Jakarta — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan nasional yang dinilainya gagal membaca geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Ia menegaskan, Indonesia selama ini masih menjalankan politik pembangunan ala negara daratan, padahal secara historis, geografis, dan strategis, Indonesia adalah poros maritim dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Anas dalam momentum Hari Nusantara 2025, yang berakar pada Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dokumen geopolitik monumental yang menegaskan laut, pulau, dan udara Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kedaulatan.

“Indonesia adalah archipelagic state. Tapi pembangunan kita masih berpikir seperti negara kontinental. Ini bukan sekadar salah arah, ini kesalahan geopolitik,” tegas Anas, dikutip dari akun X pribadinya, Minggu (14/12/2025).

Menurut Anas, orientasi pembangunan yang terlalu mengeksploitasi daratan hutan, pegunungan, dan wilayah hulu tanpa perspektif maritim dan ekologis telah melahirkan krisis multidimensi, mulai dari kerusakan lingkungan, bencana berulang, hingga melemahnya daya tawar geopolitik Indonesia.

Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, lanjut Anas, bukan semata bencana alam, melainkan alarm geopolitik atas kegagalan negara mengelola ruang hidup Nusantara secara utuh.

“Bencana itu akibat kebijakan. Ketika darat dieksploitasi dan laut diabaikan, alam akan menagih dengan cara paling kejam,” ujarnya.

Anas secara khusus menyoroti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jantung geopolitik Indonesia yang selama ini dinilai tidak dikelola secara serius sebagai instrumen kedaulatan dan kekuatan nasional.

ALKI I, II, dan III merupakan jalur vital perdagangan global sekaligus lalu lintas militer internasional.

Namun, menurut Anas, negara justru absen dalam membangun arsitektur keamanan maritim, industri maritim nasional, serta kekuatan logistik laut yang memadai.

“ALKI itu bukan sekadar jalur lalu lintas kapal asing. Itu urat nadi geopolitik dunia yang melintas di rumah kita. Tapi kita bertindak seolah-olah itu hanya halaman belakang,” kata Anas.

Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas akibat rivalitas Amerika Serikat dan China, Anas menilai posisi Indonesia sangat strategis, namun sekaligus berisiko jika tidak ditopang oleh visi maritim yang kuat dan berdaulat.

Laut Natuna Utara, jalur perdagangan energi global, serta posisi Indonesia di antara dua samudra besar menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci, bukan sekadar penonton dalam percaturan geopolitik dunia.

“Tanpa strategi maritim yang berdaulat, Indonesia bisa tergelincir menjadi sekadar buffer zone atau wilayah lintasan kepentingan kekuatan besar,” tegasnya.

Anas juga mengingatkan, kegagalan mengonsolidasikan kekuatan laut mulai dari pelabuhan, galangan kapal, hingga ekonomi pesisir akan membuat Indonesia rapuh secara politik dan bergantung secara ekonomi.

Ia bahkan menyebut Indonesia telah kehilangan Doktrin Nusantara, yakni pandangan strategis yang memosisikan laut sebagai pemersatu, bukan pemisah; sebagai pusat kekuatan nasional, bukan sekadar pelengkap pembangunan darat.

“Menyia-nyiakan potensi negara kepulauan adalah kepandiran strategis. Ini harus diakhiri, atau Indonesia akan terus membayar mahal dari bencana ekologis hingga hilangnya pengaruh geopolitik,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Anas menyerukan perubahan haluan politik pembangunan nasional: dari darat ke laut, dari eksploitatif ke ekologis, serta dari reaktif ke strategis.

“Hari Nusantara bukan sekadar seremoni. Ini pengingat bahwa Indonesia hanya akan berdaulat dan sejahtera jika kembali pada jati dirinya sebagai bangsa maritim,” pungkasnya.

“Selamat Hari Nusantara, 13 Desember 2025.” (By/Red)

TULUNGAGUNG — Jalan Raya Boyolangu kembali memakan korban pada Jumat malam (12/12/2025) sekitar pukul 18.45 WIB.

Sebuah truk Mitsubishi bernopol AG 9219 UY oleng dan menabrak dua pesepeda di jalur berbeda tepat di depan Puskesmas Boyolangu, menewaskan tiga orang sekaligus, dua pesepeda dan sopir truk.

Kasat Lantas Polres Tulungagung, AKP M. Taufik Nabila, membenarkan kecelakaan ini.

“Benar, telah terjadi kecelakaan, dugaan awal mengarah pada gangguan kesehatan mendadak yang dialami sopir sehingga kendaraan tak terkendali”, ungkapnya.

Korban meninggal dunia:
• Agus Sutanto (46), pengemudi truk asal Tegal, ditemukan meninggal di dalam kabin.
• Basuki (69), pesepeda asal Dadapan, Boyolangu.
• Supeno (74), pesepeda asal Boyolangu, meninggal dunia dalam perjalanan.

Berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi, truk sudah terlihat oleng beberapa ratus meter sebelum lokasi kejadian.

Kendaraan itu pertama kali menabrak Basuki dari arah berlawanan. Tidak berhenti, truk terus melaju sekitar 500 meter dalam kondisi oleng sebelum kembali menabrak Supeno dari belakang. Truk baru berhenti setelah menabrak sisi kiri jalan.

Saat petugas dan warga memeriksa, pengemudi Agus Sutanto ditemukan sudah meninggal. Polisi menduga penyebab kematian terkait kondisi medis yang dialami sebelum kecelakaan.

Ketiga jenazah telah dievakuasi ke IPJ RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Satlantas Polres Tulungagung juga telah mengamankan barang bukti dan melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab pasti.

“Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima sebelum berkendara. Jangan memaksakan diri jika lelah, sakit, atau mengantuk. Keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain adalah prioritas”, himbaunya.

Peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa kesiapan fisik pengemudi adalah kunci keselamatan di jalan raya, dan faktor kesehatan tetap menjadi ancaman serius bagi pengendara dan masyarakat. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Polemik reposisi jabatan di Pemkab Tulungagung kini memasuki fase paling krusial. Tri Hariadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah, resmi digeser untuk mengisi posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Pelantikan yang seharusnya menjadi formalitas justru berubah menjadi drama penuh keganjilan yang menohok kredibilitas pemerintah daerah.

Pada Kamis (11/12), nama Tri Hariadi tercantum jelas dalam daftar pejabat yang akan dilantik. Namun ia tidak hadir, sehingga pemerintah menjadwalkan ulang pelantikan pada Jumat (12/12), pukul 08.30 WIB.

Prosesi yang semestinya sederhana justru berubah menjadi pemandangan paling janggal di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Para pejabat telah duduk rapi, bisik-bisik terdengar di berbagai sudut, dan satu kursi terlantik yang disiapkan khusus untuk Tri Hariadi dibiarkan kosong selama berjam-jam menjadi simbol nyata betapa rapuhnya koordinasi birokrasi di level tertinggi. Tanpa pengumuman dan tanpa penjelasan resmi, pelantikan kembali dibatalkan.

Setelah dua kali ketidakhadiran, Tri Hariadi akhirnya memecah kebisuan.

Pihaknya menegaskan bahwa proses pelantikan yang hendak digelar pemerintah daerah tidak sah secara prosedural.

“Menurut keyakinan kami pelantikan kemarin cacat prosedur dan kami berkeyakinan untuk tidak menandatangani sesuatu yang salah”, ungkap Tri Hariadi dalam pesan singkat yang diterima redaksi 90detik.com pada Jumat (12/12).

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar absensi, melainkan adanya dugaan pelanggaran mekanisme dalam reposisi salah satu jabatan paling strategis di pemerintahan.

Ketika ditanya apakah ia akan mengajukan keberatan atau menempuh jalur hukum ?

“Masih kami diskusikan”, jawabnya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa polemik belum selesai bahkan kemungkinan baru dimulai.

Sementara itu, pemerintah daerah tampak gamang merespons situasi ini.

Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto, saat dimintai keterangan hanya menyebut bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Sekda itu di bawah koordinasi gubernur. Ini kejadian khusus. Selama ini tidak pernah terjadi,” ujarnya usai menyampaikan pembatalan pelantikan kepada awak media.

Sejauh ini, publik justru menangkap kesan bahwa pemerintah daerah kehilangan kendali atas proses mutasi pejabat tertinggi non-politik tersebut.

Pelantikan jabatan tinggi pratama idealnya berjalan presisi mulai dari rekomendasi, administrasi, hingga sinkronisasi dengan pemerintah provinsi.

Kegagalan pelantikan selama dua hari berturut-turut bukan lagi persoalan teknis, tetapi sinyal kuat bahwa:

• ada dugaan prosedur yang tidak beres,
• ada dugaan koordinasi yang tersumbat, atau
• ada dugaan konflik kepentingan yang belum terungkap.

Kursi kosong yang dibiarkan terpampang di pendopo menjadi simbol paling telak bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di Pemerintahan Tulungagung.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada klarifikasi resmi dari Pemkab Tulungagung terkait dugaan cacat prosedur. Tidak ada pula kepastian apakah pelantikan akan dijadwalkan ulang atau dibatalkan sepenuhnya.

Yang muncul justru kegaduhan, spekulasi, dan pertanyaan besar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan pelantikan Tri Hariadi.

Sementara publik menanti transparansi, drama kursi kosong ini menjadi preseden buruk yang tidak hanya memalukan, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas tata kelola pemerintahan Tulungagung. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo