Connect with us

Redaksi

Agum Gumelar ke Wakapolri: Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Published

on

Jakarta — Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.

Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:

1. Penguatan SDM dan Pendidikan
Pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.

2. Transformasi Kultural dan Etika Profesi
Penguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.

3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.

4. Modernisasi Sarana dan Prasarana Modernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.

5. Transformasi Digital Percepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.

6. Penguatan Fungsi Operasional Peningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.

“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri. (DON/Red)

Redaksi

Nama Dicatut dalam Video Viral MBG, Bidan Ruly Tegas Membantah: Siapa Sebenarnya di Balik SPPG Tertek 2?

Published

on

TULUNGAGUNG — Video yang menyoroti kurang layaknya menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Tertek, Kecamatan Tulungagung Kota, sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, seorang wanita yang diduga wali murid turut menyebut nama Ruly, seorang bidan yang bertugas di wilayah Kelurahan Tertek, dan mengaitkannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tertek 2.

Menanggapi hal tersebut, Bidan Ruly akhirnya memberikan klarifikasi kepada awak media. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan pengelolaan maupun operasional SPPG Tertek 2.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (15/3/2026), Bidan Ruly menyatakan keterkejutannya karena namanya disebut dalam video yang beredar luas tersebut.

“Saya juga kaget kenapa nama saya disebut-sebut dalam video tersebut. Untuk itu saya tegaskan bahwa saya tidak ada hubungan atau sangkut pautnya dengan SPPG tersebut. Sekali lagi saya benar-benar tidak ada hubungan sama sekali,” ujar Bidan Ruly.

Ruly menjelaskan bahwa penyebutan namanya diduga berasal dari unggahan seseorang yang mengaku sebagai wali murid di SDN 1 Tertek. Unggahan itu kemudian menyebar luas di media sosial hingga memicu berbagai spekulasi di masyarakat.

“Yang jelas saya sangat menyayangkan adanya informasi tersebut, karena tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya kepada saya,” ungkapnya kepada wartawan.

Bidan Ruly juga mengaku merasa keberatan atas pencantuman namanya dalam video yang viral tersebut.

“Sebenarnya saya juga keberatan, mas,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menyampaikan tidak berniat memperpanjang persoalan tersebut dengan menempuh jalur hukum. Ia berharap klarifikasi yang disampaikannya dapat meluruskan informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Tidak usah,” jawabnya singkat saat ditanya mengenai kemungkinan langkah tuntutan atau upaya hukum.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang menyangkut nama seseorang, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di ruang publik.

Dengan klarifikasi tersebut, Bidan Ruly kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dengan operasional SPPG Tertek 2 yang belakangan menjadi sorotan publik.

Untuk diketahui, dalam video yang beredar pada Kamis (12/3/2026), terlihat porsi makanan yang dinilai sangat minim, yakni hanya berupa potongan ayam kecil, sepotong tempe bacem, dan satu buah jeruk peras. Kondisi tersebut memicu kekecewaan sejumlah orang tua wali murid yang mempertanyakan kualitas program yang seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan gizi cukup dan mencerdaskan bangsa kalau menunya seperti ini? Begini kok tidak mau dikatakan sebagai ajang korupsi,” ujar pengunggah video dengan nada kecewa.

Selain porsi yang dinilai jauh dari memadai, sorotan juga tertuju pada jenis buah yang disajikan. Jeruk yang diberikan disebut sebagai jeruk peras, bukan jeruk buah seperti umumnya, sehingga dikhawatirkan memiliki tingkat keasaman tinggi yang berpotensi memicu sakit perut atau masalah pada gigi anak-anak. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Ratusan Warga PSHT Gedangsewu Turun ke Jalan, Takjil Ludes Dibagikan dalam Hitungan Menit

Published

on

TULUNGAGUNG — Suasana Ramadan di Kabupaten Tulungagung terasa semakin hangat dengan aksi berbagi takjil yang digelar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, pada Sabtu sore (14/3/2026).

Ratusan paket takjil dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas di ruas jalan utama Nggledhuk–Kendalbulur. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, sehingga dalam waktu kurang dari 10 menit seluruh paket takjil yang disiapkan panitia langsung habis dibagikan.

Kegiatan sosial tersebut diikuti ratusan anggota PSHT Rayon Gedangsewu yang turun langsung ke jalan. Dengan mengenakan seragam kebesaran organisasi, para anggota tampak bersemangat membagikan takjil kepada para pengendara, pejalan kaki, hingga warga sekitar yang melintas.

Aksi sederhana ini menghadirkan suasana kebersamaan dan guyub rukun yang menjadi ciri khas masyarakat Tulungagung. Tidak terlihat sekat antara anggota organisasi dan masyarakat umum. Semua larut dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan.

Para pengguna jalan pun menyambut positif kegiatan tersebut. Salah satunya Rohman, pengendara yang kebetulan melintas saat pembagian takjil berlangsung.

“Terima kasih atas pembagian takjilnya. Semoga PSHT semakin dicintai masyarakat,” ujarnya.

Setelah kegiatan berbagi takjil selesai, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Ratusan anggota PSHT Gedangsewu berkumpul menikmati hidangan sederhana dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.

Koordinator Kepelatihan PSHT Gedangsewu, Tomi Yulianto, dalam sambutannya sebelum momen buka bersama, menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas partisipasi para anggota.

“Terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah meluangkan waktu untuk hadir mangayubagyo acara PSHT Rayon Gedangsewu,” ungkapnya.

Ia juga berharap ke depan PSHT Rayon Gedangsewu semakin kompak dan solid dalam menjaga nilai-nilai persaudaraan.

“Harapan kami selaku koordinator kepelatihan sekaligus mewakili pengurus, semoga ke depannya PSHT Rayon Gedangsewu tambah kompak, guyub rukun, dan solid,” tambahnya.

Tradisi berbagi takjil dan buka bersama di bulan Ramadan ini telah menjadi agenda rutin PSHT Gedangsewu setiap tahun. Selain mempererat hubungan antaranggota, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Bagi PSHT Gedangsewu, Ramadan bukan sekadar momentum ibadah, tetapi juga kesempatan untuk menebar kebaikan. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, mereka ingin menunjukkan bahwa pesilat sejati tidak hanya tangguh di gelanggang, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat pun berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan. Selain membantu para pengguna jalan yang sedang menjalankan ibadah puasa, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara organisasi dan warga.

Dengan semangat kebersamaan yang kuat, PSHT Gedangsewu membuktikan bahwa kegiatan sederhana seperti berbagi takjil mampu menghadirkan kebahagiaan dan memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. (Abd/Red)

Continue Reading

Redaksi

Skandal THR dan Solar di DLH Tulungagung: Anak Kepala Dinas Diduga Otak Pungli

Published

on

TULUNGAGUNG— Beredarnya proposal THR dan pencurian solar oleh oknum petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung berbuntut panjang. Nama Zidny, sopir truk sampah yang disebut-sebut sebagai anak Kepala Disdukcapil, mendadak jadi sorotan publik.

Praktik yang diduga mengarah pada pungutan liar (pungli) ini pertama kali terungkap setelah beredarnya proposal berjudul “Pengajuan Tunjangan Hari Raya (THR) Petugas Kebersihan”. Dokumen tersebut disebut-sebut diedarkan secara masif ke kantor dinas, puskesmas, hingga sekolah di Kabupaten Tulungagung.

Namun yang lebih mencengangkan, Zidny tak hanya dikaitkan dengan peredaran proposal THR nakal tersebut. Ia juga diduga menjadi aktor di balik maraknya pencurian bahan bakar solar pada armada truk pengangkut sampah milik DLH.

“Saya juga dapat foto edarannya dari beberapa dinas lainnya,” ujar Edi, Kepala UPT depo pengangkutan sampah Kabupaten Tulungagung.

Sementara itu, Kepala Bidang terkait di DLH Tulungagung, Ginanjar, justru memberikan pernyataan yang mengundang tanya.

Ia mengaku tidak mengetahui praktik tersebut meskipun kabarnya sudah berlangsung lama di lingkungan kerjanya.

“Saya tidak tahu kalau ternyata depo pengangkutan sampah melakukan hal tersebut. Nanti akan kita lakukan perbaikan. Terima kasih atas informasinya,” ujarnya.

Praktik meminta THR kepada instansi lain ini jelas melanggar aturan. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan tersebut masuk kategori gratifikasi yang melanggar kode etik bahkan berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025 serta kebijakan terbaru tahun 2026 pun dengan tegas melarang ASN meminta atau menerima dana dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan.

Masyarakat Tulungagung kini geram. Pasalnya, dua kasus mencolok terjadi di institusi yang sama dengan melibatkan nama yang sama. Apalagi yang bersangkutan disebut-sebut memiliki koneksi dengan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung.

“Jika benar ada oknum sopir yang merupakan anak pejabat terlibat dalam dua kasus ini, publik berhak mendapat penjelasan. Jangan sampai ada upaya menutup-nutupi,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Inspektorat maupun pihak berwenang lainnya. Namun sorotan publik kini tertuju pada langkah konkret Pemkab Tulungagung dalam mengusut tuntas dugaan maling solar dan pungli THR yang mencoreng wajah birokrasi ini. Akan ada oknum yang dipecat, atau justru kasus ini bakal menguap begitu saja. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending