SIDOARJO— Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025–2026 sebagai wujud dukungan terhadap program Swasembada Pangan Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (8/1/2026).

Panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs.Nanang Avianto,M.Si bersama Forkopimda Jawa Timur, Wakapolda Jatim serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan, Provinsi Jawa Timur menyumbang sekitar 27,77 persen dari total luas panen nasional.

“Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi yang solid antara Polri, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait dalam menciptakan iklim pertanian yang kondusif dan berkelanjutan,” kata Kombes Tobing

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV ini, Polda Jawa Timur melaksanakan panen di 30 titik lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres jajaran Polda Jatim.

“Polda Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan lahan, sehingga harga jagung di tingkat petani tetap stabil dan kesejahteraan petani dapat terjamin,”ujar Kombes Tobing.

Selain kegiatan panen, Polda Jatim juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

“Kami juga menggelar Bakti Kesehatan Gratis yang menyasar 50 orang penerima manfaat dari kelompok tani dan masyarakat sekitar, meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana, pemberian obat-obatan gratis, serta vitamin dan suplemen penambah imunitas tubuh,” ujar Kombes Tobing.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 60 paket bantuan sosial kepada para petani.

Melalui kegiatan ini, Polda Jawa Timur menegaskan kesiapan dan komitmennya dalam menjaga kedaulatan pangan nasional sebagai bentuk dukungan terhadap agenda strategis Presiden Republik Indonesia melalui Program Asta Cita. (DON/Red)

Sorong PBD— Panglima Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., yang diwakili oleh Komandan Satuan Kapal Amfibi Armada III Kolonel Laut (P) Yohanes Upang, menghadiri Ibadah Perayaan Natal Keluarga Besar IMEKKKO (Inanwatan, Matemani, Kais, Kokoda, dan Kokoda Utara) yang diselenggarakan di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Selasa (6/1/2026) malam.

Ibadah Perayaan Natal Keluarga Besar IMEKKKO tersebut diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, serta para Ketua Suku IMEKKKO dari berbagai wilayah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan laporan Ketua Panitia Natal Tahun 2025, pelaksanaan misa Perayaan Natal, serta sambutan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., dan Bupati Sorong.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya memperkuat nilai kebersamaan, menjaga persatuan, serta menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama di tengah keberagaman suku IMEKKKO.

Melalui ibadah dan perayaan Natal ini, seluruh peserta diajak untuk merenungkan makna kelahiran Yesus Kristus sebagai wujud nyata kehadiran Tuhan yang membawa keselamatan, kedamaian, dan harapan bagi keluarga serta umat manusia.

Tema yang diangkat menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis, rukun, dan berintegritas.

Kehadiran unsur TNI Angkatan Laut, khususnya Armada III, dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya mempererat persaudaraan, menjaga toleransi, serta memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. (Timo)

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengambil langkah cepat dan terukur untuk memastikan stabilitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya tetap terjaga.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara resmi menunjuk Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda PBD, Dr. Drs. Suardi Thamal, M.Mp, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRP Papua Barat Daya.

Penunjukan tersebut dilakukan guna menjaga kelancaran administrasi dan fungsi kelembagaan DPRP di tengah proses hukum yang sedang berjalan terhadap Sekretaris DPRP sebelumnya, Johanes Naa.

Pemerintah daerah menilai bahwa kesinambungan pelayanan dan tata kelola pemerintahan tidak boleh terhenti akibat persoalan hukum yang bersifat individual.

Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa penunjukan Plt Sekwan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman birokrasi serta pemahaman tata pemerintahan yang dimiliki Suardi Thamal.

Menurutnya, posisi Sekretaris DPRP memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja legislatif dan memastikan koordinasi antara eksekutif dan legislatif tetap berjalan secara efektif.

“Pemerintahan harus tetap berjalan. Oleh karena itu, saya menugaskan Asisten I sebagai Plt Sekwan DPRP Papua Barat Daya,” ujar Gubernur Elisa Kambu kepada wartawan usai menghadiri Perayaan Natal Bersama Pemerintah Provinsi, TNI/Polri, dan masyarakat Papua Barat Daya di Gedung Lamberthus Jitmau, Sorong.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Suardi Thamal telah mulai menjalankan tugasnya sejak Selasa, 6 Januari 2026.

Dengan penugasan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap tidak terjadi kekosongan kendali administratif di lingkungan Sekretariat DPRP.

Sementara itu, Johanes Naa telah resmi dibebastugaskan dari jabatannya untuk menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan seragam dinas DPRP Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024, yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Pemprov menyatakan menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung serta mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Langkah cepat yang diambil Gubernur Elisa Kambu ini dinilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menjaga integritas birokrasi sekaligus memastikan pelayanan publik dan fungsi kelembagaan DPRP tetap berjalan optimal. (Timo)