Connect with us

Redaksi

PT Berdikari Ditugaskan Negara Bangun Kandang GPS, Alumni GMNI UB: Fondasi Stabilitas Harga

Published

6 bulan ago

on

Malang— Pemerintah melalui Danantara memulai groundbreaking proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi di enam titik nasional, termasuk Malang, Jawa Timur. Inisiatif yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menjadi bagian dari pembangunan ekosistem pangan nasional untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial di sektor pangan, dari peternak rakyat hingga konsumen akhir.

Proyek ini tidak semata ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan peternak rakyat pada posisi paling rentan: terpukul ketika harga jatuh di tingkat produsen, dan tidak terlindungi saat harga melonjak di tingkat konsumen. Negara hadir untuk memastikan swasembada protein tidak dibangun di atas kerentanan kaum kecil.

Meski Indonesia telah mencatat swasembada ayam dan telur, pemerintah menilai struktur pasokan nasional masih rapuh dan timpang. Lonjakan kebutuhan akibat implementasi MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun. Kondisi ini menuntut sistem produksi yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Proyek ini bukan sekadar pembangunan kandang, melainkan pembangunan ekosistem perunggasan yang berkeadilan, mulai dari pembibitan, pakan lokal, kesehatan hewan, rumah potong, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Negara memastikan nilai tambah tidak berhenti di segelintir pelaku besar, tetapi mengalir hingga ke peternak rakyat,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, Sabtu(7/2).

Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi ayam terintegrasi tidak perlu dipersepsikan sebagai ancaman bagi peternak mandiri. Justru yang lebih berbahaya adalah ketika negara absen dan tata niaga pangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, yang rawan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan integrator besar.

Struktur industri perunggasan nasional menunjukkan bahwa peternak mandiri masih menjadi tulang punggung utama, terutama pada komoditas telur.

Sekitar 98 persen pasokan telur nasional dikuasai peternak mandiri, sementara perusahaan integrator hanya berkontribusi sekitar 2 persen. Fakta ini menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi diarahkan untuk memperkuat posisi peternak rakyat, bukan menggusurnya.

Untuk menopang ekosistem tersebut, pemerintah menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun melalui Danantara, serta membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp50 triliun bagi peternak kecil dan koperasi. BUMN pangan ditugaskan sebagai penyerap dan penyangga produksi guna mencegah distorsi pasar dan menjaga stabilitas harga dari hulu hingga hilir.

Menurut salah satu Alumni GMNI Universitas Brawijaya Malang, harga live bird (LB) dan telur saat ini masih berada pada level yang memberikan keuntungan bagi pembudidaya. Ia menilai fluktuasi harga merupakan keniscayaan dalam mekanisme pasar, namun harus dijaga agar tidak berkembang menjadi turbulensi ekstrem yang merugikan peternak maupun konsumen.

Ia menjelaskan, stabilitas harga pada 2026 memiliki dasar struktural yang kuat, seiring penurunan realisasi impor Grand Parent Stock (GPS) pada 2024 dibandingkan 2023, baik untuk ayam broiler maupun layer.

“Penurunan impor GPS pada 2024 akan berdampak langsung pada populasi unggas di 2026. Ketika populasi turun, produksi ikut terkoreksi. Dengan begitu, potensi over supply yang selama ini menekan harga dapat dihindari,” ujarnya.

Menurutnya, koreksi populasi tersebut akan mendorong terciptanya keseimbangan pasar. Tanpa kelebihan pasokan, harga live bird dan telur di tingkat peternak diproyeksikan berada di atas Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga memberikan margin usaha yang sehat bagi peternak rakyat.

“Fluktuasi tetap ada, tetapi yang dituju adalah stabilitas. Tahun 2026 diharapkan tidak ada lagi gejolak tajam. Harga bergerak wajar dan memberi kepastian bagi peternak maupun konsumen,” tambahnya.

Berdasarkan data per 7 Februari 2026, harga pasar tercatat sebagai berikut:

  • Ayam broiler
    • Jawa Barat: Rp24.500–25.000/kg
    • Jawa Tengah: Rp23.000–23.500/kg
    • Jawa Timur: Rp24.500–25.000/kg
  • Telur Blitar: Rp26.800/kg

Dengan bertambahnya pasokan terkelola dan adanya skema penyerapan yang terjamin, harga diproyeksikan turun secara terkendali, sekitar Rp2.000–3.000/kg untuk ayam, dan berada di kisaran Rp23.000–24.000/kg untuk telur. Skema ini dirancang agar konsumen memperoleh harga terjangkau tanpa mengorbankan pendapatan layak peternak.

Secara ekonomi dan sosial, proyek hilirisasi ayam terintegrasi ini ditargetkan menghasilkan:

  • Tambahan produksi 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur
  • Penciptaan 1,46 juta lapangan kerja baru, terutama di pedesaan
  • Peningkatan pendapatan bruto peternak rakyat hingga Rp81,5 triliun per tahun
  • Dukungan gizi bagi 82,9 juta penerima MBG, sekaligus menekan stunting dan kemiskinan struktural

Dalam perspektif Marhaenisme, kebijakan ini mencerminkan upaya negara mengakhiri paradoks klasik sektor pangan: peternak kecil sebagai produsen utama justru hidup dalam ketidakpastian, sementara nilai tambah dinikmati oleh struktur ekonomi yang jauh dari basis produksi.

Marhaenisme menempatkan kaum Marhaen peternak rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Negara tidak cukup hadir sebagai regulator pasif, melainkan sebagai penata struktur ekonomi agar alat produksi, akses modal, dan pasar tidak dikuasai oleh segelintir kekuatan modal besar.

Dengan menjadikan BUMN sebagai penyangga, koperasi sebagai tulang punggung, serta peternak rakyat sebagai aktor utama, proyek ini sejalan dengan semangat berdikari di bidang pangan sebagaimana dicita-citakan Bung Karno: swasembada yang berkeadilan, bukan swasembada yang menyingkirkan kaum kecil.

Groundbreaking Hilirisasi Ayam Terintegrasi menandai pergeseran paradigma pembangunan pangan nasional dari sekadar mengejar surplus produksi menuju keadilan sosial dalam distribusi manfaat. Negara tidak hanya hadir saat krisis, tetapi membangun sistem agar peternak terlindungi, harga stabil, dan gizi rakyat terpenuhi.

Jika dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan keberpihakan yang jelas, proyek ini berpotensi menjadi fondasi swasembada protein yang berkelanjutan, sekaligus bukti bahwa kebijakan pangan dapat menjadi alat pemerataan dan keberpihakan nyata bagi kaum Marhaen, bukan sekadar deretan angka statistik. (By/Red)

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Redaksi

Tak Ada Kapoknya ? Menu MBG di SDN 1 Tamanan Tulungagung Kembali Disorot, Wali Murid; Dimana Standar Gizi BGN?

Published

4 hari ago

on

06/08/2026

By

TULUNGAGUNG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Tamanan, Kabupaten Tulungagung, kembali menuai sorotan. Sejumlah wali murid mengeluhkan menu makanan yang diterima siswa karena dinilai tidak layak untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.

Menu yang diterima siswa disebut hanya terdiri dari nasi, tahu, sawi, brokoli, telur putih menyerupai puding dan empat butir buah kelengkeng. Sajian tersebut memicu kekecewaan para orang tua yang berharap program MBG mampu menghadirkan makanan bergizi dan seimbang sesuai tujuan pemerintah.

“Sangat disayangkan. Anak-anak seharusnya mendapatkan makanan bergizi dan layak, tetapi yang diterima justru menu yang sangat tidak layak dikonsumsi anak-anak. Lalu dimana standar gizi BGN ?” ujar Oky Anggoro, salah satu wali murid, kepada 90detik.com, Kamis (6/8).

Menurut Oky, kejadian tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia mengaku penyelenggara program melalui SPPG sebelumnya juga beberapa kali menyajikan menu yang dinilai kurang layak, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengelolaan program MBG.

Tak hanya menyoroti kualitas makanan, para wali murid juga mempertanyakan kesesuaian anggaran dengan menu yang disajikan. Mereka menduga makanan yang diterima siswa tidak sebanding dengan standar biaya yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, dugaan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait.

Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik melalui menu yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Karena itu, munculnya keluhan yang berulang dinilai perlu menjadi perhatian serius agar kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut tidak terus menurun.

