Connect with us

Redaksi

Penguatan Struktur dan Kaderisasi Partai sebagai Fondasi Masa Depan Demokrasi Indonesia

Published

on

Jakarta— Wacana Pemilu Indonesia 2029 dengan sistem tertutup di mana penentuan calon legislatif dan eksekutif lebih banyak ditetapkan melalui mekanisme internal partai memunculkan dua pandangan besar.

Di satu sisi, sistem ini dinilai mampu memperkuat kelembagaan partai dan meningkatkan kualitas kader. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran serius bahwa peran langsung rakyat dalam menentukan pemimpin dapat tereduksi.

Secara internal, pemilu tertutup berpotensi menjadi momentum kebangkitan pengurus partai dan kader ideologis. Sistem ini memberi ruang lebih besar bagi mereka yang telah melalui proses kaderisasi panjang, disiplin organisasi, serta loyalitas terhadap garis perjuangan partai, bukan semata-mata mereka yang meng minimize popularitas sesaat atau kekuatan modal.

Menurut Yuwono Setyo Widagdo, S.Sos., M.H. — Wasekjen DPP BM KOSGORO 1957(03/01), penguatan struktur partai dan kaderisasi yang berkelanjutan merupakan fondasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. Ia menekankan urgensi regenerasi kader milenial dan Gen Z yang produktif, berkompeten, serta berakar kuat secara ideologis, guna menopang demokrasi yang sehat dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Dalam kerangka pemilu tertutup, partai politik dipaksa kembali pada fungsi dasarnya sebagai sekolah kader. Proses seleksi dilakukan secara lebih ketat: kapasitas ideologis diuji, rekam jejak pengabdian dinilai, dan loyalitas organisasi dibuktikan melalui kerja nyata.

Akses pencalonan tidak lagi ditentukan oleh tingkat keterkenalan publik semata, melainkan melalui penilaian struktural internal partai.

Implikasinya, politik uang dan populisme dangkal berpotensi ditekan, karena kompetisi politik tidak lagi bertumpu pada transaksi langsung dengan pemilih, melainkan pada konsistensi kader dalam struktur dan kerja organisasi partai.

Namun demikian, mahalnya biaya pemilu bukan alasan untuk melegitimasi pemilu tak langsung. Pemilihan umum tetap merupakan pesta demokrasi rakyat dan perwujudan nyata kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun.

Jika persoalannya terletak pada beban anggaran dalam satu tahun tertentu, maka solusinya bukan memangkas hak politik rakyat, melainkan mengelola anggaran secara berjangka, terukur, dan rasional.

Sebagai ilustrasi, apabila anggaran Pemilu (misalnya) sebesar Rp71,3 triliun, maka beban tersebut tidak harus ditanggung sekaligus:

  • sekitar Rp14,2 triliun per tahun,
  • atau Rp1,18 triliun per bulan,
  • bahkan setara ±Rp39 miliar per hari.

Angka tersebut bukanlah biaya seremonial, melainkan biaya legitimasi kekuasaan harga yang harus dibayar negara agar kekuasaan lahir dari kehendak rakyat, bukan dari ruang rapat segelintir elite politik.

Keluhan atas mahalnya kontestasi politik memang wajar. Namun sering kali, yang paling keras menyuarakannya adalah mereka yang tidak memiliki jaringan akar rumput.

Bagi kader dan kontestan yang hidup bersama rakyat serta bekerja dari bawah, biaya politik tidak selalu menjadi momok utama, karena modal sosial sering kali jauh lebih menentukan dibanding modal finansial.

Dalam perspektif Pancasila, pemilu tak langsung bukan sekadar persoalan desain teknis, melainkan menyangkut arah moral demokrasi Indonesia.

Pancasila menghendaki demokrasi yang bermoral, adil, partisipatif, dan berpihak pada rakyat banyak. Sila Keempat secara tegas menegaskan bahwa prinsip permusyawaratan/perwakilan harus bersumber dari kedaulatan rakyat, bukan menggantikannya.

