JAKARTA – Di tengah gegap gempita jargon “reformasi birokrasi”, wajah asli negara kelas penguasa kembali menampakkan diri.

Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Ebenezer alias Noel dalam skandal sertifikasi K3 hanyalah retakan kecil dari tembok kekuasaan yang busuk.

Di balik itu, publik kini dikejutkan dengan fakta, dua menteri dan 33 wakil menteri rangkap jabatan, seolah kursi kekuasaan adalah milik pribadi, bukan amanah rakyat.

Pengamat politik dan hukum, Fredi Moses Ulemlem, menegaskan fenomena ini bukan sekadar soal etika. Ini adalah praktik feodalisme modern, yang menginjak-injak kepercayaan rakyat.

“Kasus Noel hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada praktik feodalisme birokrasi dan kerakusan elit yang menindas wong cilik. Rakyat sudah muak!,“ tegas Fredi pada Minggu (24/8).

Rangkap Jabatan = Konflik Kepentingan

Fredi mengingatkan, UU Nomor 30 Tahun 2014 sudah jelas melarang penyelenggara negara mengambil keputusan sarat konflik kepentingan. Rangkap jabatan bukan hanya soal serakah, tapi bisa menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi.

Ia menambahkan, UU Nomor 28 Tahun 1999 mewajibkan semua pejabat negara melaporkan hartanya melalui LHKPN. Jika seorang pejabat berbohong atau menyembunyikan kekayaan, maka UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjeratnya.

“LHKPN itu bukan formalitas. Kalau pejabat menyembunyikan harta, itu sama saja korupsi terselubung. Jangan bermain dengan kesabaran rakyat!” katanya lantang.

KIP: Jangan Jadi Stempel, Harus Jadi Senjata Rakyat!

Menurut Fredi, rakyat berhak tahu siapa pejabat yang rangkap jabatan, bagaimana kekayaannya bertambah, dan sejauh mana mereka menyalahgunakan jabatan. Itu dijamin oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kalau KIP diam saja, rakyat bisa menilai KIP hanyalah alat penguasa. Padahal, KIP seharusnya berdiri di depan bersama rakyat, melawan penindasan birokrasi,” ujarnya.

Noel: Tumbal Lingkaran Setan Kekuasaan

Kasus Noel hanyalah cermin kecil dari sebuah sistem yang lebih busuk. Ia ditumbalkan, sementara elit lainnya tetap menikmati kursi empuk kekuasaan.

“Noel adalah korban. Sistem yang membuat pejabat merasa kebal hukum itulah musuh sejati rakyat. Rakyat tidak butuh jargon manis, rakyat menuntut keadilan yang nyata,” kata Fredi penuh amarah.

Rezim di Ujung Legitimasi

Rangkap jabatan memperlihatkan wajah asli birokrasi: segelintir elite menguasai banyak kursi, rakyat tetap jadi penonton. Inilah warisan feodalisme yang harus dihancurkan.

Fredi menutup pernyataannya dengan kutipan Bung Karno, “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Revolusi belum selesai!”

Baginya, inilah ujian bagi rezim Prabowo, apakah benar berpihak pada rakyat pekerja atau sekadar menjadi boneka elite yang mempertahankan status quo.

Rakyat menuntut tindakan nyata, pemeriksaan LHKPN, penegakan hukum antikorupsi, dan keterbukaan informasi publik. Tanpa itu, kepercayaan rakyat akan runtuh, dan legitimasi rezim akan hancur di hadapan sejarah. (By/Red)

Kota Sorong PBD— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XIV Sorong, menggelar lomba panahan yang berlangsung meriah di lapangan utama markas Kodaral XIV, Jl. Bubara No.1, Klaligi, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. (23/08/25).

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari anggota TNI-Polri serta masyarakat umum.

Lomba panahan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas dan jiwa patriotisme.

Lomba panahan dibagi ke dalam beberapa kategori, mulai dari Standart Bow Putra, Standart Bow Putri, Compound Bow Putra, Compound Bow Putri, Bare Bow Putra, Bare Bow Putri, Tradisional atau Horsebow.

Para pemenang lomba mendapatkan medali, piala, dan hadiah menarik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan dan semangat mereka.

Masyarakat yang hadir tampak antusias menyaksikan pertandingan, yang berlangsung dalam suasana meriah dan penuh keakraban.

Perayaan HUT RI ke-80 ini diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sekaligus menjadikan momen bersejarah ini sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kemerdekaan dengan semangat yang tak pernah padam.

Lomba panahan ini bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga bentuk pelestarian olahraga tradisional yang telah lama menjadi bagian dari sejarah militer.

Kodaeral XIV mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga semangat kemerdekaan dengan cara yang positif, sehat, dan penuh semangat juang. (Timo)

Katapop, Kabupaten Sorong— Komando Armada III menggelar apel khusus dalam rangka exit briefing Panglima Koarmada III, Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., di Lapangan Apel Mako Koarmada III. Kegiatan ini menjadi momen perpisahan menjelang serah terima jabatan, di mana Laksda TNI Hersan selanjutnya akan mengemban tugas sebagai Inspektur Jenderal TNI.

Dalam amanatnya, Pangkoarmada III menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama masa kepemimpinannya.

Beliau berpesan agar seluruh personel Koarmada III senantiasa menjaga integritas, meningkatkan iman dan takwa, menjauhi pelanggaran hukum, serta terus membangun soliditas dan sinergi dalam setiap penugasan.

Apel khusus ini diikuti oleh Ir Koarmada III Laksma TNI Sunaryo, S.T., M.Tr.Opsla., CRMP., Kapoksahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto, S.T., M.M., para pejabat utama, Dansat, Kasatker, Pengurus Jalasenastri Armada III, serta seluruh prajurit dan PNS Koarmada III.

Mengakhiri sambutannya, Laksda TNI Hersan menyampaikan permohonan maaf dan berpamitan secara pribadi, serta berharap di bawah kepemimpinan Panglima yang baru, Koarmada III semakin solid, profesional, dan membanggakan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia di wilayah timur. (Timo)