Nasional
Rasa Bukan Sekadar Selera: Evaluasi Rasa dalam Program MBG, Harus Layak Disantap

TULUNGAGUNG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai perhatian, bukan karena kasus keracunan atau pelanggaran standar gizi, tapi karena keluhan terkait selera rasa makanan yang disajikan.
Salah satu suara yang mencuat berasal dari KH. Roba’i, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Lamongan, dalam grup WhatsApp “Sinergi Aswaja”.
Dengan gaya santai namun tajam, KH. Roba’i menulis:
“Makanan MBG siang ini. Ada semongko kotak. Ada tempe kotak. Segede kotak buah dadu. Ada dua lauk. Karena anaknya tidak mau, maka dibuntel ibunya. Angen-angenku, MBG itu makan bergizi gratis apa makan barokah gratis… Kata orang tuanya, daripada dikasih makan, mending sekolahnya saja yang gratis. Daripada makan seperti ini”, tulisnya.
Saya telah meminta izin kepada beliau untuk mengutip isi pesan ini. Bahkan, beliau turut membagikan foto makanan MBG yang disajikan hari itu: ada lauk, sayur, dan potongan buah semangka.
Jika ditilik dari standar gizi dan keseimbangan menu, tidak ada yang salah. Lalu, mengapa banyak anak-anak menolak makanannya?
Selera Generasi Z yang Berubah.
Sebagai pengamat sekaligus pemerhati kebijakan publik dan anak, saya melihat fenomena ini sebagai benturan antara niat baik program dan selera generasi penerima manfaat.
Kita tidak sedang bicara soal kualitas gizi atau kelayakan pangan, tapi selera anak zaman sekarang Generasi Z.
Anak-anak masa kini terbiasa dengan makanan cepat saji, berbumbu kuat, dan tinggi MSG. Di kantin-kantin sekolah, menu favorit mereka adalah mi instan, sosis, nugget, atau jajanan siap saji yang kaya rasa, meski miskin gizi. Maka ketika mereka disuguhi makanan bergizi tanpa MSG, reaksi mereka adalah: “tidak enak”.
Akhirnya, makanan MBG yang sudah sesuai standar gizi dan sehat, hanya dibuka, dilihat, diambil buahnya, lalu ditumpuk atau dibuang.
Padahal, makanan itu disiapkan dengan dana negara dan semangat kemanusiaan tinggi dari para relawan dapur SPPG.
Solusi: Gizi Tetap, Rasa Harus Diramu.
Saya tidak mengatakan bahwa makanan MBG tidak layak. Justru sebaliknya. Namun saya menyarankan agar para ahli gizi di dapur SPPG mulai memasukkan aspek rasa sebagai indikator penting, di samping nilai gizi.
Saya menghubungi salah satu ahli gizi dapur SPPG Kedungwaru, Tulungagung, Mbak Yeni, untuk meminta pandangannya. Ia menjawab:
“Perpaduan yang seimbang dari gula, garam, bumbu dan rempah, serta penggunaan kaldu alami dari daging ayam tanpa lemak atau daging sapi, sangat membantu meningkatkan cita rasa tanpa MSG”, jawabnya.
Saya sepakat. Rasa tidak harus berasal dari MSG. Kaldu ayam, kaldu sapi, jamur, atau udang dapat menjadi sumber rasa yang alami. Rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, serai, daun salam, daun jeruk, kunyit, bahkan cengkeh dan kayu manis jika diracik tepat, bisa menciptakan rasa nikmat yang tetap sehat.
Perlu Evaluasi Harian Menu MBG.
Sudah saatnya para ahli gizi di dapur SPPG tidak hanya membuat menu berdasarkan angka kecukupan gizi, tapi juga melakukan evaluasi harian terhadap sisa makanan.
Menu apa yang paling banyak ditinggalkan? Mengapa anak-anak menolak? Apakah karena tampilan, rasa, atau tekstur?
Dengan data sisa makanan yang dicatat secara disiplin, para penyusun menu bisa menganalisis preferensi anak-anak.
Bukan untuk menurunkan kualitas gizi, tetapi untuk menyesuaikan pendekatan rasa agar lebih diterima lidah anak-anak masa kini.
Penutup: MBG Harus Relevan dengan Realitas.
Program MBG adalah langkah besar dan mulia dalam membangun generasi sehat dan cerdas. Namun agar tidak ditolak oleh mereka yang menjadi target utamanya, perlu pendekatan baru dalam strategi rasa.
Program gizi tidak boleh lepas dari selera anak-anak sebagai penerima manfaat. Kita tidak bisa menyamaratakan lidah generasi lama dan generasi sekarang.
Maka para ahli gizi dan pengelola SPPG harus berani berinovasi, belajar kembali, dan berkhidmat lebih dalam agar makanan sehat tidak hanya layak gizi, tapi juga layak disantap. (DON/Red)
Oleh: Imam Mawardi Ridlwan
Dewan Pembina Yayasan Bhakti Relawan Advokat Pejuang Islam
Nasional
Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

