BLITAR, – Dunia pendidikan Kabupaten Blitar kembali diterjang skandal kekerasan usai video pengeroyokan brutal terhadap seorang siswa SMPN 3 Doko viral di media sosial.

Insiden yang terjadi saat kegiatan kerja bakti, Jumat (18/7/2025), membeberkan kegagalan sistem pengawasan sekolah.

Dalam rekaman berdurasi 58 detik, korban yang terjatuh ditendang, dipukul, dan diinjak puluhan siswa di halaman sekolah.

Yang menyayat hati puluhan siswa lain hanya menjadi penonton pasif beberapa bahkan merekam aksi kekerasan itusementara tidak satu pun guru terlihat melakukan intervensi.

“Ini bukan kelalaian, tapi pembiaran sistemik!” tegas Jaka Prasetya, Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI),

Pihaknya menuding pihak sekolah abai melindungi peserta didik. GPI menuntut pencopotan kepala sekolah dan audit menyeluruh terhadap guru pengawas.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Adi Andaka.(dok/JK)

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Blitar, Adi Andaka, memberikan penjelasan komprehensif:

“Laporan pertama kami terima dari waka kesiswaan pada Jumat sore. Sabtu (19/7), kami panggil semua siswa terlibat, menghadirkan orang tua, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat desa. Saat itu semua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan.” ujarnya, pada Senin (21/07).

“Kami tidak akan berhenti di situ. Tim Dindik akan lakukan evaluasi total terhadap manajemen sekolah, termasuk pengawasan dan pembinaan siswa. Pendampingan psikologis untuk korban telah disiapkan, dan sanksi administratif bagi pihak sekolah sedang dipertimbangkan,“tandasnya.

Kasus ini menjadi perhatian dan peringatan, ketika pengeroyokan massal bisa terjadi di area sekolah tanpa penghalang, yang gagal bukan hanya pelaku tapi seluruh rantai pengawasan pendidikan.

Masyarakat kini mengawal, apakah janji “evaluasi total” Dindik Blitar akan berujung pada perombakan struktural atau sekadar gincu birokrasi. (JK/Red)

KOTA MALANG – Anggota Polisi Wanita (Polwan) Polresta Malang Kota meraih Juara 2 Lomba menembak Kapolda Cup 2025 dalam rangka Polda Jatim memperingati Hari Bhayangkara ke-79, di Lapangan Tembak Katjoeng Permadi dan Kresna Jl Ahmad Yani Gayungan Kota Surabaya, Kamis, (17/07).

Ia adalah Aiptu Irma Andahwati yang juga menjabat Kasium Polsek Lowokwaru Polresta Malang Kota.

Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menunjukkan eksistensi dan kapabilitas Polwan dalam membangun profesionalisme dan presisi di tubuh Polri.

Wakapolresta Malang Kota AKBP Oskar Syamsuddin, SIK, MT saat dikonfirmasi menyampaikan apresiasi atas raihan prestasi yang diraih personelnya.

“Prestasi Aiptu Irma Andahwati, menjadi bukti bahwa pembinaan kemampuan personel, khususnya Polwan jajaran Polresta Malang Kota, berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Menurut AKBP Oskar, lomba menembak ini bukan hanya soal lomba, tapi juga sebagai bentuk kesiapan anggota dalam mendukung tugas operasional yang presisi dan profesional.

Sementara itu, Aiptu Irma Andahwati mengungkapkan bahwa keberhasilannya tidak lepas dari dukungan Kapolresta Malang Kota dan Wakapolresta Malang Kota serta Kapolsek Lowokwaru yang sudah mendelegasikan untuk mengikuti Lomba Menembak Kapolda Jatim Cup 2025.

“Pencapaian juara 2 ini justru, menjadi cambuk agar terus mengasah kemampuan menembak, semoga ini juga bisa memotivasi rekan-rekan Polwan lainnya untuk berprestasi khususnya di olahraga menembak” tutur Aiptu Irma.

Diketahui, masih dalam rangka Hari Bhayangkara ke -79, Polda Jatim menggelar lomba menembak memperebutkan Piala Kapolda Cup 2025.

Lomba Menembak Kapolda Cup 2025 secara resmi dibuka Direktur Intelkam Polda Jatim Kombes Pol Nanang Juni Mawanto, SIK yang juga dihadiri para PJU Polda Jatim serta peserta lomba dari berbagai Satuan Wilayah Jajaran Polda Jatim.

Lomba menembak jajaran Polda Jatim ini ada beberapa kelas, mulai Perorangan Polki, Perorangan Polwan dan Kelas Tim.

Kompetisi ini bertujuan untuk mengasah keterampilan dasar anggota Polri, meningkatkan ketangkasan selama bertugas, serta mempererat soliditas antarsatuan wilayah jajaran Polda Jatim.

Selain itu kompetisi menembak Kapolda Jatim Cup 2025 sekaligus membangun korps Bhayangkara lebih profesional, terlatih serta siap menjaga kondusivitas di wilayah tugas masing-masing. (DON)

BLITAR, – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blitar mendorong penyelesaian damai atas polemik yang melibatkan salah satu anggota Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Blitar terkait laporan tidak terpenuhinya nafkah oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai istri sirinya.

Sekretaris DPC PDI P Blitar, Supriadi, menegaskan pentingnya menjaga nama baik partai.

“Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak. Jangan sampai persoalan ini mencoreng marwah partai dan kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan,” tegas Supriadi, yang akrab disapa Kuat, dalam keterangan resminya di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, pada Sabtu (19/7).

Supriadi menyampaikan hal itu menanggapi laporan yang telah masuk ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Blitar. Perempuan pelapor mengklaim sebagai istri siri anggota dewan dari Fraksi PDIP tersebut dan menyatakan tidak menerima nafkah secara layak.

Pihaknya lebih menekankan pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Selain itu, ia meminta agar laporan ke BK dipertimbangkan kembali untuk digantikan dengan jalur mediasi langsung antara pihak yang bersangkutan.

“Kalau bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, kami kira itu lebih baik. Kami juga berharap pihak terlapor segera menemui pelapor untuk membicarakan solusi terbaik, agar masalah tidak berkepanjangan,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa semangat musyawarah merupakan prinsip yang dipegang PDI Perjuangan dalam menyelesaikan masalah.

Meskipun BK DPRD Kabupaten Blitar berwenang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan, Supriadi berharap upaya damai menjadi prioritas. Serta meminta agar polemik ini tidak menjadi konsumsi publik yang tidak sehat.

“Kami meminta semua pihak untuk menahan diri sembari memberi kesempatan kepada para pihak menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD Kabupaten Blitar yang dilaporkan belum memberikan pernyataan resmi.

Sementara itu, pihak BK DPRD Blitar juga belum memutuskan apakah akan memproses laporan tersebut lebih lanjut atau menunggu perkembangan upaya mediasi. (JK/Red)