Jakarta— Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Gugus Tugas Polri berhasil mencatat berbagai capaian penting sepanjang tahun 2025 dalam mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, perumahan, dan pendidikan.

Laporan capaian ini menjadi bukti konkret kontribusi Polri dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan pemerintah.

Dalam bidang ketahanan pangan, Polri telah melaksanakan program penanaman jagung di berbagai wilayah dengan total luas lahan mencapai 566.572 hektar dan produksi sebesar 2,83 juta ton per Oktober 2025.

Program ini ditargetkan mencapai 1 juta hektar atau produksi 4 juta ton jagung pada akhir tahun.

Selain itu, Gugus Tugas Polri turut melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan 85.556 kegiatan yang menyalurkan lebih dari 111 ribu ton beras SPHP ke berbagai daerah di Indonesia.

Polri juga aktif mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendirian 771 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan dua lokasi – SPPG Pejaten dan Cipinang – telah memperoleh sertifikat halal dan laik higiene sanitasi dari BPJPH.

Langkah ini merupakan wujud komitmen Polri dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, dalam program perumahan bagi anggota Polri (PNPP), Polri bekerja sama dengan Asabri dan 104 pengembang lokal dengan target 2.000 kuota PUM per tahun.

Hingga triwulan IV 2025, tercatat 27.914 unit rumah telah dibangun dan dimanfaatkan oleh anggota Polri beserta keluarga. Atas capaian ini, Polri menerima penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atas perannya dalam mendukung penyediaan hunian layak.

Sementara di bidang pendidikan, pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara (SMA KTB) terus menunjukkan kemajuan.

Pembangunan di Gunung Sindur ditargetkan rampung pada pertengahan 2026, dengan angkatan pertama saat ini telah menjalani proses belajar di Global Darussalam Academy.

Progres pembangunan fisik, termasuk masjid, akademik center, dan asrama siswa, telah mencapai 14,5 persen.

Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menyampaikan bahwa seluruh capaian ini merupakan hasil kerja sama lintas fungsi di lingkungan Polri dan dukungan dari berbagai kementerian serta lembaga terkait.

“Polri terus berupaya mendukung kebijakan strategis pemerintah melalui berbagai gugus tugas yang dibentuk. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat ketahanan nasional di sektor pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta anggota Polri sendiri,” ujar Irjen. Sandi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Gugus Tugas Polri tidak hanya berorientasi pada target angka, tetapi juga pada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

“Kami berkomitmen memastikan setiap program berjalan transparan, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut menyejahterakan bangsa,” tambahnya.

Dengan beragam capaian tersebut, Gugus Tugas Polri menunjukkan konsistensinya dalam mendukung agenda pembangunan nasional 2025–2026, terutama pada bidang ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (By/Red)

KEDIRI – Proyek pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, kembali menjadi sorotan. LSM Gerak Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri membuka secara transparan penggunaan anggaran proyek yang diduga mangkrak hingga kini.

Ketua DPD LSM Gerak Indonesia, Jawa Timur Moh Rifai, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap dari dinas terkait yang dinilai tidak transparan.

“Kami sangat kecewa dengan sikap dinas terkait yang tidak siap dan tidak transparan. Mereka datang ke audiensi yang justru mereka minta sendiri, tanpa membawa data apa pun,” tegas Rifai, pada Kamis (23/10).

Rifai menegaskan, tuntutan mereka sederhana. Pertama, membuka informasi pembangunan GOR Bulupasar secara transparan. Kedua, memberikan penjelasan terbuka terkait aliran dana dan progres pembangunan.

“Karena dinas terkesan takut dan enggan membuka informasi, patut diduga kuat ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran proyek ini,” imbuhnya.

Akibat tidak adanya transparansi, ia menegaskan akan melayangkan tuntutan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri segera melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran proyek tersebut.

“Minggu depan kami akan menggelar aksi di BKAD dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Aksi ini akan berjilid-jilid sampai keterbukaan informasi publik di Kediri terwujud,” tegasnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen penuh mengawal kasus ini. Hingga mendapatkan kepastian mengenai keterbukaan pemanfaatan anggaran yang harus dipertanggung jawabkan.

“Kami akan memastikan publik mendapatkan jawaban atas setiap rupiah uang rakyat yang digunakan. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat untuk rakyat,” pungkas Rifai.

Sementara itu, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri, Joko, membantah menutup-nutupi informasi. Pihaknya belum bisa memenuhi permintaan dokumen secara langsung karena harus melalui prosedur internal.

“Kami belum bisa memenuhi permintaan dokumen secara langsung karena harus melalui prosedur internal dan pelaporan ke pimpinan terlebih dahulu,” jelasnya singkat.

Bantahan ini tampaknya tidak akan menyurutkan langkah LSM Gerak Indonesia. Ketegangan antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah ini diprediksi akan memanas seiring dengan rencana aksi unjuk rasa yang akan datang.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

SURABAYA – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di Kota Surabaya, Rabu (22/10/2025).

Hasil pantauan menunjukkan harga beras medium dan premium di wilayah tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy H.M. Sihombing yang turut memimpin kegiatan tersebut mengatakan, Satgas Pengendalian Harga Beras telah dibentuk di bawah komando Kabareskrim Polri dan melibatkan berbagai instansi terkait.

Kombes Pol Roy menegaskan pihaknya di daerah akan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap harga beras.

“Hari ini kami cek langsung ke lapangan untuk memastikan HET benar-benar dipatuhi oleh pelaku usaha, baik di pasar tradisional maupun ritel modern,” kata Kombes Pol Roy, Rabu (22/10).

Ia juga menegaskan pihaknya tak akan segan menindak distributor nakal yang mencoba bermain harga maupun mengelabui kualitas produk.

“Sasaran kami ada dua, yakni harga dan mutu. Jangan sampai beras medium dijual dengan kualitas yang tidak sesuai. Beberapa kasus sudah kami tindak, dan pengawasan ini akan terus kami lakukan,” tandas Kombes Pol Roy.

Menurutnya, pengendalian harga beras akan menjadi fokus utama Satgas hingga stabilitas harga benar-benar tercapai di seluruh wilayah Jawa Timur.

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.

Ia mengatakan, langkah sidak ini merupakan upaya memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran menjelang akhir tahun terlebih menghadapi Natal dan tahun baru.

“Dari hasil pengecekan di beberapa titik, seluruh harga beras medium dan premium terpantau masih di bawah HET. Ini menandakan distribusi beras berjalan baik,” ujar Andriko di sela sidak di Surabaya.

Andriko menjelaskan, untuk wilayah zona 1, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sementara beras SPHP Bulog dijual Rp12.500 per kilogram dan beras premium Rp14.900 per kilogram.

“Jika dikalikan untuk kemasan 5 kilogram, harga premium semestinya Rp74.500, dan di lapangan kami temukan dijual di kisaran Rp74.400 hingga Rp74.500,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Andriko memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. Bulog masih memiliki cadangan beras SPHP yang siap disalurkan ke masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin stok beras aman. Selain itu, ada juga bantuan pangan 10 kilogram untuk bulan Oktober dan November yang akan diberikan kepada 18,2 juta penerima di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang menjual beras di atas HET.

“Beras adalah komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku,” pungkasnya. (DON/Red)