Trenggalek— Jalan panjang pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan modus lelang arisan selesai sudah.

Jajaran Satreskrim Polres Trenggalek Polda Jatim berhasil mengamankan satu tersangka NK, warga Trenggalek yang sempat kabur ke luar negeri.

Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki mengatakan, awalnya setelah Polisi melakukan gelar perkara serta melakukan pemanggilan tersangka tidak memenuhi panggilan.

“Akhirnya kami menerbitkan DPO atas nama tersangka, hingga akhirnya tersangka diketahui telah melarikan diri ke Timor Leste,”kata AKBP Ridwan, Sabtu (4/4/26).

Berdasarkan surat DPO yang telah dikirim oleh Polres Trenggalek Polda Jatim, kemudian ditindak lanjuti oleh Imigrasi dengan melakukan deportasi untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Belu Polda NTT.

“Selanjutnya penyidik mengamankan tersangka dan dibawa ke Trenggalek pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 yang lalu untuk proses hukum lebih lanjut,” terang AKBP Ridwan.

Pihaknya menerangkan, peristiwa tersebut berawal dari sejumlah korban yang melaporkan penipuan dan penggelapan oleh tersangka yang mengaku sebagai owner dan bandar arisan di Trenggalek pada Januari 2026 yang lalu dengan nilai kerugian bervariasi mulai dari Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 531 juta.

“Jadi, para korban ditawari lelang arisan. Namun saat mutus, korban tidak menerima uang arisan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya,”ungkapnya.

Tak berhenti disitu, dari tangan tersangka, petugas mengamankan beberapa barang bukti diantaranya 2 buah rekening bank, sebuah passport dan 2 bendel cetak rekening koran bank atas nama tersangka.

Sementara terhadap tersangka, petugas menjerat dengan pasal berlapis yakni pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

“Bagi masyarakat yang merasa pernah menjadi korban agar melaporkan diri,”lanjut AKBP Ridwan.

Kapolres Trenggalek juga mengimbau masyarakat untuk waspada dan patut mencurigai modus pelaku penipuan dengan tipu daya memberikan iming-iming imbalan yang lebih besar maupun menggunakan media sosial.

“Masyarakat bisa menggunakan layanan gratis bebas pulsa melalui Hotline 110 informasikan terkait gangguan Kamtibmas atau pelayanan ke Polres Trenggalek,”pungkasnya. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Suasana sejuk di bawah rindangnya pepohonan menjadi saksi kehangatan kebersamaan dalam gelaran Istihlal 1447 H atau halal bihalal di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, Tulungagung, pada Ahad (5/4/2026).

Ratusan jama’ah yang hadir tampak larut dalam nuansa silaturahmi, saling menyapa, saling meridhoi, dan saling memaafkan, menjadikan pagi itu terasa lebih damai dan penuh makna.

Pengasuh pesantren, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan bahwa Istihlal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan bagian dari proses penyucian diri setelah menjalani ibadah puasa Ramadan.

Menurutnya, momen Syawal adalah kesempatan emas untuk mengikhlaskan kesalahan dan memperbaiki hubungan antarsesama.

“Puasa memberi ruang ampunan. Syawal memberi kesempatan menebus kesalahan dengan meminta halal kepada orang tua, saudara, tetangga, guru, dan sahabat,” tuturnya di hadapan jama’ah.

Ia juga mengingatkan pentingnya melanjutkan ibadah melalui puasa enam hari di bulan Syawal, yang memiliki keutamaan besar. Amalan tersebut, lanjutnya, menjadi penyempurna ibadah Ramadan dengan pahala yang setara berpuasa selama satu tahun penuh.

Istihlal tahun ini semakin khidmat karena dirangkai dengan peringatan haul ulama besar dunia Islam, Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki. Sosok yang dikenal sebagai panutan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah itu dikenang melalui doa dan peneladanan ajaran-ajarannya.

“Haul adalah ikhtiar kita untuk meraih keberkahan dan meneladani perjuangan Abuya,” imbuh KH. Imam Mawardi.

