Jawa Timur
Kapolda Jatim Apresiasi Kaderisasi GM FKPPI Anak Kandung TNI – Polri yang Berkontribusi Dalam Pembangunan Bangsa
SURABAYA, – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Nanang Avianto MSi, menegaskan pentingnya peran strategis Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah XIII GM FKPPI di Mapolda Jatim, Jumat (2/5/2025).
Dalam audiensi itu, Kapolda Jatim didampingi Karo SDM Polda Jatim, Kombes Pol Ari Wibowo SIK MH; Dirbinmas Polda Jatim, Kombes Pol Lafri Prasetyono SIK MH; Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast SIK; dan Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Polda Jatim, Kombes Pol Herman Suriyono.
Dalam arahannya, Kapolda Jatim menyampaikan bahwa GM FKPPI merupakan perpanjangan tangan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh keluarga besar TNI dan Polri.
“FKPPI ini wadah bagi putra-putri dari anggota purnawirawan TNI dan Polri untuk berkegiatan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” ujar Irjen Nanang.
Menurutnya, GM FKPPI bukan sekadar organisasi sosial, tetapi juga agen pemersatu bangsa yang memiliki peran penting di tengah kompleksitas dinamika masyarakat Jawa Timur.
Kapolda Jatim mengungkapkan, Jawa Timur adalah daerah yang memiliki dinamika tinggi dan tantangannya yang kompleks.
Dalam situasi seperti ini, menurut Kapolda Jatim, GM FKPPI harus tampil sebagai perekat sosial dan penjaga suhu masyarakat.
“Stabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kewajiban kita bersama,” ujar Irjen Nanang.
Lebih lanjut, Irjen Nanang mengapresiasi proses kaderisasi yang telah dilakukan GM FKPPI.
Ia menilai organisasi ini berhasil mencetak kader-kader muda yang berkiprah di berbagai sektor, mulai dari dunia usaha, pendidikan, politik, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Saya melihat proses kaderisasi di GM FKPPI berjalan sangat baik. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kualitas ini dijaga dan diarahkan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.
Kapolda Jatim juga mengingatkan seluruh kader untuk tetap memegang teguh jati diri organisasi.
Kapolda Jatim menegaskan GM FKPPI lahir dari semangat perjuangan dan pengabdian keluarga besar TNI-Polri.
Oleh karena itu, nilai-nilai disiplin, integritas, dan nasionalisme harus senantiasa menjadi panduan utama
“Kalian adalah generasi yang lahir dari darah pengabdian. Jangan pernah melupakan akar kalian. Di mana pun kalian berada, tugas kalian adalah terus mengabdi,” tegas Irjen Nanang.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua Umum GM FKPPI, Dwi Rianta Soerbakti, menyampaikan komitmennya bahwa GM FKPPI akan terus menjadi organisasi yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada penguatan nilai-nilai kebangsaan.
“GM FKPPI tidak terlibat dalam politik praktis. Namun kami mendorong para kader untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui jalur profesional sesuai dengan kapasitas masing-masing,” ujar Dwi Rianta.
Sekretaris Jenderal GM FKPPI, Ari Garyanida, menambahkan bahwa GM FKPPI telah melahirkan banyak kader potensial yang kini menduduki posisi strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Hal ini membuktikan bahwa GM FKPPI mampu berkembang menjadi kekuatan moral dan sosial yang relevan dengan tantangan zaman
Sementara itu, Ketua PD XIII GM FKPPI Jawa Timur, Ir Agoes Soerjanto, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk memperkuat sinergi dengan Polda Jatim.
Ia menjelaskan sejumlah program kolaboratif yang akan dijalankan, seperti pelatihan bela negara, peningkatan literasi digital, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan kader berbasis potensi lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, turut mengapresiasi komitmen kepolisian, khususnya Polda Jatim, dalam menjaga kepastian hukum di kawasan industri.
Ia mencontohkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum yang mengganggu aktivitas investasi di kawasan industri PIER, Pasuruan, sebagai bentuk ketegasan aparat dalam memberantas praktik premanisme dan pungutan liar.
Menurutnya Penegakan hukum yang konsisten dan tegas adalah fondasi penting bagi tumbuhnya iklim investasi yang sehat.
“Langkah kepolisian di PIER merupakan contoh konkret perlindungan terhadap dunia usaha. GM FKPPI sangat mengapresiasi hal ini,” ujar Didik, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
Ia menambahkan bahwa tindakan tegas aparat bukan hanya memberikan rasa aman bagi investor, tetapi juga menjamin kelangsungan kerja bagi ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor industri.
GM FKPPI, lanjutnya, siap mendukung penuh setiap langkah Polri dalam membangun ekosistem ekonomi yang bersih, adil, dan berkelanjutan.
Audiensi tersebut ditutup dengan semangat kolaboratif dan komitmen bersama untuk terus menjaga Jawa Timur sebagai wilayah yang aman, produktif, dan harmonis. (DON-red)
BLITAR – Rutinitas pagi menjelang jam sibuk di wilayah Blitar terasa berbeda dengan kehadiran personil kepolisian yang sigap di sejumlah titik jalan.
Bukan tanpa alasan, para anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blitar ini sengaja hadir lebih awal untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pengguna jalan, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan yang rutin digelar setiap pagi ini menyasar dua lokasi utama, depan sekolah-sekolah dan di simpul-simpul jalan rawan kemacetan.
Petugas tidak hanya mengatur arus kendaraan, tetapi juga membantu anak-anak sekolah menyeberang serta memastikan kendaraan para pekerja dan karyawan tidak tersendat.
“Kami hadir untuk membantu kelancaran aktivitas masyarakat, baik yang hendak bekerja, ke kantor, maupun ke sekolah. Tujuannya satu, agar perjalanan masyarakat aman dan lancar,” tegas Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Galih Yasir Mubaroq, S.T.K., S.I.K, M.H.
Di lokasi terpisah, sejumlah pengguna jalan mengaku merasakan langsung dampak positif dari kehadiran polisi di pagi hari.
“Perjalanan jadi lebih lancar dan teratur. Rasanya aman karena ada polisi yang mengatur dari pagi,” ujar salah satu pengendara yang melintas di simpang empat Kantor Pos Blitar.
AKP Galih menambahkan bahwa kegiatan pelayanan pagi ini merupakan wujud nyata pelayanan prima (excellent service) Polri.
“Kami ingin masyarakat merasa nyaman. Kehadiran polisi di jalan raya tidak hanya untuk menilang, tapi juga mencegah pelanggaran dan potensi kecelakaan lalu lintas,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Kasat Lantas juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan.
“Bila merasa lelah atau mengantuk, segera beristirahat di area yang aman atau di pos polisi terdekat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan,” pungkasnya. (Jef/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
OPD Tak Hadir “Hearing“ MBLB, Ketua Ormas Bidik Jawa Timur: Ini Sengaja Demi Atur Sistem di Belakang Layar
BLITAR – Rencana rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Kabupaten Blitar dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berakhir mengecewakan. Seluruh undangan dari OPD Pemkab Blitar tidak hadir. Ketua DPD Ormas Bidik Jawa Timur, Sultan Abimanyu, pun mengutarakan kekesalannya.
“Jangan bilang ini karena kesalahan teknis. Saya yakin, ketidakhadiran ini sengaja dilakukan demi mengatur sistem di belakang layar,” ujar Sultan dengan nada geram di hadapan awak media, pada Rabu (08/04) siang.
Menurutnya, tindakan OPD yang tak mengirim satu pun wakilnya merupakan bentuk pelemahan terhadap DPRD sebagai lembaga legislatif. Padahal undangan hearing ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi.
“Yang mengundang adalah dewan, wakil rakyat. Masa tidak ada satu pun perwakilan OPD? Ini sangat tidak menghormati pengundang dan terkesan menyepelekan,” ujarnya.
Sultan menduga bahwa ketidakhadiran itu bukan tanpa perhitungan. Ia meyakini ada skenario di balik layar untuk mengulur waktu pembahasan Peraturan Bupati (Perbub) No 60 Tahun 2025 tentang pajak MBLB.
“Mereka butuh waktu menata sistem dulu. Tapi rakyat Blitar tidak bisa terus ditunggu. Peraturan ini menyangkut PAD dari tambang, lho,” tegasnya.
Perbub yang ditetapkan pada 13 Mei 2025 itu sangat krusial karena mengatur pajak tambang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar, khususnya untuk aktivitas pertambangan di wilayah setempat. Tanpa hearing yang serius, ia khawatir aturan tersebut tak berjalan optimal.
DPD Ormas Bidik Jatim sebenarnya sudah berjuang lama. Surat permohonan hearing diajukan sejak 19 Januari 2026. Bahkan, Ormas Bidik beberapa kali memonitor langsung ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar agar agenda ini segera terealisasi.
Undangan baru turun dan hearing digelar pada Rabu (8/4). Namun, kursi OPD yang disediakan tetap kosong sepanjang acara. Ia juga menambahkan, pimpinan rapat yang dipimpin wakil ketua DPRD M Rifa’i dengan didampingi wakil ketua Komisi 2 Suwito Saren Satoto, bersepakat untuk menunda kegiatan tersebut.
” Untuk saat ini kami bersepakat untuk menunda kegiatan ini, selain itu kami terus mengawal setiap lini pemerintahan. Tujuannya jelas, mendorong kinerja aparat agar lebih responsif terhadap kondisi di lapangan. Bukan malah mangkir dan main di belakang layar,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak OPD Pemkab Blitar belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan kesengajaan tersebut. (JK/Red)
Jawa Timur
Mal Pelayanan Publik Polres Blitar: Urus SKCK, Samsat, hingga Bebas Narkoba dalam Satu Tempat
BLITAR – Warga Blitar kini tak perlu repot bolak-balik ke berbagai meja pelayanan kepolisian.
Polres Blitar resmi menghadirkan Mal Pelayanan Publik di ruang pelayanan Mal Prabu Hayam Wuruk yang menyatukan semua keperluan administrasi dalam satu tempat.
Mulai dari pelayanan identifikasi, pembuatan SKCK, cek bebas narkoba, Samsat, hingga SPKT kini tersedia di lokasi yang sama. Dengan konsep terpadu ini, masyarakat diharapkan bisa mengurus berbagai keperluan lebih cepat dan praktis.
Kapolres Blitar AKBP Rivanda melalui Kabag Ops Kompol Siswanto menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti di sini.
“Polres Blitar terus melakukan perbaikan dan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Kehadiran mal pelayanan ini diharapkan tidak hanya mempermudah, tetapi juga memberi rasa nyaman dan efisien bagi masyarakat yang mengurus dokumen kepolisian.
Tak perlu lagi datang pagi-pagi atau antre lama, semua bisa diselesaikan lebih ringkas di satu atap.(Jef/Hms)
Editor: Joko Prasetyo
Pelayanan Pagi Polres Blitar: Polisi di Jalan Raya, Warga Merasa Lancar & Aman
Tak Sekadar Kumpul, Community Jazz Ge8 Jatim Akan Siapkan Halal Bihalal Spektakuler di Pantai Midodaren
Perang Senyap” NIX vs White Rabbit, Klub Malam Jakarta Berguguran
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi1 minggu agoSPPG Panen Resto Disorot; Balita Dapat Menu Tak Layak, Aduan Warga Tak Digubris
Redaksi2 minggu agoFredi Moses Ulemlem Ingatkan Potensi “Ganti Kepala” dalam Kasus Korupsi Covid-19 dan Proyek Jalan di Maluku Barat Daya
Redaksi2 minggu agoHeboh !! Jantung Kota Tulungagung Jadi Ajang Mabuk; Kerjaan Satpol PP Apa?
Redaksi3 hari agoHarga Telur Anjlok, Pasar Sepi: Peternak dan Pedagang Tertekan Overproduksi
Redaksi2 minggu agoSurat Miskin Jadi ‘Tiket Emas’: Dugaan Permainan SKTM di RSUD dr. Iskak Lukai Rasa Keadilan
Redaksi4 hari agoHalal Bihalal Memanas: Isu TORA, Somasi Perusahaan, hingga Ancaman Aksi Damai Menguat di Tulungagung
Redaksi1 hari agoHarga Telur Anjlok, Peternak Blitar Tertekan di Tengah Inflasi Jawa Timur yang Naik
Hukum Kriminal1 minggu agoPengeroyokan Pakai Parang dan Tombak di Maluku Tenggara, Mahmud Tamher: Tangkap Pelaku dan Usut Tuntas Hingga Dalang Utama