Connect with us

Nasional

Prof Indriyanto Nilai Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan Sangat Normatif dalam Ketatanegaraan 

Published

on

JAKARTA,90detik.com– Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof Indriyanto Seno Adji menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan masih dalam konteks normatif dalam sistem ketatanegaraan.

Menurutnya, pernyataan Kapolri pada saat Perayaan Natal Polri 2023 di Auditorium PTIK pada Kamis (10/1/2024) kemarin, harus didengar secara utuh. “Pernyataan Kapolri mengenai estafet kepemimpinan nasional sebaiknya dilihat dalam konteks yang utuh dan tidak separatif. Pernyataan tersebut adalah sesuatu yang normatif dalam konteks ketatanegaraan yang menghendaki adanya NKRI sebagai suatu negara dengan keutuhan dan kedaulatan negara yang terjaga,” terang Indriyanto kepada wartawan, Sabtu (13/1).

Bahkan kata Indriyanto, pernyataan Kapolri seharusnya patut diapresiasi. Menurutnya apa yang disampaikan Jenderal Sigit menjadi tolak ukur untuk menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tahun politik untuk menilai estafet pimpinan nasional untuk lima tahun ke depan.

Bukan tanpa alasan sambungnya, berdasarkan beberapa survey independen ada tren kenaikan kepercayaan masyarakat terhadap estafet kepemimpinan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

“Polda subtansial yang menjadi opini dan pernyataan Kapolri adalah adanya kenaikan tren kepercayaan publik antara lain perlunya estafet kepemimpinan nasional dengan karakteristik yang dapat membuka tabir peningkatan kesejahteraan masyarakat secara transparansif, akuntabilitas dan legitimasi serta tentunya dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” ujarnya.

Senada dengan Kapolri, Indriyanto juga berpandangan bahwa estafet kepemimpinan ke depan sebaiknya dapat memberikan sarana obyektif untuk mengukur karakter dan kriteria tindakan aparaturnya dalam bidang keamanan dan ketertiban umum. “Karena itu optimalisasi tindakan terukur dan pernyataan proporsional Kapolri adalah bentuk legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat Kapolri tetap berpegang pada prinsip due process of law sebagai karakter sistem ketatanegaraan yang moderat demokratis,” tandasnya.

Selain itu kata dia, pernyataan Kapolri jangan dipandang negatif. Menurutnya, jika ada yang berpandang negatif atas statement itu, maka orang tersebut salah kaprah dalam memahami.

“Jadi sebaiknya tidak menilai pernyataan Kapolri tersebut dari perspektif contrario negatif yang dapat menimbulkan kesan adanya misleading statement di masyarakat dalam bentuk framing negatifnya. Selain itu peningkatan kepercayaan bagi setafet kepemimpinan nasional juga dipengaruhi adanya reformasi nasional dalam kehidupan berdemokrasi secara bermanfaat yang sudah berjalan melalui prosesnya,” katanya.

Sementara penjelasan dari Polri sendiri, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit berkomitmen bahwa Polri netral. Siapa pun nanti pemenang Pilpres 2024, bisa melanjutkan pembangunan Indonesia secara berkelanjutan sejak Presiden Pertama RI, Soekarno.

Menurut Truno, apa yang disampaikan Kapolri pada perayaan Natal Polri 2023 di PTIK, pada Kamis kemarin itu harus ditonton secara lengkap. Ia berujar, apa yang disampaikan Jenderal Sigit mengenai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Selain itu juga mengajak para tokoh lintas agama yang hadiri untuk turut mendinginkan suhu politik atau cooling system.

“Yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden Pertama Ir. Soekarno sampai Presiden ke-7 Ir. Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan tentu harus dilanjutkan siapaun calon pemimpin baru dan apapun program yang dibawanya,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jumat (12/1/2024).

Selain itu lanjut Truno, Kapolri juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2.

“Kapolri telah meninstruksikan kepada seluruh jajaran polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral,” tegasnya.

“Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa,” tutup Truno. (Red)

Papua

Negara Hadir, Harapan Terbit: 748 Warga Binaan Lapas Sorong Terima Remisi HUT RI ke-80

Published

on

Kota Sorong, – Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya, menyelenggarakan upacara penyerahan Remisi Umum (RU) 17 Agustus dan Remisi Dasawarsa (RD) kepada para warga binaan pemasyarakatan, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberi apresiasi atas perubahan positif mereka selama menjalani masa pembinaan.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Lapas Kelas IIB Sorong, Jln. Sapta Taruna, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat tinggi pemerintah provinsi dan kota, unsur TNI-Polri, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas Sorong, Sutarna Triana Atmaja, menyampaikan rasa syukur atas berlangsungnya kegiatan yang penuh makna ini.

Ia menegaskan bahwa kemerdekaan adalah warisan perjuangan para pahlawan yang harus diisi dengan tindakan bermartabat, termasuk oleh para warga binaan.

“Pemberian remisi ini bukanlah hadiah, melainkan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan nyata dan berperilaku baik selama mengikuti program pembinaan. Di Lapas Sorong, sebanyak 373 orang menerima Remisi Umum dan 375 orang menerima Remisi Dasawarsa, menandakan proses pembinaan berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa remisi bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk terus membangun diri dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bermanfaat.

Sementara itu, Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya menekankan bahwa pemberian remisi ini mencerminkan semangat reformasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana negara hadir bukan sekadar menghukum, tetapi juga memberi kesempatan kedua.

“Remisi ini harus menjadi titik balik. Saudara-saudara yang mendapatkan pengurangan masa pidana, jadikan ini sebagai motivasi untuk terus berubah. Jadilah individu yang kembali ke masyarakat dengan semangat baru, membawa nilai-nilai kebaikan dan kontribusi positif untuk Tanah Papua dan Indonesia,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemasyarakatan dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat program pembinaan, memperluas akses pendidikan dan keterampilan kerja di dalam lapas, serta menyiapkan sistem reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Upacara penyerahan remisi turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah antara lain:

– Dr. Halasson Sinurat, S.STP., M.Si (Asisten I Setda Prov. PBD).
– Jhoni Way, S.Hut., M.Si (Asisten II Prov. PBD).
– Dr. Atika Rafika, M.Si (Asisten III Setda Provinsi PBD).
– Septinus Lobat, SH, M.PA (Wali Kota Sorong) beserta ibu.
– H. Anshar Karim, A.Md (Wakil Wali Kota Sorong) beserta ibu.
– Syahrir Nurdin (Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong).
– Unsur TNI dan Polri, termasuk Kolonel Cba. Abdul Haris Kusbiantoro (Kasi Log Kasrem 181/PVT) dan Kombes Pol Muji Hindi Harto, S.I.K., S.H., M.M. (Karo Ops Polda PBD).
– Perwakilan Kejaksaan Sorong, Tiana Yuliana Insani, S.H.

Para pejabat Pemprov PBD, Pemkot Sorong, dan jajaran Lapas Sorong.

Usai penyerahan remisi secara simbolis oleh Gubernur Elisa Kambu kepada perwakilan warga binaan, acara dilanjutkan dengan penampilan tarian tradisional sebagai bentuk semarak kemerdekaan dan budaya lokal.

Acara ini tidak hanya menjadi perayaan nasional semata, tetapi juga simbol penguatan peran lembaga pemasyarakatan sebagai pilar penting dalam proses pemulihan dan pembinaan warga negara.

Momentum remisi ini diharapkan menjadi titik tolak lahirnya pribadi-pribadi yang lebih baik, siap kembali ke masyarakat, serta turut membangun Indonesia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

“Kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjara fisik, tetapi juga merdeka dari belenggu masa lalu. Lapas Sorong akan terus berkomitmen mendampingi proses perubahan itu,” pungkas Kalapas Sutarna. (Timo)

Continue Reading

Papua

KRI Matabongsang-873 Dukung Upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Pulau Mbromsi

Published

on

Biak Numfor— KRI Matabongsang-873 unsur Bawah Kendali Operasi (BKO) Guskamla Koarmada III, turut serta mendukung pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dermaga Mbromsi, Distrik Aimando Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Minggu (17/8/2025).

