Surabaya — Pimpinan Wilayah Majelis Taklim Perempuan (PW MTP) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) perdana pada Rabu, 16 Sya’ban 1447 H bertepatan dengan 4 Februari 2026 M. Raker ini berlangsung di Kantor Bendahara PW MTP IPHI Jawa Timur, Hj. Indah, Surabaya.

Rapat Kerja dihadiri jajaran pengurus harian PW MTP IPHI Jawa Timur, di antaranya Ketua PW MTP IPHI Jawa Timur Bu Nyai Hj. Imadatul Ummah, Wakil Ketua Dr. Hj. Wiwik, Bendahara Hj. Indah, serta didampingi Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan.

Dalam sambutannya, Bu Nyai Hj. Imadatul Ummah menegaskan kesiapan pengurus harian PW MTP IPHI Jawa Timur untuk berkhidmad dan menguatkan peran organisasi.

Dirinya menyampaikan bahwa Raker perdana ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain melengkapi struktur kepengurusan PW MTP IPHI Jawa Timur, mengajukan kepengurusan baru guna memperoleh Surat Keputusan (SK) resmi, serta memohon kesediaan Ketua PW IPHI Jawa Timur untuk mengukuhkan kepengurusan.

Pengasuh Pesantren Tambak Beras Jombang tersebut juga menjelaskan bahwa Raker tidak hanya bersifat administratif, tetapi sekaligus menyusun perencanaan strategis organisasi.

Beberapa agenda strategis yang dirumuskan meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PW MTP IPHI Jawa Timur sebagai pedoman kerja, serta optimalisasi bidang usaha yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat.

Bidang usaha yang direncanakan mencakup pendirian Dapur MBG sebagai unit usaha utama, penyiapan suplayer Dapur MBG, penampungan dan pemasaran hasil kerajinan serta produk UMKM PD MTP IPHI secara kolektif, produksi kerudung MTP, pendirian koperasi digital, serta membuka ruang bagi ide-ide usaha tambahan di masa mendatang.

Sementara itu, Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menekankan pentingnya program turun ke bawah (Turba) sebagai sarana konsultasi dan penguatan koordinasi antara PW dan PD MTP IPHI. Ia menyampaikan bahwa program Turba direncanakan dilaksanakan dengan pola penyatuan kegiatan di tingkat karesidenan.

“Saya berharap mereka punya waktu untuk Turba,” tutur Abah Imam.

Lebih lanjut, Abah Imam berharap Raker perdana ini dapat dijalankan secara istiqomah guna memperkuat kelembagaan PW MTP IPHI Jawa Timur.

Beberapa target yang diharapkan antara lain penyempurnaan kepengurusan dengan melibatkan pengurus lama yang tercantum dalam SK sebelumnya, penyusunan strategi kerja yang lebih terarah, pengembangan bidang usaha yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, serta penguatan koordinasi melalui program Turba.

“Raker PW MTP IPHI Jawa Timur ini semoga meneguhkan langkah awal menuju organisasi yang lebih solid, mandiri, dan berdaya guna. Semangat kebersamaan dan komitmen pemberdayaan umat harus menjadi landasan utama dalam setiap program yang akan dijalankan,” pungkasnya. (DON/Red)

Madiun — Kuasa hukum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Mohamad Samsodin, S.H., M.H., didampingi Erik Gunawan, S.H., melaporkan Kasatintelkam Polres Madiun Kota, Iptu IW, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri atas dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri.

Samsodin menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan pembubaran aksi unjuk rasa damai gabungan warga PSHT yang digelar di Kota Madiun pada 3 Februari 2026. Menurutnya, aksi tersebut telah disampaikan pemberitahuannya secara resmi kepada pihak kepolisian sebelum pelaksanaan kegiatan.

Dia menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana kegiatan Parapatan Luhur PSHT 2026 yang disebut berasal dari pihak Murjoko. Rencana kegiatan itu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Lebih lanjut, Samsodin menegaskan bahwa kepengurusan PSHT yang sah saat ini berada di bawah kepemimpinan Dr. M. Taufik, S.H., M.Sc., sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia.

Samsodin menilai tindakan aparat di lapangan diduga tidak sesuai dengan semangat pengamanan, karena selain melakukan pembubaran aksi, juga disertai pernyataan yang dianggap menyudutkan para peserta aksi. Padahal, kata dia, Polres Madiun Kota telah menerbitkan Surat Perintah Pengamanan terkait kegiatan tersebut.

“Pernyataan Iptu IW melukai kami, dalam pernyataannya bahwa Pak Murjoko memiliki data, jika boleh tau data apa? Pengaduan ini kami sampaikan sebagai bentuk kontrol agar Polri tetap profesional, netral, dan menjunjung tinggi kode etik,” ujar Samsodin.

Dia menegaskan, pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri ini merupakan bentuk kontrol masyarakat agar Polri tetap profesional, netral, serta menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan tugas.

Samsodin berharap Divisi Propam Mabes Polri dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif dan transparan demi terwujudnya institusi Polri yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. (Wah/Red)

SURABAYA— Satgas Pangan Polda Jawa Timur kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah pasar, pada Kamis (5/2), salah satunya pasar Pucang Anom Surabaya.

Sidak ini bertujuan untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) jelang Ramadhan.

Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol H.M Sihombing mengatakan, pihaknya akan terus memastikan untuk harga bahan pokok di pasaran tetap stabil dan tidak melebihi HET yang sudah ditentukan pemerintah, meski ada sedikit kenaikan namun cenderung stabil.

“Komitmen kami dari Satgas Pangan Polda Jatim untuk turut menjaga stabilisasi harga bahan pokok,”ujar Kombes Sihombing di Pasar Pucang Surabaya, Kamis (5/2/2026).

Terkait kestabilan harga, pihaknya dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan pandang bulu jika ada oknum yang bermain (harga) pada komoditas pangan.

Kombes H.M Sihombing juga menegaskan akan melakukan pengawasan secara menyeluruh di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur.

Hasil sidak, lanjut Dirreskrimsus Polda Jatim terpantau harga Bapokting di Surabaya relatif stabil, bahkan cenderung ada kenaikkan untuk beberapa komoditas. Namun, tidak terlalu signifikan.

Sementara itu, Andriko Noto selaku Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional yang juga hadir dalam sidak tersebut mengapresiasi Dirreskrimsus Polda Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memantau harga sembako.

“Kami mengapresiasi Satgas Pangan Polda Jatim yang sudah bekerja untuk membantu masyarakat dalam menstabilkan harga bahan pokok,” ungkap Andriko.

Ia meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim untuk segera menindak para pengusaha yang nakal.

Badan Pangan Nasional juga mengimbau kepada seluruh pengusaha agar tidak menaikkan harga menjelang Ramadhan.

“Menghadapi bulan suci Ramadhan, kami sekali lagi mengimbau kepada seluruh pengusaha agar tidak menaikkan harga,” tandas Andriko. (DON/Red)