TULUNGAGUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tulungagung angkat bicara. Mereka gerah dengan praktik jual beli perlengkapan sekolah dan pungutan liar yang masih saja terjadi di lingkungan pendidikan. Kini, lewat surat edaran terbaru, Disdik tegas melarang guru dan sekolah ‘main mata’ dengan pedagang atau menarik biaya di luar ketentuan.

Orang tua siswa di Tulungagung kini bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, Dinas Pendidikan setempat resmi mengeluarkan kebijakan yang melindungi kantong mereka dari praktik-praktik yang tidak semestinya di sekolah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Sukowinarno, meneken langsung Surat Edaran Nomor 400.3.1/419/25.01/2025. Isinya tak main-main: seluruh sekolah, dari PAUD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, dilarang keras melakukan jual beli perlengkapan sekolah dan memungut biaya ilegal.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah ingin memastikan proses belajar-mengajar berjalan bersih dan transparan, tanpa membebani orang tua dengan biaya-biaya tak resmi.

Empat Larangan yang Wajib Diketahui Orang Tua.

Dalam surat edaran tersebut, ada empat poin krusial yang ditekankan Disdik. Berikut rangkumannya:

1. Sekolah Bukan Pasar.
Guru dan tenaga kependidikan dilarang keras menjual buku pelajaran, bahan ajar, seragam, atau atribut sekolah lainnya kepada siswa di lingkungan sekolah. Praktik ini dianggap rawan konflik kepentingan dan jelas-jelas memberatkan orang tua.

2. Les di Sekolah Harus Gratis.
Jangan sampai ada guru yang memungut biaya untuk kegiatan bimbingan belajar atau tambahan pelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Prinsipnya, akses pendidikan di sekolah harus adil dan tidak diskriminatif.

3. Jaga Integritas Nilai.
Proses penilaian hasil belajar siswa harus objektif. Segala bentuk kecurangan atau tindakan yang mencederai keadilan dalam evaluasi tidak akan ditoleransi.

4. Pungutan Liar? Jangan Coba-Coba!
Ini yang paling penting. Segala bentuk pungutan kepada peserta didik, baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dinyatakan terlarang. Sekolah tidak boleh membuat kebijakan sendiri yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Disdik tidak hanya sekadar mengimbau. Mereka akan menggerakkan para pengawas sekolah untuk rutin melakukan pemantauan dan pembinaan. Tujuannya jelas: memastikan semua aturan dipatuhi.

Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Aturan tersebut menekankan pentingnya profesionalisme pendidik dan melarang penyalahgunaan wewenang di lingkungan sekolah.

Dengan adanya aturan baru ini, Disdik berharap lingkungan pendidikan di Tulungagung semakin kondusif. Sekolah diharapkan bisa menjalankan tata kelola secara profesional dan transparan, tanpa membebani orang tua di luar ketentuan resmi.

“Kami berkomitmen menjaga kualitas dan integritas pendidikan. Jangan sampai ada praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua,” tegasnya.

Jadi, jika orang tua menemukan indikasi pelanggaran, jangan ragu untuk melapor. Karena sekarang, pemerintah daerah sudah memasang badan untuk melindungi hak anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang bersih dan adil. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jakarta— Kekaguman Prabowo Subianto terhadap Mustafa Kemal Atatürk tidak dapat dibaca semata sebagai preferensi historis atau romantisme figur militer. Dalam perspektif intelijen geopolitik, simbol yang dipilih seorang pemimpin kerap mencerminkan orientasi strategis yang lebih dalam.

Atatürk adalah arsitek negara yang lahir dari reruntuhan kekaisaran Ottoman. Ia membangun Turki modern dengan tiga fondasi utama: nasionalisme kuat, militer profesional, dan reformasi institusional yang cepat. Jika inspirasi ini dibawa ke dalam konteks Indonesia hari ini, pertanyaannya menjadi lebih strategis:

Apakah ini pertanda konsolidasi negara menuju postur yang lebih tegas dalam percaturan Indo-Pasifik?

Dalam geopolitik klasik, negara yang ingin meningkatkan daya tawar global harus memperkuat hard power: militer, industri strategis, dan kemandirian logistik.

Indonesia berada di kawasan paling dinamis di dunia, Indo-Pasifik, yang menjadi arena kompetisi antara:

• Amerika Serikat
• Tiongkok
• Rusia
• Kekuatan regional seperti India dan Jepang

Dalam konteks ini, inspirasi Atatürk dapat dibaca sebagai preferensi terhadap:

• Militer modern dan profesional
• Industri pertahanan nasional
• Penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari keamanan nasional

Turki, di bawah fondasi Kemalis, kemudian berkembang menjadi produsen drone, kendaraan tempur, dan sistem persenjataan mandiri. Indonesia memiliki peluang serupa jika konsisten dalam hilirisasi industri dan transfer teknologi pertahanan.

Atatürk membangun Turki dengan prinsip kedaulatan penuh tanpa tunduk pada blok kekuatan besar. Ia menavigasi relasi dengan Barat dan Timur secara pragmatis.

Indonesia secara historis memiliki tradisi serupa melalui Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok. Namun dunia hari ini lebih kompleks: bukan lagi dua blok ideologis tunggal, melainkan multipolaritas yang cair.

Inspirasi kepemimpinan ala Atatürk bisa bermakna:

• Tidak terjebak dalam orbit kekuatan tertentu
• Memaksimalkan kerja sama pertahanan dan ekonomi lintas blok
• Memperkuat posisi tawar melalui kapasitas domestik

Dalam pembacaan intelijen, ini adalah strategi hedging: merangkul semua, bergantung pada tidak satu pun.

Atatürk tidak hanya memperkuat militer, tetapi juga mereformasi sistem hukum, pendidikan, dan birokrasi. Negara menjadi disiplin dan terorganisasi.

Jika diterjemahkan dalam konteks Indonesia, sinyal ini dapat berupa:

• Penataan ulang BUMN strategis
• Reformasi rantai pasok pangan
• Penguatan sistem pertahanan terintegrasi
• Konsolidasi fiskal untuk belanja strategis

Negara kuat bukan sekadar retorika nasionalisme, melainkan efisiensi struktural.

Hubungan Indonesia–Turki memiliki dimensi historis dan psikologis yang menarik. Turki adalah kekuatan Eurasia dengan tradisi militer kuat, sementara Indonesia adalah kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Kerja sama di bidang:

• Industri drone
• Sistem pertahanan udara
• Pendidikan militer
• Teknologi pertahanan laut

dapat menjadi simbol pergeseran Indonesia dari sekadar pasar senjata menjadi mitra produksi strategis.

Dalam analisis intelijen, ini berarti Indonesia ingin naik kelas: dari konsumen menjadi produsen dalam rantai nilai pertahanan global.

Namun inspirasi negara kuat juga memiliki risiko:

• Potensi resistensi elite domestik
• Ketegangan dengan prinsip demokrasi liberal
• Persepsi regional tentang militerisasi

Indonesia bukan Turki tahun 1923. Sistem demokrasi kita lebih plural dan kompleks.

Maka pertanyaan kuncinya bukan apakah Indonesia akan meniru model Kemalis, melainkan sejauh mana semangat transformasi itu disesuaikan dengan Pancasila dan konstitusi.

Di tengah rivalitas AS–Tiongkok, Indonesia memiliki tiga opsi strategis:

1. Align penuh ke salah satu blok
2. Netral pasif
3. Netral aktif dengan penguatan kapasitas domestik

Jika membaca sinyal kepemimpinan yang mengagumi figur seperti Atatürk, opsi ketiga tampaknya paling logis.

Artinya, Indonesia ingin dihormati bukan karena retorika moral, melainkan karena kapasitas riil. Kapasitas itu mencakup:
• Ketahanan pangan
• Ketahanan energi
• Industri pertahanan
• Stabilitas fiskal
• Kohesi nasional

Dalam dunia intelijen geopolitik, simbol tidak pernah netral. Tokoh yang dikagumi seorang pemimpin kerap mencerminkan arah pikirannya tentang negara.

Mengagumi Atatürk dapat dibaca sebagai preferensi terhadap:

• Negara yang disiplin
• Kepemimpinan yang tegas
• Modernisasi cepat
• Kedaulatan penuh dalam keputusan strategis

Namun keberhasilan Indonesia tidak akan ditentukan oleh figur inspirasi, melainkan oleh konsistensi kebijakan.

Indonesia berada di persimpangan sejarah:
menjadi pasar raksasa yang diperebutkan,
atau menjadi kekuatan regional yang menentukan arah kawasan.

Jika inspirasi kepemimpinan ala Atatürk diterjemahkan secara kontekstual bukan sebagai imitasi mentah ia dapat menjadi energi bagi:

• Reformasi struktural
• Modernisasi pertahanan
• Penguatan industri nasional
• Diplomasi aktif yang berdaya tawar

Geopolitik tidak memberi ruang bagi negara yang ragu. Ia hanya menghormati negara yang siap.

Dan kesiapan itu dimulai dari visi tentang bagaimana Indonesia ingin berdiri di tengah dunia yang semakin keras. (By/Red)

Oleh: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara

Jakarta— Penanganan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Maluku Barat Daya kembali menjadi sorotan publik. Tiga perkara yang berkaitan dengan anggaran Covid-19, pembangunan jalan di Pulau Wetar, serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem, SH., MH., menyampaikan pada Jumat (27/2/2026) di Jakarta bahwa masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum dan transparansi atas setiap laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Sebagai negara hukum, setiap laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kepastian perkembangan perkara penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Fredi kepada media.

Adapun perkara yang menjadi perhatian publik antara lain:

1. Dugaan tindak pidana korupsi anggaran Covid-19 Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2020–2021, sebagaimana tercantum dalam Laporan Informasi Nomor: R/Lapinfo/33/VII/2024/Tipidkor tanggal 8 Juli 2024.
2. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Nomor: R/Lapinfo/16/X/RES.3.3./2025/Tipidkor tanggal 1 Oktober 2025.
3. Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di Desa Lurang dan Uhak, Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Menurut Fredi, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima pelapor, untuk dua perkara yakni dugaan korupsi anggaran Covid-19 dan pembangunan jalan di Pulau Wetar disebutkan bahwa hambatan penyelidikan sudah tidak ada dan akan dilakukan gelar perkara. Namun hingga saat ini, hasil gelar perkara tersebut belum diumumkan secara terbuka.

Sementara itu, dalam perkara dugaan TPPU, disebutkan akan dilakukan pemanggilan ulang terhadap sejumlah saksi. Meski demikian, progres lebih lanjut juga belum disampaikan secara resmi kepada publik.

Fredi menegaskan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak yang disebut dalam laporan.

Namun demikian, ia meminta agar aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka guna menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kami tidak dalam posisi menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan disampaikan secara transparan kepada publik,” tegasnya.

Dirinya juga berharap Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, dapat memberikan atensi terhadap penanganan perkara tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian di daerah.

“Masyarakat butuh kepastian, bukan ketidakjelasan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” pungkasnya. (By/Red)