Connect with us

Redaksi

PT Berdikari Ditugaskan Negara Bangun Kandang GPS, Alumni GMNI UB: Fondasi Stabilitas Harga

Published

on

Malang— Pemerintah melalui Danantara memulai groundbreaking proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi di enam titik nasional, termasuk Malang, Jawa Timur. Inisiatif yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menjadi bagian dari pembangunan ekosistem pangan nasional untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial di sektor pangan, dari peternak rakyat hingga konsumen akhir.

Proyek ini tidak semata ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan peternak rakyat pada posisi paling rentan: terpukul ketika harga jatuh di tingkat produsen, dan tidak terlindungi saat harga melonjak di tingkat konsumen. Negara hadir untuk memastikan swasembada protein tidak dibangun di atas kerentanan kaum kecil.

Meski Indonesia telah mencatat swasembada ayam dan telur, pemerintah menilai struktur pasokan nasional masih rapuh dan timpang. Lonjakan kebutuhan akibat implementasi MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun. Kondisi ini menuntut sistem produksi yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Proyek ini bukan sekadar pembangunan kandang, melainkan pembangunan ekosistem perunggasan yang berkeadilan, mulai dari pembibitan, pakan lokal, kesehatan hewan, rumah potong, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Negara memastikan nilai tambah tidak berhenti di segelintir pelaku besar, tetapi mengalir hingga ke peternak rakyat,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, Sabtu(7/2).

Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi ayam terintegrasi tidak perlu dipersepsikan sebagai ancaman bagi peternak mandiri. Justru yang lebih berbahaya adalah ketika negara absen dan tata niaga pangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, yang rawan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan integrator besar.

Struktur industri perunggasan nasional menunjukkan bahwa peternak mandiri masih menjadi tulang punggung utama, terutama pada komoditas telur.

Sekitar 98 persen pasokan telur nasional dikuasai peternak mandiri, sementara perusahaan integrator hanya berkontribusi sekitar 2 persen. Fakta ini menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi diarahkan untuk memperkuat posisi peternak rakyat, bukan menggusurnya.

Untuk menopang ekosistem tersebut, pemerintah menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun melalui Danantara, serta membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp50 triliun bagi peternak kecil dan koperasi. BUMN pangan ditugaskan sebagai penyerap dan penyangga produksi guna mencegah distorsi pasar dan menjaga stabilitas harga dari hulu hingga hilir.

Menurut salah satu Alumni GMNI Universitas Brawijaya Malang, harga live bird (LB) dan telur saat ini masih berada pada level yang memberikan keuntungan bagi pembudidaya. Ia menilai fluktuasi harga merupakan keniscayaan dalam mekanisme pasar, namun harus dijaga agar tidak berkembang menjadi turbulensi ekstrem yang merugikan peternak maupun konsumen.

Ia menjelaskan, stabilitas harga pada 2026 memiliki dasar struktural yang kuat, seiring penurunan realisasi impor Grand Parent Stock (GPS) pada 2024 dibandingkan 2023, baik untuk ayam broiler maupun layer.

“Penurunan impor GPS pada 2024 akan berdampak langsung pada populasi unggas di 2026. Ketika populasi turun, produksi ikut terkoreksi. Dengan begitu, potensi over supply yang selama ini menekan harga dapat dihindari,” ujarnya.

Menurutnya, koreksi populasi tersebut akan mendorong terciptanya keseimbangan pasar. Tanpa kelebihan pasokan, harga live bird dan telur di tingkat peternak diproyeksikan berada di atas Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga memberikan margin usaha yang sehat bagi peternak rakyat.

“Fluktuasi tetap ada, tetapi yang dituju adalah stabilitas. Tahun 2026 diharapkan tidak ada lagi gejolak tajam. Harga bergerak wajar dan memberi kepastian bagi peternak maupun konsumen,” tambahnya.

Berdasarkan data per 7 Februari 2026, harga pasar tercatat sebagai berikut:

  • Ayam broiler
    • Jawa Barat: Rp24.500–25.000/kg
    • Jawa Tengah: Rp23.000–23.500/kg
    • Jawa Timur: Rp24.500–25.000/kg
  • Telur Blitar: Rp26.800/kg

Dengan bertambahnya pasokan terkelola dan adanya skema penyerapan yang terjamin, harga diproyeksikan turun secara terkendali, sekitar Rp2.000–3.000/kg untuk ayam, dan berada di kisaran Rp23.000–24.000/kg untuk telur. Skema ini dirancang agar konsumen memperoleh harga terjangkau tanpa mengorbankan pendapatan layak peternak.

