Trenggalek — Semangat Hari Pendidikan Nasional terasa kuat di Aula Jabal Noor, Kabupaten Trenggalek, Kamis (7/5/2026). Lebih dari 1.000 pelajar tingkat SMA dan sederajat dari berbagai wilayah di Trenggalek memadati gelaran EBY Edu Fair 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk menggali informasi seputar dunia perguruan tinggi sekaligus memantapkan langkah menuju pendidikan tinggi.

Lebih dari 20 universitas unggulan dari berbagai daerah di Indonesia turut hadir membuka layanan konsultasi jurusan, informasi kampus, hingga peluang beasiswa.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), hadir langsung di tengah antusiasme para pelajar. Kehadiran legislator DPR RI Dapil VII Jawa Timur tersebut disambut hangat oleh para siswa yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi terkait pendidikan dan masa depan.

Dalam sambutannya, Ibas menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Ia menilai kolaborasi antara sekolah dan perguruan tinggi sangat penting untuk membuka akses dan mempertemukan potensi generasi muda daerah dengan kampus-kampus unggulan nasional.

“Pendidikan adalah hak warga negara Indonesia. Maka kita bersyukur event seperti ini dapat mempertemukan potensi anak-anak sekolah menengah di kabupaten dan kota dengan kampus-kampus besar dan unggul dari berbagai daerah di tanah air, tidak hanya dari Jawa Timur,” ujar Ibas di hadapan ribuan peserta.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga memberikan pesan motivasi kepada para pelajar agar terus berani bermimpi besar dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.

“Pesan saya, bermimpilah tinggi dan bermimpilah banyak. Belum tentu satu mimpi terpenuhi, bisa jadi mimpi-mimpi lain yang nanti kita raih. Bekerja keras, belajar, terus mengasah diri, dan yang terakhir, never give up, jangan pernah menyerah,” tegasnya.

Menurut Ibas, EBY Edu Fair 2026 diharapkan mampu menjadi jembatan antara minat dan bakat siswa dengan kebutuhan dunia kerja masa depan, baik di sektor industri maupun ekonomi kreatif.

Tak sekadar pameran pendidikan, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog terbuka bagi siswa dan orang tua dalam merancang masa depan generasi muda Indonesia yang lebih cerdas, unggul, dan berdaya saing global dari Bumi Menak Sopal. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanon 2 Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, beberapa waktu lalu sempat mendapat kritik dari salah satu penerima manfaat terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kritik tersebut muncul sebagai bentuk perhatian agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih maksimal dan sesuai harapan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Tanon 2, Ike Ratna Styo Pratiwi, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik yang disampaikan oleh siapapun, termasuk dari pemerintah desa maupun masyarakat umum.

Menurut Ike, kritik merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan pelayanan. Karena itu, pihaknya tidak menutup diri terhadap berbagai saran yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan di SPPG Tanon 2.

“Kita siap menerima kritik dari siapapun. Kritik dan masukan tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami agar pelayanan ke depan bisa lebih baik,” ujar Ike, Kamis(7/5).

Ia juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Kita juga siap membenahi apabila selama ini pelayanan di SPPG kita masih kurang maksimal. Semua masukan akan kami jadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ike menegaskan bahwa seluruh jajaran SPPG Tanon 2 memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam mendukung program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Ia berharap, adanya kritik dan masukan tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan menjadi sarana membangun komunikasi yang baik antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat maupun pemerintah desa.

“Kami siap menerima kritik demi kebaikan bersama. Tujuan kami tetap sama, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.

Dengan adanya evaluasi dan komunikasi yang baik antar pihak, diharapkan pelayanan di SPPG Tanon 2 Kecamatan Kedungwaru ke depan dapat semakin optimal serta mampu memenuhi harapan masyarakat secara lebih maksimal. (And/Red)

Jakarta — Nahdlatul Ulama sejak awal kelahirannya dikenal sebagai gerakan dakwah, pendidikan, dan pengabdian sosial yang berdiri di atas nilai keikhlasan serta kemaslahatan umat. Penegasan Khittah 1926 pada 1984 menjadi tonggak penting bahwa NU bukanlah partai politik, melainkan kekuatan moral-keagamaan yang hadir untuk menjaga kehidupan kebangsaan.