Menjadikan efisiensi anggaran sebagai dalih untuk menjauhkan rakyat dari proses pemilihan berisiko melahirkan demokrasi yang elitis, steril dari kontrol publik, dan miskin legitimasi sosial.

Jika demokrasi menghadapi problem, yang perlu diperbaiki adalah tata kelola dan manajemennya, bukan hak pilih rakyatnya.

Pemilu tertutup memang dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kaderisasi dan disiplin partai. Namun demokrasi Indonesia tidak boleh kehilangan ruh kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasarnya.

Pemilu memang mahal. Tetapi kemerosotan demokrasi jauh lebih mahal dampaknya bagi masa depan bangsa.

Efisiensi tidak boleh menjadi kedok bagi kemunduran demokrasi, dan hak pilih rakyat bukan pos anggaran yang bisa dipotong.

Tantangan ke depan bukanlah memilih antara partai yang kuat atau rakyat yang berdaulat, melainkan bagaimana membangun partai yang kuat tanpa mencabut kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah demokrasi. (By/Red)

Redaksi

Dugaan Korupsi Tanah Kanjengan: Kejari Bedah Anggaran Rp10 Miliar hingga Jasa Notaris Rp125 Juta

Published

on

TULUNGAGUNG— Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah Griyo Dalem Kanjengan senilai sekitar Rp10 miliar terus bergulir. Memasuki tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung melakukan penggeledahan di dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Tulungagung, Selasa (30/6/2026).

Penggeledahan dilakukan secara serentak dengan menerjunkan dua tim penyidik. Langkah tersebut bertujuan untuk mengumpulkan sekaligus mengamankan berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Penyidik menilai dokumen-dokumen tersebut memiliki peran penting dalam mengungkap apakah terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan lahan yang dibiayai menggunakan uang negara tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Roni, menjelaskan bahwa penyidikan perkara ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Laporan tersebut mempertanyakan belum terbitnya sertifikat hak pakai atas tanah yang telah dibeli Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2022.

“Kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah Griyo Dalem Kanjengan di Disbudpar Tulungagung tahun 2022,” kata Roni.

Dari hasil penyelidikan awal, penyidik tidak hanya menyoroti nilai pembelian tanah yang mencapai sekitar Rp10 miliar. Biaya pendukung dalam proses pengadaan juga menjadi perhatian, di antaranya jasa notaris sebesar Rp125 juta serta biaya appraisal atau penilaian aset senilai Rp57 juta.

Menurut Roni, terdapat sejumlah indikasi yang saat ini masih didalami penyidik. Salah satunya berkaitan dengan nilai pengadaan tanah yang dinilai cukup tinggi. Di sisi lain, hingga kini sertifikat hak pakai atas aset tersebut belum juga diterbitkan meski transaksi pembelian telah berlangsung sejak empat tahun lalu.

“Kami menemukan harga pengadaan tanah yang cukup mahal. Di sisi lain, sampai sekarang surat hak pakai belum terbit. Hal itu menjadi salah satu fokus penyelidikan kami,” ujarnya.

Penyelidikan kasus tersebut telah dimulai sejak Mei 2026. Selama proses itu, sedikitnya 30 orang saksi telah dimintai keterangan. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan, mantan pemilik lahan, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan pada saat transaksi dilakukan.

Kejari memastikan pemeriksaan saksi masih akan terus berkembang seiring ditemukannya alat bukti baru. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mantan bupati yang menjabat saat pengadaan tanah dilakukan juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam proses penyidikan.

“Saksi yang telah kami periksa meliputi pejabat yang berwenang dalam proses pengadaan, pemilik lama tanah, dan tidak menutup kemungkinan bupati yang menjabat saat itu juga akan dimintai keterangan,” jelas Roni.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di dua OPD tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan langsung dengan proses pengadaan tanah Griyo Dalem Kanjengan. Seluruh dokumen akan dipelajari dan dicocokkan dengan keterangan para saksi untuk memperkuat konstruksi perkara.

“Kami telah memperoleh sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pengadaan tanah tersebut,” ungkapnya.

Selain mengumpulkan alat bukti, Kejari Tulungagung juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan penghitungan potensi kerugian keuangan negara. Hasil audit tersebut nantinya menjadi salah satu unsur penting dalam melengkapi proses penyidikan sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab.

Roni menegaskan, Kejari berkomitmen menuntaskan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap seluruh rangkaian penyidikan dapat segera diselesaikan sehingga fakta-fakta hukum dalam pengadaan tanah Griyo Dalem Kanjengan dapat terungkap secara utuh.

“Kami berharap penanganan perkara ini dapat segera tuntas sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap secara jelas dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” pungkasnya. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Anak Kelas Satu MI Tahfidz Ngelo Terima Cempe, Pendidikan Wirausaha Sejak Dini Disiapkan dari Pesisir Pantai Sine

Published

on

TULUNGAGUNG – Suasana halaman MI Tahfidz Ngelo, Kecamatan Besuki, pada Kamis (25/6), tampak berbeda.

Puluhan siswa kelas satu terlihat sumringah saat menerima seekor cempe atau anak kambing sebagai bagian dari program pendidikan berbasis kewirausahaan yang menjadi ciri khas madrasah tersebut.

Program ini menjadi penutup rangkaian kegiatan Muharroman dan tasyakuran MI Tahfidz Ngelo.

Di kawasan pesisir Pantai Sine, semangat bekerja keras dan berwirausaha telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nilai itu diwariskan dari orang tua kepada anak-anak sejak usia dini.

Berangkat dari realitas tersebut, MI Tahfidz Ngelo mengembangkan model pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik dan keagamaan, tetapi juga membangun karakter mandiri melalui pengalaman nyata.

Kepala MI Tahfidz Ngelo, Ulil Abshor, mengatakan kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh lokasi sekolah, melainkan oleh keberanian menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan.

“Sejak kelas satu, anak-anak kami diberi cempe atau anak kambing untuk dipelihara di rumah. Mereka belajar merawat, memberi makan, menjaga kesehatan ternak, hingga memahami tanggung jawab atas amanah yang diberikan,” ujarnya usai kegiatan.

Menurut Ulil, proses tersebut menjadi media belajar yang sangat efektif. Anak-anak diperkenalkan pada makna usaha sejak dini, mulai dari menghadapi risiko ketika ternak sakit, mencari solusi atas berbagai persoalan, hingga membangun keberanian mengambil keputusan.

“Anak-anak belajar bahwa setiap usaha membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan tanggung jawab. Dari pengalaman sederhana itu mereka mulai memahami nilai ekonomi sekaligus belajar tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, program tersebut juga menjadi sarana menanamkan kepedulian terhadap makhluk hidup serta membangun rasa percaya diri. Ketika kambing tumbuh sehat bahkan berkembang biak, para siswa akan merasakan hasil dari kerja keras yang mereka lakukan bersama keluarga.

Pengasuh Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, KH Imam Mawardi Ridlwan, mengapresiasi langkah MI Tahfidz Ngelo yang berani menghadirkan pendidikan berbasis praktik.

Menurutnya, usia sekolah dasar merupakan masa emas pembentukan karakter sehingga anak perlu diberi pengalaman nyata, bukan sekadar teori.

“Usia dini adalah usia emas. MI Tahfidz Ngelo tidak berhenti pada konsep, tetapi langsung memberikan praktik. Dari situ lahir kreativitas, keberanian mengambil risiko, serta mentalitas yang ulet,” tuturnya.

Abah Imam menilai pembelajaran semacam ini akan menjadi bekal penting bagi anak-anak dalam menghadapi perubahan zaman.