Rangkaian acara juga diisi dengan pembacaan Yasin dan tahlil yang dipimpin oleh Kyai Zainal Abidin, serta penuturan manaqib oleh Habib Muhammad Al Baiti, yang merupakan alumni angkatan pertama Pesantren Darul Musthofa Tarim. Kisah-kisah keteladanan ulama yang disampaikan menambah kekhusyukan suasana.

Kehadiran Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Bahruddin, turut memberikan warna tersendiri. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara ketaatan beragama dan kepatuhan sebagai warga negara.

“Muslim yang bertaqwa adalah yang taat pada agama dan tertib dalam bernegara. Kami berharap Pesantren Al Azhaar terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pesantren dan pemerintah merupakan kunci dalam mencetak generasi emas Indonesia yang berakhlak dan berdaya saing.

Semarak acara semakin terasa saat Habib Muhammad Idrus Al Jufri memimpin lantunan sholawat. Jama’ah tampak khusyuk mengikuti, larut dalam doa dan dzikir, sebelum kemudian mendengarkan tausiyah yang menyejukkan hati.

Kegiatan Istihlal ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang refleksi spiritual dan penguatan nilai-nilai kebersamaan. Di Pesantren Al Azhaar, tradisi ini tumbuh dari keikhlasan, doa, dan keteladanan para ulama.

Di bawah naungan pepohonan yang teduh pagi itu, kebersamaan tidak sekadar dirayakan tetapi diteguhkan kembali sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan penuh keberkahan. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Momentum Halal Bihalal yang diselenggarakan di warkop Madialog Boyolangu seharusnya menjadi ajang silaturahmi justru berkembang menjadi forum strategis penuh sorotan dalam Diskusi Publik yang digelar Kantor Billy Nobile Law Firm (BNA) bersama sejumlah kelompok masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Tulungagung, Minggu(5/4).

Kegiatan ini mempertemukan Pokmas Mergo Mulyo (Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung), Pokmas Tani Mandiri (Desa Nyawangan dan Desa Picisan, Kecamatan Sendang), serta Pokmas Gadung Melati (Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir).

Dalam forum tersebut, berbagai persoalan krusial terkait agraria, konflik lahan, hingga tata kelola pemerintahan desa mengemuka secara terbuka.

Pokmas Mergo Mulyo menegaskan komitmennya untuk segera melaksanakan panen raya sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Panen tersebut akan dilakukan di lahan yang telah diajukan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), berdasarkan rekomendasi dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata perjuangan masyarakat dalam mengoptimalkan lahan sekaligus mendukung program pemerintah pusat.

Sementara itu, sikap tegas juga ditunjukkan oleh Pokmas Tani Mandiri. Mereka menyatakan akan segera melayangkan somasi kepada PT. Indoco Surabaya. Somasi ini bertujuan untuk menuntut transparansi terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini diklaim oleh perusahaan tersebut.

Pokmas menilai, klaim tersebut justru berpotensi memicu konflik horizontal dan mengadu domba masyarakat di wilayah Desa Nyawangan dan Desa Picisan.

Di sisi lain, Pokmas Gadung Melati juga tidak tinggal diam. Mereka berencana melaporkan Kepala Desa Kalibatur ke Inspektorat Kabupaten Tulungagung. Laporan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa kepala desa tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana mestinya, sehingga dinilai merugikan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, CEO BNA menyampaikan harapan besar kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah agar segera turun langsung ke tengah masyarakat. Kehadiran pemerintah dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengajuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat berjalan sesuai prosedur dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga.

Lebih jauh, ia juga memberikan peringatan bahwa apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan atau penyelesaian konkret terhadap berbagai persoalan yang disampaikan, maka para pejuang TORA tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi damai. Aksi tersebut akan menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada sejumlah instansi terkait, sekaligus tekanan moral agar persoalan yang berlarut-larut segera ditangani.

Diskusi publik ini menjadi cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas tanah dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan agraria.

Di tengah dinamika tersebut, Tulungagung kini berada dalam sorotan sebagai daerah yang sedang berjuang menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam bingkai keadilan dan kepastian hukum. (DON/Red)