Namun dinamika yang berkembang belakangan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah perjuangan organisasi. Sejumlah kalangan menilai mulai terjadi pergeseran orientasi di tubuh NU dari semangat khidmah menuju pragmatisme kekuasaan.

Menurut Ahmad Dardiri Syafi’i, fenomena tersebut terlihat dari semakin kuatnya kecenderungan sebagian kader menjadikan organisasi sebagai sarana mobilitas sosial dan politik.

“Jabatan organisasi tidak lagi semata dipahami sebagai amanah perjuangan, tetapi mulai dipandang sebagai instrumen memperluas jaringan, akses kekuasaan, dan peluang karier,” tulisnya dalam refleksi kritis terkait dinamika internal NU.

Fenomena itu dinilai lahir dari besarnya pengaruh sosial NU yang kerap bersinggungan dengan kepentingan politik nasional. Di sisi lain, terbukanya ruang bagi tokoh ormas untuk masuk dalam struktur kekuasaan membuat posisi strategis di organisasi semakin memiliki nilai politis.

Akibatnya, jabatan di tubuh NU kini dianggap memiliki daya tarik tinggi. Kontestasi internal di berbagai tingkatan disebut tidak jarang dipengaruhi kalkulasi pragmatis terkait akses terhadap kekuasaan.

“Jabatan mulai dikejar, bukan dihindari sebagai amanah. Posisi dipertahankan, bukan dipersiapkan regenerasinya,” jelasnya, Kamis(7/5).

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan distorsi nilai dalam tubuh organisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, NU dikhawatirkan mengalami reduksi peran dari gerakan keumatan menjadi sekadar kendaraan legitimasi sosial-politik.

Kedekatan NU dengan kekuasaan diakui memiliki manfaat strategis, terutama dalam membuka akses dan memperluas kontribusi terhadap kebijakan publik. Namun kedekatan yang terlalu jauh juga dinilai menyimpan risiko besar.

Pertama, erosi independensi organisasi. NU dikhawatirkan kehilangan posisi sebagai kekuatan moral yang mampu menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan.

Kedua, menurunnya kepercayaan publik apabila umat mulai meragukan apakah sikap organisasi lahir dari ijtihad ulama atau kepentingan politik praktis.

Ketiga, distorsi kaderisasi. Generasi muda berpotensi melihat NU bukan lagi sebagai jalan pengabdian, tetapi jalur karier menuju kekuasaan.

Meski demikian, kritik tersebut ditegaskan bukan untuk melemahkan NU, melainkan sebagai bentuk ikhtiar menjaga marwah organisasi agar tetap menjadi rujukan moral umat.

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026, momentum tersebut dinilai penting untuk melakukan refleksi dan peneguhan arah perjuangan organisasi.

Beberapa rekomendasi strategis pun disampaikan, mulai dari penegasan etika jabatan, penguatan peran Syuriah, reorientasi kaderisasi berbasis khidmah, hingga transparansi tata kelola organisasi.

Selain itu, NU juga dinilai perlu menjaga jarak sehat dengan kekuasaan agar tetap menjadi mitra kritis negara, bukan subordinasi politik.

Sebagai bagian dari perjalanan organisasi, Ahmad Dardiri Syafi’i yang pernah berkhidmat di DPP Ansor periode 1996–2000 dan turut merintis PCINU Hong Kong berharap dapat hadir dalam muktamar mendatang, setidaknya sebagai pengamat.

“Bukan untuk mencari posisi, tetapi untuk ikut mengawal agar NU tetap berada di jalur dakwah dan kemaslahatan umat,” terangnya.

Di akhir refleksinya, ia menegaskan bahwa kebesaran NU tidak ditentukan oleh kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan oleh kesetiaannya terhadap nilai dan amanah perjuangan.

“Sejarah tidak mencatat siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, tetapi siapa yang paling setia menjaga integritas perjuangan,” pungkasnya. (DON/Red)