TULUNGAGUNG— Pemerintah Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, melaksanakan penjaringan perangkat desa untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa (Sekdes), Selasa (10/02/2026). Kegiatan seleksi digelar di Balai Desa Segawe dan berlangsung secara terbuka.

Penjaringan Sekdes ini dilakukan sebagai upaya penguatan struktur pemerintahan desa.

Jabatan Sekretaris Desa memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebanyak tujuh calon peserta mengikuti tahapan seleksi setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

Seluruh peserta merupakan warga yang telah memenuhi ketentuan sesuai regulasi yang berlaku.

Guna menjamin transparansi dan objektivitas penilaian, panitia penjaringan menggandeng tim penguji dari Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar. Kehadiran pihak eksternal diharapkan mampu menjaga independensi serta kredibilitas hasil seleksi.

Ujian meliputi materi administrasi pemerintahan desa, wawasan kebangsaan, serta pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa. Seluruh rangkaian ujian dilaksanakan dalam satu hari.

Rokani, Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Segawe. Foto: (dok/DON)

Dari hasil penilaian sementara, peserta bernama Dadang Primista memperoleh nilai tertinggi dibandingkan enam peserta lainnya. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari seluruh materi ujian yang telah diikuti.

Ketua Panitia Penjaringan, Rokani, menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi berjalan sesuai prosedur dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

“Kami memastikan seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku. Alhamdulillah, proses ujian berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Segawe, Sukadi, menegaskan bahwa proses penjaringan Sekretaris Desa merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel.

Dirinya berharap Sekdes terpilih nantinya dapat bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Setelah tahapan ujian selesai, hasil seleksi akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hingga tahap penetapan dan pelantikan.

Pemerintah Desa Segawe berharap Sekretaris Desa terpilih mampu memperkuat pelayanan publik serta mendukung percepatan pembangunan desa. (DON/Red)

Jakarta — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) setiap 9 Februari menjadi momentum refleksi bagi insan pers Indonesia di tengah perubahan besar lanskap demokrasi pascapemilu dan derasnya arus digital.

Dalam konteks ini, pers tidak hanya diuji dari sisi teknologi dan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga dari keberpihakannya pada kepentingan publik luas nilai yang sejak awal melekat dalam tradisi pers kerakyatan dan spirit Marhaenisme.

Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari, bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.

Secara yuridis, peran pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab.

Dalam lintasan sejarah, pers Indonesia telah tumbuh jauh sebelum kemerdekaan. Sejarawan Dr. De Haan dalam Oud Batavia (1923) mencatat bahwa surat kabar telah terbit di Batavia sejak abad ke-17, di antaranya Kort Bericht Eropa pada 1676. Perkembangan ini berlanjut pada abad ke-19 dengan terbitnya Bataviasche Koloniale Courant sebagai media resmi pemerintah kolonial.

Memasuki abad ke-20, lahirnya Medan Prijaji pada 1903 menandai kebangkitan pers pribumi. Di bawah kepemimpinan R.M. Tirto Adhi Soerjo, pers tidak lagi sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga sarana pembentukan kesadaran sosial dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Di titik inilah pers Indonesia menemukan watak kerakyatannya.

Tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti HOS Tjokroaminoto, Ki Hajar Dewantara, hingga Soekarno memanfaatkan pers sebagai medium perjuangan. Hal ini menegaskan bahwa sejak awal pers Indonesia tidak pernah netral secara sosial, melainkan berpihak pada upaya pembebasan dan keadilan.

Pengamat budaya geopolitik Nusantara dan Marhaenisme, Bayu Sasongko, menilai fase pascapemilu merupakan ujian penting bagi konsistensi nilai-nilai tersebut.

“Pascapemilu biasanya diikuti konsolidasi kekuasaan. Di fase ini, pers diuji untuk tetap menjaga jarak kritis sekaligus memastikan kepentingan rakyat tidak tersingkir oleh narasi stabilitas semata,” ujar Bayu, Senin (9/2).

Menurutnya, dalam tradisi Marhaenisme, pers idealnya berfungsi sebagai penjaga kepentingan sosial, terutama kelompok masyarakat kecil yang paling rentan terdampak perubahan politik dan ekonomi.

Bayu juga menyoroti perubahan ruang publik akibat perkembangan media digital. Arus informasi yang semakin cepat, kata dia, kerap tidak diiringi dengan proses verifikasi yang memadai.

“Di era digital, pengelolaan persepsi publik menjadi semakin intens. Kritik sosial bisa tereduksi, sementara informasi partisan kerap tampil menyerupai produk jurnalistik,” ujarnya.

Kondisi tersebut dinilai berisiko menggeser demokrasi dari ruang diskusi rasional ke pertarungan persepsi, yang pada akhirnya menjauhkan publik dari substansi persoalan.

Selain tantangan digital, konsentrasi kepemilikan media juga dinilai menjadi tantangan struktural bagi kemerdekaan pers.

“Kebebasan pers bukan hanya soal bebas dari sensor negara, tetapi juga kemampuan redaksi menjaga otonomi dari tekanan ekonomi dan kepentingan modal,” katanya.

Dalam perspektif Marhaenisme, lanjut Bayu, ketika pers semakin jauh dari realitas rakyat, maka pers berisiko kehilangan akar historis dan fungsi sosialnya.

Dalam konteks budaya geopolitik Nusantara, pers memiliki peran strategis sebagai perekat kesadaran kebangsaan di tengah kemajemukan sosial dan politik.

“Jika pers terseret polarisasi pascapemilu, yang terancam bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga kohesi sosial bangsa,” ujarnya.

Sebagai pilar keempat demokrasi, pers dituntut tetap kritis, berimbang, dan bertanggung jawab. Tanpa pers yang independen dan berpihak pada kepentingan publik, akuntabilitas kekuasaan berpotensi melemah dan demokrasi kehilangan substansinya.

Hari Pers Nasional, menurut Bayu, seharusnya menjadi momentum refleksi sekaligus koreksi diri bagi insan pers.

“Pers perlu kembali pada jati dirinya sebagai penjaga nurani publik dan bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial,” pungkasnya. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Ada satu kalimat yang terdengar sederhana, namun sesungguhnya memikul makna yang berat: “Pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat.” Kalimat ini menjadi tema Hari Pers Nasional (HPN) 2026, sekaligus pengingat bahwa pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan salah satu penopang utama kedaulatan bangsa.

Di tengah derasnya arus informasi yang bergerak dalam hitungan detik, tantangan pers kian kompleks. Notifikasi tak pernah berhenti, algoritma bekerja tanpa jeda.

Semua orang kini bisa menulis dan menyebarkan informasi, namun tidak semua mampu melakukan verifikasi. Di titik inilah pers diuji bukan untuk menjadi yang tercepat, melainkan yang paling dapat dipercaya.

Pers yang sehat adalah pers yang teguh pada prinsip jurnalisme: verifikasi, akurasi, dan keberimbangan.

Insan pers tidak boleh tergoda oleh sensasi atau tekanan klik semata. Ketika informasi dapat direplikasi tanpa batas, tanggung jawab pers justru semakin besar untuk menjaga kebenaran.

Insan pers adalah manusia merdeka. Mereka memikul tugas moral untuk membela rakyat kecil dan memberi suara bagi mereka yang kerap terpinggirkan. Dari desa hingga kota, dari kelompok marginal hingga pusat kekuasaan, pers menyediakan ruang dialog yang rasional dan beradab.

Pers sehat juga tidak semata-mata bicara tentang keberlangsungan bisnis media. Lebih dari itu, ia menyangkut keberanian menjaga kepentingan nasional. Isu strategis seperti pangan, energi, dan ekonomi tidak bisa diperlakukan sebagai komoditas sensasi.

Semua harus dibedah dengan data dan konteks agar publik memahami arah kebijakan serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sistem demokrasi, pers berperan sebagai pengawas kekuasaan. Kritik disampaikan berbasis fakta, bukan amarah.

Pengawasan dilakukan tanpa intimidasi, namun tetap menjunjung tinggi etika. Di tengah maraknya disinformasi politik yang diperkuat teknologi digital, pers memikul tanggung jawab besar untuk meluruskan, bukan memanaskan situasi.

Kepercayaan publik adalah mata uang paling berharga bagi pers. Saat informasi mudah dipelintir dan dipolitisasi, jurnalisme yang beretika menjadi benteng terakhir rasionalitas.

Modernitas pun tidak semestinya menghapus nilai-nilai lokal. Media memiliki peran penting dalam menjaga bahasa, tradisi, dan kearifan Nusantara agar tetap hidup di tengah arus globalisasi.

Pers adalah penjaga ingatan kolektif bangsa mencatat capaian, sekaligus mengingatkan pada tantangan yang belum terjawab.

Kualitas jurnalisme berbanding lurus dengan kekuatan bangsa. Pers yang independen bukan alat propaganda, melainkan cermin yang memantulkan Indonesia apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Hari Pers Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah pengingat bahwa insan pers harus tetap teguh pada kebenaran dan kepentingan publik. Pers yang sehat melahirkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi berdaulat adalah fondasi bangsa yang kuat.

Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga insan pers Indonesia senantiasa menjaga kemerdekaan berpikir, membela rakyat lemah, dan menegakkan kedaulatan bangsa. (DON/Red)

Oleh: Imam Mawardi Ridlwan.