Jawa Timur
ASN Ikut Penjaringan Calon Bupati Tulungagung, Pengamat Politik : Langgar UU dan Akan Surati Kementerian

TULUNGAGUNG, 90detik.com – Kondisi politik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang bakal dilaksanakan pada November 2024 mendatang di Kabupaten Tulungagung semakin memanas.
Setelah proses penjaringan bakal calon (Balon) yang dilakukan salah satu partai politik ada nama aparatur sipil negara (ASN) yang ikut serta dalam penjaringan Balon.
Hal ini menjadi perhatian khusus Nanang Rohmat salah satu pemerhati politik di Tulungagung. Ia menegaskan sebagai ASN secara terang dan nyata telah melakukan pendekatan kepada partai politik dan diduga melanggar SKB dengan sanksi sedang yaitu melanggar pasal 9 ayat 2 UU. No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Caption Foto : Ilustrasi Kursi Bupati Tulungagung.
”PJ Bupati kayaknya kurang memahami bahwa hak seseorang itu dibatasi pula oleh UU. Begitu pula hak seseorang yang menjadi ASN. Jika warga umum boleh menjadi anggota Partai Politik sebagai hak maka ASN dilarang menjadi anggota partai politik karena statusnya sebagai ASN harus netral sebagai mana di atur dalam Undang undang,” terang Nanang Rohmat pada Jum’at (26/04).
Nanang juga menyampaikan, jika ada ASN yang mendaftar dalam proses penjaringan bakal calon (Balon) bupati dan wakil Bupati oleh partai politik (Parpol) yang mensyaratkan harus menjadi anggota dengan bukti memiliki KTA.
”Jika Balon itu kemudian memasukkan berkas dengan lengkap dan dinyatakan sebagai peserta seleksi maka diduga ASN tersebut telah menjadi anggota partai dan harus sudah mengundurkan diri sebagai ASN atau diberhentikan dengan tidak hormat,” terang pria yang juga sebagai politikus ini.
Pihaknya menjelaskan ada tiga pelanggaran sekaligus yang telah dilakukan, pada form pendaftaran ada persyaratan menjadi keanggotaan partai.
”Artinya jika ASN yang memasukkan atau melanjutkan pendaftaran diduga telah menjadi anggota partai dan harus mundur atau diberhentikan dengan tidak hormat. Parpol pun jika mengeluarkan KTA kepada ASN yang belum mengundurkan diri diduga juga melakukan pelanggaran,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini sudah diatur dalam surat keputusan bersama tiga kementerian. Dirinya juga sangat menyayangkan sikap PJ Bupati Tulungagung, yang terkesan melakukan pembiaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang mengikuti proses tersebut.
”Aturannya jelas PJ Bupati juga harus punya sikap yang jelas. Karena tugas dia juga menegakkan aturan.
Ya kalau PJ Bupati melakukan pembiaran saya akan menyurati Menpan RB dan Kemendagri. Serta pihak terkait lainnnya. Intinya saya menuntut aturan SKB 3 menteri ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (Red/JK)
Editor: JK
Jawa Timur
Truk Tangki BBM Terbalik di JLS Tulungagung, Sopir Hilang dan Solar 6.000 Liter Diselidiki Polisi

Tulungagung – Sebuah truk tangki pengangkut BBM terguling ke parit di Jalur Lintas Selatan (JLS) arah Pantai Midodaren, Kecamatan Besuki, Jumat (28/11/2025) sekitar pukul 05.30 WIB. Truk tersebut gagal menanjak, kehilangan tenaga, lalu mundur tak terkendali hingga akhirnya terbalik. Saat polisi tiba di lokasi, sopir sudah tidak ditemukan.
Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Mohammad Taufik Nabila mengatakan kondisi truk dalam keadaan terbalik tanpa pengemudi di sekitar lokasi. Evakuasi memakan waktu berjam-jam. Petugas baru bisa memindahkan sekitar 6.000 liter solar ke truk kosong pada pukul 10.00 WIB sebelum kendaraan ditarik ke gudang laka Satlantas.
Dalam pemeriksaan administrasi, polisi menemukan kejanggalan serius. Plat nomor AG 9462 UT yang menempel di truk tidak cocok dengan data STNK yang seharusnya AG 9642 UT. Warna kendaraan juga berbeda antara dokumen dan kondisi sebenarnya. Polisi memastikan pelat nomor tidak sesuai merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana dua bulan atau denda Rp500 ribu. Selain itu, nopol yang terpasang tercatat mati pajak sejak 2018, sementara STNK asli kendaraan justru masih aktif hingga 2029.
Sementara itu pencarian sopir terus dilakukan, namun hingga kini keberadaannya misterius. Informasi yang menyebut sopir sempat dirawat di puskesmas tidak terbukti setelah polisi mengecek tiga puskesmas dan dua rumah sakit tanpa hasil. Polisi belum bisa memastikan apakah sopir melarikan diri atau mengalami luka dan belum terdeteksi.
Di sisi lain, legalitas 6.000 liter solar yang diangkut juga menjadi sorotan. Sampel BBM sudah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dan laboratorium pembanding lainnya. Polisi belum bisa memastikan apakah solar tersebut masuk kategori subsidi atau industri, mengingat prosedur distribusi dua jenis BBM itu diatur ketat. Pihak yang mengaku dari PT Ganani—pemilik kendaraan—telah menghubungi polisi dan diminta hadir dengan membawa dokumen lengkap serta sopir yang bertanggung jawab.
Kepala Unit Meteorologi Legal Tulungagung, Mohammad Salman, menilai pengangkutan BBM tersebut tidak sesuai ketentuan karena truk tidak dilengkapi label atau keterangan jenis BBM. Insiden ini memicu perhatian publik karena berpotensi terkait penyimpangan distribusi bahan bakar. Polisi menegaskan penyelidikan akan dilanjutkan sampai tuntas, baik terkait status solar maupun pelanggaran administrasi kendaraan yang ditemukan.
Hilangnya sopir dan temuan dokumen kendaraan yang tidak sesuai membuat kasus ini semakin janggal. Publik kini menunggu hasil uji laboratorium yang akan mengungkap apakah solar tersebut benar untuk kebutuhan industri atau justru solar subsidi yang disalurkan secara ilegal.
Menjadi sebuah pertanyaan besar, akankah kasus ini dapat membuka tabir kelangkaan BBM subsidi yang selama ini menghantui masyarakat Tulungagung, serta membuka tabir siapakah sosok kuat dibelakang penyelundupan BBM bersubsidi. Masyarakat Tulungagung menunggu gerak cepat dan tegas Polres Tulungagung untuk tidak tebang pilih. (Abd/Red)
Jawa Timur
Libatkan Awak Media dalam Kampanye Germas, Blitar Serius Tekan Prevalensi Perokok

BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), menggencarkan upaya pengurangan perilaku merokok yang menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular.
Komitmen ini ditegaskan dalam Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digelar di Aula Dinkes setempat, pad Jumat (28/11).
Pertemuan yang dihadiri sejumlah media dari Blitar Raya ini bertujuan membangun sinergi strategis untuk memperluas penyebaran informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
dr. Miftakhul Huda, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Blitar, dalam paparannya menyatakan bahwa upaya menekan angka perokok, terutama di kalangan remaja, memerlukan peran aktif semua pihak.
“Kami terus mendorong berbagai program dan edukasi untuk menekan angka perokok. Pengurangan perilaku merokok harus dimulai dari kesadaran individu dan lingkungan sekitar. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, merokok masih menjadi ancaman serius yang berkontribusi pada beban penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan kanker. Oleh karena itu, pendekatan tidak bisa lagi hanya mengandalkan imbauan semata.
Senada dengan hal tersebut, narasumber lainnya, Anggitditya Putranto, menekankan pentingnya edukasi yang tepat dan berkelanjutan.
“Banyak masyarakat yang sebenarnya tahu rokok berbahaya, namun belum memiliki dorongan kuat untuk berhenti. Di sinilah pentingnya edukasi yang tepat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa Germas menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong gaya hidup sehat, yang tidak hanya bebas rokok, tetapi juga diimbangi dengan peningkatan aktivitas fisik dan pola makan seimbang.
Melalui kolaborasi yang erat dengan media massa, Dinkes Kabupaten Blitar berharap pesan hidup sehat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Harapannya, upaya kolektif ini mampu menggerakkan kesadaran warga Blitar untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan, menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan berkualitas. (JK/Red)
Jawa Timur
Wabup Tulungagung Buka Pelatihan Penguatan Pengurus Koperasi Merah Putih 2025, Tekankan Tata Kelola dan Kemandirian Desa

- Pemahaman tata kelola koperasi yang baik, tertib, dan sesuai regulasi.
- Kemampuan mengembangkan unit usaha produktif sesuai potensi desa.
- Komitmen mempercepat kemandirian ekonomi desa melalui penguatan peran koperasi.
Nasional2 hari agoPolemik Pemulangan Pasien Kritis Memanas, RSUD dr. Iskak Tulungagung Paparkan Hasil Audit Internal
Redaksi4 hari agoPinka Kian Kumuh, Warga Geram PKL Tinggalkan Tenda dan Sampah Usai Jualan
Jawa Timur5 hari agoAroma Korupsi dan Kerusakan Lingkungan: Protes Warga Ngepoh Meletup soal Proyek Shangrila Memorial Park
Redaksi2 minggu agoMeresahkan! Copet Berkedok Wartawan Gadungan Ditangkap di Tengah Keramaian HUT Tulungagung
Redaksi4 hari agoJebakan Maut! Jalan Baru ke Segawe Berlumpur, Truk Galian C Diduga Biang Kerok
Redaksi5 hari agoRatusan Komunitas Jazz GE8 Jatim Meriahkan Anniversary ke-2 di Ranting Sewu Pasuruan
Nasional3 minggu agoKKMP Suarakan Kekhawatiran, Pemkab Blitar Pastikan MBG Tidak Dikuasai Mafia Pangan
Jawa Timur1 minggu agoKemeriahan Parade Drumb Band 2025, Kostum Paspampres RA Al-Huda Sobontoro Curi Sorotan