Upacara berlangsung khidmat, bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Biak Numfor, Bapak Markus O. Mansnembra, S.H., M.M. Istimewanya, pada upacara ini, prosesi pengibaran Bendera Merah Putih dinaikkan dari bawah laut, sebelum akhirnya berkibar di tiang bendera yang telah disiapkan di Dermaga Mbromsi.

Momentum sakral tersebut menjadi simbol semangat juang dan pengorbanan yang tak pernah padam dalam menjaga kedaulatan Bangsa.

Kehadiran KRI Matabongsang-873 memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mendukung pengamanan laut sekitar tempat upacara, tetapi juga sebagai sarana transportasi personel dan peralatan menuju lokasi beberapa hari sebelum pelaksanaan upacara, serta dijadikan latar belakang (background) dalam prosesi sakral penaikan bendera merah putih di Dermaga Mbromsi.

Hal ini menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut untuk selalu hadir mendukung Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam setiap momentum kebangsaan.

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan, usai pelaksanaan upacara penaikan Bendera juga digelar lomba perahu dan lomba renang pulau yang diikuti dengan penuh semangat oleh Masyarakat Nelayan setempat, menambah semarak dan kebersamaan dalam memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia.

Hadir dalam upacara, Pangkodau III Marsda TNI Dr. Azhar Aditama D., S.Sos., M.M., M.Han., Ir Kodau III, Danlanud Manuhua Biak, Dankosek III, dan Wakil Bupati Biak Numfor. Sementara itu, Danguskamla Koarmada III Laksma TNI Tomi Erizal, S.E., M.M., diwakili oleh Kepala Staf Guskamla Koarmada III Kolonel Laut (P) Ashari Sunan A, S.E., M.Tr.Hanla., hadir bersama Isteri, dan didampingi oleh Asintel Danguskamla Koarmada III beserta Isteri.

JALA REKSAKA SANTIKA.

(Tim/Red)

Continue Reading

Papua

Wali Kota Sorong Pimpin Upacara HUT ke-80 RI, Serukan Percepatan Pembangunan

Published

on

Kota Sorong, PBD — Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.AP, memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di lapangan upacara Kantor Wali Kota Sorong, Jalan Burung Merpati, Kelurahan Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong, pada Minggu (17/8/2025).

Upacara peringatan hari bersejarah ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim, A.Md, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, pelajar, serta tamu undangan lainnya.

Dalam wawancara usai upacara, Wali Kota Septinus Lobat menyampaikan bahwa momen HUT ke-80 RI merupakan saat yang sangat penting dan berharga bagi seluruh masyarakat Kota Sorong.

Ia menekankan pentingnya mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, khususnya melalui percepatan pembangunan di segala sektor di wilayah Kota Sorong.

“Usia ke-80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah momentum refleksi bagi kita semua. Bagi masyarakat Kota Sorong, ini adalah kesempatan untuk terus membangun dan berbenah. Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat harus bahu membahu mempercepat pembangunan demi kemajuan daerah kita,” ujar Wali Kota Lobat.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Sorong atas partisipasi dan dukungan mereka dalam menjaga persatuan serta turut menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-80 RI.

Menurutnya, semangat gotong royong dan cinta tanah air harus terus dijaga sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih.

“Saya sangat menghargai seluruh dukungan dari masyarakat. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat nasionalisme masih hidup dan terus berkembang di Kota Sorong,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong akan terus berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik yang merata dan berkualitas.

Peringatan HUT RI ke-80 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan menjadi pemantik semangat perubahan dan kemajuan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Sorong.

Dengan tema nasional “Indonesia Emas 2045”, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa Kota Sorong turut ambil bagian dalam pencapaian visi besar tersebut. (Timo)

Continue Reading

Trending