Secara ekonomi dan sosial, proyek hilirisasi ayam terintegrasi ini ditargetkan menghasilkan:

  • Tambahan produksi 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur
  • Penciptaan 1,46 juta lapangan kerja baru, terutama di pedesaan
  • Peningkatan pendapatan bruto peternak rakyat hingga Rp81,5 triliun per tahun
  • Dukungan gizi bagi 82,9 juta penerima MBG, sekaligus menekan stunting dan kemiskinan struktural

Dalam perspektif Marhaenisme, kebijakan ini mencerminkan upaya negara mengakhiri paradoks klasik sektor pangan: peternak kecil sebagai produsen utama justru hidup dalam ketidakpastian, sementara nilai tambah dinikmati oleh struktur ekonomi yang jauh dari basis produksi.

Marhaenisme menempatkan kaum Marhaen peternak rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Negara tidak cukup hadir sebagai regulator pasif, melainkan sebagai penata struktur ekonomi agar alat produksi, akses modal, dan pasar tidak dikuasai oleh segelintir kekuatan modal besar.

Dengan menjadikan BUMN sebagai penyangga, koperasi sebagai tulang punggung, serta peternak rakyat sebagai aktor utama, proyek ini sejalan dengan semangat berdikari di bidang pangan sebagaimana dicita-citakan Bung Karno: swasembada yang berkeadilan, bukan swasembada yang menyingkirkan kaum kecil.

Groundbreaking Hilirisasi Ayam Terintegrasi menandai pergeseran paradigma pembangunan pangan nasional dari sekadar mengejar surplus produksi menuju keadilan sosial dalam distribusi manfaat. Negara tidak hanya hadir saat krisis, tetapi membangun sistem agar peternak terlindungi, harga stabil, dan gizi rakyat terpenuhi.

Jika dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan keberpihakan yang jelas, proyek ini berpotensi menjadi fondasi swasembada protein yang berkelanjutan, sekaligus bukti bahwa kebijakan pangan dapat menjadi alat pemerataan dan keberpihakan nyata bagi kaum Marhaen, bukan sekadar deretan angka statistik. (By/Red)

Redaksi

Tasyakuran Wisuda 18 Warga Baru, PSHT Gedangsewu Teguhkan Semangat Persaudaraan dan Prestasi

Published

on

TULUNGAGUNG — Pendopo Balaidesa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, menjadi saksi kebersamaan lebih dari 80 anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Desa Gedangsewu dalam acara tasyakuran wisuda 18 warga baru, Rabu (17/6/2026) malam.

Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan 18 calon warga yang telah resmi disahkan menjadi warga PSHT pada prosesi Pengesahan Warga PSHT Tulungagung 2026 yang berlangsung di Lapangan SMAN Kauman, Selasa (16/6/2026). Momen ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga peneguhan komitmen untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur organisasi.

Sejak awal acara, suasana haru dan kebahagiaan begitu terasa. Seluruh anggota yang hadir larut dalam rasa bangga atas bertambahnya warga baru PSHT Gedangsewu. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PSHT sebagai simbol kecintaan terhadap tanah air sekaligus bentuk loyalitas terhadap organisasi yang telah membentuk karakter para anggotanya.

Kehangatan acara semakin terasa ketika sejumlah anggota menampilkan atraksi jurus. Gerakan yang diperagakan tampak lembut namun sarat makna, mencerminkan kekuatan, keteguhan, serta filosofi bela diri yang menjadi ciri khas PSHT.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PSHT Kecamatan Boyolangu, Didik Suwarsono, menyampaikan pesan kepada 18 warga baru. Ia menegaskan bahwa status sebagai warga PSHT bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk semakin mendalami ajaran dan nilai-nilai organisasi.

“Jagalah nama baik PSHT di manapun berada. Teruslah melestarikan nilai-nilai yang sudah diajarkan,” pesannya.

Rasa bangga juga disampaikan oleh Koordinator Kepelatihan PSHT Gedangsewu, Tomi Yulianto, yang mewakili Ketua PSHT Desa Gedangsewu, Agil Wido Santoso. Menurutnya, perkembangan PSHT Gedangsewu dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang semakin positif, baik dari sisi jumlah anggota maupun prestasi yang diraih.