JAKARTA – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, pada Kamis (19/11).
“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.
Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla
Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.
Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal
Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:
* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.
* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.
* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.
* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.
Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.
Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.
Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.(Hms/DON)
Nasional
POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

JAKARTA – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.
Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., menilai bahwa keberhasilan program Poliran perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Menurutnya, peningkatan keterampilan atau skill menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Ketika Poliran berjalan, sumber daya manusianya sudah harus disiapkan. Skill menjadi kata kunci agar ketika lapangan kerja semakin banyak dibuka, masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, kehadiran Polri juga penting untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif,” ujar Timboel.
Ia menambahkan, terciptanya keamanan dan kepastian dalam dunia industri juga dapat meningkatkan kepercayaan investor.
Selama ini, pelaku usaha masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai biaya tidak semestinya.
Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari praktik tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih nyaman.
“Kalau persoalan-persoalan seperti pungli dan biaya-biaya tidak semestinya bisa diatasi, tentu pengusaha akan merasa lebih nyaman. Ini juga bisa menjadi contoh positif bagi investor lain untuk masuk dan mengembangkan usahanya,“ujarnya.
“Harapan kita, Poliran dapat memberikan jaminan bahwa dunia industri berjalan aman, sehingga investasi tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat,” tutupnya.(Hms/DON)
Jawa Timur
PSMP Desak DPRD Lumajang Gelar RDP dengan Pemkab, Soroti Lemahnya Penyerapan APBD 2026

LUMAJANG – Rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP).
Melihat kondisi tersebut, PSMP mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang agar segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan anggaran.
Desakan tersebut dinilai penting mengingat APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan materi evaluasi APBD 2026 yang dihimpun PSMP, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III tercatat sebesar 52,48 persen dari total pagu sekitar Rp2,346 triliun. Bahkan, realisasi belanja modal disebut baru mencapai 11,58 persen atau sekitar Rp24,36 miliar dari pagu Rp210,48 miliar.
Angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.
Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, menilai DPRD tidak boleh hanya menjalankan fungsi legislasi dan pembahasan anggaran, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi.
“Karena itu, kami mendesak DPRD Lumajang segera mengagendakan RDP dengan Pemkab Lumajang. Jangan sampai persoalan rendahnya penyerapan APBD hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa ada evaluasi dan penjelasan yang konkret. DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari OPD terkait,” ungkap Didik.
Lebih lanjut, PSMP mengusulkan agar pelaksanaan RDP nantinya tidak hanya melibatkan unsur DPRD dan jajaran Pemkab Lumajang. DPRD juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik dengan mengundang tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, serta insan pers.
Menurut Didik, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar persoalan pengelolaan APBD dapat diketahui secara terbuka, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
“RDP ini jangan hanya menjadi forum formalitas antara DPRD dan pemerintah daerah. Kami berharap tokoh masyarakat, LSM, organisasi mahasiswa, dan media juga dilibatkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui secara langsung bagaimana anggaran yang bersumber dari rakyat dikelola, apa saja kendalanya, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Lumajang,” tegasnya.
Ia juga menilai keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.(DD/Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Hukum18 jam agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa4 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi













