BLITAR – Kapolres Blitar mengikuti kegiatan Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kakorbinmas Baharkam Polri bersama seluruh Bhabinkamtibmas, pada Kamis (16/4).

Kegiatan Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Kakorbinmas Baharkam Polri (Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., S.I.K., M.H) dengan agenda utama memberikan arahan dan penekanan tugas kepada para Bhabinkamtibmas dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah masing-masing serta menekankan :

– Laksanakan Deteksi Dini

– Problem Solving

– Pemolisian Masyarakat

Dalam kegiatan tersebut, personel Satbinmas dan Bhabinkamtibmas Polres Blitar mengikuti jalannya Zoom Meeting dengan penuh semangat dan antusias, guna menyerap setiap arahan yang disampaikan.

Kapolres Blitar AKBP Rivanda melalui Kasat Binmas AKP Indrayana menyampaikan bahwa kegiatan Zoom Meeting ini merupakan sarana penting dalam menyamakan persepsi serta meningkatkan kinerja anggota di lapangan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh Bhabinkamtibmas dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas pembinaan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas kamtibmas,” ujar AKP Indrayana.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan Zoom Meeting seperti ini rutin dilaksanakan, baik secara daring maupun luring, sebagai bentuk penguatan komunikasi dan koordinasi antara Mabes Polri dengan jajaran di daerah.

Dengan adanya arahan langsung dari Kakorbinmas Baharkam Polri, diharapkan peran Bhabinkamtibmas semakin maksimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. (Jef/Red)

KOTA BLITAR – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Polres Blitar Kota melalui Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan stok dan harga LPG serta BBM bersubsidi di sejumlah titik di wilayah hukum Polres Blitar Kota, pada Kamis (16/4).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kanit Pidekter Sat Reskrim, Iptu Yuno Sukaito, S.IP, bersama anggota serta melibatkan instansi terkait, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dan perwakilan Hiswana Migas Kediri.

Pengecekan dilakukan di beberapa lokasi strategis, yakni SPBU Kebonrojo, Toko 19 di Jalan Dr. Wahidin, serta Hotel Puri Perdana, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Dari hasil pemantauan di SPBU Kebonrojo, diketahui stok BBM bersubsidi dalam kondisi mencukupi, dengan rincian Pertalite sebanyak 22.000 liter dengan harga Rp10.000 per liter dan Bio Solar sebanyak 10.000 liter dengan harga Rp 6.800 per liter.

Sementara itu, di Toko 19 yang merupakan pangkalan LPG 3 kilogram, saat dilakukan pengecekan diketahui stok dalam kondisi kosong.

Namun demikian, distribusi dari agen PT Pandu Anugrah Inti berjalan lancar dengan pengiriman sekitar tiga kali dalam seminggu, masing-masing sekitar 100 tabung. Harga jual LPG 3 kilogram di lokasi tersebut tercatat sebesar Rp18.000 per tabung.

Petugas juga melakukan pengecekan di Cafe Kalapadi yang berada di Hotel Puri Perdana, yang diketahui menggunakan LPG non-subsidi, yakni 1 tabung LPG 50 kilogram dan 2 tabung LPG 12 kilogram untuk kebutuhan operasional.

Secara umum, hasil pengecekan menunjukkan bahwa ketersediaan stok serta harga LPG dan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Blitar Kota dalam kondisi aman dan terkendali. Selain itu, tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun LPG 3 kilogram.

Polres Blitar Kota akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran serta mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 2026.(Jef/Red)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam kasus Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Tak hanya memeras pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten, Gatut kini juga diduga meminta uang dari pihak sekolah dan kecamatan di Tulungagung, Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaganya tengah mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan sang bupati terhadap calon kepala sekolah dan camat.

“Ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati kepada pihak-pihak di sekolah dan kecamatan. Artinya, ada label harganya untuk jabatan-jabatan kepala sekolah ataupun camat. Ini yang terus kami dalami dan telusuri,” ujar Budi di Jakarta, pada Rabu (15/4).

Menurut Budi, KPK sangat membutuhkan dukungan masyarakat agar proses penyidikan berjalan lancar. Masyarakat diharapkan berani melapor jika mengetahui adanya praktik serupa.

Kasus ini terus dikembangkan. KPK mengimbau masyarakat Tulungagung yang merasa menjadi korban pemerasan untuk segera melapor.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi senyap itu, petugas mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adik kandungnya, Jatmiko Dwijo Saputro, yang juga anggota DPRD Tulungagung.

Sehari setelah OTT, tepatnya 11 April 2026, KPK membawa Gatut, adiknya, serta 11 orang lainnya ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Pada hari yang sama, KPK resmi menetapkan Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG), sebagai tersangka.

Modus Surat Pengunduran Diri Bermaterai

KPK menduga Gatut Sunu memeras 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan modus yang cukup licik. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan status aparatur sipil negara (ASN). Surat itu sudah bermaterai, tetapi tanggalnya sengaja dikosongkan.

Dengan surat “waktu bom” itu, Gatut diduga dengan mudah menekan para pejabat untuk menyetor uang. Hasil sementara, KPK menduga Gatut telah mengumpulkan uang sebesar Rp 2,7 miliar dari target total Rp 5 miliar dari 16 OPD. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo