Connect with us

Jawa Timur

Gelar Program JMS, SMKN 3 Kota Blitar Ciptakan Generasi Muda Taat Hukum dan Anti Korupsi

Published

on

 

Blitar, 90detik.com- Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ditujukan untuk siswa SD, SMP hingga SMA untuk memperkaya khasanah pengetahuan siswa terhadap hukum, perundang-undangan serta menciptakan generasi baru taat hukum untuk tujuan ”Kenali Hukum Jauhkan Hukuman”.

Seperti yang dilakukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Blitar bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar melaksanakan program JMS untuk memberikan penyuluhan hukum pada siswa – siswi.

Dan juga dalam rangka kampanye anti korupsi di lingkungan sekolah menjelang peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2023. Bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda anti korupsi dan taat hukum, pada Selasa (28/11).

Kepala SMKN 3 Kota Blitar Maryani mengatakan, program ini bertujuan memberi pengenalan, serta pembinaan hukum sejak dini. Sehingga anak didiknya nantinya tidak terjerumus dan terlibat dalam pelanggaran hukum.

Caption Foto : Para siswa SMKN 3, saat mengikuti penyuluhan hukum. (Sumber foto doc: istimewa)

“Melalui kegiatan ini, kita mendekatkan siswa dengan pihak aparat penegak hukum, khususnya dengan Kejari Blitar, supaya anak itu lebih tahu dan melek hukum. Terlebih dengan tindak pidana korupsi yang sering terjadi di masyarakat/pemerintahan. Agar anak didik kami paham mengenai korupsi itu sendiri”, ujarnya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk memperluas wawasan dalam menambah pengetahuan, mengenalkan, dan menanamkan nilai-nilai kejujuran bagi para pelajar. Sehingga dapat membentuk karakter yang patuh dan taat hukum.

Sebagai informasi pada kegiatan tersebut mendapat respon positif dari para siswa yang ingin mengetahui hal-hal seputar korupsi di lingkungan sekolah maupun tindak pidana korupsi yang sering terjadi di masyarakat / pemerintahan antara lain:

a. Tentang perbedaan kolusi dengan nepotisme;

b. Tentang lama hukuman yang dijalani bila pejabat terjerat tindak pidana korupsi;

c. Tentang syarat tersangka dihukum pidana mati;

d. Tentang berapa denda pelaku tindak pidana korupsi dan perlakuan terhadap aset yang dimiliki bila terbukti bersalah;

e. Tentang pelaku pidana yang masih anak-anak apakah perlakuan proses hukumnya sama dengan orang dewasa.

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan program dari Kejaksaan Agung RI dan jajaran Korps Adhyaksa seluruh wilayah Indonesia yang lahir berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 184/A/JA/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Kejaksaan RI mencanangkan program Jaksa Masuk Sekolah.

Program tersebut merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar. (JK)

Jawa Timur

Kondisi Memprihatinkan GOR Lembu Peteng Tulungagung, Masyarakat Desak Perbaikan Segera

Published

on

TULUNGAGUNG, — Gedung Olahraga (GOR) Lembu Peteng, sebagai salah satu destinasi bangunan yang diperuntukkan untuk umum, menawarkan berbagai eksotisme yang menjadi magnet kehidupan bagi masyarakat.

Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai ikon kebanggaan, GOR Lembu Peteng tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga sebagai sarana rekreasi keluarga.

Namun, saat ini kondisi GOR sangat disayangkan.

Beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan terkesan terbengkalai.

Fasilitas kamar mandi yang rusak parah, pagar pembatas penonton yang hancur, hingga bangunan yang membahayakan pengunjung menjadi perhatian utama.

Salah satu pengunjung yang rutin berolahraga di area GOR menyampaikan keluh kesahnya terkait banyaknya kerusakan tersebut.

“Lihat saja fasilitas kamar mandinya yang tak ubahnya ruangan berhantu karena rusak sudah lama. Belum lagi adanya bangunan yang hampir roboh dan membahayakan bagi siapapun,” keluhnya sambil menunjuk sudut bangunan yang rusak, Sabtu (28/6).

 

beberapa kerusahan yang ada di bangunan GOR Lembu Peteng. Foto ; (Abd/dok)

Achmad Mugiyono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, membenarkan adanya kerusakan di beberapa bangunan GOR Lembu Peteng dan mengaku belum bisa berbuat banyak untuk perbaikan.

Pihaknya menjelaskan bahwa Dinas yang dipimpinnya baru mulai mengelola GOR Lembu Peteng pada Januari 2025, dalam keadaan yang sudah demikian.

“Dispora pindah kantor dan mulai mengelola GOR pada Januari 2025, dan keadaan GOR sudah seperti itu,” jelasnya kepada 90detik.com.

Ketika ditanya mengenai langkah perbaikan dan perawatan, pria berperawakan tegap tersebut mengaku tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut.

“Anggaran untuk pemeliharaan masih 0, tetapi untuk tahun ini dianggarkan dalam PAK akan dilaksanakan perawatan GOR,” tambahnya.

Masyarakat berharap, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas GOR yang mengalami kerusakan serta melakukan perawatan rutin demi keberlangsungan GOR yang telah menjadi ikon Tulungagung tersebut.

Perawatan rutin dan perbaikan menyeluruh sangat diperlukan agar ikon olahraga dan rekreasi ini tetap bisa dimanfaatkan masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah.

Sejauh ini, masyarakat menanti tindakan nyata dari pemerintah agar GOR Lembu Peteng kembali berfungsi optimal dan aman digunakan, demi keberlangsungan dan keberlanjutan fasilitas yang telah menjadi bagian dari identitas Tulungagung. (Abd/red)

Continue Reading

Jawa Timur

Viral Tudingan Camat Mainkan LC dan “Iclik”, Warga Pakel Meledak Desak Bupati Bertindak

Published

on

Foto, Jajaran Pemkab Tulungagung saat meninjau perbaikan jalan aspal di Dusun Saren, Desa Suwaluh,(dok/istimewa).

TULUNGAGUNG,- Sebuah video viral mengguncang media sosial, menyeret nama Camat Pakel, Tulungagung, ke pusat kontroversi.

Dalam rekaman video yang menyebar luas itu, Suci (warga Desa Suwaloh, Kecamatan Pakel) menuding sang camat terlibat praktik “Iclik”dan abai terhadap tugas.

“Camat Pakel kerjanya hanya menerima uang sogokan, mangku LC, group iclik. Biar semua masyarakat tahu”, tegas Suci, suaranya penuh amarah, dalam video viral yang beredar.

Tudingan itu bukan tanpa konsekuensi, Suci menegaskan tindakan camat telah merugikan masyarakat dan mendesak Bupati Tulungagung, bertanggung jawab atas kinerja bawahannya.

“Saya minta Bupati turun tangan. Transparansi dan akuntabilitas pemimpin itu wajib”, serunya.

Video tersebut memicu gelombang dukungan warga yang menuntut tindak tegas.

Klaim vs Klarifikasi 

Di tengah kontroversi yang beredar, seorang narasumber dari kecamatan Pakel memberikan penjelasan terkait proyek yang disinggung Suci.

Menurutnya, perbaikan jalan aspal di Dusun Saren, Desa Suwaluh, bukan kebijakan sepihak camat, melainkan hasil, Musrenbang 2024 yang dijalankan Dinas PUPR Tulungagung pada 2025.

“Untuk yang disampaikan Bu suci tentang pembangunan jalan itu, adalah jalan aspal yang diperbaiki Dinas PU berdasarkan usulan musrenbang tahun 2024 Mas”, ujarnya kepada 90detik.com pada, pada Kamis(26/6).

Hingga berita ini diturunkan, Camat Pakel, DPRD dan Bupati Tulungagung belum memberi pernyataan resmi.

Sikap diam pejabat itu kian memicu tanya, Mengapa tak ada respons atas aduan publik yang viral?

Masyarakat menunggu langkah konkret, sementara isu integritas camat menguak persoalan klasik, pengawasan pejabat yang kerap absen.

Pasca Viral: Masyarakat Menuntut Solusi.

Viralnya video ini bukan sekadar sensasi, melainkan lampu merah bagi tata kelola pemerintahan Tulungagung.

Warga mendesak Bupati membentuk tim independen untuk mengusut tuntas dugaan “iclik”, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan benar-benar aspiratif.

Pun demikian harapan warga yang juga sebagai pemerhati kebijakan pemerintah dan pengawasan, Wahyudi menyampaikan dengan tegas bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan dan mengusut dugaan yang disampaikan oleh masyarakat.

“Jangan biarkan rakyat berteriak sendiri. Pemerintah harus membuktikan diri”, tukasnya. (DON/red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Penyegaran Organisasi, Sejumlah Pejabat Polda Jatim dan Kapolres Dirotasi

Published

on

SURABAYA, — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam surat telegram yang diterbitkan tertanggal 24 Juni 2025, sejumlah perwira menengah dan tinggi di wilayah Polda Jawa Timur mendapatkan posisi baru.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampikan, rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi Polri di berbagai lini.

Kombes Pol Abast juga mengatakan, penyegaran di tubuh organisasi Kepolisian ini juga sejalan dengan visi Polri Presisi yang dicanangkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yaitu mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

“Rotasi di jajaran kepolisian merupakan hal yang rutin dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi demi menjawab tantangan dan kebutuhan institusi yang terus berkembang,” tambah Kombes Abast.

Berikut daftar pejabat baru yang akan bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

1. Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

2. Kanit 3 Subdit III Dittipidter Bareskrim Polri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Probolinggo

3. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kediri

4. Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Anggi Saputra Ibrahim diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kediri Kota

5. Wadirlantas Polda Jatim AKBP Teddy Chandra diangkat dalam jabatan baru sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya III Sahli Kapolri

6. Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirlantas Polda Jatim

7. Wadirreskrimum Polda Jatim AKBP Suryono diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Gorontalo

8. Καpolres Gianyar Polda Bali AKBP Umar diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirreskrimum Polda Jatim

9. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Manurung Somanonasa diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirressiber Polda Jatim

10. Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Herdiawan Arifianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Mojokerto Kota

11. Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana diangkat dalam jabatan baru sebagai Auditor Kepolisian Madya III Itwasda Polda NTB

12. Kapolres Madiun AKBP Mohammad Zainur Rofik diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolresta Sidoarjo

13. Kapolres Cilegon Polda Banten AKBP Kemas Indra Natanegara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Madiun.

“Rotasi ini diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme kepolisian di Provinsi Jawa Timur,” pungkas Kombes Pol Abast. (DON/red)

Continue Reading

Trending