Korban Luka Berat
Redaksi1 minggu agoGenting Usang di Proyek Rehab Sekolah Rp 362 Juta, Keselamatan Siswa Dipertaruhkan
Jawa Timur1 hari agoKoperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar
Redaksi2 minggu agoProyek APBD Rp 3,9 Miliar di Tulungagung Ditinggal Kabur, Warga: Ini Bukan Pembangunan, Tapi Bencana
Redaksi1 minggu agoLaju Ganas Bus Harapan Jaya Renggut Nyawa Pemotor di Tulungagung
Redaksi1 minggu agoTragedi Bus Harapan Jaya, Rakyat Geram: Nyawa Dua Mahasiswi Tak Bisa Dibayar dengan Setoran