“Pada event UBhi Cup 2026 akhir Mei lalu, PSHT Gedangsewu berhasil meraih dua gelar juara. Ini menjadi bukti nyata kontribusi kami dalam pembinaan atlet,” ungkap Tomi.

Tomi menambahkan, saat ini jumlah anggota PSHT Desa Gedangsewu telah mencapai lebih dari 300 orang. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara pengurus, pelatih, dan seluruh anggota yang terus menjaga semangat persaudaraan dan kekompakan.

“Semangat kebersamaan itulah yang menjadi fondasi kuat sehingga PSHT Gedangsewu terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Acara tasyakuran ditutup dengan ramah tamah dan sesi foto bersama. Senyum bahagia terpancar dari wajah seluruh anggota yang hadir, menegaskan bahwa persaudaraan merupakan inti dari perjalanan PSHT.

Dengan semangat yang terus menyala, PSHT Gedangsewu membuktikan bahwa organisasi ini tidak hanya melahirkan pendekar yang tangguh, tetapi juga pribadi-pribadi yang siap menjaga nilai-nilai luhur, berkontribusi bagi masyarakat, serta mengharumkan nama organisasi di berbagai kesempatan.

Malam itu, Pendopo Balaidesa Gedangsewu bukan hanya menjadi tempat perayaan, melainkan juga ruang yang mempererat ikatan persaudaraan antaranggota PSHT Gedangsewu agar semakin kokoh dan harmonis. (Abd/Red)

Continue Reading

Redaksi

Musda I PJS Jawa Timur: Bobi Hindarko Terpilih sebagai Ketua, Siap Antarkan PJS ke Dewan Pers

Published

on

TULUNGAGUNG — Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalis Media Siber (DPD PJS) Jawa Timur sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I yang berlangsung di Kabupaten Tulungagung, pada Sabtu (13/06).

Perhelatan perdana ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, didampingi jajaran pimpinan pusat lainnya.

Hadir mendampingi Ketum di lokasi acara, Ketua DPP Divisi Advokasi & Perlindungan Wartawan, Eko Puguh, SH., MH., Ketua DPP Divisi Pemberdayaan Jurnalis Perempuan, Wiwin Alfianti, serta Wasekjen DPP PJS Divisi Hubungan Antar Lembaga & Humas, Dodik.

Dalam forum tertinggi tingkat daerah tersebut, perwakilan pengurus dari DPC Tulungagung, DPC Nganjuk, DPC Kabupaten Kediri, DPC Gresik, hingga DPC Jember, secara aklamasi memilih dan menetapkan Bobi Hindarko, ST sebagai Ketua DPD PJS Jawa Timur untuk periode 2026-2027. Atas hasil tersebut, DPP memberikan waktu 10 hari bagi ketua terpilih untuk menyusun struktur kepengurusan yang lengkap.

*Fokus Menuju Gerbang Dewan Pers*
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, dalam arahannya menekankan bahwa Musda ini bukan sekadar pergantian pimpinan, melainkan langkah krusial organisasi.

Ia menginstruksikan seluruh pengurus DPD dan DPC se-Jawa Timur untuk segera merampungkan dokumen administrasi yang menjadi syarat pendaftaran PJS sebagai Konstituen Dewan Pers.

“Saya ingatkan seluruh jajaran di Jawa Timur untuk fokus menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan. Abaikan dulu pembentukan DPC baru di wilayah lain, rampungkan yang sudah ada agar Jawa Timur bisa berpartisipasi penuh mengantarkan PJS ke gerbang Dewan Pers,” tegas Mahmud Marhaba.

Target ini sangat mendesak mengingat PJS akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 pada 21-24 Juli 2026 di Jakarta. Agenda besar Munas tersebut mencakup pemilihan Ketua Umum DPP periode 2026-2027 serta Seminar Nasional yang direncanakan menghadirkan Presiden RI dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Selain itu, gelaran Munas di Jakarta nantinya akan dirangkaikan dengan pelantikan masif pengurus DPP, DPD, hingga seluruh DPC PJS se-Indonesia, yang dilanjutkan dengan proses pendaftaran resmi PJS ke Dewan Pers. (*)

Editor: Redaksi

Continue Reading

Redaksi

Diburu Lintas Provinsi, Dua Spesialis Pembobol Toko Tumbang Ditembak Resmob Macan Agung

Published

on

TULUNGAGUNG— Pelarian dua terduga pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yang diduga telah beraksi di sejumlah wilayah akhirnya berakhir. Setelah melakukan pengejaran hingga lintas provinsi, Unit Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung berhasil membekuk dua pria berinisial IJ (38) warga Batang dan SB (39) warga Pekalongan, di wilayah Jawa Tengah.

