Connect with us

Redaksi

Kasus Tiang ISP Ilegal Menjamur, PUPR dan Satpol PP Tulungagung Disorot Tajam, Dugaan Pungli Menguat

Published

on

TULUNGAGUNG — Polemik keberadaan tiang dan jaringan internet (ISP) ilegal di sejumlah ruas jalan kabupaten di Tulungagung kembali memanas. Tekanan publik kini mengarah tajam kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, menyusul mandeknya penanganan kasus yang telah berlarut-larut.

Sorotan tersebut menguat setelah Polres Tulungagung menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk kelima kalinya, yang kembali menyatakan penghentian proses hukum atas laporan terkait tiang dan jaringan ISP ilegal.

Dalam SP2HP tersebut, Polres Tulungagung menyampaikan bahwa perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dan mengarahkan agar penanganannya diselesaikan secara internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah.

Keputusan itu memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat persoalan tiang dan jaringan ISP ilegal hingga kini belum menunjukkan penyelesaian konkret di lapangan.

SP2HP tersebut secara eksplisit merujuk pada rekomendasi Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung melalui Surat Nomor 714/1211/45.1/2024 tertanggal 7 Agustus 2024.

Dalam surat tersebut, Pj. Bupati memerintahkan Dinas PUPR untuk mengambil tiga langkah krusial, yakni mengidentifikasi dan memberi tanda seluruh tiang serta jaringan ISP ilegal di ruang milik jalan, berkoordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban dan pemberian peringatan kepada provider, serta segera menyusun perjanjian sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021.

Rekomendasi tersebut sekaligus menegaskan posisi strategis Dinas PUPR sebagai OPD yang memiliki kewenangan teknis atas pengelolaan ruang milik jalan.

Namun hingga kini, implementasi rekomendasi tersebut dinilai belum terlihat secara nyata.

Kondisi ini menuai kritik dari masyarakat sipil.

Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Tulungagung, Hendri Dwiyanto, menilai Dinas PUPR terkesan pasif dan kurang mengambil peran strategis dalam penyelesaian persoalan.

“Kepala Dinas PUPR yang baru jangan pasif. Mereka yang melakukan verifikasi awal untuk penerbitan rekomendasi teknis. Kalau dari awal sudah lemah, persoalan ini tidak akan pernah selesai,” tegas Hendri, Minggu(21/12).

Ia juga menyoroti kesalahpahaman yang selama ini berkembang terkait fungsi Rekomendasi Teknis (Rekomtek).

“Rekomtek itu bukan izin. Itu hanya salah satu syarat untuk mengurus perizinan di DPMPTSP. Masih banyak kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh provider,” jelasnya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya celah prosedural atau lemahnya koordinasi antarinstansi yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Lebih jauh, Hendri mengungkap adanya keluhan dari pelaku usaha ISP terkait dugaan pungutan tidak resmi. Ia menyebut adanya informasi pungutan sebesar Rp100 ribu per titik saat provider diundang dalam rapat koordinasi bersama Dinas PUPR dan OPD terkait.

“Ini bukan isu kecil. Dugaan pungutan ini harus menjadi perhatian serius Inspektorat yang saat ini menangani laporan tersebut,” tandasnya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan tiang ISP ilegal tidak lagi sebatas pelanggaran administrasi, melainkan berpotensi menyentuh aspek tata kelola dan integritas birokrasi.

Dengan dilimpahkannya penanganan kepada Inspektorat serta adanya instruksi jelas dari Pj. Bupati, sorotan publik kini mengerucut pada kepemimpinan baru Dinas PUPR Tulungagung.

Masyarakat menanti langkah nyata di lapangan, bukan sekadar rapat koordinasi dan wacana.

Koordinasi lintas sektor dengan Satpol PP untuk penertiban fisik, serta dengan Bagian Hukum dan Bapenda terkait penyusunan perjanjian sewa, dinilai menjadi ujian awal yang menentukan.

“Perda Ketertiban Umum sudah ada, tinggal dieksekusi. Namun kuncinya ada di PUPR. Jika data dan penandaan dari PUPR tidak jelas, penertiban akan selalu alot,” ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.

Kini publik menunggu kejelasan, kapan tiang-tiang ilegal mulai diberi tanda, kapan penertiban dijadwalkan, serta kapan perjanjian sewa resmi diajukan kepada para provider.

Lambannya respons Dinas PUPR akan menjadi penentu, apakah persoalan ini benar-benar diselesaikan atau kembali tenggelam sebagai polemik tanpa ujung di Tulungagung.

Hingga berita ini dipublikasikan, Dinas PUPR Tulungagung belum memberikan keterangan resmi. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Redaksi

Istighosah di Pantai Sidem, Guru Al Azhaar Kedungwaru Padukan Rihlah, Dzikir, dan Bakti Sosial

Published

on

Tulungagung — Kehadiran Jalur Lintas Selatan (JLS) perlahan membuka pesona wisata pantai selatan Tulungagung. Salah satu yang kini mulai banyak dikunjungi adalah Pantai Sidem. Pantai yang berada di sebelah barat Pantai Popoh itu tidak hanya menawarkan panorama alam yang memikat, tetapi juga dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir.

Pantai seakan selalu memiliki cara untuk mengajarkan kehidupan. Ombak yang datang silih berganti mengingatkan manusia bahwa persoalan hidup tidak pernah berhenti. Pasir yang selalu basah mengajarkan kelembutan hati. Sementara langit biru yang membentang luas menjadi simbol harapan yang tak boleh sempit.

Nilai-nilai itulah yang ingin dihadirkan Pondok Pesantren Al Azhaar Kedungwaru dalam kegiatan rihlah akhir tahun ajaran 2025/2026.

Pesantren memilih pantai sebagai ruang belajar terbuka. Tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui tadabur alam, mempererat silaturrahim, sekaligus membangun kepedulian sosial kepada masyarakat.

Pada Minggu, 31 Mei 2026, Pantai Sidem akan menjadi lokasi penutup kegiatan rihlah para guru Al Azhaar Kedungwaru. Para guru dijadwalkan hadir secara berjamaah.

Rangkaian kegiatan akan dimulai dengan rihlah, dilanjutkan sholat dhuhur bersama, kemudian Istighosah Dzikir Jama’i, dan ditutup dengan sholawat bersama Ustadz Hilmy Jakfar.

Humas Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, Heru Syaifudin, saat ditemui pada Sabtu (9/5/2026), mengatakan bahwa KH. Imam Mawardi Ridlwan dijadwalkan hadir untuk memberikan pengajian kepada jamaah dan masyarakat yang hadir.

Menurut Heru, kegiatan tersebut bukan sekadar wisata, tetapi bagian dari program pembinaan spiritual yang dipadukan dengan tadabur alam.

“Dikemas dalam satu rangkaian antara rekreasi, bersholawat, istighosah, dan bakti sosial di Pantai Sidem. Hal ini sebagai upaya mengokohkan silaturrahim dan menyambung persaudaraan,” ujarnya.

Selain kegiatan spiritual, panitia juga akan menggelar bakti sosial bagi masyarakat sekitar Pantai Sidem. Bantuan sosial itu direncanakan menjadi bentuk kepedulian para guru Al Azhaar Kedungwaru kepada warga pesisir.

Sementara itu, KH. Imam Mawardi yang juga menjabat sebagai Sekretaris PW IPHI Jawa Timur berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara pesantren dan masyarakat.

“Istighosah ini untuk masyarakat umum dan untuk saling ta’awun,” tuturnya.

Ombak Pantai Sidem pun akan menjadi saksi bagaimana rekreasi berpadu dengan ibadah. Dzikir bergema di antara suara laut, sementara kebersamaan tumbuh di ruang alam terbuka. Dari pantai ini, lahir harapan tentang pentingnya persaudaraan, kepedulian sosial, dan kehidupan yang saling merangkul. (DON/Red(

Continue Reading

Redaksi

Ketika Obrolan Privat Jadi Senjata Opini: Demokrasi Tanpa Etika Sedang Menggerus Kepercayaan Publik

Published

on

Tulungagung — Demokrasi tanpa etika perlahan berubah menjadi panggung kegaduhan. Di tengah dinamika politik dan panasnya suhu birokrasi di Tulungagung, publik hari ini dihadapkan pada fenomena yang semakin mengkhawatirkan: ruang privat yang bocor menjadi konsumsi publik.

Percakapan telepon, obrolan santai, keluhan personal, hingga komunikasi dalam hubungan pertemanan kini dengan mudah dipotong, disebarluaskan, lalu dibingkai menjadi opini politik. Bukan lagi substansi kebijakan yang diperdebatkan, melainkan serpihan percakapan yang dimainkan untuk membangun persepsi.

Situasi ini menandai satu gejala serius: kritik mulai bergeser menjadi eksploitasi kedekatan.

Padahal, demokrasi yang sehat bukan sekadar tentang kebebasan berbicara. Demokrasi juga membutuhkan kedewasaan moral untuk memahami batas antara kritik publik dan pengkhianatan ruang privat.

Masyarakat Jawa sejak lama sebenarnya telah mewariskan filosofi komunikasi yang sangat relevan dengan situasi hari ini: “Papan nggowo empan.” Sebuah ajaran tentang kepantasan berbicara sesuai tempat, situasi, dan konteks.

Sayangnya, nilai itu mulai terkikis oleh budaya viral dan hasrat membentuk framing publik secepat mungkin.

Hari ini, kedekatan dengan tokoh publik kerap dianggap tiket bebas membocorkan apa saja. Padahal kedekatan tidak otomatis menghapus etika. Ada garis tegas yang membedakan kritik, informasi, gosip, dan eksploitasi relasi.

Dalam hubungan profesional, kritik terbuka adalah hal wajar dan bahkan diperlukan. Namun dalam ruang nonformal terdapat unsur kepercayaan interpersonal yang seharusnya dijaga sebagai tanggung jawab moral. Ketika ruang kepercayaan itu dilanggar demi sensasi atau kepentingan tertentu, maka yang rusak bukan hanya hubungan personal, tetapi juga kualitas budaya demokrasi itu sendiri.

Budaya Nusantara sesungguhnya telah lama mengingatkan tentang bahaya ucapan yang kehilangan kendali. Pepatah Jawa mengatakan “Ajining diri dumunung ana ing lathi” harga diri seseorang terletak pada lisannya. Orang dihormati bukan karena paling keras berbicara, tetapi karena mampu menjaga ucapan dan amanah komunikasi.

Pesan serupa hadir dalam berbagai budaya daerah. Pepatah Minangkabau mengingatkan “Mulutmu harimaumu.” Kearifan Sunda menasihati “ulah ngaliarkeun taleus ateul” jangan menyebarkan sesuatu yang justru memicu kegaduhan sosial. Dalam tradisi Melayu bahkan dikenal ungkapan “Kerana mulut badan binasa.”

Semua mengajarkan satu hal yang sama, ucapan memiliki konsekuensi sosial.

Di sisi lain, pejabat publik juga tidak boleh naif. Di era digital, setiap ucapan berpotensi keluar dari ruang privat dan berubah menjadi komoditas opini. Karena itu, kehati-hatian dalam komunikasi kini menjadi bagian penting dari kepemimpinan.

Wibawa birokrasi tidak dibangun melalui curahan informal yang mudah tercecer menjadi kontroversi. Kepemimpinan yang kuat lahir dari disiplin komunikasi, ketenangan sikap, dan ketegasan sistem.

Kritik tetap penting dalam demokrasi. Namun kritik yang sehat bukan kritik yang paling gaduh atau paling viral. Kritik yang bermartabat adalah kritik yang tetap menjaga objektivitas, etika relasi, dan kepercayaan sosial.

Sebab ketika semua obrolan berubah menjadi konten, dan semua kedekatan berubah menjadi alat framing politik, maka yang hilang bukan hanya privasi, tetapi juga ketulusan manusia dalam berkomunikasi.

Pada akhirnya, kedewasaan publik tidak diukur dari seberapa keras seseorang bersuara, melainkan dari kebijaksanaan memahami kapan harus berbicara, kepada siapa berbicara, dan mana yang pantas dibawa ke ruang ramai.

Itulah makna sejati dari falsafah Jawa: “Papan nggowo empan.” (Red)

Oleh: Ahmad Dardiri Syafi’i,
(Usikum Wa Nafsiy).

Continue Reading

Redaksi

Ibas Motivasi Ribuan Pelajar di EBY Edu Fair 2026 Trenggalek: Berani Bermimpi dan Jangan Menyerah

Published

on

Trenggalek — Semangat Hari Pendidikan Nasional terasa kuat di Aula Jabal Noor, Kabupaten Trenggalek, Kamis (7/5/2026). Lebih dari 1.000 pelajar tingkat SMA dan sederajat dari berbagai wilayah di Trenggalek memadati gelaran EBY Edu Fair 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk menggali informasi seputar dunia perguruan tinggi sekaligus memantapkan langkah menuju pendidikan tinggi.

Lebih dari 20 universitas unggulan dari berbagai daerah di Indonesia turut hadir membuka layanan konsultasi jurusan, informasi kampus, hingga peluang beasiswa.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), hadir langsung di tengah antusiasme para pelajar. Kehadiran legislator DPR RI Dapil VII Jawa Timur tersebut disambut hangat oleh para siswa yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi terkait pendidikan dan masa depan.

Dalam sambutannya, Ibas menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Ia menilai kolaborasi antara sekolah dan perguruan tinggi sangat penting untuk membuka akses dan mempertemukan potensi generasi muda daerah dengan kampus-kampus unggulan nasional.

“Pendidikan adalah hak warga negara Indonesia. Maka kita bersyukur event seperti ini dapat mempertemukan potensi anak-anak sekolah menengah di kabupaten dan kota dengan kampus-kampus besar dan unggul dari berbagai daerah di tanah air, tidak hanya dari Jawa Timur,” ujar Ibas di hadapan ribuan peserta.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga memberikan pesan motivasi kepada para pelajar agar terus berani bermimpi besar dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.

“Pesan saya, bermimpilah tinggi dan bermimpilah banyak. Belum tentu satu mimpi terpenuhi, bisa jadi mimpi-mimpi lain yang nanti kita raih. Bekerja keras, belajar, terus mengasah diri, dan yang terakhir, never give up, jangan pernah menyerah,” tegasnya.

Menurut Ibas, EBY Edu Fair 2026 diharapkan mampu menjadi jembatan antara minat dan bakat siswa dengan kebutuhan dunia kerja masa depan, baik di sektor industri maupun ekonomi kreatif.

Tak sekadar pameran pendidikan, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog terbuka bagi siswa dan orang tua dalam merancang masa depan generasi muda Indonesia yang lebih cerdas, unggul, dan berdaya saing global dari Bumi Menak Sopal. (DON/Red)

Continue Reading

Trending