Jakarta — Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo terus merembet ke lingkar inti birokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memanggil Penjabat Sekretaris Daerah Tulungagung, Soeroto, sebagai saksi dalam pengembangan perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur di Surabaya.

“Pemeriksaan atas nama SO selaku Pj Sekda Tulungagung,” ujarnya kepada media, Kamis(23/4).

Tak hanya Sekda, KPK juga memanggil sejumlah pejabat strategis lainnya, mulai dari kepala dinas hingga pejabat pengelola keuangan. Di antaranya Kepala Disperindag Tulungagung Fajar Widiyanto, mantan Kepala Bapenda Suko Winarno, Kepala BPKAD Dwi Hari Subagyo, serta sejumlah pejabat bagian umum dan bendahara di lingkungan Setda.

Pemanggilan ini mempertegas bahwa penyidikan KPK tidak berhenti pada aktor utama, melainkan menelusuri kemungkinan keterlibatan sistemik di tubuh birokrasi Pemkab Tulungagung.

Kasus ini sendiri mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 10 April 2026.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.

Sehari berselang, KPK menetapkan Gatut Sunu bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.

Modus yang diungkap tergolong sistematis. KPK menduga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dipaksa menandatangani surat pengunduran diri bermeterai tanpa tanggal. Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai alat tekanan untuk memuluskan praktik pemerasan.

Dari skema itu, Gatut Sunu diduga telah mengumpulkan uang hingga Rp2,7 miliar dari target Rp5 miliar yang dibebankan kepada 16 kepala OPD.

Dengan semakin banyaknya pejabat yang diperiksa, kasus ini mengarah pada dugaan praktik terstruktur yang melibatkan lebih dari sekadar individu. KPK kini dihadapkan pada tantangan membongkar apakah skandal ini merupakan aksi personal atau bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih luas di pemerintahan daerah. (By/DON)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG — Tekanan terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung kian menguat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sedikitnya 20 pejabat secara maraton selama tiga hari di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, dalam penyidikan dugaan praktik pemerasan yang diduga terjadi di internal pemerintahan daerah.

Gelombang pemeriksaan ini disebut sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sebelumnya telah menyeret sembilan pejabat untuk dimintai keterangan.

Dugaan pemerasan tersebut berkaitan dengan pembuatan surat pernyataan pengunduran diri terhadap 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) indikasi awal adanya tekanan sistemik di lingkup birokrasi.

Pelaksana Tugas, Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, membenarkan adanya pemeriksaan intensif tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara detail materi yang digali penyidik.

“Iya benar, pemeriksaan berlangsung selama tiga hari di BPKP Surabaya. Kami belum mengetahui detail materi pemeriksaannya,” ujarnya, Kamis,(23/4).

Minimnya informasi yang diterima pemerintah daerah memunculkan tanda tanya besar. Sejumlah pejabat bahkan dilaporkan tidak masuk kantor karena memenuhi panggilan KPK, memperlihatkan skala penyidikan yang tidak biasa.

KPK sendiri belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, intensitas pemeriksaan yang meningkat tajam mengisyaratkan bahwa kasus ini tidak berhenti pada level permukaan. Ada dugaan kuat bahwa praktik pemerasan tersebut melibatkan jaringan yang lebih luas di tubuh birokrasi.

Jika benar terbukti, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal terbesar di lingkungan Pemkab Tulungagung dalam beberapa tahun terakhir mengguncang kepercayaan publik sekaligus menguji komitmen bersih-bersih di pemerintahan daerah. (DON/Red)

TULUNGAGUNG— Pondok Pesantren Hidayatut Thullab (Pondok Tengah) dan Darissulaimaniyah (Pondok Lor/Utara) di Desa Kamulan, Trenggalek, merupakan representasi penting dari jaringan ulama Mataraman yang terbentuk melalui migrasi bangsawan-santri sejak akhir abad ke-18.

Dalam konteks ini, sosok Sunan Wilis tidak dapat dipisahkan dari simpul sejarah yang lebih luas termasuk keterkaitannya dengan Kalangbret di Tulungagung.

Tulisan ini berupaya menelusuri keterhubungan tersebut melalui pendekatan historiografi lokal, yang memadukan tradisi lisan, genealogi keluarga, serta pembacaan kontekstual atas dinamika politik Jawa pasca-runtuhnya hegemoni Mataram Islam dan dampak Perang Jawa (1825–1830).

Jejak historis Sunan Wilis bermula dari figur Ki Bagus Mukmin, seorang bangsawan Mataram yang dalam tradisi lokal diyakini memiliki hubungan kekerabatan dengan lingkar dalam keraton pada masa Pakubuwana II atau III. Ki Bagus Mukmin dimakamkan di Kalangbret, Tulungagung sebuah situs yang hingga kini menjadi penanda penting jaringan awal dakwah Islam di kawasan Mataraman.

Dari Kalangbret inilah garis genealogis dan spiritual berlanjut kepada putranya, Kyai Ahmad Yunus atau Sunan Wilis. Jika Kalangbret dapat dipahami sebagai titik asal genealogis, maka Kamulan adalah titik ekspansi dakwah.

Sekitar tahun 1790 M, Sunan Wilis membuka hutan (babat alas) di wilayah Kamulan dan mendirikan Pondok Pesantren Hidayatut Thullab. Peristiwa ini bukan sekadar pembukaan lahan fisik, tetapi juga pembentukan ruang sosial baru: dari wilayah yang sebelumnya bercorak kekuasaan lama menjadi pusat spiritual dan pendidikan Islam.

Keterkaitan Sunan Wilis dengan Kalangbret tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga simbolik. Kalangbret menjadi representasi kesinambungan antara tradisi aristokrasi Mataram dan transformasinya ke dalam bentuk otoritas religius.

Dalam konteks ini, Kalangbret dapat dipandang sebagai “rahim sejarah” yang melahirkan jaringan ulama baru di wilayah selatan Jawa Timur. Dari sana, muncul figur-figur yang tidak lagi berperan sebagai elite politik, tetapi sebagai elite religius mengalihkan basis legitimasi dari kekuasaan ke ilmu dan dakwah.

Relasi Kalangbret dengan Kamulan semakin jelas ketika ditarik dalam jaringan yang lebih luas bersama Srigading, Bolorejo. Di wilayah ini dikenal sosok Syekh Basyaruddin, ulama karismatik yang diyakini memiliki hubungan dengan Ki Bagus Mukmin.

Keterhubungan antara tiga titik Kalangbret, Srigading, dan Kamulan membentuk apa yang dapat disebut sebagai “segitiga dakwah Mataraman”. Jaringan ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di wilayah ini tidak berlangsung secara sporadis, melainkan melalui pola yang terstruktur: berbasis keluarga, sanad keilmuan, dan patronase ulama.

Dalam kerangka ini, Sunan Wilis bukanlah figur yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari mata rantai panjang transmisi keilmuan dan spiritual.

Perang Jawa (1825–1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro menjadi momentum penting dalam memperkuat jaringan pesantren di Jawa Timur. Kekalahan perang tersebut memicu migrasi besar-besaran para pengikut Diponegoro, termasuk kalangan ulama dan santri.

Kamulan menjadi salah satu titik tujuan migrasi tersebut. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Kyai Aliyil Murtadho (Mbah Dongali) dan Kyai Abdul Salam (Mbah Dulsalam), yang merupakan menantu Sunan Wilis, menandai fase konsolidasi pesantren.

Jika fase awal Kamulan adalah fase babat alas, maka pasca-Perang Jawa adalah fase institusionalisasi di mana pesantren mulai berkembang sebagai pusat pendidikan dengan sistem pengajaran kitab kuning yang lebih terstruktur.

Dari rahim sejarah yang sama, kemudian lahir dua entitas pesantren: Pondok Tengah (Hidayatut Thullab) dan Pondok Lor (Darissulaimaniyah). Keduanya menunjukkan bahwa satu akar genealogis dapat melahirkan diferensiasi institusional tanpa memutus sanad keilmuan.

Fenomena ini menegaskan bahwa tradisi pesantren memiliki mekanisme internal untuk berkembang, beradaptasi, dan tetap menjaga kesinambungan nilai.

Pesantren sebagai Reproduksi Elite Religius.

Kasus Kamulan memperlihatkan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga ruang reproduksi elite religius. Transformasi dari bangsawan Mataram menjadi kiai pesantren menunjukkan adanya pergeseran basis legitimasi: dari politik ke spiritual.

Dalam konteks ini, hubungan Sunan Wilis dengan Kalangbret menjadi kunci untuk memahami bagaimana identitas aristokrasi tidak hilang, melainkan bertransformasi dalam bentuk baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Hubungan antara Sunan Wilis dan Kalangbret bukan sekadar cerita asal-usul, melainkan cerminan dari dinamika besar sejarah Jawa: migrasi, transformasi, dan adaptasi.

Dari Kalangbret ke Kamulan, dari bangsawan ke ulama, dari pusat kekuasaan ke pusat keilmuan semuanya menunjukkan satu benang merah: keberlanjutan tradisi dalam bentuk yang terus berubah.

Di situlah letak kekuatan pesantren. Ia tidak hanya menjaga masa lalu, tetapi juga menafsirkan ulang warisan sejarah untuk menjawab tantangan masa depan. (DON/Red)

Oleh: Ahmad Dardiri Syafi’i.