Penangkapan terhadap keduanya tidak berlangsung mulus. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan kedua terduga pelaku pada bagian kaki setelah mereka melakukan perlawanan saat hendak diamankan.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung, Iptu Andi Wiranata Tamba, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil dari rangkaian penyelidikan panjang yang dilakukan sejak laporan pembobolan toko bangunan di Kecamatan Ngantru, Tulungagung, pada 4 Mei 2026 lalu.

Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi keberadaan para pelaku yang diketahui berpindah-pindah lokasi di wilayah Jawa Tengah. Setelah memastikan identitas dan pergerakannya, tim Resmob melakukan penindakan di dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang, pada Kamis (11/6/2026).

“Pada saat proses penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur pada bagian kaki,” kata Andi kepada 90detik.com Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, kedua pelaku bukan pelaku kriminal biasa. Mereka diduga merupakan spesialis pencurian yang memiliki mobilitas tinggi dan menjadikan berbagai daerah sebagai sasaran operasi. Dalam menjalankan aksinya, mereka memanfaatkan kendaraan roda empat untuk berpindah dari satu kota ke kota lain guna menghindari deteksi aparat.

Polisi menyebut para pelaku kerap menggunakan mobil jenis Toyota Innova dan Toyota Fortuner sebagai sarana mobilitas saat melakukan survei hingga eksekusi pencurian. Cara yang digunakan pun terbilang sederhana namun efektif, yakni merusak akses masuk dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis sebelum menguras isi bangunan yang menjadi target.

Yang menjadi perhatian aparat, sasaran para pelaku tidak terpaku pada satu sektor usaha tertentu. Mereka disebut memilih target secara acak berdasarkan peluang yang dianggap menguntungkan.

Selain toko bangunan, kelompok ini juga diduga menyasar toko kosmetik, gudang penyimpanan gabah, hingga sejumlah tempat usaha lainnya. Barang-barang yang dinilai memiliki nilai ekonomi langsung dibawa kabur tanpa mempertimbangkan jenis usaha korban.

“Sasarannya acak. Apa saja yang ada di dalam toko mereka ambil. Mereka merupakan spesialis yang beroperasi lintas kota, kabupaten hingga lintas provinsi,” tegas Andi.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa pola kejahatan pencurian dengan pemberatan kini semakin dinamis. Para pelaku tidak lagi terpaku beroperasi di satu wilayah, melainkan berpindah-pindah daerah untuk memperluas sasaran sekaligus menyulitkan proses pelacakan oleh aparat penegak hukum.

Dari hasil pengembangan sementara, IJ dan SB diduga memiliki keterkaitan dengan sedikitnya lima kasus pencurian yang terjadi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun jumlah tersebut masih bisa bertambah mengingat penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan keduanya dalam kasus serupa di daerah lain.

Polisi saat ini juga tengah menelusuri apakah kedua tersangka bekerja secara mandiri atau merupakan bagian dari jaringan yang lebih besar. Tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang turut berperan dalam menentukan target, membantu pengintaian, maupun menampung hasil kejahatan.

Kini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Tulungagung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh rangkaian aksi yang diduga dilakukan para pelaku selama beberapa waktu terakhir.

“Kami masih melakukan pengembangan lebih lanjut. Kemungkinan adanya TKP lain masih terus kami dalami dan tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus lain yang berkaitan dengan kedua tersangka ini,” pungkas Andi.

Keberhasilan pengungkapan ini menjadi peringatan bahwa kejahatan lintas daerah masih menjadi ancaman serius bagi pelaku usaha. Di sisi lain, kasus tersebut juga memperlihatkan pentingnya koordinasi antarwilayah dalam memburu pelaku kriminal yang memanfaatkan mobilitas tinggi untuk menghindari jerat hukum. (DON/Red)

Continue Reading

Trending