Para wali murid mendesak SPPG, Badan Gizi Nasional, dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas menu, proses pengawasan, serta transparansi pengelolaan anggaran, sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan para wali murid tersebut. 90detik.com masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan akan memperbarui pemberitaan apabila tanggapan resmi telah diterima. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Disambut Prosesi Pedang Pora, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi Resmi Jabat Kapolres Tulungagung

Published

1 minggu ago

on

30/07/2026

By

TULUNGAGUNG— Polres Tulungagung menggelar upacara penyambutan Kapolres Tulungagung yang baru, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, S.I.K., dengan prosesi Pedang Pora di halaman Mapolres Tulungagung, Rabu (29/7/2026) pagi. Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya kepemimpinan AKBP Wiwin sebagai Kapolres Tulungagung.

Kasi Humas Polres Tulungagung, IPTU Nanang Murdianto, mengatakan, sebelumnya upacara serah terima jabatan (sertijab) dari AKBP Dr. Ihram Kustarto, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., kepada AKBP Wiwin Junianto Supriyadi telah dilaksanakan di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur pada Selasa (28/7/2026).

Menurut IPTU Nanang, pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari rotasi di lingkungan Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: ST/830/VII/KEP./2026 tanggal 20 Juli 2026.

“Berdasarkan surat telegram Bapak Kapolda Jatim tersebut, Bapak AKBP Wiwin Junianto Supriyadi yang sebelumnya menjabat Kapolres Madiun Kota kini secara resmi menjabat Kapolres Tulungagung menggantikan Bapak AKBP Dr. Ihram Kustarto yang mendapat amanah jabatan baru sebagai Kasubbaggassusdagri Baggassus Robinkar SSDM Polri,” ujar IPTU Nanang.

Ia menjelaskan, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian semakin optimal.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada AKBP Dr. Ihram Kustarto atas dedikasi serta pengabdiannya selama memimpin Polres Tulungagung. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Wiwin Junianto Supriyadi sebagai Kapolres Tulungagung yang baru,” tambahnya.

Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, Polres Tulungagung diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang aman, tertib, dan kondusif. (DON)

Continue Reading

Redaksi

Kamboja Ingin Belajar Pancasila dari Indonesia, BPIP: Penguatan Identitas Bangsa Jadi Fokus Kerja Sama

Published

2 minggu ago

on

29/07/2026

By

Jakarta— Pemerintah Kerajaan Kamboja menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam membangun persatuan bangsa melalui Pancasila. Pengalaman Indonesia dinilai menjadi contoh penting dalam pembentukan identitas nasional dan karakter bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Hal tersebut disampaikan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, usai pertemuan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dengan Deputi Perdana Menteri Kamboja Hun Many di Jakarta, Senin (28/7/2026).

Menurut Djumala, Hun Many mengungkapkan kekagumannya terhadap keberhasilan Indonesia mempersatukan masyarakat yang majemuk melalui ideologi Pancasila. Ia menilai pengalaman Indonesia sangat relevan bagi Kamboja yang tengah memperkuat identitas nasional setelah melewati sejarah panjang konflik dan perang saudara.

“Kamboja ingin mempelajari pengalaman Indonesia dalam mempersatukan bangsanya melalui pembentukan identitas dan karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Indonesia juga dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian bagi bangsa Kamboja,” ujar Djumala dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Hun Many menjelaskan bahwa pemerintah Kamboja saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga berupaya memperkuat karakter generasi muda agar persatuan nasional tetap terjaga di tengah keberagaman masyarakat dan dinamika politik.

Sementara itu, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar nilai yang hidup di Indonesia, melainkan memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan oleh berbagai bangsa dengan menyesuaikan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara.

Megawati juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap diundang oleh sejumlah pemimpin dunia untuk berbagi pengalaman mengenai bagaimana Indonesia mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung. Menurutnya, nilai-nilai yang lahir dari KAA tetap relevan hingga saat ini dan perlu terus dijaga sebagai fondasi kerja sama antarbangsa, khususnya negara-negara berkembang.

Sebagai tindak lanjut, BPIP melihat peluang kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Kamboja dalam bidang pendidikan kebangsaan. Beberapa program yang diusulkan antara lain pertukaran pemuda, penyelenggaraan joint research dan academic conference mengenai persatuan dalam keberagaman, serta pertukaran pengalaman (exchange of experiences and best practices) dalam penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama melalui program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) serta pengangkatan alumni program tersebut sebagai Duta Pancasila.

BPIP berharap kerja sama tersebut dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja sekaligus memperkuat diplomasi nilai melalui pengembangan karakter bangsa yang berlandaskan semangat persatuan, toleransi, dan kebangsaan. (By/Red)

Continue Reading

Trending