Redaksi
Negara Jangan Gagal Mengurus Pemuda: Bonus Demografi 2030 Bisa Berubah Menjadi Krisis Nasional
Jakarta— Indonesia sedang menuju salah satu momentum terpenting dalam sejarah pembangunan bangsa, yakni bonus demografi 2030. Pada fase ini, jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan jauh lebih besar dibanding usia nonproduktif.
Dalam teori pembangunan, kondisi tersebut dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, percepatan inovasi, dan kekuatan geopolitik baru. Namun dalam praktiknya, bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Tanpa kesiapan negara dalam membangun kualitas manusia, ia justru dapat berubah menjadi krisis sosial berskala nasional.
Fredi Moses Ulemlem salah satu ketua KNPI, pada kamis 7/5/2026 menilai negara hingga kini masih belum memiliki desain besar pembangunan pemuda yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan generasi muda. Menurutnya, pendekatan negara terhadap pemuda masih terlalu administratif dan belum menyentuh akar persoalan.
“Pemuda jangan hanya dipahami sebagai kategori usia dalam undang-undang, tetapi sebagai kekuatan strategis bangsa. Kalau negara gagal membangun manusianya, bonus demografi bukan menjadi berkah, melainkan ancaman,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum berhasil mengubah kekayaan tersebut menjadi kualitas hidup yang baik bagi generasi mudanya.
Di tengah proyek-proyek pembangunan besar dan pertumbuhan ekonomi yang terus dipromosikan, masih banyak anak muda menghadapi pengangguran, ketidakpastian kerja, hingga keterasingan sosial.
Fenomena meningkatnya pekerja muda informal, minimnya lapangan kerja berkualitas, dan tingginya angka pengangguran usia produktif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial bagi generasi muda.
Menurut Fredi, persoalan tersebut diperparah oleh sistem pendidikan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan zaman.
Dunia pendidikan dinilai masih terlalu fokus pada pencapaian administratif dan gelar akademik, sementara keterampilan praktis, kreativitas, kepemimpinan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan global belum menjadi prioritas utama.
“Pendidikan kita masih terlalu sibuk mencetak ijazah, tetapi belum maksimal mencetak kemampuan hidup. Akibatnya banyak anak muda mengalami kebingungan masa depan meskipun memiliki gelar pendidikan,” katanya.
Ia juga mengkritik sistem politik yang dinilai belum memberikan ruang meritokrasi yang sehat bagi generasi muda. Anak muda sering kali hanya dilibatkan sebagai alat mobilisasi politik menjelang pemilu, tetapi minim akses dalam pengambilan keputusan strategis.
“Demokrasi tidak boleh hanya menjadikan pemuda sebagai pasar suara. Anak muda harus diberi ruang menjadi penggerak gagasan, pelaku perubahan, dan bagian penting dalam menentukan arah bangsa,” tegasnya.
Selain itu, Fredi menilai negara terlambat merespons ancaman sosial baru yang kini banyak menyasar generasi muda, seperti judi online, narkoba, pornografi digital, kekerasan jalanan, hingga krisis kesehatan mental. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat sebagai kesalahan moral individu, melainkan juga akibat lemahnya ekosistem sosial, ekonomi, dan pendidikan yang gagal memberi harapan hidup yang sehat bagi anak muda.
Ia mengingatkan bahwa meningkatnya angka kriminalitas remaja, tawuran, depresi, kecemasan sosial, hingga ketidakpercayaan generasi muda terhadap institusi publik merupakan alarm serius yang tidak boleh disepelekan.
“Ketika anak muda kehilangan harapan, maka negara sedang kehilangan masa depannya sendiri,” ujarnya.
Fredi menegaskan bahwa pembangunan pemuda tidak cukup dilakukan melalui seremoni, slogan motivasi, atau program jangka pendek.
Negara perlu menghadirkan kebijakan besar yang konkret dan berkelanjutan, mulai dari reformasi pendidikan berbasis keterampilan, perluasan lapangan kerja produktif, dukungan terhadap kewirausahaan muda, akses politik yang sehat, hingga layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, dunia pendidikan, keluarga, masyarakat sipil, dan sektor usaha dalam membangun generasi muda yang tangguh.
“Bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila negara serius membangun kualitas manusianya. Tetapi jika pemuda terus diabaikan, maka Indonesia bukan sedang menunggu puncak kejayaan, melainkan sedang menyiapkan krisis sosial di masa depan,” pungkasnya. (By/Red)
Redaksi
Tak Ada Kapoknya ? Menu MBG di SDN 1 Tamanan Tulungagung Kembali Disorot, Wali Murid; Dimana Standar Gizi BGN?
TULUNGAGUNG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Tamanan, Kabupaten Tulungagung, kembali menuai sorotan. Sejumlah wali murid mengeluhkan menu makanan yang diterima siswa karena dinilai tidak layak untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.
Menu yang diterima siswa disebut hanya terdiri dari nasi, tahu, sawi, brokoli, telur putih menyerupai puding dan empat butir buah kelengkeng. Sajian tersebut memicu kekecewaan para orang tua yang berharap program MBG mampu menghadirkan makanan bergizi dan seimbang sesuai tujuan pemerintah.
“Sangat disayangkan. Anak-anak seharusnya mendapatkan makanan bergizi dan layak, tetapi yang diterima justru menu yang sangat tidak layak dikonsumsi anak-anak. Lalu dimana standar gizi BGN ?” ujar Oky Anggoro, salah satu wali murid, kepada 90detik.com, Kamis (6/8).
Menurut Oky, kejadian tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia mengaku penyelenggara program melalui SPPG sebelumnya juga beberapa kali menyajikan menu yang dinilai kurang layak, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengelolaan program MBG.
Tak hanya menyoroti kualitas makanan, para wali murid juga mempertanyakan kesesuaian anggaran dengan menu yang disajikan. Mereka menduga makanan yang diterima siswa tidak sebanding dengan standar biaya yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, dugaan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait.
Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik melalui menu yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Karena itu, munculnya keluhan yang berulang dinilai perlu menjadi perhatian serius agar kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut tidak terus menurun.
Para wali murid mendesak SPPG, Badan Gizi Nasional, dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas menu, proses pengawasan, serta transparansi pengelolaan anggaran, sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan para wali murid tersebut. 90detik.com masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan akan memperbarui pemberitaan apabila tanggapan resmi telah diterima. (DON/Red)
TULUNGAGUNG— Polres Tulungagung menggelar upacara penyambutan Kapolres Tulungagung yang baru, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, S.I.K., dengan prosesi Pedang Pora di halaman Mapolres Tulungagung, Rabu (29/7/2026) pagi. Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya kepemimpinan AKBP Wiwin sebagai Kapolres Tulungagung.
Kasi Humas Polres Tulungagung, IPTU Nanang Murdianto, mengatakan, sebelumnya upacara serah terima jabatan (sertijab) dari AKBP Dr. Ihram Kustarto, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., kepada AKBP Wiwin Junianto Supriyadi telah dilaksanakan di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur pada Selasa (28/7/2026).
Menurut IPTU Nanang, pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari rotasi di lingkungan Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: ST/830/VII/KEP./2026 tanggal 20 Juli 2026.
“Berdasarkan surat telegram Bapak Kapolda Jatim tersebut, Bapak AKBP Wiwin Junianto Supriyadi yang sebelumnya menjabat Kapolres Madiun Kota kini secara resmi menjabat Kapolres Tulungagung menggantikan Bapak AKBP Dr. Ihram Kustarto yang mendapat amanah jabatan baru sebagai Kasubbaggassusdagri Baggassus Robinkar SSDM Polri,” ujar IPTU Nanang.
Ia menjelaskan, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian semakin optimal.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada AKBP Dr. Ihram Kustarto atas dedikasi serta pengabdiannya selama memimpin Polres Tulungagung. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Wiwin Junianto Supriyadi sebagai Kapolres Tulungagung yang baru,” tambahnya.
Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, Polres Tulungagung diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang aman, tertib, dan kondusif. (DON)
Redaksi
Kamboja Ingin Belajar Pancasila dari Indonesia, BPIP: Penguatan Identitas Bangsa Jadi Fokus Kerja Sama
Jakarta— Pemerintah Kerajaan Kamboja menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam membangun persatuan bangsa melalui Pancasila. Pengalaman Indonesia dinilai menjadi contoh penting dalam pembentukan identitas nasional dan karakter bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman.
Hal tersebut disampaikan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, usai pertemuan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dengan Deputi Perdana Menteri Kamboja Hun Many di Jakarta, Senin (28/7/2026).
Menurut Djumala, Hun Many mengungkapkan kekagumannya terhadap keberhasilan Indonesia mempersatukan masyarakat yang majemuk melalui ideologi Pancasila. Ia menilai pengalaman Indonesia sangat relevan bagi Kamboja yang tengah memperkuat identitas nasional setelah melewati sejarah panjang konflik dan perang saudara.
“Kamboja ingin mempelajari pengalaman Indonesia dalam mempersatukan bangsanya melalui pembentukan identitas dan karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Indonesia juga dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian bagi bangsa Kamboja,” ujar Djumala dalam keterangan tertulisnya.
Dalam pertemuan tersebut, Hun Many menjelaskan bahwa pemerintah Kamboja saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga berupaya memperkuat karakter generasi muda agar persatuan nasional tetap terjaga di tengah keberagaman masyarakat dan dinamika politik.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar nilai yang hidup di Indonesia, melainkan memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan oleh berbagai bangsa dengan menyesuaikan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara.
Megawati juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap diundang oleh sejumlah pemimpin dunia untuk berbagi pengalaman mengenai bagaimana Indonesia mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung. Menurutnya, nilai-nilai yang lahir dari KAA tetap relevan hingga saat ini dan perlu terus dijaga sebagai fondasi kerja sama antarbangsa, khususnya negara-negara berkembang.
Sebagai tindak lanjut, BPIP melihat peluang kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Kamboja dalam bidang pendidikan kebangsaan. Beberapa program yang diusulkan antara lain pertukaran pemuda, penyelenggaraan joint research dan academic conference mengenai persatuan dalam keberagaman, serta pertukaran pengalaman (exchange of experiences and best practices) dalam penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.
Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama melalui program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) serta pengangkatan alumni program tersebut sebagai Duta Pancasila.
BPIP berharap kerja sama tersebut dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja sekaligus memperkuat diplomasi nilai melalui pengembangan karakter bangsa yang berlandaskan semangat persatuan, toleransi, dan kebangsaan. (By/Red)
Krisis Air Bersih Mulai Hantam Tulungagung, Warga Terdampak Kekeringan, BPBD Turunkan 15 Ribu Liter Air
SPPG Bago 04 Klarifikasi Polemik Menu MBG di SDN 1 Tamanan, Sebut Foto yang Beredar Tak Mewakili Menu Asli
Tak Ada Kapoknya ? Menu MBG di SDN 1 Tamanan Tulungagung Kembali Disorot, Wali Murid; Dimana Standar Gizi BGN?
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi2 hari agoTak Ada Kapoknya ? Menu MBG di SDN 1 Tamanan Tulungagung Kembali Disorot, Wali Murid; Dimana Standar Gizi BGN?
Nasional2 hari agoSPPG Bago 04 Klarifikasi Polemik Menu MBG di SDN 1 Tamanan, Sebut Foto yang Beredar Tak Mewakili Menu Asli
Redaksi2 minggu agoArief Rosyid Jadi Sekjen DPP AMPI, Sinyal Konsolidasi Elite Muda Golkar Menuju 2029
Nasional3 hari agoDarah Juara dari Tulungagung! Saat Brigjen Rubintoro Harumkan Polri, Sang Keponakan Taklukkan Piala Kapolri 2026 Meski Berdarah di Lapangan
TNI & Polri3 minggu ago626 Armada Diterjunkan, Kodim 0808 Blitar Perkuat Operasional Koperasi Desa Merah Putih
Paripurna3 minggu agoResmi Dilantik Lewat PAW, Hendi Budi Yuantoro Kembali Duduk di DPRD Kabupaten Blitar
Metropolitan3 minggu agoMunas III PJS Tuntas, Mahmud Marhaba Terpilih Aklamasi Pimpin PJS Periode 2026–2027
Nasional6 hari agoPJT I Buka Kembali Akses Mobil di Bendungan Lahor, Kendaraan Roda Empat Kini Bisa Melintas Pukul 04.00–22.00 WIB