Selain memperoleh pendidikan agama melalui program tahfidz, mereka juga memiliki kemampuan berpikir kreatif, mandiri, serta terbiasa menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Program pemberian cempe kepada siswa kelas satu menjadi simbol bahwa pendidikan karakter dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Anak-anak tidak hanya diajak menghafal pelajaran, tetapi juga dilatih mengelola amanah, bekerja keras, dan memahami proses sebelum memperoleh hasil.

Melalui pendekatan tersebut, MI Tahfidz Ngelo berharap mampu melahirkan generasi pesisir yang religius, produktif, dan memiliki jiwa kewirausahaan sejak usia dini.

Dari seekor anak kambing yang dirawat dengan penuh tanggung jawab, tumbuh harapan besar akan lahirnya generasi emas yang mandiri, inovatif, serta siap berkarya bagi masyarakat. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Tampil di POLIPONI Malang 2026, Sheila On 7 Sukses Satukan Penonton Lintas Generasi

Published

on

KOTA MALANG – Sheila On 7 sukses mengobati kerinduan para penggemarnya dalam gelaran Festival Musik POLIPONI Si Paling Konser 2026 yang digelar di Lapangan Rampal, Kota Malang, Sabtu (20/6) malam.

Penampilan grup band asal Yogyakarta itu menjadi salah satu yang paling dinanti dan berhasil menyatukan penonton lintas generasi.

Ribuan penonton yang memadati lokasi konser tampak larut menikmati penampilan Duta, Eros, dan Adam. Sejumlah lagu hits yang telah akrab di telinga penikmat musik Tanah Air dibawakan dengan penuh energi, mulai dari Kita, Berai, Sephia, hingga Sebuah Kisah Klasik.

Sepanjang penampilan, para penonton kompak bernyanyi bersama, menciptakan suasana nostalgia yang hangat di bawah gemerlap panggung megah POLIPONI Malang 2026.

Vokalis SO7 Duta, menyanyikan lagu “Dan“ salah satu lagu legendaris dari grup band asal Yogyakarta.(dok/is)

Di sela-sela penampilannya, vokalis Sheila On 7, Duta, menyapa para penonton dengan gaya khasnya yang sederhana.

“Kita banyakin nyanyi aja yuk. Gak usah terlalu banyak ngobrol-ngobrol,” ujar Duta yang langsung disambut riuh tepuk tangan dan sorakan penonton.

Antusiasme penggemar terlihat sejak pagi hari. Tidak sedikit penonton yang datang dari luar Kota Malang untuk menyaksikan langsung penampilan band yang telah eksis lebih dari dua dekade tersebut.

Salah seorang penonton asal Kediri, Yoyok, mengaku rela datang sejak pagi demi mendapatkan posisi terbaik di area konser.

“Bela-belain datang pagi dari Kediri biar bisa lihat Sheila On 7,” katanya.

Festival musik POLIPONI Si Paling Konser 2026 sendiri menghadirkan sederet musisi papan atas Indonesia. Acara dibuka oleh Coldiac, band asal Malang, setelah gerbang dibuka pada pukul 12.30 WIB.

Selanjutnya, penampilan Biru Baru pada pukul 15.10 WIB turut memanaskan suasana. Memasuki sore hingga malam hari, panggung POLIPONI diisi oleh Sal Priadi, Barasuara, dan Fiersa Besari.

Penampilan Sheila On 7 menjadi salah satu puncak acara yang paling ditunggu penonton. Setelah itu, festival ditutup dengan penampilan Maliq & D’Essentials yang menambah semarak malam di Lapangan Rampal.

Gelaran POLIPONI Si Paling Konser 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat Malang, tetapi juga berhasil menarik penonton dari berbagai daerah di Jawa Timur, menjadikannya salah satu festival musik terbesar yang digelar di Kota Malang tahun ini.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending